PPN 12% DPP 11/12 2026: Rumus, Contoh Hitung, dan Faktur
Ringkasnya: Sejak 1 Januari 2025, PPN untuk barang dan jasa selain barang mewah tetap efektif 11% meskipun tarif undang-undang sudah 12%. Caranya dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12, sehingga rumusnya 12% x 11/12 x harga jual, penggantian, atau nilai impor. Barang mewah yang dikenai PPnBM tetap 12% dari harga jual atau nilai impor penuh. Dasar hukumnya PMK 131/2024 dan PMK 11/2025. SPT Masa PPN dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya sesuai PMK 81/2024.
Artikel ini untuk pengusaha kena pajak (PKP), staf akunting, dan konsultan yang masih sering ragu saat mengisi faktur: PPN-nya 11% atau 12%, dan DPP-nya harga penuh atau 11/12. Anda akan menemukan rumus, empat contoh hitungan Rupiah, cara mengisi faktur di Coretax, serta alur rekap faktur ke Excel.
Tarif PPN 2026: 12% dengan DPP 11/12
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif PPN 12% sejak 1 April 2022. Kenaikan itu awalnya akan berlaku penuh pada 1 Januari 2025. Pemerintah kemudian membagi penerapannya menjadi dua jalur agar beban masyarakat umum tidak naik.
Hasilnya seperti ini:
| Kelompok | Dasar pengenaan | Rumus PPN | Tarif efektif |
|---|---|---|---|
| Barang dan jasa selain barang mewah | DPP nilai lain 11/12 | 12% x 11/12 x harga jual, penggantian, atau nilai impor | 11% |
| Barang mewah yang dikenai PPnBM | Harga jual atau nilai impor | 12% x harga jual atau nilai impor | 12% |
| Skema DPP atau besaran tertentu (pupuk, LPG tertentu, tenaga kerja, pulsa, dan lainnya) | Nilai lain khusus | Lihat PMK 11/2025 | Bervariasi |
Rumus 12% x 11/12 sama saja dengan 11%. Angka 11/12 x 12/100 disederhanakan menjadi 11/100. Jadi untuk penyerahan biasa yang bukan barang mewah, Anda boleh menghitung PPN sebagai 11% dari harga. Yang tidak boleh adalah menulis tarif 11% di faktur, karena kolom tarif faktur tetap 12% dengan DPP 11/12.
Artikel DJP tentang PMK 131/2024 menjelaskan bahwa Pasal 2 ayat (2) PMK 131/2024 menyebut tarif 12%, lalu Pasal 2 ayat (3) membatasi perhitungan 12% dari harga penuh hanya untuk barang kena pajak tergolong mewah. Pasal 3 mengatur sisanya memakai DPP nilai lain 11/12.
Masa transisi 1 sampai 31 Januari 2025 untuk penyerahan retail sudah lewat. Mulai 1 Februari 2025 sampai sekarang, barang mewah dihitung 12% dari harga jual atau nilai impor penuh. Pada 2026 tidak ada perubahan kebijakan tarif. DDTC mencatat Kementerian Keuangan menyatakan tarif PPN 12% untuk barang mewah tetap berlaku di 2026, dan barang non-mewah tetap 11% lewat DPP nilai lain.
Siapa yang Kena dan Kapan Berlaku
PKP yang menyerahkan barang dan jasa biasa
Hampir semua penyerahan jasa dan barang non-mewah masuk jalur 12% x 11/12. Contohnya jasa konsultan, jasa konstruksi (untuk PPN-nya, terpisah dari PPh final), penjualan barang dagangan, jasa perbaikan, dan jasa profesional. PKP wajib menerbitkan faktur pajak dengan DPP 11/12 dan tarif 12%.
Pembeli yang PKP tetap dapat mengkreditkan PPN masukan dari faktur tersebut. Syarat kreditnya dibahas di cek faktur pajak masukan dapat dikreditkan. Singkatnya, faktur harus sah, PPN-nya dicantumkan, dan barang atau jasa itu dipakai untuk kegiatan usaha yang menghasilkan PPN keluaran.
Barang mewah yang dikenai PPnBM
Barang mewah menurut artikel DJP adalah barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diatur dalam PP 73/2019 jo. PP 74/2021 (kendaraan bermotor) dan PP 61/2020 (selain kendaraan bermotor). Kelompoknya meliputi sebagian kendaraan bermotor, hunian mewah, balon udara, peluru senjata api, pesawat udara, dan kapal pesiar.
Untuk kelompok ini, PPN 12% dihitung dari harga jual atau nilai impor tanpa faktor 11/12. PPnBM tetap dihitung terpisah sesuai tarif per barang. Perincian tarif PPnBM per jenis barang ada di PPnBM 2026: tarif barang mewah dan cara hitung di blog AlatPajak. Jangan campur PPN 12% penuh dengan PPnBM; keduanya pajak berbeda meski sama-sama menyasar barang mewah.
Skema DPP nilai lain dan besaran tertentu
Sebagian objek tidak memakai rumus umum 11/12 dari harga jual. Siaran pers DJP 18 Februari 2025 menjelaskan PMK 11/2025 menyatukan pengaturan tersebut. Beberapa yang paling sering ditemui:
| Objek | Rumus |
|---|---|
| Pemakaian sendiri BKP/JKP dan pemberian cuma-cuma | 12% x 11/12 x (harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor) |
| Jasa penyediaan tenaga kerja | 12% x 11/12 x seluruh tagihan tidak termasuk gaji, upah, honorarium, dan tunjangan pekerja |
| Pulsa dan kartu perdana | 12% x 11/12 x nilai yang ditagih penyelenggara distribusi tingkat kedua |
| LPG tertentu di titik serah badan usaha | 12% x 0,825 x harga jual eceran |
| Hasil tembakau | 9,9% x harga jual eceran |
| Pupuk bersubsidi | 12% x 0,825 x jumlah subsidi atau harga eceran tertinggi |
Jika Anda memakai skema khusus di atas, ikuti rumus PMK 11/2025, jangan memaksa 11/12 dari harga jual penuh. PKP tertentu yang sudah lama memakai DPP nilai lain atau besaran tertentu juga dikecualikan dari mekanisme umum PMK 131/2024.
Kapan berlaku dan batas lapor
Aturan 12% x 11/12 untuk non-mewah berlaku sejak 1 Januari 2025 dan masih berlaku pada 2026. PMK 131/2024 berlaku 1 Januari 2025. PMK 11/2025 ditetapkan 4 Februari 2025 dan menyatukan DPP nilai lain serta besaran tertentu. Keduanya masih menjadi rujukan DJP dan masih dikutip dalam PMK PPN ditanggung pemerintah tiket pesawat 2026.
Penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sesuai Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 171 ayat (13) PMK 81/2024. Halaman batas waktu lapor DJP menuliskan SPT Masa PPN dan PPnBM: paling lama akhir bulan berikutnya. Contoh yang dekat dengan artikel ini:
| Masa pajak | Batas setor dan lapor |
|---|---|
| Oktober 2026 | 30 November 2026 |
| November 2026 | 31 Desember 2026 |
Jika batas akhir bertepatan hari libur, setor dan lapor bisa pada hari kerja berikutnya (Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (1) PMK 81/2024). PPN wajib disetor sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
Contoh Perhitungan PPN 12% x 11/12
Kasus 1: Jasa non-mewah Rp50.000.000
PT Nusantara Digital menyerahkan jasa pengembangan aplikasi kepada PT Sumber Rejeki seharga Rp50.000.000. Jasa ini bukan barang mewah.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Harga jual | Rp50.000.000 | |
| DPP nilai lain | 11/12 x Rp50.000.000 | Rp45.833.333,33 |
| PPN terutang | 12% x Rp45.833.333,33 | Rp5.500.000 |
| Total tagihan | Rp50.000.000 + Rp5.500.000 | Rp55.500.000 |
Cek cara kedua: 12% x 11/12 x Rp50.000.000 = Rp50.000.000 x 11/100 = Rp5.500.000. Hasilnya sama. Di faktur pajak, DPP diisi Rp45.833.333,33 (biasanya dibulatkan Rp45.833.333) dan tarif 12%.
Kasus 2: Barang non-mewah Rp11.200.000
Angka Rp11.200.000 sering dipakai orang untuk mengecek apakah PPN-nya 12% atau 11%, karena 12% dari Rp11.200.000 adalah Rp1.344.000 sedangkan 11%-nya Rp1.232.000.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Harga jual | Rp11.200.000 | |
| DPP nilai lain | 11/12 x Rp11.200.000 | Rp10.266.666,67 |
| PPN terutang | 12% x Rp10.266.666,67 | Rp1.232.000 |
| Total | Rp11.200.000 + Rp1.232.000 | Rp12.432.000 |
Yang benar untuk barang non-mewah adalah PPN Rp1.232.000, bukan Rp1.344.000. Kalau faktur Anda mencantumkan PPN Rp1.344.000 atas barang non-mewah, pembeli PKP akan kelebihan pajak masukan, dan Anda kelebihan setor.
Kasus 3: Barang mewah, harga jual Rp400.000.000
PT Mobil Prima menjual satu unit kendaraan yang masuk daftar PPnBM seharga Rp400.000.000 (belum termasuk pajak).
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Harga jual | Rp400.000.000 | |
| DPP PPN | Harga jual penuh (tanpa 11/12) | Rp400.000.000 |
| PPN terutang | 12% x Rp400.000.000 | Rp48.000.000 |
| PPnBM | Dihitung terpisah sesuai tarif barang | Lihat artikel PPnBM |
PPN-nya Rp48.000.000, bukan 11% x Rp400.000.000 = Rp44.000.000. Inilah beda nyata barang mewah dan non-mewah. Tarif PPnBM-nya sendiri tergantung kategori kendaraan, dibahas lengkap di artikel PPnBM 2026 di blog AlatPajak.
Kasus 4: Impor barang non-mewah, nilai impor Rp100.000.000
PT Impor Cepat mengimpor barang non-mewah dengan nilai impor Rp100.000.000 (sudah termasuk bea masuk dan di luar PPN).
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Nilai impor | Rp100.000.000 | |
| DPP nilai lain | 11/12 x Rp100.000.000 | Rp91.666.666,67 |
| PPN impor | 12% x Rp91.666.666,67 | Rp11.000.000 |
PPN impor bisa dikreditkan sebagai pajak masukan jika syaratnya terpenuhi. Untuk barang mewah yang diimpor, PPN dihitung 12% dari nilai impor penuh, jadi Rp12.000.000.
Kasus 5: Pemakaian sendiri, laba kotor dikurangi
PT Gudang Aman memakai sendiri barang produksi dengan harga jual setelah dikurangi laba kotor sebesar Rp24.000.000. Objeknya masuk rumus pemakaian sendiri PMK 11/2025.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Harga setelah dikurangi laba kotor | Rp24.000.000 | |
| DPP | 11/12 x Rp24.000.000 | Rp22.000.000 |
| PPN terutang | 12% x Rp22.000.000 | Rp2.640.000 |
Perhatikan, dasarnya adalah harga setelah laba kotor dikurangi, bukan harga jual eceran. Salah ambil angka dasar adalah kesalahan yang sering terjadi saat pemeriksaan.
Cara Mengisi Faktur Pajak DPP 11/12 di Coretax
DJP menerbitkan PER-1/PJ/2025 sebagai petunjuk teknis pembuatan faktur pajak dalam rangka PMK 131/2024. DDTC melaporkan faktur pajak dengan PPN 12% dan DPP 11/12 sudah bisa dibuat lewat Coretax. Langkah di bawah ini di tingkat umum; ikuti nama menu terbaru di Coretax dan petunjuk DJP, jangan terpaku pada nama tombol dari artikel lama.
- Masuk Coretax dengan akun PKP Anda, buka bagian pembuatan Faktur Pajak.
- Pilih kode transaksi yang sesuai. Untuk penyerahan dalam negeri biasa, gunakan kode transaksi standar penyerahan BKP/JKP (bukan kode DPP nilai lain khusus seperti pemakaian sendiri atau tenaga kerja).
- Isi harga jual atau penggantian. Untuk barang non-mewah, sistem Coretax menghitung DPP sebagai 11/12 dari harga tersebut dan PPN 12% dari DPP itu.
- Pastikan kolom PPN terutang sesuai contoh Kasus 1: jangan mengisi DPP dengan harga penuh lalu mengalikan 12%, karena hasilnya kelebihan 1 poin persen.
- Untuk barang mewah, isi DPP dengan harga jual atau nilai impor penuh, tarif 12%, dan cantumkan PPnBM bila objeknya kena.
- Untuk skema khusus (tenaga kerja, pulsa, pemakaian sendiri, dan lainnya), gunakan kode dan rumus PMK 11/2025, bukan rumus umum.
- Kirim faktur, lalu pastikan nomor faktur muncul dan bisa diunduh PDF.
Kesalahan pengisian DPP akan terbawa ke SPT Masa PPN dan ke rekonsiliasi pajak masukan pembeli. Sebelum tutup buku, cek ulang beberapa faktur sampel: DPP x 12% harus sama dengan PPN terutang.
Rekap Faktur Pajak ke Excel untuk Rekonsiliasi
Satu masa pajak bisa berisi puluhan sampai ribuan faktur. Mengecek DPP dan PPN satu per satu di PDF melelahkan, apalagi saat closing dan saat menyusun SPT Masa PPN. Alur yang kami sarankan:
- Unduh PDF faktur pajak masukan dan keluaran dari Coretax.
- Ekstrak semua faktur masukan ke satu file Excel dengan Rekap Faktur Masukan BukpotRekap. Nomor faktur, NPWP lawan transaksi, DPP, PPN, dan tanggal terisi otomatis. File diproses di browser Anda, tidak diunggah ke server.
- Lakukan hal yang sama untuk faktur keluaran lewat ekstrak faktur keluaran, lalu bandingkan omzet dan PPN keluaran dengan buku besar.
- Cocokkan PPN masukan dengan akun beban atau persediaan di GL. Selisih umumnya karena faktur belum masuk, DPP salah hitung, atau faktur retur belum direkonsiliasi. Panduan selisihnya ada di checklist ekualisasi PPN masukan vs GL.
- Untuk retur dan pembatalan faktur, rekap PDF nota retur dengan ekstrak nota retur pajak agar PPN masukan tidak lebih kredit.
- Baru buat SPT Masa PPN di Coretax setelah selisih utama beres.
Alur ini juga membantu saat pemeriksaan. Pemeriksa biasanya meminta daftar nominatif faktur, bukan tumpukan PDF tanpa ringkasan.
Kesalahan yang Sering Terjadi
1. Mengisi DPP dengan harga penuh untuk barang non-mewah. Akibatnya PPN terutang 12% dari harga, padahal seharusnya 11%. Selisih 1% dari DPP menjadi beban tambahan dan masalah saat pembeli mengkreditkan.
2. Mengisi DPP 11/12 untuk barang mewah. Barang yang dikenai PPnBM dihitung 12% dari harga jual atau nilai impor penuh. Menggunakan 11/12 membuat PPN kurang setor.
3. Mencantumkan tarif 11% di faktur. Tarif di faktur tetap 12%. Yang 11/12 adalah DPP-nya. Pembeli yang menolak faktur karena "tarifnya 12% padahal PPN-nya 11%" perlu diberi tahu rumus PMK 131/2024.
4. Memakai rumus umum untuk skema khusus. Jasa tenaga kerja, pulsa, LPG tertentu, pupuk, dan pemakaian sendiri punya rumus sendiri di PMK 11/2025. Memaksa 11/12 x harga jual penuh akan salah.
5. Lupa PPnBM dihitung terpisah. PPN 12% barang mewah bukan pengganti PPnBM. Keduanya muncul di faktur dan dilaporkan di SPT Masa masing-masing.
6. Menunggu akhir bulan tanpa rekap. Batas lapor akhir bulan berikutnya terasa jauh, lalu tumpuk faktur belum dicek. Rekap mingguan lebih aman daripada koreksi SPT.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PPN 2026 berapa persen, 11% atau 12%?
Tarif undang-undang 12%. Untuk barang dan jasa selain barang mewah, tarif efektifnya 11% karena DPP-nya 11/12. Barang mewah yang dikenai PPnBM dikenai 12% dari harga penuh.
Bagaimana rumus DPP 11/12?
PPN = 12% x 11/12 x harga jual (atau penggantian atau nilai impor). Hasilnya sama dengan 11% x harga tersebut. Di faktur, DPP diisi 11/12 dari harga, tarif 12%.
Apakah semua barang sekarang 12%?
Tidak. Hanya barang mewah yang dikenai PPnBM yang kena 12% dari harga penuh. Barang kebutuhan sehari-hari, jasa, dan barang dagangan biasa tetap efektif 11%.
Bagaimana cara menghitung DPP 11/12 di kalkulator?
Harga dikali 11 lalu dibagi 12. Contoh Rp50.000.000 x 11 = Rp550.000.000, dibagi 12 = Rp45.833.333,33. Lalu kalikan 12% untuk mendapat PPN.
Kapan faktur memakai tarif 12% tanpa 11/12?
Saat menyerahkan barang mewah yang dikenai PPnBM, dan saat menggunakan skema DPP khusus yang memang tidak memakai 11/12 (misal LPG tertentu dengan faktor 0,825, atau tembakau 9,9%).
Apa dasar hukum PPN 12% x 11/12?
Pasal 8A dan Pasal 16G UU PPN jo. UU HPP (nilai lain diatur PMK), lalu PMK 131/2024 Pasal 2 dan 3, serta PMK 11/2025 untuk DPP nilai lain dan besaran tertentu.
Bagaimana kalau faktur lama masih mencantumkan PPN 11%?
Faktur yang dibuat sejak 1 Januari 2025 untuk penyerahan non-mewah seharusnya memakai mekanisme 12% dengan DPP 11/12. Faktur lama sebelum tanggal itu tetap sah sesuai aturan waktu penerbitannya. Untuk pembetulan, ikuti mekanisme pembetulan faktur di Coretax.
Dasar Hukum dan Sumber
- UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan: tarif PPN 12% dan dasar pengenaan pajak termasuk nilai lain.
- PMK 131/2024 di JDIH Kemenkeu: tarif 12%, DPP 11/12 untuk non-mewah, 12% harga penuh untuk barang mewah, berlaku 1 Januari 2025.
- PMK 11/2025 di JDIH Kemenkeu: ketentuan nilai lain sebagai DPP dan besaran tertentu PPN, ditetapkan 4 Februari 2025.
- Artikel DJP: PMK 131/2024 Tarif PPN Sebelas-Dua Belas: penjelasan tarif efektif 11% dan 12%.
- Siaran pers DJP 18 Februari 2025: penerbitan PMK 11/2025 dan tabel rumus DPP nilai lain.
- PER-1/PJ/2025: petunjuk teknis pembuatan faktur pajak dalam rangka PMK 131/2024.
- Halaman batas waktu lapor DJP: SPT Masa PPN dan PPnBM paling lambat akhir bulan berikutnya.
- PMK 81/2024: batas setor dan lapor SPT Masa, termasuk PPN.
- DDTC News: tarif PPN 12% untuk barang mewah tetap berlaku di 2026.
- DDTC News: PPN 12% dihitung dengan DPP 11/12, faktur via Coretax.
Diperbarui 14 November 2026 oleh Tim BukpotRekap. Artikel ini informasi umum, bukan konsultasi pajak. Untuk skema DPP khusus di industri Anda, cek teks PMK 11/2025 atau konsultasikan dengan konsultan pajak.
Siap merekap ratusan faktur pajak 12% x 11/12 tanpa mengetik ulang? Coba ekstrak faktur pajak masukan atau buka aplikasi BukpotRekap.
Artikel terkait
- Kertas Kerja Pajak di Coretax 2026: Isi, Sumber, dan Siapa Wajib
- Cara Hitung PPh 21 Desember 2026: Rumus Pasal 17 Setelah TER
- PPh 21 Komisaris dan Direksi 2026: Tarif TER dan Bukti Potong
Tool yang relevan
Coba BukpotRekap gratis
Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro