BukpotRekap › Blog

Sanksi Telat Lapor SPT Masa 2026: Denda, Bunga, dan PSA Coretax

Ringkasnya: Telat lapor SPT Masa PPh kena denda Rp100.000 per SPT sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Sanksi bunga telat setor tidak lagi 2% per bulan, melainkan tarif KMK bulanan. Untuk November 2026, bunga Pasal 9 ayat (2a) dan (2b) sebesar 1,02% per bulan. PMK 71/2026 jo. KEP-239/PJ/2026 membuka pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA): denda Pasal 7 dan bunga Pasal 9 bisa dihapus 100% untuk permohonan yang diajukan 8 Oktober sampai 31 Desember 2026, asalkan diajukan lewat Coretax dan pokok pajaknya dilunasi.

Artikel ini ditulis ulang untuk pemilik usaha, staf pajak, dan akuntan yang menangani SPT Masa PPh Unifikasi, PPh 21/26, dan PPN di Coretax. Anda akan menemukan tabel sanksi terkini, contoh hitungan Rupiah, syarat PSA, dan langkah mengajukannya. Kalender pajak dan alat rekap bukti potong juga dibahas di bagian akhir supaya keterlambatan tidak terulang.

Sanksi Telat Lapor SPT Masa 2026

Ada tiga kelompok sanksi yang sering tertukar: denda karena telat lapor, bunga karena telat setor, dan kenaikan karena pajak yang dipotong tidak disetor atau tidak dilaporkan. Ketiganya berlaku paralel, bukan saling menggantikan.

Jenis sanksiPemicuBesaran 2026Dasar
Denda telat lapor SPT Masa PPh (termasuk PPh 21/26 dan Unifikasi)SPT disampaikan setelah 20 hari sejak masa pajak berakhirRp100.000 per SPT, tidak proporsionalPasal 7 ayat (1) UU KUP
Denda telat lapor SPT Masa PPNSPT Masa PPN terlambatRp500.000 per SPTPasal 7 ayat (1) UU KUP
Denda telat lapor SPT TahunanOrang pribadi Rp100.000; badan Rp1.000.000Tetap, tidak proporsionalPasal 7 ayat (1) UU KUP
Bunga telat setorSetoran setelah tanggal 15 bulan berikutnyaTarif KMK bulanan; November 2026: 1,02% per bulan untuk Pasal 9 ayat (2a) dan (2b)Pasal 9 ayat (2a) dan (2b) UU KUP; KMK 52/MK/EF.2/2026
Bunga akibat pembetulan SPTPembetulan membuat utang pajak naikTarif KMK; November 2026: 1,02% per bulanPasal 8 ayat (2) dan (2a) UU KUP
Kenaikan 100%PPh dipotong tetapi tidak disetor dan tidak dilaporkan100% dari pajak yang tidak disetorkanPasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP
Kenaikan 75%PPh dipotong dan disetor, tetapi tidak dilaporkan di SPT Masa75% dari pajak yang dipotongPasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP

Denda keterlambatan lapor tidak dihitung per hari. Terlambat satu hari atau tiga puluh hari, dendanya tetap Rp100.000 untuk satu SPT Masa PPh. Jika tiga masa pajak terlewat, dendanya Rp300.000.

Batas lapor SPT Masa PPh Unifikasi dan SPT Masa PPh 21/26 adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir, sesuai Pasal 171 PMK 81/2024. Untuk masa pajak Oktober 2026, batas lapor jatuh pada 20 November 2026. Batas setor pemotongan adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk masa Oktober 2026, tanggal 15 November 2026 jatuh hari Minggu, sehingga penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya, Senin 16 November 2026. Rincian tanggal 15 dan 20 ini juga dijelaskan di panduan tarif PPh 23 2026 dan kalender jatuh tempo SPT Masa Coretax.

Banyak artikel lama masih menulis bunga 2% per bulan. Angka itu adalah aturan lama sebelum UU Cipta Kerja. Sejak UU 7/2021 (UU HPP), bunga sanksi Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 14 mengikuti tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berubah setiap bulan. Anda bisa mengecek tarif terbaru di halaman KMK Tarif Bunga DJP.

Siapa yang Kena dan Kapan Tidak Kena

Sanksi denda telat lapor berlaku untuk pemotong dan pelapor SPT Masa: badan usaha, Bendahara, BUT, dan orang pribadi yang punya kewajiban lapor. Sanksi bunga telat setor berlaku untuk pemotong yang sudah memotong PPh tetapi menyetornya setelah jatuh tempo.

Tidak semua keterlambatan otomatis kena denda. Pasal 179 ayat (3) PMK 81/2024 mengecualikan delapan golongan berikut:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum terbagi.
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  3. Wajib Pajak orang pribadi WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia atau tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
  4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
  5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan.
  6. Instansi pemerintah yang tidak melakukan pembayaran lagi.
  7. Wajib Pajak yang terkena bencana, sesuai peraturan menteri.
  8. Wajib Pajak lain, misalnya korban kerusuhan, kebakaran, ledakan bom, perang antarsuku, kegagalan sistem administrasi perpajakan, atau keadaan lain yang ditetapkan Dirjen Pajak lewat keputusan.

Golongan kedelapan tidak otomatis bebas denda. Harus ada keputusan Dirjen Pajak. Jika Anda telat karena sistem Coretax gagal atau kantor terbakar, siapkan bukti dan ajukan penegasan status, jangan hanya diam.

Selain delapan golongan itu, Pasal 179 ayat (2) PMK 81/2024 juga mengecualikan denda untuk SPT Masa PPh final pengungkapan harta bersih, SPT Masa PPh final pengungkapan sukarela, dan SPOP.

PSA di PMK 71/2026 berlaku untuk sanksi yang sudah terbit, termasuk denda Pasal 7 ayat (1), bunga Pasal 8 dan Pasal 9, dan kenaikan hasil pemeriksaan. PSA tidak berlaku otomatis. Anda harus mengajukan permohonan. Pokok pajak tetap harus dibayar. Detail syaratnya ada di bagian cara mengajukan PSA.

Contoh Perhitungan Denda dan Bunga

Kasus 1: Telat lapor satu SPT Masa PPh Unifikasi

PT Sinar Loka lupa melapor SPT Masa PPh Unifikasi masa Oktober 2026. Batas lapor 20 November 2026. SPT dilaporkan 28 November 2026, terlambat 8 hari.

KomponenPerhitunganNilai
Jumlah SPT terlambat1 SPT1
Denda Pasal 7 ayat (1)1 x Rp100.000Rp100.000
Keterlambatan hari8 hariTidak mengubah denda

Denda tetap Rp100.000 meski telat 8 hari. Jika PT Sinar Loka juga telat lapor masa September dan Agustus 2026 pada hari yang sama, total denda 3 x Rp100.000 = Rp300.000.

Kasus 2: Telat setor PPh 23 satu bulan

PT Sinar Loka memotong PPh 23 atas jasa vendor Rp25.000.000 untuk masa Oktober 2026. Jatuh tempo setor 15 November 2026 (Minggu), dapat ditagih sampai 16 November 2026. Setoran baru dilakukan 5 Desember 2026.

KomponenPerhitunganNilai
PPh 23 dipotongRp25.000.000
Jatuh tempo setor15 November 2026 (libur, berlaku 16 November 2026)
Tanggal setor5 Desember 2026Telat 20 hari
Lama bungaBagian dari bulan dihitung penuh1 bulan
Tarif Pasal 9 ayat (2a) November 2026KMK 52/MK/EF.2/20261,02%
Bunga terutang1,02% x 1 x Rp25.000.000Rp255.000
Total dibayarPokok + bungaRp25.255.000

Jika memakai angka lama 2% per bulan, bunganya Rp250.000. Untuk kasus satu bulan, selisihnya kecil. Selisih terasa pada keterlambatan panjang karena tarif KMK bisa naik atau turun tiap bulan, dan kenaikan Pasal 13 tetap berdiri sendiri.

Kasus 3: PSA menghapus denda dan bunga

PT Sinar Loka menumpuk enam denda telat lapor SPT Masa di 2026, total 6 x Rp100.000 = Rp600.000. Ada juga bunga telat setor PPh 23 sebesar Rp850.000 untuk SPT Masa Agustus 2026 dan sebelumnya yang berstatus kurang bayar. Pokok pajaknya sudah atau akan dilunasi.

KomponenSebelum PSASetelah PSA 100% (ajukan 15 November 2026)
Denda Pasal 7 (6 SPT)Rp600.000Rp0
Bunga Pasal 9 (masa s.d. Agustus 2026, status KB)Rp850.000Rp0
Total sanksi dibayarRp1.450.000Rp0
Pokok pajakTetap dibayarTetap dibayar penuh

Penghapusan 100% untuk denda Pasal 7 dan bunga Pasal 9 berlaku untuk permohonan 8 Oktober sampai 31 Desember 2026, dengan syarat yang dijelaskan di bagian PSA. Jika diajukan 1 Januari sampai 31 Maret 2027, pengurangan turun menjadi 50%:

KomponenSanksiPSA 100% (8 Okt-31 Des 2026)PSA 50% (1 Jan-31 Mar 2027)
Denda Rp600.000Rp600.000Rp0Rp300.000
Bunga Rp850.000Rp850.000Rp0Rp425.000
TotalRp1.450.000Rp0Rp725.000

Angka 50% ini alasan utama untuk tidak menunda permohonan sampai tahun depan. Kalau Anda punya denda menganggur, ajukan bulan ini.

Kasus 4: PPh dipotong, disetor, tapi tidak dilaporkan

PT Sinar Loka memotong PPh 23 Rp4.000.000, menyetornya tepat waktu, tetapi lupa memasukkan bukti potongnya ke SPT Masa. Sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP, kenaikannya 75% x Rp4.000.000 = Rp3.000.000. Jika sekaligus tidak disetor dan tidak dilaporkan, kenaikannya 100% x Rp4.000.000 = Rp4.000.000, di luar bunga Pasal 9.

Kenaikan Pasal 13 termasuk yang bisa diajukan PSA, tetapi tarif pengurangannya mengikuti kelompok sanksi hasil pemeriksaan dan penagihan di laman PSA DJP, bukan otomatis 100% seperti denda Pasal 7. Untuk kasus seperti ini, cek dulu kelompok sanksinya di laman PSA sebelum menghitung hemat.

Cara Mengajukan PSA di Coretax

PSA diatur PMK 71/2026 (perubahan PMK 118/2024) yang berlaku sejak 2 Oktober 2026, dan KEP-239/PJ/2026 yang berlaku sejak 8 Oktober 2026. Permohonan paling lambat 1 Oktober 2028, sesuai penjelasan DJP.

Syarat wajib

  1. Sanksi masih belum dibayar atau belum dilunasi. Sanksi yang sudah lunas tidak bisa diajukan.
  2. Pokok pajak terutang dilunasi. Untuk sanksi terkait SKP, pelunasan pokok paling lambat 30 Juni 2027.
  3. Menyampaikan surat pernyataan bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan.
  4. Tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lain. Jika sudah ada, gugatan harus dicabut lebih dulu.
  5. Wajib Pajak yang sedang keberatan tetap bisa ikut PSA dengan mencabut keberatannya.

Periode pengurangan

Periode ajukanDenda Pasal 7 ayat (1)Bunga Pasal 8 dan Pasal 9Catatan
8 Oktober - 31 Desember 2026Hapus 100%Hapus 100%Bunga Pasal 9: SPT Tahunan 2025 dan sebelumnya, dan/atau SPT Masa September 2026 dan sebelumnya, status kurang bayar
1 Januari - 31 Maret 2027Kurangi 50%Kurangi 50%
1 April - 30 Juni 2027Kurangi 25%Kurangi 25%
Setelah 30 Juni 2027 s.d. 1 Oktober 2028Mengikuti ketentuan PMK 71/2026Mengikuti ketentuan PMK 71/2026Besaran mengecil; cek laman PSA

Fasilitas ini tidak otomatis. Dirjen Pajak menilai permohonan, lalu keputusan setuju atau tolak dikirim ke akun Coretax Anda.

Langkah di Coretax

Menu berikut mengikuti penjelasan DJP yang dikutip DDTC News 30 Oktober 2026:

  1. Login ke akun Coretax Anda. Jika Anda kuasa pajak, lakukan impersonate ke akun klien.
  2. Buka menu Layanan Wajib Pajak.
  3. Pilih Buat Permohonan Layanan Administrasi.
  4. Cari layanan Keberatan.
  5. Pilih AS.26 Keberatan dan Non-Keberatan.
  6. Klik AS.26-03 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
  7. Isi alur kasus sesuai situasi Anda (denda telat lapor, bunga telat setor, hasil pemeriksaan, atau kombinasi).
  8. Unggah surat pernyataan dan dokumen pendukung.
  9. Kirim, lalu cek notifikasi Coretax secara berkala. Keputusan DJP muncul di akun yang sama.

Jangan menunggu STP turun baru menyusun dokumen. Siapkan daftar nomor SPT, masa pajak, jumlah denda, dan bukti setor pokok sejak sekarang. Jika sanksi masih berupa tagihan di Coretax tanpa STP, tetap bisa diusulkan sesuai alur kasus yang tersedia.

Cara Menghindari Sanksi di Masa Berjalan

PSA menutup luka lama. Supaya tidak menambah luka baru, tiga kebiasaan ini yang paling menolong:

  1. Pasang kalender pajak dengan dua tanggal berbeda: setor tanggal 15, lapor 20 hari setelah masa pajak. Jangan menyamakan keduanya menjadi "tanggal 20".
  2. Rekap bukti potong sebelum SPT Masa dibuat. Bukti potong yang belum terbit atau belum diunduh adalah penyebab utama SPT Masa tertunda.
  3. Cocokkan rekap dengan buku besar utang pajak setiap closing bulanan. Selisih yang dibiarkan akan menjadi bunga Pasal 8 saat dibetulkan.

Unduhan massal bukti potong dari menu e-Bupot bisa dilakukan manual sesuai panduan mencari dan mengunduh bukti potong di Coretax. Untuk ratusan PDF, BukpotExpress memangkas waktu unduh, lalu Rekap Bukti Potong BukpotRekap mengekstrak nomor, NPWP, masa pajak, dan nominal ke satu file Excel di browser Anda tanpa unggah ke server. Alur lengkapnya ada di workflow rekap bukti potong.

Closing bulanan yang tertib juga menurunkan risiko pembetulan. Pembetulan SPT Masa yang menaikkan utang pajak memicu bunga Pasal 8 ayat (2a). Cara pembetulan sekarang memakai skema replace, bukan delta, seperti dijelaskan di skema replace pembetulan SPT Coretax. Ceklis closing ada di prosedur closing bulanan utang pajak vs rekap bupot.

Kesalahan yang Sering Terjadi

1. Masih menghitung bunga 2% per bulan. Aturan itu sudah diganti tarif KMK bulanan sejak UU HPP. November 2026 tarif Pasal 9 ayat (2a) dan (2b) adalah 1,02%. Hitungan 2% membuat provisi sanksi di pembukuan Anda salah.

2. Menunggu "diskon sanksi" tanpa mengajukan. PSA tidak otomatis. Wajib Pajak yang diam sampai 31 Desember 2026 kehilangan penghapusan 100% dan baru mendapat 50% di Januari 2027.

3. Mengira denda proporsional per hari. Denda Pasal 7 adalah nominal tetap per SPT. Telat satu hari sama dengan telat sebulan: Rp100.000 untuk SPT Masa PPh.

4. Menyetor sesuai tanggal 10. PMK 81/2024 menetapkan tanggal 15 untuk setor pemotongan. Tanggal 10 adalah aturan lama. Menyetor tanggal 14 masih aman; menunggu sampai tanggal 16 karena mengira jatuh tempo tanggal 10 sudah lewat justru memicu bunga.

5. Melaporkan tanpa bukti potong, atau sebaliknya. Dipotong dan disetor tetapi tidak dilaporkan kena 75%. Tidak disetor dan tidak dilaporkan kena 100%. Keduanya jauh lebih mahal daripada denda Rp100.000.

6. Menganggap PSA menghapus pokok pajak. Yang dihapus atau dikurangi hanya sanksi administratif. Pokok PPh yang dipotong tetap disetor penuh.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa denda telat lapor SPT Masa PPh 2026?

Rp100.000 per SPT untuk SPT Masa PPh 21/26 dan PPh Unifikasi, serta Rp500.000 untuk SPT Masa PPN, sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Denda tidak dihitung per hari. SPT Tahunan orang pribadi Rp100.000 dan badan Rp1.000.000.

Apakah bunga telat setor masih 2% per bulan?

Tidak. Pasal 9 ayat (2a) dan (2b) UU KUP kini memakai tarif bunga per bulan yang ditetapkan KMK. Periode 1-30 November 2026 tarifnya 1,02% per bulan menurut KMK 52/MK/EF.2/2026. Tarif Desember 2026 bisa berbeda. Cek KMK Tarif Bunga sebelum menghitung.

Kapan batas setor dan lapor SPT Masa PPh?

Setor pemotongan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Lapor SPT Masa PPh Unifikasi dan PPh 21/26 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Keduanya diatur PMK 81/2024. Jika tanggal 15 jatuh hari libur, setor pada hari kerja berikutnya.

Apa syarat PSA PMK 71/2026 agar sanksi dihapus 100%?

Ajukan 8 Oktober sampai 31 Desember 2026 lewat Coretax, lunasi pokok pajak, sanksi masih belum dibayar, sertakan surat pernyataan kekhilafan, dan tidak sedang gugatan (atau gugatan sudah dicabut). Untuk bunga Pasal 9, SPT Tahunan 2025 dan sebelumnya serta SPT Masa September 2026 dan sebelumnya harus berstatus kurang bayar. Denda Pasal 7 ayat (1) dihapus 100% tanpa syarat status SPT tambahan pada periode ini.

Bagaimana cara ajukan PSA di Coretax?

Login Coretax, buka Layanan Wajib Pajak, pilih Buat Permohonan Layanan Administrasi, cari Keberatan, pilih AS.26, lalu formulir AS.26-03. Isi alur kasus, unggah surat pernyataan, kirim. Keputusan DJP muncul sebagai notifikasi di Coretax. Cek akun Anda berkala.

Apakah PSA berlaku otomatis untuk semua Wajib Pajak?

Tidak. KEP-239/PJ/2026 menyatakan pengurangan atau penghapusan diberikan berdasarkan permohonan. Tanpa permohonan, denda dan bunga tetap terutang sesuai STP atau tagihan di Coretax.

Dasar Hukum dan Sumber

Diperbarui 10 November 2026 oleh Tim BukpotRekap. Artikel ini bersifat informasi umum. Untuk sanksi yang sudah masuk tahap penagihan atau ada keberatan berjalan, baca teks PMK 71/2026 dan konsultasikan dengan konsultan pajak Anda.

Artikel terkait

Tool yang relevan

Coba BukpotRekap gratis

Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro