BukpotRekap › Blog

Kertas Kerja Pajak di Coretax 2026: Isi, Sumber, dan Siapa Wajib

Ringkasnya: Kertas kerja pajak di Coretax bukan berkas yang wajib diunggah setiap Wajib Pajak. Kabar "DJP wajibkan semua kertas kerja masuk Coretax" pada 14 Juli 2026 berbicara tentang kertas kerja pegawai DJP (pengawasan, penagihan, keberatan, banding), bukan kewajiban unggah baru bagi Anda. Yang Anda siapkan tetap lembar kerja SPT: rekonsiliasi fiskal, ekualisasi SPT Masa, daftar bukti potong, dan penelusuran angka SPT. Pasal 12 UU KUP hanya mewajibkan SPT dan buku pembukuan, bukan unggahan kertas kerja.

Artikel ini untuk staf pajak, akuntan, dan pemilik usaha yang sedang menyiapkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2025 atau 2026. Anda akan tahu apa itu kertas kerja pajak, mana yang wajib dan mana yang bukan, isi minimalnya, contoh hitungan, serta cara menarik data bukti potong tanpa mengetik ulang.

Istilah "kertas kerja pajak" sering dipakai dua arah. Di kalangan praktisi, kertas kerja adalah lembar Excel atau PDF berisi rekonsiliasi laba komersial ke fiskal, ekualisasi omzet, dan daftar bukti potong. Di pers DJP, kertas kerja juga berarti lembar kerja pegawai saat meneliti Wajib Pajak. Dua arti ini yang membuat banyak orang mengira ada kewajiban unggah baru. Tidak ada. Yang berubah adalah cara DJP bekerja dan cara data Anda diuji.

Apa Itu Kertas Kerja Pajak dan Apakah Wajib Diunggah?

Kertas kerja pajak adalah lembar kerja yang menghubungkan laporan keuangan dengan angka di SPT. Isinya menjawab satu pertanyaan: dari mana setiap angka di SPT berasal. Contohnya laba komersial, koreksi fiskal positif dan negatif, beda waktu, penghasilan kena pajak, kredit pajak, sampai PPh terutang.

Untuk Wajib Pajak, Pasal 12 UU KUP mewajibkan penyampaian SPT dan penyelenggaraan pembukuan. Kertas kerja bukan dokumen yang secara tegas diwajibkan untuk diunggah bersama SPT semua Wajib Pajak. Laman SPT Tahunan DJP memuat panduan pengisian SPT dan lampiran rekonsiliasi laporan keuangan, bukan tombol "unggah kertas kerja" untuk semua orang.

Kebingungan muncul dari pernyataan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto yang dikutip DDTC News pada 14 Juli 2026. Beliau menyatakan kertas kerja seluruh proses bisnis DJP akan dikerjakan di platform Coretax secara bertahap. Yang masuk Coretax adalah kertas kerja pengawasan, penagihan, keberatan, banding, dan penegakan hukum yang dikerjakan pegawai DJP. Tujuannya menjaga tata kelola, karena sebelumnya lembar kerja itu bisa tersimpan di laptop atau ponsel pribadi pegawai. Sumbernya: DDTC News, 14 Juli 2026.

Jadi jawabannya dibagi dua:

KelompokKewajibanDasar
Wajib PajakSampaikan SPT dan simpan pembukuan. Susun kertas kerja sebagai dokumen pendukung. Tidak ada kewajiban umum unggah kertas kerja untuk semua WP.Pasal 12 UU KUP
Pegawai DJPKertas kerja pengawasan sampai banding dikerjakan di Coretax, bertahap sejak Juli 2026.Pernyataan Dirjen Pajak, DDTC News 14 Juli 2026

Meskipun tidak wajib diunggah, kertas kerja tetap Anda butuhkan. Alasannya di bagian berikut.

Siapa yang Kena dan Kapan Kertas Kerja Dipakai

Semua Wajib Pajak badan yang menyusun SPT Tahunan PPh Badan sebaiknya punya kertas kerja. Yang paling merasakan tekanannya adalah Anda yang:

Dasar pengawasannya PMK 111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, berlaku 1 Januari 2026. DJP mengawasi pembayaran, pemotongan, pelaporan, dan pembukuan. Salah satu bentuk kegiatannya adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Tanggapan wajib diberikan paling lama 14 hari sejak surat diterbitkan atau dikirim, dan bisa dimintai perpanjangan paling lama 7 hari sebelum jangka waktu berakhir.

Skala pengawasannya tidak kecil. DDTC News melaporkan DJP menerbitkan 539.733 SP2DK sepanjang 1 Januari sampai 27 Oktober 2026. Sengketa yang berkaitan dengan metode dan teknik pengujian, termasuk ekualisasi dan rekonsiliasi, mencapai 10.117 perkara atau 25,59% dari 39.537 sengketa di Pengadilan Pajak pada 2021 sampai kuartal III/2026. Sumbernya: DDTC Academy, 11 November 2026.

Waktu menyusunnya bukan saat SP2DK datang. Susun kertas kerja setiap bulan saat closing, lalu rakit ulang saat SPT Tahunan. Batas SPT Tahunan PPh Badan adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak, jadi 30 April untuk tahun buku kalender, sesuai Pasal 12 UU KUP. Perpanjangan penyampaian paling lama 2 bulan diatur Pasal 3 ayat (4) UU KUP, dan pemberitahuan perpanjangannya hanya bisa diajukan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak menurut PMK 81/2024. Panduan resminya ada di artikel DJP tentang perpanjangan SPT Tahunan Badan.

Isi Minimal Kertas Kerja SPT Tahunan Badan

SPT Tahunan PPh Badan di Coretax disusun dari beberapa tahap. Panduan SPT Tahunan DJP menampilkan video "Panduan Pengisian Lampiran Rekonsiliasi Laporan Keuangan pada SPT Tahunan PPh Badan". Lampiran rekonsiliasi di Coretax (Lampiran 1A sampai 1L) memakai kode penyesuaian fiskal sesuai sektor usaha, sebagaimana diatur Lampiran PER-11/PJ/2025.

Isi kertas kerja mengikuti alur itu:

Bagian kertas kerjaIsiSumber data
Laba rugi komersialLaba sebelum pajak sesuai pembukuanLaporan keuangan
Koreksi fiskal positifBiaya yang tidak boleh dikurangkan: sanksi, natura di luar ketentuan, sumbangan tidak memenuhi syaratPembukuan dan dokumen biaya
Koreksi fiskal negatifPenghasilan PPh final, dividen dalam negeri yang dikecualikan, penghasilan bukan objek pajakPembukuan dan bupot
Beda waktuPenyusutan fiskal vs akuntansi, akrualDaftar harta
PKP dan PPh terutangHasil rekonsiliasi dikali tarifKertas kerja rekonsiliasi
EkualisasiOmzet GL vs DPP PPN, beban gaji vs PPh 21, beban jasa vs PPh 23GL vs SPT Masa vs bupot
Kredit pajakPPh 21, 22, 23, 24, 25, 4 ayat (2) yang bisa dikreditkanBukti potong dan bukti setor

Lampiran rekonsiliasi di SPT bukan pengganti kertas kerja internal. Lampiran berisi angka. Kertas kerja berisi penjelasan tiap selisih, nama vendor, nomor bukti potong, dan dasar koreksi. Saat SP2DK datang, lampiran saja sering tidak cukup.

Contoh Perhitungan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

Berikut contoh sederhana untuk PT Cendana (nama fiktif), tahun pajak 2025, tahun buku kalender. Angka ini ilustrasi cara menyusun kertas kerja, bukan kasus nyata.

Laba komersial sesuai laporan laba rugi: Rp4.200.000.000.

Koreksi fiskal positif (biaya yang tidak boleh dikurangkan):

PosJumlah
Sanksi administrasi pajakRp12.500.000
Natura di luar ketentuan PMK 66/2023Rp18.000.000
Sumbangan yang tidak memenuhi syarat penguranganRp25.000.000
Jumlah koreksi positifRp55.500.000

Koreksi fiskal negatif (penghasilan yang tidak digabung atau sudah final):

PosJumlah
Dividen dari anak perusahaan dalam negeri (dikecualikan)Rp150.000.000
Penghasilan PPh final sewa tanah dan bangunanRp80.000.000
Jumlah koreksi negatifRp230.000.000

Beda waktu: penyusutan fiskal lebih rendah Rp35.000.000 dari penyusutan komersial, jadi ada koreksi positif Rp35.000.000.

Penghitungan PKP:

LangkahPerhitunganHasil
Laba komersialRp4.200.000.000
Ditambah koreksi positifRp55.500.000 + Rp35.000.000Rp4.290.500.000
Dikurangi koreksi negatifRp4.060.500.000
PKPRp4.060.500.000

PPh terutang dengan tarif umum 22% (contoh ini belum memakai proporsi Pasal 31E):

KomponenPerhitunganNilai
PPh terutang22% x Rp4.060.500.000Rp893.310.000
Kredit PPh 21Rp210.000.000
Kredit PPh 23Rp96.000.000
Kredit PPh 22Rp18.500.000
Angsuran PPh 25Rp550.000.000
Total kredit pajakRp874.500.000
PPh Pasal 29 (kurang bayar)Rp893.310.000 - Rp874.500.000Rp18.810.000

Cek ulang kredit: 210.000.000 + 96.000.000 + 18.500.000 + 550.000.000 = 874.500.000. Kurang bayar: 893.310.000 - 874.500.000 = 18.810.000. Angka ini yang harus bisa ditelusuri dari laba rugi, daftar koreksi, dan tumpukan bukti potong.

Contoh kedua, ekualisasi beban jasa dengan PPh 23. Akun beban jasa profesional di GL Rp1.920.000.000. Rekap bukti potong PPh 23:

ItemNilai
Jumlah bruto sesuai GLRp1.920.000.000
DPP bukti potong PPh 23 yang diterbitkanRp1.840.000.000
SelisihRp80.000.000
PPh 23 sesuai GL (2% x Rp1.920.000.000)Rp38.400.000
PPh 23 sesuai bupot (2% x Rp1.840.000.000)Rp36.800.000
Selisih PPhRp1.600.000

Selisih Rp80.000.000 ternyata satu vendor yang invoice-nya sudah dibayar Desember tetapi bukti potongnya belum terbit. Kertas kerja mencatat nama vendor, tanggal bayar, dan status tagihan bukti potong. Tanpa catatan itu, selisih ini rawan jadi temuan saat pemeriksaan.

Cara Menyusun Kertas Kerja Pajak di Coretax

Langkah berikut bisa Anda jalankan mulai bulan ini, tidak perlu menunggu SPT Tahunan.

  1. Kunci laba komersial dari laporan keuangan. Pastikan laba rugi sudah closing. Jangan menyusun rekonsiliasi dari trial balance yang masih berubah.
  2. Daftar koreksi fiskal dengan kode lampiran. Cocokkan tiap koreksi dengan kode penyesuaian fiskal di Lampiran 1A sampai 1L sesuai sektor usaha Anda. Sanksi, natura, dan sumbangan adalah penyebab positif yang paling sering.
  3. Tarik bukti potong dari Coretax. Gunakan menu "Bukti Potong Saya" di modul e-Bupot untuk melihat, memfilter, dan mengunduh bukti pemotongan yang diterbitkan pihak lain. DJP menyebut menu ini alat rekonsiliasi data SPT Tahunan, dan Wajib Pajak dapat membuat kertas kerja manual dari rekapan bukti potong. Panduan resminya: DJP, "Bukti Potong Saya", 11 Maret 2026. Untuk unduhan PDF massal dari sisi pemotong, langkahnya ada di cara mencari dan mengunduh bukti potong di Coretax.
  4. Ubah PDF bukti potong menjadi Excel. Ketik ulang ratusan PDF adalah sumber salah ketik. Rekap Bukti Potong BukpotRekap mengekstrak nomor, NPWP, masa pajak, jumlah bruto, dan PPh dipotong langsung di browser. Untuk unduhan massal, BukpotExpress memangkas pekerjaan klik satu per satu.
  5. Ekualisasi tiga sumber. Bandingkan GL, SPT Masa, dan rekap bukti potong. Contoh ekualisasi PPN masukan terhadap beban GL ada di checklist ekualisasi PPN masukan vs GL. Ekualisasi kredit pajak ke Formulir 1771-II dibahas di matriks ekualisasi bukti potong unifikasi.
  6. Cocokkan dengan prepopulated SPT. Data bukti potong yang bisa dikreditkan muncul otomatis di SPT. Cara kerjanya dan penyebab selisihnya ada di panduan prepopulated SPT Tahunan Coretax. Jangan menghapus bukti potong dari SPT hanya karena angkanya tidak cocok. Betulkan penyebabnya.
  7. Simpan kertas kerja sebagai berkas audit. Format Excel dengan tab: laba rugi, koreksi positif, koreksi negatif, beda waktu, ekualisasi, daftar bupot, dan jurnal penjelas selisih. Ini yang Anda lampirkan saat menjawab SP2DK.

Alur lengkap dari unduh sampai ekualisasi kami rangkum di workflow rekap bukti potong. Jika selisih muncul karena bukti potong tidak muncul di Coretax, cek penyebab bukti potong tidak dapat dikreditkan.

Nama menu di atas diambil dari artikel DJP dan laporan peserta, bukan karangan. Jika tampilan Coretax berubah, ikuti nama menu yang ada di akun Anda dan panduan resmi di pajak.go.id/id/lapor-tahunan.

Kaitan dengan Pembayaran dan Pembetulan SPT

Kertas kerja juga membantu saat Anda harus setor kurang bayar atau membetulkan SPT. Penyetoran pajak di Coretax mengikuti PER-8/PJ/2026, mulai dari pembuatan Kode Billing sampai pengkreditan bukti setor. Ringkasannya ada di PER-8/PJ/2026 tentang pembayaran pajak di Coretax.

Jika setelah SPT dilaporkan Anda menemukan kesalahan di kertas kerja, pembetulan SPT di Coretax sejak 1 Oktober 2026 memakai skema replace untuk masa/tahun pajak 2025 ke atas. Anda mengganti SPT sebelumnya dengan berkas baru, bukan menambahkan delta. Detailnya di skema replace pembetulan SPT Coretax. Kertas kerja yang rapi membuat pembetulan tidak berubah menjadi tebak-tebakan angka.

Kesalahan yang Sering Terjadi

1. Menganggap ada kewajiban unggah kertas kerja untuk semua Wajib Pajak. Berita Juli 2026 tentang kertas kerja di Coretax adalah soal pegawai DJP. Tidak ada pasal yang mewajibkan Anda mengunggah kertas kerja bersama SPT. Yang wajib tetap SPT dan pembukuan.

2. Menyusun kertas kerja saat SP2DK sudah datang. Jangka waktu tanggapan SP2DK hanya 14 hari, bisa ditambah 7 hari. Mengumpulkan bukti potong satu tahun dalam 14 hari hampir selalu gagal.

3. Lampiran rekonsiliasi diisi, tetapi tidak ada penjelasan selisih. Angka di Lampiran 1A sampai 1L tanpa daftar koreksi per pos membuat pemeriksa bertanya. Catat nama vendor, tanggal, dan dasar pasal untuk tiap koreksi.

4. Menghapus bukti potong dari SPT karena tidak cocok dengan GL. DJP menegur Wajib Pajak yang menghapus bupot dari SPT Tahunan tahun pajak 2025. Perbaiki penyebab selisihnya, jangan hilangkan buktinya.

5. Menghitung kredit pajak dari ingatan, bukan dari rekap bupot. Satu bukti potong yang terlewat adalah pajak yang dibayar dua kali. Rekap dari PDF asli, bukan dari catatan manual bulan lalu.

6. Mengulang tarik yang sama untuk ekualisasi dan rekonsiliasi. Satu file Excel bisa dipakai dua arah: rekonsiliasi fiskal dan ekualisasi GL vs bupot. Jangan buat dua versi angka.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah semua Wajib Pajak wajib mengunggah kertas kerja pajak di Coretax?

Tidak. Pasal 12 UU KUP mewajibkan SPT dan pembukuan. Kabar 14 Juli 2026 tentang kertas kerja masuk Coretax ditujukan untuk kertas kerja pegawai DJP, bukan kewajiban unggah baru bagi Wajib Pajak. Kertas kerja tetap Anda siapkan sebagai dokumen pendukung dan jawaban SP2DK.

Kalau begitu, untuk apa menyusun kertas kerja?

Karena DJP mengawasi keselarasan pembukuan, SPT Masa, dan SPT Tahunan melalui PMK 111/2025. SP2DK bisa datang tanpa pemeriksaan penuh. Kertas kerja adalah bukti bahwa angka SPT Anda bisa ditelusuri.

Apa beda kertas kerja dengan lampiran rekonsiliasi di SPT Tahunan Badan?

Lampiran rekonsiliasi (Lampiran 1A sampai 1L) adalah bagian resmi SPT yang diisi di Coretax, berisi angka koreksi fiskal dengan kode penyesuaian. Kertas kerja lebih rinci: rincian transaksi, nama lawan transaksi, nomor bukti potong, dan penjelasan selisih.

Menu apa di Coretax untuk menarik data bukti potong?

Menu "Bukti Potong Saya" di modul e-Bupot, untuk Wajib Pajak sebagai penerima penghasilan. Untuk pemotong, bukti potong yang Anda terbitkan bisa diunduh dari menu dokumen dan laporan e-Bupot. Panduan unduh massalnya ada di cara mencari dan mengunduh bukti potong.

Berapa batas waktu SPT Tahunan Badan dan perpanjangannya?

SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak (30 April untuk tahun buku kalender). Perpanjangan paling lama 2 bulan sesuai Pasal 3 ayat (4) UU KUP. Pemberitahuan perpanjangan harus masuk sebelum batas 4 bulan, sesuai PMK 81/2024.

Apakah BukpotRekap mengunggah data saya ke server?

Tidak. Rekap Bukti Potong memproses PDF di browser Anda. Data bukti potong tidak dikirim ke server kami. Cocok untuk dokumen yang mengandung NPWP karyawan dan vendor.

Dasar Hukum dan Sumber

Diperbarui 18 November 2026 oleh Tim BukpotRekap. Artikel ini informasi umum, bukan nasihat pajak untuk kasus Anda. Untuk transaksi khusus atau jawaban SP2DK, cek teks peraturan dan konsultasikan dengan konsultan pajak Anda.

Artikel terkait

Tool yang relevan

Coba BukpotRekap gratis

Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro