PPh 23 Jasa Pembuatan Animasi & Grafis Gerak di Coretax

2026-09-10

Ledakan Industri Kreatif Digital & Lanskap Perpajakan Animasi

Perkembangan pesat ekosistem digital, pemasaran berbasis video pendek (TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts), produksi film animasi layar lebar, efek visual (Visual Effects / VFX), hingga kebutuhan antarmuka interaktif pada aplikasi mobile telah mendorong lonjakan permintaan atas *Jasa Pembuatan Animasi, Grafis Gerak (Motion Graphics), dan CGI (Computer-Generated Imagery)*.

Korporasi dari berbagai sektor—mulai dari perbankan, telekomunikasi, e-commerce, agensi periklanan, hingga instansi pemerintah—secara rutin mengalokasikan anggaran promosi dan komunikasi untuk memproduksi video animasi edukasi produk, infografis bergerak, bumper logo perusahaan, materi periklanan digital (commercial video), serta aset 3D interaktif.

Namun, di balik kreativitas visual tersebut, pengelolaan administrasi perpajakan atas transaksi studio animasi kerap menimbulkan kerancuan interpretasi di meja Finance & Tax: *Apakah pembayaran pembuatan animasi diklasifikasikan sebagai PPh Pasal 23 Jasa Pembuatan Sarana Promosi/Animasi, Royalti Hak Cipta, ataukah PPh Pasal 21 Jasa Pekerja Seni Bebas? Bagaimana menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) jika tagihan melibatkan biaya lisensi musik latar (soundtrack) dan pengisi suara? Serta bagaimana tata cara pelaporan e-Bupot Unifikasi di era Coretax DJP 2026?*

Artikel ini mengupas tuntas klasifikasi objek pajak, pembedaan jasa vs royalti, simulasi perhitungan riil, hingga mitigasi risiko Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Kerangka Hukum Pemotongan PPh 23 Jasa Animasi

Kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pembuatan animasi dan karya grafis gerak bersandar pada landasan hukum berikut:

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 UU PPh.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2026 terkait implementasi sistem Coretax DJP.

Berdasarkan PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat (6) Huruf am dan an, kelompok jasa yang mencakup aktivitas periklanan, pembuatan materi promosi visual/grafis, dan pembuatan video/multimedia merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif efektif sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Apabila vendor studio animasi berbentuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (PT/CV) yang memiliki NPWP/NITKU terdaftar, pemotong wajib memotong PPh 23 sebesar 2%. Jika vendor tidak memiliki NPWP atau nomor identitas perpajakan tidak valid di sistem Coretax, tarif pemotongan yang dikenakan menjadi 4% (100% lebih tinggi).

Analisis Krusial: Jasa Pembuatan Animasi vs Royalti Hak Cipta

Salah satu titik kritis yang paling sering diperiksa oleh fiskus adalah membedakan apakah transaksi pembayaran kepada studio animasi merupakan Imbalan Jasa Kreatif (PPh 23 tarif 2%) ataukah Pembayaran Royalti atas Hak Cipta Kekayaan Intelektual (PPh 23 tarif 15%).

Parameter	Jasa Pembuatan Animasi / Motion Graphics (Work for Hire)	Lisensi / Pengalihan Hak Cipta Animasi (Royalti)
Karakteristik Kontrak	Klien memesan pembuatan animasi kustom baru sesuai naskah (storyboard) dan panduan klien	Klien menyewa atau membeli hak penayangan karakter/karakter animasi yang sudah ada milik kreator
Kepemilikan Hak Cipta	Seluruh Master File, hak cipta (copyright), dan hak komersial diserahkan penuh kepada klien (buyout)	Hak cipta tetap dimiliki studio kreator; klien hanya memperoleh hak pakai/tayang non-eksklusif
Jenis Penghasilan	Imbalan Jasa Teknik / Jasa Pembuatan Sarana Promosi	Royalti atas Penggunaan Hak Cipta Karya Seni / Sinematografi
Kode Objek Pajak Coretax	28-104-39 (Jasa Pembuatan Sarana Promosi/Multimedia) / 28-104-40	28-101-01 (Royalti)
Tarif PPh Pasal 23	2% dari Nilai Jasa Bruto	15% dari Nilai Royalti Bruto

Jika perjanjian kerja sama menyatakan bahwa pekerjaan bersifat Work for Hire (hasil animasi dibuat khusus untuk klien dan hak kepemilikannya beralih penuh ke klien), maka transaksi tersebut mutlak dipotong sebagai PPh Pasal 23 Jasa (tarif 2%), bukan royalti.

Pembedaan Subjek: Studio Animasi (Badan) vs Animator Lepas (Orang Pribadi)

Pihak pemotong pajak juga wajib mengidentifikasi status hukum penyedia jasa sebelum menerbitkan bukti potong:

Studio Animasi Berbentuk Badan (PT / CV): Dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% atas jumlah bruto tagihan (Kode Bupot Coretax: 28-104-39 atau 28-104-40).
Animator / Motion Designer Lepas (Freelancer Orang Pribadi): Dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli / Bukan Pegawai sesuai PMK 168/2023. Perhitungannya menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 50% dari penghasilan bruto.
Studio Animasi Pemegang Surat Keterangan PP 55/2022 (UMKM): Jika vendor melampirkan Suket PP 55/2022 yang masih berlaku, pemotong hanya memotong PPh Final 0,5% dan menerbitkan e-Bupot PPh Final Unifikasi.

Simulasi Kasus Perhitungan PPh 23 Pembuatan Video Animasi 3D

Mari kita telusuri contoh kasus penagihan riil:

Kasus:

PT Bintang Ritel Niaga mengontrak PT Studio Animasi Nusantara (PKP terdaftar) untuk memproduksi serial video animasi 3D edukasi pelanggan sebanyak 5 episode untuk kampanye digital aplikasi mobile.

Rincian invoice penagihan jasa:

Jasa Konsep, Storyboard, & Desain Karakter 3D: Rp40.000.000.
Jasa Pemodelan 3D, Rigging, & Animasi Gerak: Rp85.000.000.
Jasa Compositing, Sound Design, & Rendering: Rp25.000.000.
Total Nilai Jasa Produksi Animasi Bruto: Rp150.000.000.
PPN 11%: Rp16.500.000.
Total Faktur Tagihan: Rp166.500.000.

Perhitungan Perpajakan:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 23: Rp150.000.000 (total nilai penyerahan jasa bruto sebelum PPN).
Pemotongan PPh Pasal 23:

$ ext{PPh Pasal 23} = 2% imes ext{Rp150.000.000} = ext{Rp3.000.000}$

Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%): Rp16.500.000 ditagihkan dengan Faktur Pajak elektronik dan dapat dikreditkan oleh pembeli.
Jumlah Pembayaran Netto yang Diterima Studio:

$ ext{Net Payment} = ext{Rp166.500.000} - ext{Rp3.000.000} = ext{Rp163.500.000}$

PT Bintang Ritel Niaga memotong PPh 23 sebesar Rp3.000.000, menyetorkannya ke kas negara via billing Coretax, dan menyerahkan Bukti Potong Unifikasi resmi kepada PT Studio Animasi Nusantara.

Tata Cara Pembuatan Bukti Potong di Coretax DJP 2026

Di era Coretax DJP 2026, penerbitan Bukti Pemotongan Unifikasi dapat diselesaikan dalam beberapa langkah ringkas:

```

[Login ke Portal Coretax DJP]

│

▼

[Pilih Menu e-Bupot Unifikasi] ──► Klik "Buat Bukti Potong Baru"

│

▼

[Input NPWP/NITKU 16 Digit] ──► Sistem Otomatis Validasi Nama PT Studio Animasi

│

▼

[Pilih Jenis Pajak Penghasilan] ──► Pilih PPh Pasal 23

│

▼

[Pilih Kode Objek Pajak] ──► Pilih "28-104-39" (Jasa Pembuatan Sarana Promosi/Multimedia)

│

▼

[Isi DPP & Nomor Faktur] ──► Masukkan DPP Rp150.000.000 (PPh 2% Otomatis Rp3.000.000)

│

▼

[Simpan & Tanda Tangan Digital] ──► Masukkan Passphrase Sertifikat Elektronik

│

▼

[Bupot Resmi Terbit] ──► Bukti Potong Otomatis Tersinkron ke Portal Lawan Transaksi

```

Titik Rawan Pengawasan AR & Mitigasi Risiko SP2DK

Dalam audit kepatuhan perpajakan material, pos biaya promosi dan produksi kreatif visual sering menjadi sasaran ekualisasi Account Representative (AR):

Selisih Ekualisasi Beban Iklan/Promosi: AR KPP akan membandingkan total Beban Iklan & Promosi di Laporan Laba Rugi dengan total DPP PPh 23 Jasa Promosi/Multimedia pada SPT Masa Unifikasi. Jika terdapat selisih biaya tanpa bukti potong yang sah, perusahaan terancam koreksi fiskal biaya promosi (non-deductible).
Pencantuman Daftar Nominatif Biaya Promosi: Berdasarkan ketentuan perpajakan terkait biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (PMK terkait Biaya Promosi), korporasi wajib melampirkan Daftar Nominatif Biaya Promosi pada SPT Tahunan Badan 1771. Daftar ini mencakup nama penerima, NPWP, jenis promosi, nilai transaksi, dan nomor bukti potong PPh 23.
Penyertaan Voice Talent & Kru Lepas: Jika studio animasi menagihkan secara terpisah honor voice over atau ilustrator orang pribadi, pastikan bukti pendukung dan status pemotongan PPh 21 telah terdokumentasi dengan benar untuk menghindari sengketa klasifikasi tarif.

Rekapitulasi Bukti Potong Praktis dengan BukpotRekap

Bagi agensi periklanan, rumah produksi, maupun korporasi yang setiap bulannya bertransaksi dengan puluhan studio animasi, motion designer, agensi periklanan, dan vendor multimedia, mengelola ratusan lembar bukti potong secara manual adalah pekerjaan yang melelahkan dan rentan kekeliruan data.

Tingkatkan produktivitas tim akuntansi Anda dengan BukpotRekap — solusi pintar untuk merekap bukti potong PPh 21, PPh 23, dan PPh Unifikasi secara otomatis ke dalam format Excel (.xlsx) rapi dan siap pakai.

Ekstraksi Cepat & Presisi: Membaca data nomor bukti potong, tanggal penerbitan, DPP, nilai PPh, dan NPWP pihak terpotong langsung dari file PDF resmi Coretax.
Penyusunan Daftar Nominatif Kilat: Mempercepat pengisian Daftar Nominatif Biaya Promosi dan lampiran SPT Tahunan PPh Badan 1771-III dalam hitungan menit.
Bebas Human Error: Menghilangkan salah rekap angka dan selisih ekualisasi fiskal.

Coba gratis sekarang di bukpotrekap.id dan rasakan kemudahan rekapitulasi pajak otomatis!

Tool yang relevan

Ekstrak Bukti Potong ke Excel

Coba BukpotRekap gratis

Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro