BukpotRekap › Blog

CV Masih Kena PPh Final 0,5%? Aturan PP 20/2026 dan PPh Badan

Ringkasnya: CV tidak otomatis bebas dari PPh final 0,5%, tetapi juga tidak boleh memakainya lagi sebagai aturan baru. Sejak PP 20/2026 diundangkan 22 April 2026, PPh final 0,5% hanya untuk orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi. CV yang Surat Keterangannya masih berlaku boleh memakai 0,5% sampai jangka waktu PP 55/2022 habis. Setelah itu, CV dihitung dengan tarif umum PPh Badan 22% atau tarif efektif Pasal 31E UU PPh.

Banyak pemilik CV masih menghitung pajak usaha dengan cara lama: peredaran bruto dikali 0,5%, tanpa pembukuan lengkap. Cara itu belum tentu salah, tetapi hanya berlaku kalau CV tersebut masih masuk masa transisi. Setelah masa itu berakhir, hitungan berpindah ke mekanisme PPh Badan: laba fiskal dikali tarif, bukan omzet dikali 0,5%. Halaman ini menjawab kapan CV masih boleh pakai 0,5%, kapan wajib PPh Badan, bagaimana menghitungnya, dan dokumen apa yang harus disiapkan di Coretax.

Pembaca utamanya: pemilik CV, bagian pajak yang mengurus SPT Tahunan badan, dan konsultan yang menemani klien persekutuan.

Subjek PPh Final 0,5% Pasca PP 20/2026

PP 20/2026 mengubah PP 55/2022. Fasilitas PPh final 0,5% untuk penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar per tahun pajak tidak dihapus. Yang berubah adalah daftar subjeknya.

SubjekMasih boleh PPh final 0,5%?Catatan
Orang pribadiYa, jika omzet sampai Rp4,8 miliarTermasuk penghasilan pekerjaan bebas dalam uji omzet, tetapi jasa pekerjaan bebas sendiri dikeluarkan dari objek final
Perseroan perorangan (PT perorangan)Ya, jika omzet sampai Rp4,8 miliarDidirikan oleh satu orang
KoperasiYa, paling lama 4 tahun pajak sejak terdaftarTetap ada batas omzet Rp4,8 miliar
CV, firma, PT selain perorangan, BUMDes/BUMDesma baruTidakWajib tarif umum PPh Badan

Sumber daftar subjek: ringkasan PP 20/2026 di JDIH Kemenkeu dan FAQ resmi DJP versi 19 Oktober 2026. DJP juga menegaskan tidak ada tarif baru 22% pengganti 0,5% bagi badan; yang berubah adalah subjek fasilitas final, bukan tarif Pasal 17.

Bandingkan dengan aturan sebelumnya. Pasal 57 ayat (1) PP 55/2022 masih memasukkan koperasi, CV, firma, PT, dan BUMDes sebagai pengguna 0,5%. Ortax merangkum pergeseran itu di artikel revisi aturan pajak UMKM.

Untuk orang pribadi dan perseroan perorangan, kelayakan 0,5% tetap dihitung dari agregasi omzet. FAQ DJP memberi contoh: orang pribadi omzet Rp3 miliar plus perseroan perorangannya Rp2 miliar, agregasinya Rp5 miliar, jadi keduanya tidak memenuhi syarat Rp4,8 miliar. CV tidak memakai uji agregasi ini karena memang sudah keluar dari subjek final baru.

Masa Transisi CV yang Sudah Terlanjur Pakai 0,5%

CV yang mendaftar PPh final sebelum 22 April 2026 tidak langsung dipindahkan ke tarif umum. Ketentuan peralihan menahan hak itu sampai jangka waktu lama habis.

Kondisi CVPerlakuan
Surat Keterangan PPh final masih berlaku dan jangka waktu PP 55/2022 belum habisTetap 0,5% sampai akhir jangka waktu tersebut
Jangka waktu PP 55/2022 sudah habis pada atau sebelum 22 April 2026Langsung tarif umum PPh Badan
CV baru terdaftar setelah PP 20/2026 berlakuTidak mendapat 0,5%; langsung tarif umum
Omzet melampaui Rp4,8 miliarKehilangan hak final sejak tahun pajak itu

DDTC melaporkan penjelasan DJP bahwa PT dan CV yang masih punya sisa masa berlaku tetap boleh memakai 0,5% sampai habis, sedangkan yang baru terdaftar setelah 22 April 2026 tidak lagi. Tautannya di DJP sebut PT dan CV masih bisa pakai PPh final UMKM.

Contoh tanggal habisnya masa final lama: CV yang mulai memanfaatkan 0,5% pada tahun pajak 2023 dengan jangka 4 tahun berakhir akhir tahun pajak 2026. Mulai tahun pajak 2027, CV tersebut pakai tarif umum. CV yang jangka waktunya sudah selesai di tahun 2025 sudah harus pakai tarif umum sejak 2026.

Cara mengecek sisa masa: buka Surat Keterangan PPh final yang pernah diterbitkan DJP, lihat tahun pajak pertama dan jangka waktu (PT biasanya 3 tahun, CV 4 tahun menurut PP 55/2022). Kalau dokumen itu hilang, cek profil wajib pajak di Coretax atau tanya KPP terdaftar. Jangan menebak dari tahun berdirinya CV.

Kapan CV Wajib Berpindah ke PPh Badan

Pindah ke PPh Badan terjadi kalau salah satu dari ini terpenuhi:

  1. Masa berlaku Surat Keterangan PPh final sudah habis.
  2. CV terdaftar setelah PP 20/2026 berlaku.
  3. Peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
  4. CV memilih keluar dari skema final (jika sebelumnya memang terdaftar final).

Setelah pindah, CV dihitung seperti WP badan lain: penghasilan neto fiskal dikali tarif. Artinya pembukuan wajib disusun, karena laba tidak mungkin dihitung tanpa catatan pendapatan, biaya, dan penyusutan. Pencatatan sederhana ala final 0,5% tidak cukup.

Pemilik CV sering menanyakan apakah harus membentuk PT. Itu keputusan usaha, bukan kewajiban pajak dari PP 20/2026. CV tetap boleh beroperasi sebagai persekutuan. Yang berubah hanya cara menghitung PPh-nya.

Tarif PPh Badan 2026 untuk CV

Dasar tarifnya Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh sebagaimana diubah UU 7/2021: 22% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya. Fasilitas pengurangan tarif ada di Pasal 31E UU PPh.

Kondisi omzet tahun pajakTarif
Peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar11% (50% dari 22%) atas seluruh Penghasilan Kena Pajak
Peredaran bruto di atas Rp4,8 miliar sampai Rp50 miliar22% untuk PKP dari bagian omzet di atas Rp4,8 miliar; 11% untuk PKP dari bagian omzet sampai Rp4,8 miliar
Peredaran bruto di atas Rp50 miliar22%

DJP menjelaskan fasilitas Pasal 31E ini di artikel Badan Usaha Justru Tidak Terbebani dengan PP 20/2026. DDTC juga menulis bahwa PT dan CV yang tidak lagi pakai final UMKM masih bisa pakai tarif PPh 11% selama omzetnya memenuhi Pasal 31E, lihat Bukan PPh final UMKM, PT dan CV Masih Bisa Pakai Tarif PPh 11%.

Beda mendasarnya dengan final 0,5% ada di dasar pengenaan. Final 0,5% dihitung dari peredaran bruto, tanpa melihat laba. PPh Badan dihitung dari Penghasilan Kena Pajak, yaitu laba fiskal setelah koreksi. CV rugi pada pembukuan fiskal tidak terutang PPh Pasal 17, berbeda dengan final 0,5% yang tetap terutang selama ada omzet.

Siapa yang Terdampak dan Apa yang Harus Disiapkan

Yang paling terasa dampaknya:

Dokumen yang perlu disiapkan sebelum masa pajak berjalan:

  1. Pembukuan sesuai standar akuntansi atau catatan yang dapat dibuktikan.
  2. Daftar koreksi fiskal tahun berjalan (biaya non-deductible, penyusutan, DER).
  3. Arsip bukti potong yang diterima CV (PPh 21, PPh 23, PPh 22, PPh 4 ayat (2)) untuk kredit pajak.
  4. Daftar nominatif biaya tertentu jika ada (promosi, entertainment, kendaraan).

Alur rekap bukti potong penerimaan CV tidak berubah hanya karena status finalnya berubah. Bukti potong tetap sumber kredit pajak di SPT Tahunan. Kalau arsipnya berantakan, mulai dari rekap bukti potong SPT Tahunan Badan lalu rapikan berkas PDF-nya.

Contoh Perhitungan

Kasus 1: CV masih memakai final 0,5%

CV Maju Jaya terdaftar final 0,5% pada 2023, masa 4 tahun, Surat Keterangan masih berlaku. Omzet tahun pajak 2026 Rp3.200.000.000. Tidak ada penghasilan lain di luar usaha yang dikecualikan.

KomponenPerhitunganNilai
Peredaran bruto (dasar pengenaan final)Rp3.200.000.000
PPh final terutang0,5% x Rp3.200.000.000Rp16.000.000

PPh ini final. Tidak ada pengurang biaya. Tidak ada pengembalian meski CV rugi di pembukuan. Kewajiban lain seperti PPN tetap jalan sesuai status PKP-nya.

Kasus 2: CV yang sama, masa final habis, pakai PPh Badan

Tahun pajak 2027, masa final CV Maju Jaya habis. Pembukuan menunjukkan:

KomponenNilai
PenjualanRp3.500.000.000
Harga pokok penjualanRp2.450.000.000
Beban operasional pembukuanRp700.000.000
Laba komersialRp350.000.000
Koreksi fiskal neto (misal biaya non-deductible)Rp30.000.000
Laba fiskal / Penghasilan NetoRp380.000.000

Omzet Rp3,5 miliar masih di bawah Rp4,8 miliar, jadi Pasal 31E memberi tarif 50% dari 22% = 11% atas seluruh PKP.

KomponenPerhitunganNilai
PKPRp380.000.000
PPh terutang (Pasal 31E)11% x Rp380.000.000Rp41.800.000

Bandingkan dengan final 0,5% pada omzet Rp3,5 miliar yang sekitar Rp17.500.000. PPh Badan bisa lebih berat kalau margin tinggi, dan bisa lebih ringan bahkan nihil kalau rugi. Itu sebabnya pemilik CV margin tipis kadang lebih suka tarif umum, sedangkan yang margin tebal merasakan beban naik.

Kasus 3: CV omzet Rp8 miliar, PKP Rp900 juta

Omzet Rp8 miliar berada di lapisan Rp4,8-50 miliar. PKP dipecah.

KomponenPerhitunganNilai
PKP bagian omzet sampai Rp4,8 miliar11% x Rp480.000.000Rp52.800.000
PKP bagian omzet di atas Rp4,8 miliar22% x Rp420.000.000Rp92.400.000
PPh terutangRp52.800.000 + Rp92.400.000Rp145.200.000

Alokasi PKP ke lapisan omzet mengikuti kertas kerja masing-masing wajib pajak. Angka di tabel ini contoh pembagian, bukan satu-satunya cara jika struktur pendapatan Anda berbeda.

Kasus 4: PPh 23 yang diterima CV vendor

PT Andalan membayar jasa konsultan kepada CV Karya Nusa Rp50.000.000 plus PPN. PT Andalan memotong PPh 23 2%.

KomponenPerhitunganNilai
DPP (jumlah bruto)Rp50.000.000
PPh 23 dipotong2% x Rp50.000.000Rp1.000.000
PPN12% x 11/12 x Rp50.000.000Rp5.500.000
Dibayar ke CVRp50.000.000 + Rp5.500.000 - Rp1.000.000Rp54.500.000

Bagi CV Karya Nusa, Rp1.000.000 itu kredit pajak di SPT Tahunan 1771. Status CV sebagai pengguna final 0,5% atau PPh Badan tidak menghapus hak kredit atas bukti potong yang sah. Kalau CV masih final, kredit itu mengurangi angsuran atau disimpan sebagai lebih bayar sesuai mekanisme yang berlaku. Kalau sudah PPh Badan, kreditnya masuk baris kredit pajak di 1771.

Langkah Praktis di Coretax dan Rekap Bukti Potong

  1. Tentukan status pajak CV tahun berjalan. Cek Surat Keterangan final dan tanggal habisnya. Jangan menunggu musim SPT Tahunan baru sadar masa final sudah lewat.
  2. Bangun pembukuan sejak awal tahun. Kalau tahun ini tahun pertama pakai tarif umum, catat semua transaksi dari 1 Januari. Menyusun pembukuan di bulan ke-11 biasanya menimbung koreksi.
  3. Kumpulkan bukti potong sepanjang tahun. Unduh dari portal bukti potong pihak pembayar atau minta PDF dari vendor. Simpan dengan nama file yang rapi. Kalau filenya ratusan, gunakan alat rename bukti potong massal agar nama file mengikuti nomor dan nama pihak yang memotong.
  4. Rekap ke Excel untuk ekualisasi. Masukkan DPP, pajak dipotong, masa pajak, dan NPWP pemotong. Alurnya sama seperti panduan rekap bukti potong SPT Tahunan Badan. Tool BukpotRekap membantu menyeragamkan kolom dari PDF yang formatnya berbeda-beda.
  5. Cocokkan dengan GL. Pendapatan di buku besar harus bisa dijelaskan ke omzet SPT. PPh 23 yang tercatat di akun uang muka pajak harus cocok dengan jumlah bukti potong yang sah.
  6. Hitung koreksi fiskal. Pasal 20A PP 20/2026 menegaskan suap, gratifikasi, dan pemberian serupa bukan biaya. Untuk WP final 0,5% aturan ini tidak mengubah jumlah pajak karena 0,5% tidak mengenal pengurang biaya. Untuk CV yang sudah PPh Badan, aturan ini mengikat.
  7. Isi SPT Tahunan 1771. Lampirkan daftar pemegang saham atau sekutu, laporan keuangan, dan kertas kerja koreksi. Batas lapor SPT Tahunan badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, jadi 30 April untuk tahun buku kalender, sesuai informasi batas waktu lapor DJP.
  8. Setor angsuran jika ada. Tidak ada lagi logika "pajak sudah final lewat pemotongan vendor, tidak usah setor". PPh Badan dihitung dari PKP dan disetor sesuai ketentuan angsuran Pasal 25 atau pascahitung.

Kalau Anda juga mengurus sisi pembayaran vendor, pemotongan PPh 23 dari CV penerima tetap mengikuti aturan umum PPh 23, bukan aturan final UMKM penerima. Panduan tarifnya ada di pilar tarif PPh 23.

Kesalahan yang Sering Terjadi

Menganggap semua CV langsung kena 22% dari omzet. Ini miskin dua arah. Pertama, CV dengan Surat Keterangan berlaku masih boleh 0,5%. Kedua, CV yang sudah PPh Badan dengan omzet sampai Rp50 miliar biasanya tidak langsung 22% penuh; Pasal 31E bisa menurunkannya ke 11% atau campuran 11% dan 22%. Hitungan 22% x omzet adalah angka yang salah untuk sebagian besar CV kecil dan menengah.

Meneruskan final 0,5% tanpa cek masa berlaku. Beberapa pemilik CV menghitung 0,5% di tahun ke-5 atau ke-6 karena "dulu memang begitu". Kalau Surat Keterangan sudah habis, itu kurang bayar. Sanksi administratif tetap bisa muncul saat SPT Tahunan.

Tidak menyimpan bukti potong penerimaan. CV final maupun CV badan sama-sama butuh bukti potong. Hilangnya PDF PPh 23 dari klien besar bisa berarti puluhan juta kredit pajak tidak terpakai. Mulai dari arsip yang benar, bukan dari Excel yang isinya tebakan.

Mencampur DPP final dengan laba fiskal. Tahun transisi, sebagian orang menghitung 0,5% untuk bulan Januari-April dan PPh Badan untuk bulan sisanya. Masa berlaku Surat Keterangan biasanya per tahun pajak, bukan per bulan. Ikuti tahun pajak yang tertera di surat, bukan pembagian bulan sendiri.

Mengira CV tidak wajib SPT Tahunan badan. CV adalah Wajib Pajak badan. SPT Tahunan 1771 tetap wajib, baik masa final maupun tarif umum. Yang berbeda isinya, bukan kewajiban laporannya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah semua CV otomatis kena PPh 22% sejak 2026?

Tidak. PPh 22% adalah tarif umum Pasal 17 untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, bukan sanksi PP 20/2026. CV yang Surat Keterangannya masih berlaku tetap pakai 0,5%. CV yang sudah keluar dari final memakai tarif umum, dan omzet sampai Rp4,8 miliar masih dapat tarif efektif 11% menurut Pasal 31E UU PPh.

CV berdiri tahun 2022, kapan berhenti pakai 0,5%?

Jangka waktu final CV menurut PP 55/2022 adalah 4 tahun pajak sejak tahun pertama memanfaatkan fasilitas. CV yang mulai final di 2022 biasanya berakhir akhir 2025, sehingga tahun pajak 2026 sudah tarif umum. CV yang mulai final di 2023 biasanya berakhir akhir 2026, sehingga 2027 baru tarif umum. Konfirmasi dengan tahun yang tertera di Surat Keterangan.

Apakah CV rugi tetap bayar pajak?

Kalau masih memakai final 0,5%, ya, pajak tetap terutang dari omzet walau pembukuan rugi, karena final tidak melihat laba. Kalau sudah PPh Badan, laba fiskal negatif berarti PPh Pasal 17 nihil pada tahun itu. Kerugian fiskal bisa dikompensasi sesuai aturan Pasal 6 UU PPh.

Apakah pembeli jasa CV tetap memotong PPh 23?

Ya. Status pajak penerima (final 0,5% atau PPh Badan) tidak mengubah kewajiban pemotong yang membayar jasa kepada CV badan. PPh 23 tetap dipotong dari jumlah bruto sesuai objeknya. CV penerima menggunakan bukti potong itu sebagai kredit atau pengurang sesuai skema pajaknya.

Bagaimana dengan PT dan firma?

Aturannya sama dengan CV: PT selain perorangan, firma, dan BUMDes baru tidak lagi masuk subjek PPh final 0,5% menurut PP 20/2026. Masa transisi juga sama, mengikuti sisa jangka waktu PP 55/2022. PT lama yang masa finalnya masih ada boleh menyelesaikan masa itu dulu.

Apa bedanya dengan omzet Rp500 juta orang pribadi?

Fasilitas omzet Rp500 juta pertama untuk orang pribadi (PPh 0% dan 0,5% berikutnya) adalah kebijakan lain, diatur terpisah dari subjek final 0,5% PP 20/2026. CV tidak menikmati skema 0% omzet Rp500 juta itu. Pembahasan omzet Rp500 juta ada di artikel khusus omzet Rp500 juta PPh final UMKM.

Dasar Hukum dan Sumber

Baca juga PP 20/2026 memperketat PPh final UMKM dan kode objek PPh final 0,5% untuk sisi pembukuan bukti potong orang pribadi dan perseroan perorangan.

Artikel terkait

Tool yang relevan

Coba BukpotRekap gratis

Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro