BukpotRekap › Blog

Bukti Potong PPh 21 Pegawai Tetap 2026: Kode 21-100-01

Ringkasnya: Bukti potong PPh Pasal 21 pegawai tetap 2026 wajib memakai kode objek pajak 21-100-01 sesuai Lampiran PER-11/PJ/2025. Pemotongan Januari hingga November memakai Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dari PP 58/2023. Masa Desember dihitung ulang memakai tarif Pasal 17 UU PPh. PPh dipotong disetor paling lambat tanggal 15 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sesuai PMK 81/2024.

Artikel ini untuk pemberi kerja, staf payroll, dan staf pajak yang memotong PPh Pasal 21 pegawai tetap di Coretax. Anda akan mendapat peta kode objek yang benar, dua contoh hitung Rupiah, langkah pembuatan bukti potong, serta cara merekapnya ke Excel untuk ekualisasi SPT Tahunan.

Dasar Kewajiban Bukti Potong PPh 21 Pegawai Tetap

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan dewan pengawas yang imbalannya teratur, serta pegawai kontrak yang bekerja penuh dalam jabatan tertentu. Definisi itu mengacu pada Pasal 1 ayat (10) PMK 168/2023.

Pemberi kerja yang memotong PPh Pasal 21 wajib membuat bukti pemotongan dan menyerahkannya kepada pegawai. Bentuk, isi, dan tata cara pembuatannya di Coretax diatur PER-11/PJ/2025. Setiap bukti potong Formulir BP21 hanya boleh untuk satu penerima penghasilan, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak.

Batas waktu mengikuti PMK 81/2024. Setoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. SPT Masa PPh Pasal 21/26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jika tanggal itu bertepatan hari libur, batasnya bergeser ke hari kerja berikutnya.

Kewajiban ini berlaku meski jumlah PPh yang dipotong nihil. Gaji pegawai yang masih di bawah PTKP tetap harus dibuatkan bukti potong. Pembahasannya ada di PPh 21 nihil karena PTKP, bukti potong tetap wajib.

Kode Objek 21-100-01 dan Isian BP21 Pegawai Tetap

Kode objek pajak adalah penentu tarif dan perlakuan di Coretax. Salah kode berarti salah tarif, salah SPT, dan bukti potong bisa ditolak saat dikreditkan pegawai. Untuk pegawai tetap, kode yang dipakai ada di tabel berikut.

Kode objekSiapa yang memakaiSifat pajak
21-100-01Pegawai tetap, termasuk PNS, TNI, POLRI, dan pejabat negara yang penghasilannya teraturTidak final
21-100-02Penerima pensiun berkalaTidak final
21-100-32Pegawai tetap yang mendapat fasilitas di daerah tertentuTidak final
21-100-10Komisaris atau dewan pengawas yang imbalannya tidak teraturTidak final
21-401-01Uang pesangon yang dibayar sekaligusFinal
21-401-02Uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau JHT yang dibayar sekaligusFinal

Sumber daftar kode: Lampiran A PER-11/PJ/2025 dan materi edukasi DJP tentang pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 masa pajak terakhir.

Jangan pakai 21-100-07 untuk tenaga ahli, 21-100-20 untuk pemberi jasa, atau 21-100-24 untuk upah harian. Kode-kode itu untuk bukan pegawai. Perbandingan PPh 21, PPh 23, dan PPh 4 ayat (2) ada di cara menentukan PPh 21, PPh 23, atau PPh 4 ayat (2).

Kolom penting saat mengisi BP21 pegawai tetap:

KolomIsian untuk pegawai tetap
NPWP atau NIKNIK 16 digit yang sudah jadi NPWP, atau NPWP 16 digit
Status PTKPTK/0, TK/1, K/0, K/1, K/2 sesuai data pegawai
Kode objek pajak21-100-01
Penghasilan brutoGaji pokok, tunjangan, tunjangan pajak, bonus, dan THR pada masa tersebut
Deemed100 (bukan norma 50%)
TarifTER bulanan Januari-November; Pasal 17 pada Desember
Masa pajakBulan penghasilan diterima, bukan bulan disetor

Pegawai tetap tidak memakai deemed 50% seperti tenaga ahli. Deemed 50% hanya untuk kelompok bukan pegawai tertentu. Panduan kelompok itu ada di perhitungan PPh 21 bukan pegawai PMK 168/2023.

Siapa yang Wajib Dipotong dan Kapan Bukti Potong Dibuat

Pemotong PPh Pasal 21 pegawai tetap adalah pemberi kerja Wajib Pajak badan, instansi pemerintah, BUT, dan penyelenggara kegiatan yang membayar penghasilan sehubungan pekerjaan. Orang pribadi yang mempekerjakan asisten rumah tangga tidak menjadi pemotong PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21 dipotong saat penghasilan dibayarkan atau dianggap dibayarkan. Untuk gaji bulanan, pemotongan dilakukan pada masa pajak gaji itu diterima pegawai. THR, bonus, dan tantiem dipotong pada masa pajak pembayaran, tidak digabung ke gaji bulan lain selain skema Desember.

Instansi pemerintah memakai BPA1 dan BPA2 untuk pegawai negeri, sedangkan perusahaan swasta memakai Formulir BP21 dan bukti potong tahunan A1. Materi DJP tentang bukti potong tahunan A1.pdf) menegaskan alur hitung, setor, lapor, dan buat bukti potong untuk pegawai tetap.

Pegawai yang direkrut belum aktif Coretax tetap wajib dipotong. Gunakan NIK yang terdaftar. Jika NIK belum terdaftar, Coretax bisa meminta konfirmasi NPWP sementara. Pastikan nama dan tanggal lahir sama dengan KTP agar bukti potong muncul di akun pegawai.

Contoh Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap 2026

Kasus 1: TER bulanan, gaji Rp10 juta, TK/1

PT Maju mempekerjakan Andi, status PTKP TK/1, kategori TER A. Penghasilan bruto bulanan (gaji pokok dan tunjangan) Rp10.000.000. Berdasarkan Tabel TER Kategori A, rentang di atas Rp9.650.000 sampai Rp10.050.000 berada di baris tarif 2%.

KomponenNilai
Penghasilan bruto sebulanRp10.000.000
Tarif TER Kategori A2%
PPh Pasal 21 sebulanRp200.000
PPh Pasal 21 Januari sampai NovemberRp2.200.000

Rumus: PPh bulanan = penghasilan bruto x TER. Detail lapisan tarifnya bisa Anda cek di tabel TER PPh 21 Kategori A, B, dan C.

Kasus 2: Rekonsiliasi Desember Pasal 17

Andi tetap berstatus TK/1. Gaji bruto masih Rp10.000.000 per bulan. Iuran JHT yang ditanggung pegawai 2% atau Rp200.000 per bulan. Tidak ada bonus Desember.

Langkah 1: hitung PKP setahun.

UraianRumusNilai
Bruto setahunRp10.000.000 x 12Rp120.000.000
Biaya jabatan5% x bruto, maksimal Rp500.000 per bulanRp6.000.000
Iuran JHT pegawaiRp200.000 x 12Rp2.400.000
Penghasilan netoRp120.000.000 - Rp6.000.000 - Rp2.400.000Rp111.600.000
PTKP TK/1PMK 101/2016Rp58.500.000
PKPRp111.600.000 - Rp58.500.000Rp53.100.000

Langkah 2: PPh setahun memakai tarif Pasal 17. PKP Rp53.100.000 seluruhnya masuk lapisan 5% (sampai Rp60.000.000).

PPh setahun = 5% x Rp53.100.000 = Rp2.655.000

Langkah 3: kurangi akumulasi TER Januari-November.

PPh Desember = Rp2.655.000 - Rp2.200.000 = Rp455.000

Bukti potong masa Desember mencatat bruto Rp10.000.000 dan PPh Rp455.000, bukan Rp200.000. Jika Anda memotong Rp200.000 lagi di Desember, ada kurang potong Rp255.000 yang harus disetor sebelum SPT Masa Desember. Rumus lengkapnya ada di cara hitung PPh 21 Desember Pasal 17 setelah TER.

Kasus 3: Desember dengan THR di tahun yang sama

THR Rp10.000.000 dibayar pada masa pajak April. THR itu sudah dipotong PPh Pasal 21 sendiri (bukan digabung gaji April). Saat rekonsiliasi Desember, THR tetap masuk penghasilan bruto setahun.

UraianNilai
Gaji setahunRp120.000.000
THRRp10.000.000
Bruto setahunRp130.000.000
Biaya jabatan5% x Rp130.000.000 = Rp6.500.000, dibatasi Rp6.000.000
Iuran JHT setahun (hanya dari gaji)Rp2.400.000
NetoRp121.600.000
PTKP TK/1Rp58.500.000
PKPRp63.100.000

PPh setahun = (5% x Rp60.000.000) + (15% x Rp3.100.000) = Rp3.000.000 + Rp465.000 = Rp3.465.000

Anggap PPh yang sudah dipotong sepanjang tahun (gaji Januari-November Rp2.200.000 plus PPh THR April, misal Rp200.000) adalah Rp2.400.000. PPh Desember = Rp3.465.000 - Rp2.400.000 = Rp1.065.000.

Angka THR di contoh ini ilustrasi. Tarif PPh atas THR mengikuti tabel TER bulan pembayaran atau metode tahunan bergantung pilihan pemberi kerja. Yang wajib konsisten: jumlah yang sudah dipotong sepanjang tahun harus dipakai sebagai pengurang di Desember, tidak boleh dihitung dua kali.

Cara Membuat Bukti Potong di Coretax

Langkah berikut merujuk menu yang tercantum pada panduan resmi DJP. Nama tombol bisa berubah karena Coretax masih dikembangkan. Jika tampilan berbeda, cari modul dengan kata yang sama.

  1. Buka coretaxdjp.pajak.go.id, login memakai NIK atau NPWP 16 digit, kata sandi, dan kode keamanan.
  2. Pilih modul eBupot.
  3. Pilih Formulir BP21 untuk pemotongan PPh Pasal 21.
  4. Isi masa pajak, NPWP atau NIK pegawai, ID TKU, status PTKP, dan kode objek 21-100-01.
  5. Isi penghasilan bruto. Untuk pegawai tetap, deemed 100. Tarif diisi TER atau tarif Pasal 17 sesuai masa pajak.
  6. Periksa jumlah PPh yang terhitung, lalu simpan atau kirim.
  7. Unduh PDF bukti potong dan simpan arsip digitalnya.

Untuk instansi pemerintah, DJP menyediakan BPA1 dan BPA2. Pegawai negeri tetap memakai kode 21-100-01. Perusahaan swasta tidak memakai BPA1/BPA2.

Bukti potong yang sudah terbit masuk ke akun Coretax pegawai (menu Bukti Potong Saya atau Dokumen Saya) jika pegawai sudah aktivasi akun. Pegawai tidak perlu lagi meminta file dari HRD satu per satu. Panduan unduh mandiri ada di cara mencari dan mengunduh bukti potong di Coretax.

Cara Merekap Bukti Potong Pegawai Tetap ke Excel

Musim SPT Tahunan, Anda butuh rekap PPh 21 seluruh pegawai untuk Formulir 1721-A1, lampiran SPT, dan rekonsiliasi GL utang pajak. Unduh PDF satu per satu lalu salin manual memakan waktu dan mudah salah ketik.

Alur yang lebih ringkas:

  1. Unduh daftar bukti potong dari Coretax (ekspor Excel) dan unduh PDF detailnya.
  2. Beri nama file PDF secara massal sesuai NPWP dan nama pegawai agar mudah dilampirkan saat SP2DK. Gunakan rename PDF bukti potong massal.
  3. Ekstrak isi PDF bukti potong menjadi tabel Excel: masa pajak, bruto, PPh dipotong, status PTKP. Untuk faktur dan bukti potong dalam satu alur kerja, Anda juga bisa memakai ekstrak faktur pajak masukan PDF ke Excel sebagai contoh bentuk output tabel.
  4. Jumlahkan kolom PPh dipotong Januari-Desember. Cocokkan dengan SPT Masa PPh 21/26 dan GL 2141 Utang PPh Pasal 21.
  5. Selisih biasanya muncul dari bukti potong Desember yang belum terbit, pembetulan, atau THR yang tercatat ganda.

BukpotRekap bisa dipakai di /app untuk merekap dokumen pajak menjadi Excel tanpa menyalin manual. Hasil rekapan dipakai untuk ekualisasi kredit pajak dan closing bulanan.

Kesalahan yang Sering Terjadi

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah gaji di bawah PTKP tetap dibuatkan bukti potong PPh 21?

Ya. PPh yang dipotong boleh nihil, tetapi bukti potong dan SPT Masa PPh Pasal 21 tetap wajib. PER-11/PJ/2025 menuntut pemotong membuat bukti potong atas penghasilan yang dipotong, termasuk yang PPh-nya nol.

Boleh satu BP21 untuk gaji dan bonus sekaligus?

Boleh jika keduanya masih kode 21-100-01 dan masa pajak sama. Tidak boleh jika salah satunya pesangon (21-401-01) atau imbalan komisaris tidak teratur (21-100-10). Buat baris bukti potong terpisah untuk kode yang berbeda.

Kalau lupa membuat bukti potong bulan lalu, bagaimana?

Buat pembetulan bukti potong pada masa pajak yang bersangkutan melalui eBupot, lalu pastikan SPT Masa masa itu juga dibetulkan. Setoran telat dikenai bunga Pasal 9 UU KUP per bulan. Sanksi pelaporan ada di sanksi telat lapor SPT Masa.

Apa beda BP21 dengan BPA1?

BP21 dipakai pemberi kerja umum untuk pemotongan PPh Pasal 21, termasuk pegawai tetap swasta dengan kode 21-100-01. BPA1 dan BPA2 dipakai instansi pemerintah untuk pegawai negeri. Kode objek pegawai tetap tetap 21-100-01 di keduanya.

Berapa nilai gaji mulai kena PPh 21?

Tidak ada angka tunggal karena TER bertingkat dan PTKP berbeda. Pegawai TK/0 dengan bruto Rp4.500.000 masih pada lapisan TER 0% di Kategori A. Di atas ambang lapisan 0%, PPh mulai dipotong meski nominalnya kecil. Cek lapisan 0% di tabel TER.

Apakah bukti potong pegawai tetap harus diunggah lagi ke Coretax?

Tidak. Bukti potong dibuat di eBupot Coretax sehingga langsung tersimpan di sistem DJP dan terkirim ke akun pegawai. Yang masih perlu diunduh adalah PDF-nya untuk arsip audit dan SP2DK.

Dasar Hukum dan Sumber

Artikel terkait yang bisa Anda lanjutkan: tabel TER PPh 21, PPh 21 Desember Pasal 17, prepopulated SPT Tahunan Coretax, dan workflow rekap bukti potong.

Artikel terkait

Tool yang relevan

Coba BukpotRekap gratis

Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro