BukpotRekap › Blog

PPh Badan 22% atau 11%? Cara Hitung Pasal 31E 2026

Ringkasnya: Tarif PPh Badan 2026 tetap 22% dari penghasilan kena pajak (PKP), sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh yang diubah UU 7/2021 (UU HPP). Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai Rp50 miliar wajib memakai fasilitas Pasal 31E: tarif 11% (50% x 22%) hanya untuk bagian PKP dari omzet sampai Rp4,8 miliar. Sisa PKP tetap 22%. Fasilitas ini bukan pilihan, dihitung sendiri saat SPT Tahunan, dan tidak perlu permohonan.

Artikel ini untuk pemilik PT, CV, koperasi, dan staf pajak yang menyusun SPT Tahunan PPh Badan 2026. Anda akan menemukan tabel pilihan tarif, rumus proporsi Pasal 31E, empat contoh hitung Rupiah, cara menghitung omzet kumulatif, dan kesalahan yang sering membuat PPh terutang meleset. Untuk CV dan badan lain yang baru keluar dari PPh final 0,5%, baca dulu aturan CV pasca PP 20/2026.

Tarif PPh Badan 2026: 22%, 19%, dan 11% Pasal 31E

Sejak tahun pajak 2022, tarif umum PPh Badan adalah 22%. Rencana penurunan ke 20% yang semula tertulis di Perppu 1/2020 dibatalkan UU HPP. DJP menegaskan PP 20/2026 tidak membuat tarif baru. Yang berubah di PP 20/2026 adalah siapa yang masih boleh memakai PPh final 0,5%.

Kondisi Wajib Pajak BadanTarifDasar pengenaanDasar hukum
Umum, omzet di atas Rp50 miliar22%PKPPasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh
Perseroan terbuka, saham diperdagangkan minimal 40%, memenuhi syarat Pasal 65 PP 55/202219%PKPPasal 17 ayat (2) huruf b UU PPh
Badan dalam negeri, omzet sampai Rp4,8 miliar11% (50% x 22%)PKPPasal 31E ayat (1) UU PPh
Badan dalam negeri, omzet Rp4,8 miliar sampai Rp50 miliar11% untuk PKP proporsional sampai Rp4,8 miliar, 22% sisanyaPKPPasal 31E ayat (1) UU PPh
PT/CV/koperasi dalam masa PPh final UMKM0,5% finalPeredaran brutoPP 55/2022, dibatasi PP 20/2026

Pasal 31E menurunkan tarif 50% dari tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a). Ayat (2a) sudah dihapus UU HPP. Tarif 19% perusahaan terbuka ada di Pasal 17 ayat (2) huruf b, bukan ayat (2a). Artikel DJP menempatkan 19% dan Pasal 31E sebagai jalur terpisah. Jadi jangan menghitung 50% x 19% tanpa dasar tambahan.

PKP dibulatkan dulu ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sebelum dikalikan tarif. Contoh DJP: PKP Rp500.000.950 dibulatkan menjadi Rp500.000.000.

Siapa yang Kena 22% dan Siapa yang Wajib Pakai 11%

Tarif 22% penuh berlaku untuk:

Fasilitas Pasal 31E berlaku untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai Rp50 miliar. Cakupannya:

Artikel DJP menyebut fasilitas 31E bukan pilihan. Badan dengan akumulasi omzet sampai Rp50 miliar wajib mengikuti pengurangan tarif itu. Anda tidak perlu mengajukan permohonan. Hitung sendiri saat SPT Tahunan dengan cara self assessment.

Yang tidak memakai jalur 22%/11% ini adalah badan yang masih dalam masa PPh final 0,5% dari omzet. Batas omzet Rp500 juta untuk orang pribadi dibahas terpisah di artikel omzet Rp500 juta PPh final UMKM.

Contoh Perhitungan PPh Badan 22% dan Pasal 31E

Rumus Pasal 31E untuk omzet di atas Rp4,8 miliar sampai Rp50 miliar:

  1. PKP bagian fasilitas = (Rp4.800.000.000 / peredaran bruto) x PKP
  2. PKP tanpa fasilitas = PKP - PKP bagian fasilitas
  3. PPh terutang = (50% x 22% x PKP bagian fasilitas) + (22% x PKP tanpa fasilitas)

Jika omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar, seluruh PKP kena 11%. Jika omzet di atas Rp50 miliar, seluruh PKP kena 22%.

Kasus 1: PT Lestari, omzet Rp4,2 miliar, PKP Rp500 juta

KomponenPerhitunganNilai
Peredaran brutoRp4.200.000.000
PKP (sudah dibulatkan ribuan)Rp500.000.000
Omzet masih di bawah Rp4,8 miliar?Yaseluruh PKP kena 11%
PPh terutang11% x Rp500.000.000Rp55.000.000

Pembanding jika salah pakai 22% penuh: 22% x Rp500.000.000 = Rp110.000.000. Selisihnya Rp55.000.000. Itu uang yang tidak wajib dibayar kalau rumus 31E dipakai dengan benar.

Kasus 2: PT Niaga, omzet Rp20 miliar, PKP Rp2,1 miliar

KomponenPerhitunganNilai
Peredaran brutoRp20.000.000.000
PKPRp2.100.000.000
PKP bagian fasilitas(Rp4.800.000.000 / Rp20.000.000.000) x Rp2.100.000.000Rp504.000.000
PKP tanpa fasilitasRp2.100.000.000 - Rp504.000.000Rp1.596.000.000
PPh bagian fasilitas11% x Rp504.000.000Rp55.440.000
PPh bagian tanpa fasilitas22% x Rp1.596.000.000Rp351.120.000
PPh terutangRp55.440.000 + Rp351.120.000Rp406.560.000

Tiga hasil pembanding:

Cara hitungPPh terutangStatus
Pasal 31E (benar)Rp406.560.000Sesuai rumus proporsi
22% atas seluruh PKP (salah, lupa fasilitas)Rp462.000.000Bayar lebih Rp55.440.000
11% atas seluruh PKP (salah, anggap semua omzet dapat 11%)Rp231.000.000Kurang bayar Rp175.560.000

Kesalahan kedua inilah yang paling sering muncul. Tarif 11% tidak pernah dikalikan ke seluruh laba ketika omzet sudah di atas Rp4,8 miliar.

Kasus 3: PT Bangun Jaya, omzet Rp52 miliar, PKP Rp4 miliar

KomponenPerhitunganNilai
Peredaran brutoRp52.000.000.000
PKPRp4.000.000.000
Omzet melewati Rp50 miliar?Ya, fasilitas 31E hangusseluruh PKP kena 22%
PPh terutang22% x Rp4.000.000.000Rp880.000.000

Sekali omzet kumulatif setahun melewati Rp50 miliar, fasilitas 31E tidak berlaku untuk tahun pajak itu, meskipun kelebihannya hanya Rp2 miliar.

Kasus 4: PKP belum genap ribuan

PT Tani Makmur punya PKP hitungan pembukuan Rp500.000.950 dan omzet Rp4,5 miliar.

KomponenPerhitunganNilai
PKP setelah pembulatan ribuan ke bawahRp500.000.000
Omzet sampai Rp4,8 miliarYatarif 11%
PPh terutang11% x Rp500.000.000Rp55.000.000

Contoh ini mengikuti ilustrasi DJP pada artikel Lima Jenis Tarif PPh Badan. Pembulatan dilakukan sebelum dikalikan tarif, bukan sesudah.

Cara Menghitung Peredaran Bruto Kumulatif

Salah satu penyebab tarif meleset adalah omzet yang tidak dihitung kumulatif. Ketentuan pelaksana Pasal 31E yang dikutip DJP menetapkan:

Ilustrasi kumulatif PT Sinar Abadi:

BulanOmzet bulan ituOmzet kumulatifTarif bagian PKP
JanuariRp1.500.000.000Rp1.500.000.00011%
FebruariRp1.800.000.000Rp3.300.000.00011%
MaretRp1.700.000.000Rp5.000.000.00022% (kumulatif sudah lewat Rp4,8 miliar)

Sisa jatah omzet berfasilitas pada Maret tinggal Rp4.800.000.000 - Rp1.500.000.000 - Rp1.800.000.000 = Rp1.500.000.000. Omzet Maret Rp1.700.000.000 melebihi sisa itu. Bagian PKP yang berasal dari Rp200.000.000 terakhir kena 22%.

Cara praktis memantau kumulatif ini: ekspor mutasi rekening dan rekap penjualan tiap bulan, lalu gabungkan. Tool gabung file Excel membantu menyatukan rekap omzet antar cabang tanpa mengunggah data ke cloud. Rekonsiliasi arus kas terhadap omzet tercatat bisa memakai rekonsiliasi bank dari PDF rekening koran.

Langkah Menghitung dan Melapor di Coretax

  1. Tutup buku bulanan, pastikan omzet kumulatif antar cabang sudah terkumpul.
  2. Hitung laba fiskal dari laba akuntansi. Proses rekonsiliasinya dijelaskan di koreksi fiskal positif dan negatif PPh Badan.
  3. Bulatkan PKP ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
  4. Tentukan jalur tarif: 0,5% final, 31E (11% atau campuran), atau 22% penuh.
  5. Jika memakai 31E dan omzet di atas Rp4,8 miliar, hitung PKP proporsional dengan rumus di atas.
  6. Kurangi kredit pajak dari bukti potong PPh 21, 22, 23, 24, dan 25. PPh 25 tahun berjalan dihitung dari SPT tahun sebelumnya, rumusnya ada di cara hitung angsuran PPh Pasal 25.
  7. Kompensasi rugi fiskal maksimal lima tahun diterapkan sebelum tarif, aturannya di kompensasi kerugian fiskal PPh Badan.
  8. Masukkan hasil hitung ke SPT Tahunan 1771 di Coretax. Fasilitas 31E tidak punya menu permohonan tersendiri; Anda tulis langsung di penghitungan PPh terutang.
  9. Setor kurang bayar sebelum SPT Tahunan disampaikan. Ansuran PPh 25 tahun berikutnya akan menyesuaikan setelah SPT terbit.
  10. Rekap bukti potong yang jadi kredit pajak bisa ditarik dari BukpotRekap agar angka kredit di SPT cocok dengan PDF bukti potong dari pemotong.

Nama menu persis di Coretax dapat berbeda antar versi. Jangan mengarang nama tombol. Panduan resmi pengisian SPT 1771 ada di laman Coretax DJP.

Kesalahan yang Sering Terjadi

Mengalikan 11% ke seluruh PKP padahal omzet di atas Rp4,8 miliar. Akibatnya PPh kurang bayar besar. Contoh Kasus 2: selisihnya Rp175.560.000. Cara benar: pakai rumus proporsi (Rp4,8 miliar / omzet) x PKP.

Lupa omzet kumulatif antar cabang. Cabang A omzetnya Rp3 miliar, cabang B Rp2,5 miliar. Total Rp5,5 miliar sudah lewat Rp4,8 miliar. Jika dihitung per cabang, fasilitas 11% dipakai berlebihan. Jumlahkan seluruh tempat kegiatan usaha sejak Januari.

Mengira keluar dari 0,5% langsung kena 22% penuh. Setelah masa PPh final habis, badan dengan omzet sampai Rp50 miliar masih dapat Pasal 31E. Penjelasan DJP tentang PP 20/2026 menegaskan tidak ada loncatan 0,5% ke 22% untuk seluruh badan.

Menganggap Pasal 31E opsional. DJP menyebut fasilitas ini bukan pilihan. Badan yang memenuhi syarat omzet wajib memakainya. Menolak memakai 11% berarti membayar lebih.

Tidak membulatkan PKP dalam ribuan penuh ke bawah. PKP Rp500.000.950 yang langsung dikali 11% memberi Rp55.000.104,5. Yang benar Rp500.000.000 x 11% = Rp55.000.000.

Menghitung 50% x 19% untuk perusahaan terbuka tanpa cek syarat. Tarif 19% hanya untuk perseroan terbuka yang sahamnya diperdagangkan minimal 40%, dimiliki minimal 300 pihak di luar pengendali, masing-masing di bawah 5%, terpenuhi minimal 183 hari dalam tahun pajak, dan dilaporkan ke DJP. Gagal syarat, kembali ke 22%.

Menunggu SPT Tahunan baru menghitung omzet kumulatif. Jika Maret sudah lewat Rp4,8 miliar, proyeksi angsuran PPh 25 dan penghitungan kas bulanan ikut berubah. Pantau kumulatif tiap bulan, jangan tunggu akhir tahun.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah PPh Badan 2026 naik menjadi 22% dari 0,5%?

Tidak ada kenaikan tarif baru. Tarif umum memang 22% sejak 2022. PPh final 0,5% adalah fasilitas terbatas untuk yang masih dalam masa PP 55/2022 dan memenuhi PP 20/2026. Setelah fasilitas itu habis, tarif kembali ke 22% atau 11% Pasal 31E sesuai omzet.

Apakah CV juga kena 22%?

CV adalah badan. Jika tidak lagi memakai PPh final 0,5% dan omzetnya di atas Rp50 miliar, CV kena 22%. Jika omzetnya sampai Rp50 miliar, CV memakai Pasal 31E. Rincian transisi CV ada di artikel CV dan PP 20/2026. Koperasi punya jalur tersendiri dan masih bisa memakai 0,5% selama syaratnya terpenuhi.

Bagaimana jika omzet tepat Rp50 miliar?

Pasal 31E berlaku untuk peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar. Omzet tepat Rp50.000.000.000 masih dapat fasilitas. Omzet Rp50.000.000.001 sudah di luar. Dalam praktik, jangan bermain di tepi batas tanpa bukti omzet yang rapi.

Apakah penghasilan PPh final ikut masuk peredaran bruto 31E?

Ya. Definisi DJP memasukkan penghasilan kena PPh final, tidak final, dan yang dikecualikan dari objek pajak, setelah retur dan potongan, sebelum biaya. Jadi sewa yang kena PPh final Pasal 4 ayat (2) tetap menambah peredaran bruto untuk uji syarat 31E.

Apakah fasilitas 11% perlu permohonan ke DJP?

Tidak perlu. Diterapkan sendiri saat mengisi SPT Tahunan PPh Badan. Tidak ada formulir permohonan Pasal 31E.

Kapan PPh Badan disetor dan dilaporkan?

PPh Badan tahunan disetor sebelum SPT Tahunan disampaikan. Ansuran PPh 25 disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. SPT Tahunan badan paling lambat empat bulan setelah tahun buku berakhir. Sanksi telat setor dan telat lapor mengikuti UU KUP.

Dasar Hukum dan Sumber

Artikel terkait

Tool yang relevan

Coba BukpotRekap gratis

Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro