Cara Hitung PPh 21 Desember 2026: Rumus Pasal 17 Setelah TER
Ringkasnya: PPh Pasal 21 masa Desember dihitung dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan kena pajak setahun, lalu dikurangi akumulasi PPh yang sudah dipotong memakai TER Januari sampai November. Rumusnya: PPh 21 Desember = (PKP setahun x tarif Pasal 17) dikurangi jumlah PPh TER Januari-November. Hasilnya bisa kurang bayar (dipotong dari gaji Desember) atau kelebihan potong yang wajib dikembalikan. Dasar hukumnya PP 58/2023 dan PMK 168/2023.
Artikel ini ditulis untuk staf payroll, akuntan, dan pemilik usaha yang memotong PPh Pasal 21 pegawai tetap. Setelah membaca, Anda tahu kapan skema TER dipakai dan kapan harus kembali ke tarif Pasal 17, cara menghitungnya langkah demi langkah dengan angka Rupiah, serta cara mengelola bukti potongnya di Coretax.
Dua Skema PPh 21: TER Bulanan dan Pasal 17
Sejak 1 Januari 2024, pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap memakai dua skema yang berbeda. Keduanya diatur PP 58/2023 dan petunjuk pelaksanaannya di PMK 168/2023.
Masa Januari sampai November (atau masa sebelum masa terakhir): pemotong mengalikan penghasilan bruto sebulan dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan. Tidak perlu menyetahunkan penghasilan, tidak perlu mengurangi biaya jabatan, iuran pensiun, atau PTKP. Komponen itu sudah masuk ke dalam persentase TER. Kategorinya tiga: A untuk TK/0, TK/1, dan K/0; B untuk TK/2, TK/3, K/1, dan K/2; C untuk K/3.
Masa Desember (atau masa terakhir jika pegawai berhenti lebih dulu): pemotong berhenti memakai TER. PPh 21 dihitung ulang untuk satu tahun pajak penuh memakai tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu tarif progresif 5%, 15%, 25%, 30%, 35%, dan 40% atas penghasilan kena pajak. Setelah itu, jumlah PPh yang sudah dipotong Januari-November menjadi pengurang.
DJP menegaskan TER tidak mengubah total PPh 21 setahun. Yang berubah hanya cara membagi beban pajak ke tiap bulan. Penjelasan resminya ada di artikel Yuk, Ta'aruf dengan TER dan Mengulik PP 58/2023: TER dan Perhitungan PPh yang Lebih Simpel.
Untuk pegawai tetap yang bekerja penuh satu tahun, desain ini membuat PPh 21 Januari-November yang terlalu besar atau terlalu kecil "dilereng" di Desember. Untuk pegawai yang berhenti tengah tahun, masa terakhir bisa menghasilkan kelebihan potong yang harus dikembalikan ke pegawai.
Siapa yang Kena Dihitung Ulang di Desember
Penghitungan ulang dengan Pasal 17 berlaku untuk:
- Pegawai tetap yang masih bekerja pada masa pajak Desember.
- Pegawai tetap yang berhenti bekerja di bulan mana pun dalam tahun berjalan. Masa pajak terakhirnya dihitung seperti Desember.
- Pegawai yang mulai bekerja tengah tahun, pada masa pajak terakhirnya.
Yang tetap memakai TER (tidak dihitung ulang Pasal 17 di akhir tahun):
- Pegawai tidak tetap (harian, borongan, upah harian) memakai TER harian.
- Penerima pensiun dari pemberi kerja yang sama jika memenuhi syarat TER.
- Penerima penghasilan dari dua pemberi kerja atau lebih yang sudah menyatu di SPT Tahunan, tetapi masing-masing pemberi kerja tetap memotong TER secara terpisah. Rekonstruksi Pasal 17 yang utuh terjadi di SPT Tahunan orang pribadi, bukan di payroll satu perusahaan.
Status PTKP untuk kategori TER ditetapkan per 1 Januari. Pernikahan atau kelahiran anak di tengah tahun baru memengaruhi kategori TER pada 1 Januari tahun berikutnya. PTKP pada perhitungan Desember juga memakai status yang sama, sehingga selama setahun kategori TER dan PTKP konsisten.
Rumus PPh 21 Desember
Tulis rumus ini di lembar kerja Anda:
Langkah 1. Kumpulkan seluruh penghasilan bruto setahun: gaji, tunjangan, bonus, THR, natura yang dikenai pajak, dan imbalan lain dari pemberi kerja yang sama.
Langkah 2. Kurangi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, paling banyak Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun. Kurangi juga iuran pensiun dan jaminan hari tua yang dibayar pegawai melalui pemberi kerja (biasanya JHT 2% dan iuran pensiun 1% untuk program pensiun tertentu).
Langkah 3. Kurangi PTKP sesuai status: TK/0 dan K/0 Rp54.000.000; TK/1 dan K/1 Rp58.500.000; TK/2 dan K/2 Rp63.000.000; TK/3 dan K/3 Rp67.500.000. Hasilnya adalah penghasilan kena pajak (PKP) setahun, dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh.
Langkah 4. Terapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh:
| Lapisan PKP setahun | Tarif |
|---|---|
| Sampai dengan Rp60.000.000 | 5% |
| Di atas Rp60.000.000 s.d. Rp250.000.000 | 15% |
| Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 | 25% |
| Di atas Rp500.000.000 s.d. Rp5.000.000.000 | 30% |
| Di atas Rp5.000.000.000 | 35% |
Tarif ini Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh setelah UU 7/2021 (UU HPP). Tidak ada lagi lapisan 40% untuk orang pribadi seperti di masa lalu.
Langkah 5. Hitung akumulasi PPh TER yang sudah dipotong Januari sampai November.
Langkah 6. PPh 21 Desember = PPh 21 setahun (hasil langkah 4) dikurangi akumulasi TER (hasil langkah 5).
Jika hasil langkah 6 positif, potong dari gaji Desember. Jika negatif, itu kelebihan potong yang wajib dikembalikan ke pegawai sebelum akhir masa pajak, bukan disetor ke kas negara. Jika hasilnya nol, tidak ada pemotongan tambahan, tetapi bukti potong masa Desember tetap dibuat.
Contoh Perhitungan PPh 21 Desember 2026
Kasus 1: Gaji tetap tanpa bonus, status TK/0
Rian pegawai tetap, belum menikah, tanpa tanggungan (TK/0, TER Kategori A). Gaji pokok dan tunjangan tetap Rp9.000.000 per bulan. Tidak ada bonus, THR, atau natura. Iuran JHT 2% dibayar pegawai melalui payroll: Rp180.000 per bulan.
PPh TER Januari-November. Bruto Rp9.000.000 masuk lapisan "di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000", TER A 1,75%. PPh tiap bulan: 1,75% x Rp9.000.000 = Rp157.500. Akumulasi 11 bulan: 11 x Rp157.500 = Rp1.732.500.
PPh setahun dengan Pasal 17.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Penghasilan bruto setahun | 12 x Rp9.000.000 | Rp108.000.000 |
| Biaya jabatan | 5% x Rp108.000.000, maksimal Rp6.000.000 | Rp5.400.000 |
| Iuran JHT setahun | 12 x Rp180.000 | Rp2.160.000 |
| Neto | Rp108.000.000 - Rp5.400.000 - Rp2.160.000 | Rp100.440.000 |
| PTKP TK/0 | Rp54.000.000 | |
| PKP (dibulatkan ribuan) | Rp100.440.000 - Rp54.000.000 | Rp46.440.000 |
| PPh setahun | 5% x Rp46.440.000 (masih di lapisan 5%) | Rp2.322.000 |
PPh 21 Desember = Rp2.322.000 - Rp1.732.500 = Rp589.500.
PPh Desember lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya karena lapisan 5% baru "tersentuh" setelah PKP setahun terbentuk, sementara TER 1,75% sudah memotong lebih dulu di Januari-November. Total yang dipotong setahun tetap Rp2.322.000.
Kasus 2: Ada THR dan bonus, status K/1
Sari pegawai tetap, menikah, satu tanggungan (K/1, TER Kategori B). Gaji pokok Rp8.000.000 dan tunjangan Rp1.000.000 setiap bulan. THR Rp8.000.000 dibayar Juni. Bonus kinerja Rp5.000.000 dibayar Desember. Iuran JHT 2% dari gaji pokok, dibayar pegawai.
PPh TER Januari-November. Bulan biasa bruto Rp9.000.000. TER B untuk "sampai dengan Rp9.200.000" adalah 1%. PPh bulan biasa: 1% x Rp9.000.000 = Rp90.000. Ada 10 bulan biasa (Januari-Mei, Juli-November) = Rp900.000.
Bulan Juni bruto Rp17.000.000 (gaji + tunjangan + THR). Pada rentang itu TER B 8% (lapisan "di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000"). PPh Juni: 8% x Rp17.000.000 = Rp1.360.000.
Akumulasi TER Januari-November: Rp900.000 + Rp1.360.000 = Rp2.260.000.
PPh setahun dengan Pasal 17.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Bruto 11 bulan biasa | 11 x Rp9.000.000 | Rp99.000.000 |
| THR Juni | Rp8.000.000 | |
| Bonus Desember | Rp5.000.000 | |
| Total bruto setahun | Rp112.000.000 | |
| Biaya jabatan | 5% x Rp112.000.000, maksimal Rp6.000.000 | Rp6.000.000 |
| Iuran JHT setahun | 2% x (12 x Rp8.000.000) | Rp1.920.000 |
| Neto | Rp112.000.000 - Rp6.000.000 - Rp1.920.000 | Rp104.080.000 |
| PTKP K/1 | Rp58.500.000 | |
| PKP | Rp104.080.000 - Rp58.500.000 | Rp45.580.000 |
| PPh setahun | 5% x Rp45.580.000 | Rp2.279.000 |
PPh 21 Desember = Rp2.279.000 - Rp2.260.000 = Rp19.000.
Di kasus ini TER bulan Juni yang 8% membuat potongan Januari-November hampir menyamai pajak setahun, jadi Desember tinggal Rp19.000. Kalau bonus Desember lebih besar, Desember bisa menjadi bulan dengan potongan paling berat.
Kasus 3: Pegawai resign, kelebihan potong dikembalikan
Budi pegawai tetap, TK/0 (TER A), gaji Rp15.000.000 per bulan tanpa imbalan lain. Ia berhenti bekerja 31 Agustus. Tidak ada pegawai pengganti yang memakai data pajaknya.
PPh TER Januari-Agustus. Bruto Rp15.000.000 masuk lapisan "di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000", TER A 6%. PPh tiap bulan: 6% x Rp15.000.000 = Rp900.000. Akumulasi 8 bulan: 8 x Rp900.000 = Rp7.200.000.
PPh setahun dengan Pasal 17 (penghasilan hanya 8 bulan, PTKP tetap setahun).
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Penghasilan bruto 8 bulan | 8 x Rp15.000.000 | Rp120.000.000 |
| Biaya jabatan | 5% x Rp120.000.000, maksimal Rp6.000.000 | Rp6.000.000 |
| Iuran JHT | dianggap nol untuk menyederhanakan | Rp0 |
| Neto | Rp120.000.000 - Rp6.000.000 | Rp114.000.000 |
| PTKP TK/0 | tetap Rp54.000.000, tidak diproporsikan | Rp54.000.000 |
| PKP | Rp114.000.000 - Rp54.000.000 | Rp60.000.000 |
| PPh setahun | 5% x Rp60.000.000 | Rp3.000.000 |
PPh masa terakhir (Agustus) = Rp3.000.000 - Rp7.200.000 = minus Rp4.200.000.
Artinya ada kelebihan potong Rp4.200.000. Pemberi kerja wajib mengembalikan uang itu ke Budi, bukan menyetornya. Bukti potong masa Agustus tetap diterbitkan. Jika kelebihan potong tidak dikembalikan, pegawai bisa mengajukan permohonan pengembalian ke DJP, tetapi tanggungan pemberi kerja lebih dulu.
Jika Anda mengelola payroll puluhan sampai ratusan pegawai, hitung ulang ini tidak mungkin dikerjakan satu per satu di kertas. Susun satu workbook: kolom bruto bulanan, TER, akumulasi, PKP setahun, dan hasil Desember. Setelah bukti potong terbit di Coretax, rekap PDF-nya ke Excel agar jumlah PPh 21 di payroll, bukti potong, dan SPT Masa bisa dicocokkan. Rekap Bukti Potong BukpotRekap memproses PDF bukti potong menjadi satu file Excel di browser Anda, tanpa mengunggah data penggajian ke server.
Langkah Praktis: dari Hitungan ke Bukti Potong
- Kunci data. Pastikan status PTKP per 1 Januari, daftar komponen bruto, dan iuran pensiun/JHT tiap pegawai sudah benar. Kesalahan kategori TER akan terbawa 11 bulan lalu "meledak" di Desember.
- Hitung PPh Desember. Pakai rumus di atas untuk tiap pegawai. Untuk pegawai resign, ganti "Desember" dengan bulan berhenti, dan jangan proporsikan PTKP.
- Buat Bukti Pemotongan PPh 21 (BPA1) di Coretax. Menu resminya modul eBupot. Panduan resmi DJP ada di panduan e-Bupot PPh 21/26. Untuk instansi pemerintah, DJP punya panduan khusus Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir.
- Setor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan lapor SPT Masa PPh 21/26 paling lambat tanggal 20, sesuai PMK 81/2024. Jika tanggal itu jatuh hari libur, setor pada hari kerja berikutnya. Sanksi keterlambatannya dibahas di sanksi telat lapor SPT Masa.
- Unduh dan rekap bukti potong. Untuk ratusan pegawai, unduhan satu per satu menyita waktu. BukpotExpress membantu unduh massal. Setelah PDF terkumpul, ekstrak ke Excel dengan Rekap Bukti Potong lalu cocokkan tiga angka: payroll Desember, total bukti potong setahun, dan lampiran SPT.
- Simpan arsip. Bukti potong, perhitungan Pasal 17, dan kuitansi pengembalian kelebihan potong adalah dokumen yang diminta saat pemeriksaan. Praktik arsipnya ada di arsip bukti potong digital untuk audit.
Kesalahan yang Sering Terjadi
1. Tetap memakai TER di bulan Desember. Ini kesalahan paling umum. TER hanya untuk Januari-November. Desember wajib Pasal 17. Akibatnya PPh 21 setahun tidak tertutup, dan SPT Tahunan pegawai jadi kurang bayar.
2. Menghitung Desember hanya dari gaji Desember x tarif Pasal 17. Tarif Pasal 17 dikenakan atas PKP setahun, bukan PKP sebulan. Mengalikan gaji Desember dengan 5% atau 15% langsung akan salah besar.
3. Lupa mengurangi akumulasi TER Januari-November. Jika PPh Desember dihitung sebagai PPh setahun penuh tanpa dikurangi potongan lama, pegawai dipotong dua kali.
4. Salah kategori TER di Januari, baru sadar di Desember. Perbaiki data status PTKP, hitung ulang akumulasi TER yang seharusnya, lalu terbitkan pembetulan bukti potong. Langkah pembetulannya ada di cara pembetulan bukti potong PPh 21.
5. Proporsikan PTKP pegawai resign. PTKP tetap setahun penuh meski hanya bekerja beberapa bulan. Justru karena PTKP tidak diproporsikan, pegawai yang berhenti sering berhak kelebihan potong.
6. Kelebihan potong tidak dikembalikan dan tidak dicatat. Uang itu bukan milik kas negara. Setor ulang ke DJP justru membuat rekonsiliasi SPT Tahunan pegawai kacau.
7. Natura dan bonus tahunan tidak masuk bruto Desember. Semua imbalan sepanjang tahun harus masuk penghitungan Pasal 17, bukan hanya gaji pokok.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah PPh 21 Desember selalu lebih besar dari bulan lain?
Tidak selalu. Untuk gaji tetap tanpa imbalan tambahan, Desember sering lebih besar karena TER Januari-November sengaja dibuat lebih kecil dari beban pajak setahun. Untuk pegawai yang menerima THR atau bonus besar di tengah tahun, potongan bulan itu bisa lebih tinggi, sehingga Desember justru kecil. Untuk pegawai resign, masa terakhir bisa nihil atau menghasilkan kelebihan potong.
Bagaimana jika pegawai mulai bekerja di bulan September?
Masa pajak September menjadi masa terakhir. PPh 21 dihitung Pasal 17 atas PKP tahun berjalan (hanya bulan bekerja) dikurangi PTKP penuh, lalu dikurangi PPh yang sudah dipotong di pemberi kerja lama jika data itu diberikan. Jika tidak ada data pemberi kerja lama, pemberi kerja baru memotong atas penghasilan di perusahaannya saja.
Apakah THR dihitung terpisah seperti dulu?
Tidak. Sejak TER, THR yang dibayar di Januari-November ikut menjadi bagian penghasilan bruto bulan itu dan dikenai TER bulan tersebut. Di Desember, THR sudah masuk bruto setahun untuk perhitungan Pasal 17. Tidak ada lagi perhitungan THR sebagai masa terpisah dengan tarif Pasal 17 tersendiri seperti sebelum 2024.
Bagaimana cara menentukan kategori TER yang benar?
Lihat status PTKP per 1 Januari: TK/0, TK/1, K/0 masuk Kategori A; TK/2, TK/3, K/1, K/2 masuk Kategori B; K/3 masuk Kategori C. Tabel lengkap tarifnya ada di tabel TER PPh 21 2026. Istri yang suaminya juga bekerja tetap dianggap TK/0 kecuali ada surat keterangan suami tidak berpenghasilan.
Apa beda PPh 21 Desember dengan rekonsiliasi SPT Tahunan?
PPh 21 Desember adalah penutupan kewajiban pemotong di payroll. Rekonsiliasi SPT Tahunan orang pribadi menghitung ulang seluruh penghasilan dari semua pemberi kerja, pengurang tambahan (misalnya zakat, premi asuransi, harga perolehan rumah), dan kredit pajak. Pegawai bisa saja kurang bayar atau lebih bayar di SPT Tahunan meski Desember di payroll sudah benar.
Bagaimana merekap ratusan bukti potong PPh 21?
Unduh PDF bukti potong dari Coretax, lalu olah menjadi Excel. Alur lengkapnya ada di workflow rekap bukti potong. Pastikan jumlah PPh di rekap sama dengan total pemotongan payroll dan SPT Masa PPh 21.
Dasar Hukum dan Sumber
- PP 58/2023: tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21, kategori A/B/C, dan kewajiban menghitung masa terakhir dengan Pasal 17.
- PMK 168/2023: petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh 21, termasuk contoh perhitungan Desember dan pegawai yang mulai atau berhenti bekerja.
- PMK 81/2024: batas setor tanggal 15 dan lapor SPT Masa tanggal 20 di Coretax.
- DJP: Yuk, Ta'aruf dengan TER: penjelasan resmi bahwa TER dipakai Januari-November dan Pasal 17 dipakai Desember.
- DJP: Mengulik PP 58/2023: TER tidak mengubah total PPh 21 setahun.
- DJP: TER, Tarif PPh Tidak Berubah: perhitungan Desember kembali ke tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.
- PMK 168/2023 versi PDF: lampiran tabel TER dan contoh resmi.
Diperbarui 17 November 2026 oleh Tim BukpotRekap. Artikel ini informasi umum, bukan nasihat pajak untuk kasus Anda. Untuk struktur imbalan yang rumit (opsi saham, pengakhiran kerja dengan pesangon, atau pegawai multi-cabang), cek teks peraturan dan konsultasikan dengan konsultan pajak.
Artikel terkait
- Kertas Kerja Pajak di Coretax 2026: Isi, Sumber, dan Siapa Wajib
- PPN 12% DPP 11/12 2026: Rumus, Contoh Hitung, dan Faktur
- PPh 21 Komisaris dan Direksi 2026: Tarif TER dan Bukti Potong
Tool yang relevan
Coba BukpotRekap gratis
Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro