Penyebab Bukti Potong Tidak Dapat Dikreditkan di Coretax dan Solusinya
Ringkasnya: Bukti potong PPh 23 atau PPh 22 gagal dikreditkan pada SPT Tahunan PPh Badan Coretax umumnya terjadi karena tujuh penyebab utama: SPT Masa Unifikasi pemotong belum disubmit dan status masih draf, salah input NIK atau NPWP 16 digit rekanan, pergeseran tahun pajak pemotongan, salah kamar objek PPh final pada Lampiran III, bukti potong dibatalkan sepihak oleh pemotong, transaksi dipotong oleh non-pemotong, atau ketiadaan bukti pembayaran pajak luar negeri PPh 24 yang sah. Sesuai Pasal 28 UU PPh dan PMK 81/2024, Wajib Pajak hanya dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dilaporkan secara sah dalam tahun pajak berjalan. Untuk mencegah sanksi bunga kurang bayar Pasal 29 dan risiko SP2DK, tim akuntansi wajib melakukan rekonsiliasi berkala antara buku besar uang muka pajak, daftar prepopulated Coretax, dan arsip fisik bukti potong.
Bagi tim keuangan dan akuntansi perusahaan, kredit pajak yang tercantum pada Formulir 1771 Lampiran III SPT Tahunan PPh Badan merupakan pengurang langsung beban pajak terutang akhir tahun. Ketika sistem Coretax DJP menolak pengkreditan atau data bukti potong tidak muncul di menu prepopulated, perusahaan menghadapi risiko pembayaran tunai PPh Pasal 29 yang melonjak dan potensi surat klarifikasi SP2DK dari kantor pajak. Panduan ini menguraikan penyebab utama penolakan bukti potong, dasar hukum, serta simulasi rekonsiliasi buku besar dengan data perpajakan.
7 Penyebab Utama Bukti Potong Gagal Dikreditkan di Coretax
Dalam sistem Coretax DJP, seluruh data pemotongan dan pemungutan pajak saling terhubung secara real-time antarpihak. Jika lawan transaksi menerbitkan dokumen yang bermasalah, dampaknya langsung terasa pada pengisian SPT Tahunan Badan Anda. Berikut adalah tujuh penyebab utama mengapa bukti potong tidak dapat dikreditkan:
1. SPT Masa PPh Unifikasi Pemotong Masih Berstatus Draf
Di sistem Coretax DJP, penerbitan draf bukti potong belum menjadikan dokumen tersebut sah sebagai sarana kredit pajak pihak penerima. Apabila lawan transaksi atau pemotong pajak hanya membuat bukti potong sampai tahap draf atau pembuatan nomor, tetapi belum menandatangani dan belum mengirimkan SPT Masa PPh Unifikasi untuk masa pajak bersangkutan, data bukti potong tersebut tidak akan ditarik ke dalam database prepopulated akun Wajib Pajak Penerima. Bukti potong baru resmi berstatus kredit pajak yang diakui setelah SPT Masa pemotong berstatus dilaporkan dan tervalidasi.
2. Kesalahan Penulisan NIK atau NPWP 16 Digit Rekanan
Sejak berlakunya integrasi NIK sebagai NPWP dan penggunaan format NPWP 16 digit secara nasional, akurasi master data perpajakan menjadi sangat penting. Kesalahan satu digit saja saat pihak pemotong menginput identitas Wajib Pajak yang dipotong menyebabkan data bukti potong tersimpan atas nama entitas lain. Akibatnya, sistem pengisian Formulir 1771 Lampiran III di Coretax secara otomatis menolak klaim pengkreditan karena nomor pokok tidak cocok dengan profil akun Anda.
3. Perbedaan Masa Pajak dan Tahun Buku
Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, pemotongan pajak pada prinsipnya dikreditkan pada tahun pajak saat pemotongan tersebut dilakukan atau saat penghasilan dilaporkan dalam pembukuan wajib pajak. Masalah sering terjadi ketika invoice tertanggal Desember tahun berjalan baru dipotong dan diterbitkan bukti potongnya pada Januari tahun berikutnya. Jika tidak dilakukan rekonsiliasi pisah batas yang tepat, bukti potong tersebut ditolak untuk SPT Tahunan tahun berjalan dan harus dikreditkan pada tahun berikutnya.
4. Salah Kamar Objek Pajak: Mengkreditkan PPh Final
Kredit pajak pada Formulir 1771 Lampiran III hanya diperuntukkan bagi PPh Tidak Final, seperti PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Jika transaksi yang dipotong merupakan objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2), misalnya sewa tanah atau bangunan, jasa konstruksi berkualifikasi, atau bunga deposito, bukti potong tersebut wajib dilaporkan pada Formulir 1771 Lampiran IV Bagian A. Memaksakan bukti potong PPh Final masuk ke Lampiran III akan memicu penolakan otomatis dari sistem validasi Coretax.
5. Bukti Potong Dibatalkan atau Dilakukan Pembetulan Sepihak
Dalam administrasi Coretax, pemotong memiliki hak melakukan pembatalan atau pembetulan SPT Masa Unifikasi. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pemotong merevisi pencatatan akuntansi mereka dan membatalkan bukti potong lama tanpa memberitahukan pihak vendor. Jika Anda tetap menginput nomor bukti potong yang statusnya telah dibatalkan di server DJP, sistem Coretax menandai sertifikat tersebut sebagai dokumen tidak sah.
6. Pemotongan Dilakukan oleh Pihak Tanpa Hak Memotong
Transaksi yang dipotong oleh pihak yang bukan berstatus pemotong pajak resmi tidak dapat diakui secara fiskal. Contohnya adalah transaksi jasa antar-orang pribadi non-PKP yang tidak memiliki surat penunjukan sebagai pemotong PPh Pasal 23. Pemotongan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan hukum tidak dapat diakui sebagai kredit pajak di SPT Tahunan Wajib Pajak Badan penerima penghasilan.
7. Bukti Potong PPh Pasal 24 Luar Negeri Tanpa Bukti Setor Sah
Bagi perusahaan yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, pajak yang telah dibayar di negara sumber dapat dikreditkan sesuai batasan Pasal 24 UU PPh. Namun, pengkreditan ini mensyaratkan lampiran dokumen resmi, berupa salinan surat pemberitahuan pajak luar negeri dan bukti pembayaran pajak yang sah dari otoritas pajak negara mitra. Tanpa dokumen pendukung yang terverifikasi, klaim kredit PPh 24 akan digugurkan saat validasi SPT atau pengawasan fiskus.
Berikut tabel ringkasan perbandingan status masalah bukti potong dan tindakan perbaikannya:
| Jenis Masalah | Status Dokumen di Coretax | Dampak pada SPT Tahunan | Tindakan Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| SPT Pemotong Belum Lapor | Tidak muncul di menu prepopulated | Kredit pajak tertunda | Minta Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa ke lawan transaksi |
| Salah Input NPWP 16 Digit | Nomor bupot tidak terhubung ke akun | Ditolak sistem validasi | Minta pemotong menerbitkan bukti potong pembetulan |
| Perbedaan Tahun Pajak | Tanggal dokumen masuk tahun buku berikutnya | Tidak dapat dikreditkan tahun berjalan | Geser pengkreditan ke SPT Tahunan tahun berikutnya |
| Salah Objek PPh Final | Tercatat sebagai objek PPh Pasal 4 ayat (2) | Gagal klaim di Lampiran III | Pindahkan pelaporan ke Lampiran IV Bagian A |
| Dokumen Dibatalkan Sepihak | Berstatus dibatalkan di basis data DJP | Dokumen dianggap tidak berlaku | Konfirmasi pembatalan dan minta bukti potong pengganti |
| Dipotong Pihak Non-Pemotong | Tidak terdaftar di modul unifikasi DJP | Hak kredit pajak gugur | Minta pengembalian uang potongan yang keliru |
| PPh 24 Tanpa Bukti Setor | Gagal verifikasi dokumen luar negeri | Koreksi positif pengurang pajak | Lampirkan tanda terima resmi otoritas pajak luar negeri |
Ketentuan Pengkreditan Pajak Menurut Regulasi Perpajakan
Pengkreditan pajak penghasilan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU PPh, bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Kredit pajak yang diakui meliputi:
- Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 22.
- Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, serta imbalan jasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23. Untuk daftar lengkap tarif dan objek jasa, Anda dapat membaca panduan Tarif PPh 23 2026: Daftar Objek, Contoh Hitung, dan Rekap Bupot.
- Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, sepanjang memenuhi batas maksimum kredit pajak luar negeri Pasal 24.
Selain ketentuan undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 24 menegaskan bahwa pemotongan atau pemungutan pajak hanya dapat dikreditkan pada tahun pajak saat pemotongan tersebut dilakukan atau saat penghasilan bersangkutan dilaporkan dalam SPT Tahunan. Ketentuan ini mengikat prinsip taat asas dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan pajak.
Dalam kerangka administrasi modern, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 menetapkan tata cara integrasi data perpajakan elektronik di portal Coretax DJP. Modul prepopulated SPT Tahunan dirancang untuk menarik seluruh data bukti potong yang telah dilaporkan secara sah oleh pihak pemotong. Apabila pihak pemotong belum menuntaskan kewajiban pelaporan SPT Masa mereka, data tersebut belum memiliki kekuatan hukum sebagai pengurang pajak terutang.
Apabila Wajib Pajak tetap memaksakan untuk menginput bukti potong yang belum sah secara manual ke dalam Lampiran III SPT Tahunan, tindakan tersebut berpotensi memicu terbitnya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK). Jika fiskus melakukan koreksi positif atas kredit pajak tersebut, Wajib Pajak wajib melunasi kekurangan pembayaran PPh Pasal 29 ditambah sanksi bunga administrasi sesuai Pasal 8 ayat (2) atau Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Oleh karena itu, penerapan prosedur closing bulanan utang pajak vs rekap bupot menjadi langkah pencegahan yang sangat efektif bagi setiap entitas bisnis.
Contoh Perhitungan Rekonsiliasi Kredit Pajak dan Koreksi Fiskal
Untuk memahami dampak finansial penolakan bukti potong terhadap kas perusahaan, berikut telaah dua studi kasus konkret:
Kasus 1: PT Sinar Abadi Manufaktur (Tahun Pajak 2025/2026)
PT Sinar Abadi Manufaktur bergerak di bidang fabrikasi logam dengan peredaran usaha bruto sebesar Rp25.000.000.000 pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. Setelah dilakukan koreksi fiskal positif dan negatif, Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000.
Berdasarkan tarif PPh Badan umum Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh sebesar 22%, pajak terutang PT Sinar Abadi Manufaktur dihitung sebagai berikut:
- Penghasilan Kena Pajak: Rp3.000.000.000
- PPh Badan Terutang (22% x Rp3.000.000.000): Rp660.000.000
Dalam catatan buku besar akun Uang Muka PPh Pasal 23 atau pajak dibayar di muka, staf akuntansi mencatat total saldo pemotongan pihak ketiga sebesar Rp150.000.000 dari 60 transaksi penjualan jasa teknik. Namun, saat tim pajak membuka menu prepopulated Formulir 1771 Lampiran III di Coretax, nilai bukti potong yang berhasil ditarik sistem hanya sebesar Rp115.000.000. Terdapat selisih kredit pajak sebesar Rp35.000.000.
Setelah dilakukan penelusuran dokumen, ditemukan rincian penyebab selisih sebagai berikut:
- PT Pelita Jaya selaku pihak pemotong: Nilai PPh 23 sebesar Rp15.000.000 belum dilaporkan dalam SPT Masa Unifikasi Desember 2025 (status SPT masih draf di Coretax pemotong).
- PT Indo Sentosa selaku pihak pemotong: Nilai PPh 23 sebesar Rp10.000.000 salah input digit NPWP 16 digit rekanan, sehingga bupot terbit atas nama entitas lain.
- PT Graha Megah selaku pihak pemotong: Nilai PPh 23 sebesar Rp10.000.000 dibatalkan sepihak oleh pemotong pada Februari 2026 karena ada nota retur atas tagihan sebelumnya yang belum disesuaikan.
Berikut tabel perbandingan rekonsiliasi beban kas akhir tahun:
| Komponen Perhitungan | Skenario Klaim Sepihak (Sebelum Rekonsiliasi) | Skenario Realistis Sesuai Data Sah Coretax | Selisih Finansial |
|---|---|---|---|
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Rp3.000.000.000 | Rp3.000.000.000 | Rp0 |
| PPh Terutang (22%) | Rp660.000.000 | Rp660.000.000 | Rp0 |
| Angsuran PPh Pasal 25 Setor Sendiri | Rp400.000.000 | Rp400.000.000 | Rp0 |
| Kredit PPh Pasal 23 Diklaim | Rp150.000.000 | Rp115.000.000 | (Rp35.000.000) |
| Total Kredit Pajak Pengurang | Rp550.000.000 | Rp515.000.000 | (Rp35.000.000) |
| PPh Kurang Bayar (Pasal 29) Disetor | Rp110.000.000 | Rp145.000.000 | +Rp35.000.000 |
Jika PT Sinar Abadi memaksakan menginput Rp150.000.000 tanpa konfirmasi ke pemotong, KPP akan menerbitkan SP2DK atas selisih data Rp35.000.000 tersebut.
Apabila pembetulan SPT Tahunan baru dilakukan 6 bulan setelah batas waktu pelaporan, perusahaan wajib membayar:
- Pokok Kurang Bayar Tambahan: Rp35.000.000
- Sanksi Bunga Pasal 8 ayat (2) UU KUP (asumsi tarif bunga acuan KMK sebesar 0,65% per bulan selama 6 bulan): 6 bulan x 0,65% x Rp35.000.000 = Rp1.365.000
- Total Pembayaran Kas Tambahan: Rp36.365.000
Dengan melakukan rekonsiliasi sejak dini, PT Sinar Abadi langsung meminta PT Pelita Jaya segera melaporkan SPT Masa Unifikasi mereka dan meminta PT Indo Sentosa melakukan pembetulan identitas NPWP, sehingga hak kredit pajak sebesar Rp25.000.000 dapat dipulihkan secara sah sebelum penutupan SPT.
Kasus 2: Penanganan Beda Masa dan Salah Kamar PPh Final
PT Logistik Nusantara memiliki dua transaksi khusus pada tutup buku Desember 2025:
- Pekerjaan jasa pengiriman barang senilai Rp1.000.000.000 kepada PT Mitra Usaha, dengan PPh Pasal 23 sebesar Rp20.000.000 (2% x Rp1.000.000.000). Tagihan diterbitkan tanggal 20 Desember 2025, namun PT Mitra Usaha baru menerbitkan bukti potong pada tanggal 15 Januari 2026.
- Penerimaan penghasilan sewa ruangan kantor sebesar Rp300.000.000 yang dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%, yaitu Rp30.000.000. Staf akuntansi junior keliru mencatat potongan Rp30.000.000 tersebut ke dalam akun Uang Muka PPh 23.
Berikut analisis dan simulasi perlakuan fiskalnya:
| No | Transaksi & Dokumen | Pencatatan Awal yang Keliru | Perlakuan Fiskal yang Benar | Dasar Regulasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Angkutan Rp1 Miliar (Bupot terbit 15 Jan 2026) | Dikreditkan di SPT Tahunan 2025 | Dikreditkan di SPT Tahunan 2026 (atau disesuaikan jika pemotong melakukan pembetulan masa) | PP 55/2022 Pasal 24 |
| 2 | Sewa Kantor Rp300 Juta (PPh Final Rp30 Juta) | Diklaim di Formulir 1771 Lampiran III | Dilaporkan di Formulir 1771 Lampiran IV Bagian A (Bukan Kredit Pajak) | Pasal 4 ayat (2) UU PPh |
Dampak dari koreksi ini adalah:
- Nilai kredit pajak di Lampiran III berkurang Rp50.000.000 (Rp20.000.000 beda masa ditambah Rp30.000.000 PPh Final).
- Perusahaan terhindar dari sanksi salah lapor objek final di Coretax.
- Bukti potong jasa pengiriman Rp20.000.000 dialihkan sebagai kredit pajak yang sah untuk Tahun Pajak 2026.
Langkah Praktis Rekonsiliasi Bukti Potong dengan BukpotRekap
Untuk memastikan tidak ada bukti potong yang menggantung atau ditolak di Coretax, tim akuntansi memerlukan alur kerja yang terstruktur dan terotomasi. Mengandalkan pemeriksaan manual dokumen PDF satu demi satu sangat memakan waktu dan berisiko tinggi terhadap kesalahan input. Berikut alur rekonsiliasi praktis yang dapat Anda terapkan:
1. Unduh dan Inventarisasi Dokumen Bukti Potong
Kumpulkan seluruh dokumen PDF bukti pemotongan unifikasi yang diterima dari pelanggan melalui email, WhatsApp, maupun portal vendor. Selain itu, Anda dapat mengakses portal Coretax DJP dan menggunakan ekstensi peramban BukpotExpress untuk memeriksa serta mengunduh massal bukti potong yang telah diterbitkan lawan transaksi. Untuk panduan lengkap proses unduh di portal DJP, silakan baca cara mencari dan mengunduh bukti potong di Coretax.
2. Ekstrak Data Bukti Potong ke Excel secara Otomatis
Alih-alih menyalin data secara manual, manfaatkan alat BukpotRekap. Unggah puluhan hingga ratusan file PDF bukti potong unifikasi secara bersamaan ke dalam sistem. Dalam beberapa detik, mesin parser mengekstrak data penting secara otomatis:
- Nomor Bukti Potong dan Tanggal Pemotongan
- Identitas NPWP 16 digit dan Nama Pemotong Pajak
- Kode Objek Pajak (misalnya 28-100-02 untuk jasa teknik)
- Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
- Tarif Pajak dan Nilai PPh yang Dipotong
Data tersebut diekspor ke dalam format Excel yang rapi dan siap diolah untuk kertas kerja ekualisasi.
3. Rapikan Penamaan File PDF dengan Fitur Rename Otomatis
Arsip dokumen PDF yang berantakan dengan nama bawaan acak sangat menyulitkan penelusuran saat pemeriksaan. Gunakan fitur Rename Bukpot untuk mengubah nama ratusan file PDF secara otomatis sesuai format standar perusahaan, misalnya: 2025-12_PPh23_BPPU-098234_PT-Pelita-Jaya.pdf. Dokumen yang terstruktur rapi memudahkan tim audit saat membutuhkan pembuktian fisik.
4. Lakukan Pencocokan Data dengan Rumus Excel
Setelah memiliki tabel Excel rekapitulasi bukti potong internal, unduh daftar bukti potong prepopulated dari menu Formulir 1771 Lampiran III Coretax. Gabungkan kedua lembar kerja tersebut dan gunakan fungsi XLOOKUP atau VLOOKUP berdasarkan nomor bukti potong. Langkah-langkah detail pencocokan ini dapat Anda ikuti pada panduan rekap bukti potong SPT Tahunan Badan.
Dari pencocokan ini, Anda akan memperoleh tiga kategori status:
- Kategori Cocok: Dokumen ada di internal dan ada di Coretax dengan nominal sama. Siap dikreditkan.
- Kategori Menggantung di Internal: Bukti potong ada di buku besar internal tetapi tidak ada di Coretax. Segera hubungi pemotong.
- Kategori Belum Tercatat: Bukti potong ada di Coretax tetapi belum dicatat di buku besar internal. Periksa apakah ada pelunasan piutang yang belum terjurnal.
5. Tindak Lanjut Konfirmasi ke Lawan Transaksi
Untuk bukti potong yang tidak muncul di Coretax, kirimkan surat konfirmasi resmi ke bagian keuangan lawan transaksi sebelum tanggal tutup buku SPT Tahunan. Mintalah konfirmasi apakah SPT Masa Unifikasi mereka sudah berstatus dilaporkan. Jika terdapat kesalahan penulisan NPWP atau nominal DPP, mintalah lawan transaksi membuat bukti potong pembetulan sesuai petunjuk pada panduan tata cara pembetulan dan pembatalan bukti potong Coretax.
Kesalahan yang Sering Terjadi
Dalam praktik kepatuhan pajak tahunan, berikut adalah beberapa kesalahan yang sering dilakukan staf akuntansi beserta cara pencegahannya:
- Memaksakan Input Manual Dokumen Draf ke Lampiran III
- Kesalahan: Menginput nomor bukti potong fisik yang belum dilaporkan lawan transaksi ke dalam SPT Tahunan agar nilai kurang bayar terlihat kecil.
- Dampak: Sistem Coretax menolak dokumen saat validasi, atau fiskus menerbitkan SP2DK dengan koreksi positif yang memicu sanksi bunga Pasal 8 ayat (2) UU KUP.
- Solusi: Selalu pastikan bukti potong berstatus dilaporkan dan terkonfirmasi melalui menu prepopulated sebelum dimasukkan ke dalam kredit pajak.
- Mencampuradukkan Bukti Potong PPh Final ke Kredit Pajak
- Kesalahan: Memasukkan bukti potong PPh Final sewa tanah dan bangunan atau jasa konstruksi ke Formulir 1771 Lampiran III.
- Dampak: Pengurangan pajak terutang tidak sah, memicu koreksi fiskal, dan berisiko denda administrasi.
- Solusi: Pisahkan akun buku besar uang muka pajak tidak final dengan beban PPh final. Masukkan bukti potong final ke Formulir 1771 Lampiran IV Bagian A.
- Tidak Memeriksa Pemadanan NIK dan NPWP 16 Digit Rekanan
- Kesalahan: Tidak memvalidasi kesesuaian master data perpajakan pelanggan sebelum transaksi selesai.
- Dampak: Bukti potong diterbitkan atas NPWP yang salah atau NIK yang belum dipadankan, sehingga bukti potong tidak terhubung ke akun Coretax perusahaan Anda.
- Solusi: Lakukan pemutakhiran data NPWP 16 digit dan NITKU rekanan bisnis secara berkala pada sistem ERP atau program akuntansi Anda.
- Mengabaikan Bukti Potong yang Terbit di Awal Tahun Berikutnya
- Kesalahan: Menghapus bukti potong bertanggal Januari tahun berikutnya dari pencatatan karena dianggap tidak berlaku untuk tahun buku yang baru saja ditutup.
- Dampak: Hilangnya hak pengkreditan pajak yang seharusnya menjadi pengurang beban pajak di tahun pajak baru.
- Solusi: Bukukan bukti potong tersebut ke dalam akun prepaid tax tahun berikutnya dan pastikan dikreditkan pada SPT Tahunan periode berjalan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah bukti potong yang belum dilaporkan pemotong bisa tetap dikreditkan?
Tidak bisa. Di sistem Coretax DJP, bukti potong yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi oleh pihak pemotong berstatus draf di basis data perpajakan. Sistem validasi Formulir 1771 Lampiran III hanya mengakui bukti potong yang berasal dari SPT Masa yang telah berstatus dilaporkan secara sah.
Bagaimana cara mengatasi bukti potong yang salah tulis NPWP 16 digit?
Anda harus segera menghubungi pihak pemotong pajak dan meminta mereka menerbitkan Bukti Pemotongan Pembetulan melalui modul e-Bupot Unifikasi Coretax. Pemotong dapat memperbaiki kolom NIK atau NPWP 16 digit yang keliru, dan sistem DJP akan otomatis mengalihkan data kredit pajak tersebut ke akun profil perusahaan Anda.
Apakah bukti potong PPh 23 atas invoice Desember boleh dikreditkan jika bupot terbit Januari?
Sesuai prinsip Pasal 28 ayat (2) PP 55 Tahun 2022, pemotongan pajak dikreditkan pada tahun pajak saat pemotongan dilakukan atau saat penghasilan dilaporkan. Jika bukti potong bertanggal Januari tahun berikutnya, pengkreditan secara administratif dilakukan pada SPT Tahunan tahun pajak berikutnya, kecuali jika pihak pemotong bersedia melakukan pembetulan tanggal pemotongan ke masa Desember tahun bersangkutan.
Mengapa bukti potong sewa gedung kantor tidak boleh masuk ke Lampiran III SPT 1771?
Sewa tanah atau bangunan merupakan objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Pajak yang bersifat final telah melunasi kewajiban perpajakan atas penghasilan tersebut dan tidak dapat dijadikan faktor pengurang atas total PPh Badan Terutang. Pelaporannya wajib dicantumkan pada Formulir 1771 Lampiran IV Bagian A.
Apa yang harus dilakukan jika lawan transaksi membatalkan bukti potong tanpa pemberitahuan?
Lakukan klarifikasi tertulis kepada tim keuangan lawan transaksi untuk mengetahui alasan pembatalan dokumen. Jika pembatalan terjadi karena kesalahan administrasi internal mereka, mintalah penerbitan bukti potong baru. Jika pembatalan sah karena adanya pembatalan transaksi, Anda wajib mengeluarkan bukti potong tersebut dari kertas kerja kredit pajak agar tidak menimbulkan selisih data dengan Coretax.
Bagaimana cara mencocokkan ratusan bukti potong dengan prepopulated Coretax secara cepat?
Cara tercepat dan paling akurat adalah mengekstrak seluruh file PDF bukti potong unifikasi ke dalam format spreadsheet Excel menggunakan alat bantu otomatisasi seperti BukpotRekap. Setelah data terekstrak rapi, gunakan fungsi pencocokan data seperti XLOOKUP untuk membandingkan nomor bukti potong dan nominal pajak terhadap data prepopulated yang diunduh dari Coretax.
Dasar Hukum dan Sumber
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan
- Direktorat Jenderal Pajak: Ketentuan dan Mekanisme Kredit Pajak
- Direktorat Jenderal Pajak: Peningkatan Akurasi Pelaporan Melalui Prepopulated Coretax
- DDTC News: Ketentuan dan Validasi Kredit Pajak pada Sistem Coretax DJP
- Ortax: Panduan Pengkreditan Pajak dan Penanganan Bukti Potong pada SPT Tahunan Badan
Artikel terkait
- PPh Badan 22% atau 11%? Cara Hitung Pasal 31E 2026
- Cara Hitung Angsuran PPh Pasal 25 2026: Rumus dan Contoh
- CV Masih Kena PPh Final 0,5%? Aturan PP 20/2026 dan PPh Badan
Tool yang relevan
Coba BukpotRekap gratis
Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro