Cara Hitung Angsuran PPh Pasal 25 2026: Rumus dan Contoh
Ringkasnya: Angsuran PPh Pasal 25 dihitung dari (PPh terutang SPT Tahunan tahun sebelumnya dikurangi kredit PPh 21, 22, 23, dan 24) dibagi 12. Setor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya lewat kode billing Coretax. Pelaporan SPT Masa PPh 25 sudah ditiadakan: setoran yang tervalidasi NTPN dianggap sudah lapor. WP final 0,5%, WP baru biasa, dan yang SPT tahun lalu nihil, rugi, atau lebih bayar tidak wajib mengangsur.
Angsuran PPh Pasal 25 sering salah dipahami sebagai "pajak baru" yang tarifnya 0,75 persen atau 2 persen. Padahal PPh 25 bukan pajak atas objek tertentu. Ia adalah cicilan PPh tahunan yang dibayar sendiri setiap bulan supaya saat SPT Tahunan disampaikan, Wajib Pajak tidak menanggung satu tagihan besar.
Artikel ini disusun untuk staf pajak dan akuntan yang menyusun daftar bayar bulanan, serta pemilik usaha yang ingin tahu kapan wajib mengangsur dan kapan boleh nihil. Anda akan mendapat rumus resmi, tiga contoh hitung Rupiah, batas waktu, kode billing, dan daftar kesalahan yang sering bikin setoran tidak terbaca.
Rumus Angsuran PPh Pasal 25
Pasal 25 ayat (1) UU PPh menetapkan: besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang dibayar sendiri untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan tahun pajak yang lalu, dikurangi PPh Pasal 21 dan 23 yang dipotong serta PPh Pasal 22 yang dipungut, dan PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan menurut Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
| Komponen | Sumber | Contoh perlakuan |
|---|---|---|
| PPh terutang SPT Tahunan tahun sebelumnya | Formulir 1771/1770/1770-S | Angka di lampiran kurang/lebih bayar |
| Kredit PPh 21 tidak final | Bukti potong 21 | Dikurangkan |
| Kredit PPh 22 tidak final | Bukti potong 22 | Dikurangkan |
| Kredit PPh 23 | Bukti potong 23 | Dikurangkan |
| Kredit PPh 24 | Bukti pembayaran/potong luar negeri | Dikurangkan |
| Pembagi | Pasal 25 ayat (1) | 12, atau sisa bulan tahun berjalan |
Rumusnya:
Angsuran bulanan = (PPh terutang SPT tahun lalu - kredit PPh 21, 22, 23, dan 24) / 12
Dalam SPT Tahunan, angka ini sudah dihitung otomatis di lampiran penghitungan angsuran. Tugas Anda memastikan kredit pajak yang masuk rumus itu benar. Kalau bukti potong PPh 23 tahun lalu ada yang tidak masuk SPT, angsuran tahun ini bisa lebih besar dari seharusnya. Cara merekapnya ada di panduan rekap bukti potong ke Excel.
Angka angsuran bersifat sama besar setiap bulan (flat) sampai ada revisi. Revisi terjadi kalau Anda mengajukan pengurangan, DJP menaikkan karena usaha tumbuh, atau Anda termasuk Wajib Pajak Pasal 25 ayat (7) yang hitungnya dari laba berjalan. Panduan teknis revisinya ada di cara revisi angsuran PPh Pasal 25 di Coretax.
Siapa yang Wajib dan Tidak Wajib Mengangsur
| Kelompok | Wajib PPh 25? | Dasar hitung |
|---|---|---|
| WP badan/orang pribadi usaha, SPT tahun lalu terutang | Ya | SPT tahun lalu dikurangi kredit pajak, dibagi 12 |
| SPT tahun lalu nihil, rugi, atau lebih bayar | Tidak | Tidak ada PPh yang harus diangsur |
| WP baru terdaftar (bukan bank, BUMN, emiten, bukan wajib laporan berkala) | Tidak pada tahun pertama | Ditetapkan nihil sejak masa terdaftar sampai akhir tahun |
| WP baru yang termasuk Pasal 25 ayat (7) huruf b | Ya | Laba berjalan disetahunkan x tarif, dibagi 12 (PMK 215/2018) |
| Orang pribadi pengusaha tertentu (25 ayat (7) huruf c) | Ya | 0,75% x peredaran bruto per bulan |
| WP PPh final 0,5% PP 55/2022 yang masa berlakunya masih jalan | Tidak | PPh final bulanan, bukan angsuran Pasal 25 |
| WP UMKM yang baru masuk ketentuan umum | Ya, mulai tahun pertama dikenai pajak umum | PMK 164/2023 Pasal 16; umumnya diperlakukan seperti WP baru |
Wajib Pajak baru hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemekaran, atau perubahan bentuk badan tidak menikmati angsuran nihil. Angsurannya dijumlahkan dari angsuran WP-WP sebelum transaksi, kecuali pemekaran yang memakai persentase harta yang dialihkan.
Kalau perusahaan Anda masih PPh final 0,5% dan masa PP 55/2022 belum habis, tidak ada kewajiban PPh 25. Batas omzet dan syarat berakhirnya final dibahas di artikel omzet Rp500 juta PPh final UMKM. Setelah masuk ketentuan umum, barulah angsuran mulai berlaku, dan status CV atau PT juga menentukan tarifnya seperti dijelaskan di artikel CV dan PPh Badan pasca PP 20/2026.
Contoh Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25
Kasus 1: PT dengan SPT Tahunan 2025 kurang bayar
PT Cendana menyampaikan SPT Tahunan PPh 2025 pada 30 April 2026.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Penghasilan Kena Pajak 2025 | Rp1.200.000.000 | |
| Tarif PPh Badan | 22% | |
| PPh terutang | 22% x Rp1.200.000.000 | Rp264.000.000 |
| Kredit PPh 21 | Rp24.000.000 | |
| Kredit PPh 23 | Rp36.000.000 | |
| PPh 24 | Rp0 | |
| PPh yang harus dibayar sendiri | Rp264.000.000 - Rp60.000.000 | Rp204.000.000 |
| Angsuran bulanan 2026 | Rp204.000.000 / 12 | Rp17.000.000 |
PT Cendana menyetor Rp17.000.000 setiap bulan, mulai masa pajak Januari 2026 (setor paling lambat 15 Februari 2026) sampai Desember 2026. Total 12 x Rp17.000.000 = Rp204.000.000, dan itu menjadi kredit pajak di SPT Tahunan 2026.
Kasus 2: PT baru berdiri, bukan kategori ayat (7)
PT Sinar Baru terdaftar 12 Januari 2026. Bukan bank, bukan BUMN, bukan emiten, dan tidak wajib membuat laporan keuangan berkala.
Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2026 = nihil.
SPT Tahunan 2026 yang disampaikan 2027, jika terutang, menjadi dasar angsuran tahun 2027. Jangan bayar PPh 25 "buat aman" di tahun pertama. Setoran tanpa kewajiban hanya mempersulit rekonsiliasi.
Kasus 3: WP baru yang termasuk Pasal 25 ayat (7) huruf b
PT Delta wajib membuat laporan keuangan berkala dan baru terdaftar Januari 2026. Laba bersih Januari Rp450.000.000.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Laba bersih Januari | Rp450.000.000 | |
| Disetahunkan | Rp450.000.000 x 12 | Rp5.400.000.000 |
| PPh terutang | 22% x Rp5.400.000.000 | Rp1.188.000.000 |
| Angsuran bulanan | Rp1.188.000.000 / 12 | Rp99.000.000 |
Angsuran dievaluasi tiap periode laporan. Kalau laba berikutnya berubah, angsuran bulan selanjutnya menyesuaikan.
Kasus 4: Orang pribadi pengusaha tertentu
Rina adalah orang pribadi pengusaha tertentu. Peredaran bruto Januari 2026 Rp120.000.000 dari satu tempat usaha.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Peredaran bruto Januari | Rp120.000.000 | |
| Angsuran PPh 25 | 0,75% x Rp120.000.000 | Rp900.000 |
Tarif 0,75% ini bukan PPh final 0,5%. Ia angsuran tahun berjalan yang tetap direkonsiliasi di SPT Tahunan orang pribadi.
Kasus 5: Pengurangan angsuran karena usaha turun
Masih pakai data PT Cendana. Dasar PPh yang harus dibayar sendiri Rp204.000.000. Setelah empat bulan, perkiraan PPh tahunan yang harus dibayar sendiri hanya Rp120.000.000 (58,8% dari dasar, di bawah ambang 75%).
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Sudah dibayar Jan-Apr | 4 x Rp17.000.000 | Rp68.000.000 |
| Perkiraan PPh tahunan (dibayar sendiri) | Rp120.000.000 | |
| Sisa kewajiban | Rp120.000.000 - Rp68.000.000 | Rp52.000.000 |
| Sisa bulan | Mei-Desember | 8 |
| Usulan angsuran baru | Rp52.000.000 / 8 | Rp6.500.000 |
Syaratnya: sudah berjalan tiga bulan atau lebih, dan perkiraan PPh tahunan kurang dari 75% dasar angsuran. Permohonan tertulis ditindaklanjuti DJP paling lama satu bulan. Contoh hitung dan alur pengajuannya lebih rinci di panduan revisi angsuran PPh 25.
Arah sebaliknya juga ada. Kalau usaha naik dan perkiraan PPh tahunan melebihi 150% dari dasar angsuran, angsuran dapat dihitung kembali agar tidak menumpuk utang di SPT Tahunan.
Batas Setor, Kode Billing, dan "Setor = Lapor"
PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (PMK 242/2014 Pasal 2 ayat (8)). Masa pajak Januari jatuh tempo 15 Februari, masa Desember jatuh tempo 15 Januari tahun berikutnya.
Sejak Coretax, pelaporan SPT Masa PPh 25 ditiadakan. Pembayaran yang tervalidasi dan mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dianggap sebagai penyampaian SPT Masa pada tanggal validasi (PMK 9/PMK.03/2018).
| Kewajiban | Ketentuan | Dasar |
|---|---|---|
| Batas setor | Tanggal 15 bulan berikutnya | PMK 242/2014 Pasal 2 ayat (8) |
| SPT Masa | Ditiadakan; setor = lapor | PMK 9/PMK.03/2018 |
| KAP-KJS orang pribadi | 411125-100 | Panduan DJP |
| KAP-KJS badan | 411126-100 | Panduan DJP |
| Kode jenis setoran | 100 | Panduan DJP |
Langkah setor di Coretax sesuai imbauan DJP:
- Login Coretax.
- Buka menu Layanan Mandiri Kode Billing.
- Pilih KAP-KJS: 411125-100 untuk orang pribadi, 411126-100 untuk badan.
- Isi jumlah angsuran, buat kode billing, bayar lewat bank atau aplikasi yang terhubung.
- Simpan bukti NTPN. Itu arsip bahwa masa tersebut sudah "lapor".
Salah KAP-KJS membuat pembayaran tidak terekam valid. PMK 81/2024 memungkinkan satu kode billing dipakai untuk lebih dari satu jenis setoran, tetapi kode akunnya tetap harus benar. Kalau Anda memakai tax deposit, pelunasannya mengikuti mekanisme di panduan tax deposit Coretax.
Telat setor dikenai sanksi administrasi berupa bunga Pasal 9 KUP, dihitung per bulan. Rincian tarif bunga dan pengurangan sanksi lewat PSA dibahas di artikel sanksi telat lapor dan telat setor.
PPh 25 dalam Closing Bulanan
Angsuran PPh 25 adalah kredit pajak di SPT Tahunan, bukan beban pajak baru. Pencatatan yang benar:
- Debit: Utang PPh Pasal 25 (atau PPh dibayar dimuka, sesuai chart of accounts).
- Kredit: Bank.
Saat SPT Tahunan disusun, saldo tersebut dipindahkan sebagai kredit pajak yang mengurangi PPh terutang. Kalau closing bulanan Anda mencampur PPh 25 dengan PPh 23 yang dipotong, ekualisasi akhir tahun jadi berantakan.
Checklist tiap tanggal 15:
- Kode billing terbit dan KAP-KJS-nya benar.
- Nominal sama dengan angsuran yang ditetapkan (kecuali ada keputusan revisi).
- NTPN masuk dan dicatat di Excel rekap setoran.
- Mutasi rekening koran cocok dengan jurnal. Cara mencocokkannya ada di panduan rekonsiliasi bank dari mutasi rekening.
- Sisa angsuran tahun berjalan masih realistis terhadap proyeksi laba.
Untuk menghitung kredit PPh 21 dan 23 di rumus angsuran, Anda bisa merekap PDF bukti potong jadi Excel lewat aplikasi BukpotRekap, lalu totalnya dipakai sebagai pengurang. Alur lengkapnya dari unduh sampai ekualisasi ada di workflow rekap bukti potong.
Kesalahan yang Sering Terjadi
Bayar PPh 25 padahal tidak wajib. WP baru (non ayat (7)), WP final 0,5%, dan WP dengan SPT tahun lalu nihil atau lebih bayar tidak punya angsuran. Setoran yang masuk tetap tercatat, tetapi membingungkan posisi kredit pajak.
Pakai KAP-KJS PPh 23 atau PPh 21 untuk PPh 25. Dana tercatat sebagai jenis setoran yang salah. Harus diusulkan pemindahbukuan, dan masa itu dianggap belum lapor sampai pindah. Kuncinya 411125-100 (OP) dan 411126-100 (badan).
Angsuran dihitung dari PPh Pasal 29 tanpa melihat kredit pajak. Rumus Pasal 25 sudah mengurangi PPh 21, 22, 23, dan 24. Kalau Anda ambil angka terutang bruto lalu bagi 12, angsuran jadi lebih besar. Sebaliknya, kalau bukti potong tahun lalu tidak lengkap masuk SPT, angsuran jadi lebih kecil dan SPT Tahunan kurang bayar.
Ingkar janji angsuran nihil WP baru. Perusahaan yang berdiri Desember 2025 masih nihil sampai akhir 2025, bukan otomatis ikut angsuran 2026 dari SPT kosong. Angsuran 2026 dihitung dari SPT Tahunan 2025. Kalau SPT 2025 nihil, angsuran 2026 juga nihil, kecuali Anda masuk kategori ayat (7).
Tidak ajukan pengurangan padahal omzet anjlok. Ambang 75% ada untuk itu. Menunggu SPT Tahunan lalu lebih bayar banyak berarti modal perusahaan tertahan. Ajukan setelah tiga bulan, lengkap dengan perkiraan.
Anggap 0,75% sama dengan PPh final 0,5%. Keduanya beda rezim. 0,75% adalah angsuran orang pribadi pengusaha tertentu yang tetap direkonsiliasi. 0,5% adalah PPh final UMKM yang tidak diangsur lewat Pasal 25.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah PPh Pasal 25 wajib dibayar kalau tahun lalu lebih bayar?
Tidak. Kewajiban angsuran muncul kalau SPT Tahunan tahun sebelumnya terutang dan dilunasi dengan kode jenis setoran 200. Lebih bayar, nihil, atau rugi tidak memunculkan angsuran.
Kalau tanggal 15 libur, boleh setor besoknya?
Ya. Kalau jatuh tempo jatuh pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jangan menunggu sampai akhir bulan.
Apakah PPh 25 masih perlu dilaporkan di Coretax?
Tidak perlu SPT Masa. Setoran yang tervalidasi NTPN dianggap lapor pada tanggal validasi. Yang tetap wajib adalah pembayaran tepat KAP-KJS dan pengarsipan bukti.
Bagaimana kalau saya salah pilih kode billing?
Segera ajukan pemindahbukuan agar dana pindah ke 411125-100 atau 411126-100. Jangan diamkan, karena masa pajak dianggap belum terpenuhi sebelum duduk di kode yang benar.
Apakah angsuran PPh 25 bisa diubah di tengah tahun?
Bisa. Turun kalau setelah tiga bulan perkiraan PPh tahunan kurang dari 75% dasar, lewat permohonan tertulis. Naik kalau perkiraan melebihi 150% karena usaha tumbuh. WP ayat (7) mengikuti laba berjalan.
Apa beda PPh 25 dengan PPh 29?
PPh 25 adalah angsuran tahun berjalan. PPh 29 adalah sisa yang harus dibayar saat SPT Tahunan, setelah dikurangi semua kredit pajak termasuk PPh 25 yang sudah disetor. PPh 29 bisa kecil karena Anda rajin mengangsur, atau bisa muncul lagi kalau laba melebihi perkiraan.
Dasar Hukum dan Sumber
- Pasal 25 UU PPh (UU 7/1983 jo. UU 7/2021): dasar angsuran tahun berjalan.
- PMK 242/PMK.03/2014: batas setor PPh 25 tanggal 15.
- PMK 215/PMK.03/2018: angsuran WP baru, bank, BUMN, emiten, dan OP pengusaha tertentu.
- PMK 9/PMK.03/2018: SPT Masa PPh 25 ditiadakan, setor = lapor.
- Artikel DJP: Menghitung Angsuran PPh Pasal 25: rumus dan WP baru.
- Artikel DJP: Mengenal Angsuran PPh Pasal 25 Bulanan: jatuh tempo, KEP-537/PJ/2000, ambang 75% dan 150%.
- DDTC News: Ketentuan angsuran PPh 25 di PMK 164/2023: UMKM yang masuk ketentuan umum.
- DDTC News: Tenggat setor angsuran PPh 25 dan kode billing: KAP-KJS 411125-100 dan 411126-100.
- Siaran pers DJP PMK 81/2024: satu kode billing untuk beberapa jenis setoran; PPh 25 masuk prepopulated.
Artikel terkait
- Kertas Kerja Pajak di Coretax 2026: Isi, Sumber, dan Siapa Wajib
- PPh Badan 22% atau 11%? Cara Hitung Pasal 31E 2026
- CV Masih Kena PPh Final 0,5%? Aturan PP 20/2026 dan PPh Badan
Tool yang relevan
Coba BukpotRekap gratis
Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro