BukpotRekap › Blog

Syarat Faktur Pajak Masukan Dapat Dikreditkan di Coretax

Ringkasnya: PPN dalam faktur pajak masukan hanya dapat dikreditkan jika faktur memenuhi syarat formal Pasal 13 UU PPN, transaksi di baliknya nyata, dan pengeluarannya tidak masuk daftar Pasal 9 ayat (8) UU PPN. Sejak Coretax, pajak masukan pada e-Faktur dikreditkan pada masa pajak yang sama. DJP juga membuka pengkreditan paling lama tiga masa pajak berikutnya. Periksa faktur di menu e-Faktur sebelum SPT Masa PPN dikirim, karena faktur yang tidak memenuhi syarat tetap wajib dilaporkan di Formulir B3.

Artikel ini untuk staf pajak dan akuntan yang menerima faktur pajak dari vendor, mengkreditkannya di Coretax, lalu harus menjelaskannya saat ekualisasi atau pemeriksaan. Setelah membaca, Anda punya daftar syarat, langkah cek di Coretax, contoh pengujian, dan alur rekap faktur ke Excel.

Syarat Pajak Masukan Dapat Dikreditkan

Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar PKP karena perolehan BKP, perolehan JKP, pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, atau impor BKP. PPN itu mengurangi pajak keluaran pada SPT Masa PPN. Dasar hukumnya Pasal 9 UU PPN.

Tidak semua PPN pada faktur otomatis menjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan. Pasal 13 ayat (9) UU PPN mensyaratkan faktur memenuhi persyaratan formal dan material. PMK 81/2024 menegaskan PPN pada faktur yang tidak dibuat sesuai ketentuan pembuatan faktur tidak dapat dikreditkan.

Tabel di bawah merangkum syaratnya.

Kelompok syaratIsi pokokContoh gagal
Formal Pasal 13 UU PPNNama, alamat, dan NPWP penjual; identitas pembeli (nama, alamat, NPWP/NIK); jenis barang atau jasa; jumlah harga; potongan harga; PPN; PPnBM; kode, nomor seri, dan tanggal; nama penandatanganFaktur tanpa NPWP pembeli
MaterialKeterangan yang sebenarnya atas penyerahan BKP/JKP, bukan transaksi fiktifFaktur atas barang yang tidak pernah diterima
Bukan pengeluaran Pasal 9 ayat (8)Harus berhubungan langsung dengan kegiatan usahaLiburan keluarga pemilik
Bukan pajak masukan terkait penyerahan dibebaskanPP 49/2022 Pasal 29Pembelian untuk penyerahan BKP yang dibebaskan PPN
Bukan faktur pedagang eceranPMK 18/PMK.03/2021 Pasal 80 ayat (10)Struk/faktur eceran tanpa identitas pembeli
Bukan kegiatan membangun sendiriPMK 81/2024 Pasal 331PPN atas pembangunan gudang sendiri
Status faktur di sistem DJPFaktur tercatat, bukan status batalNSFP tidak ditemukan

Keterangan wajib faktur menurut Pasal 13 ayat (5) UU PPN ada tujuh: (1) nama, alamat, dan NPWP penyerah; (2) identitas pembeli berupa nama, alamat, NPWP/NIK; (3) jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga; (4) PPN yang dipungut; (5) PPnBM yang dipungut; (6) kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan; (7) nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani. Rangkuman kriterianya dijelaskan Ortax.

Sejak NIK berlaku sebagai NPWP, identitas pembeli orang pribadi cukup NIK asalkan NIK itu sudah aktif sebagai NPWP. Kegagalan validasi NIK-NPWP sering membuat bukti potong dan faktur tidak tertaut. Solusinya ada di panduan validasi NIK-NPWP gagal di Coretax.

Kapan Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

Pasal 9 ayat (8) UU PPN melarang pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.

Syarat tambahan: pengeluaran harus berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN. Faktur bisa saja terkait usaha, tetapi bila penyerahan Anda dibebaskan PPN, pajak masukannya tetap tidak dapat dikreditkan.

Daftar penyebab lain yang sering muncul:

PenyebabDasarAkibat
Tidak berhubungan langsung dengan usahaPasal 9 ayat (8) UU PPNTidak dapat dikreditkan
PPN besaran tertentuPasal 9A ayat (2) UU PPNTidak dapat dikreditkan
Faktur tidak lengkap keteranganPasal 13 ayat (5) atau (9) UU PPNTidak dapat dikreditkan
SSP BKP Tidak Berwujud/JKP luar daerah pabean tidak memenuhi Pasal 13 ayat (6)UU PPNTidak dapat dikreditkan
Penyerahan BKP/JKP dibebaskanPP 49/2022 Pasal 29Tidak dapat dikreditkan
Kegiatan membangun sendiriPMK 81/2024 Pasal 331Tidak dapat dikreditkan
Faktur pedagang eceranPMK 18/PMK.03/2021 Pasal 80 ayat (10)Tidak dapat dikreditkan
Faktur elektronik tanpa persetujuan DJPPMK 81/2024Bukan faktur pajak; PPN tidak dapat dikreditkan
Faktur sudah dibatalkan penerbitMekanisme pembatalan CoretaxJangan dikreditkan; minta faktur pengganti
Konfirmasi DJP "ada dan sesuai" tetapi arus uang/barang/dokumen tidak terpenuhiSE-45/PJ/2021Tidak dapat dikreditkan

Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tetap dilaporkan pada Lampiran SPT Masa PPN Formulir B3. Banyak staf mengira faktur bermasalah cukup dibuang. Itu salah. Faktur tetap dilaporkan, hanya tidak masuk pengkreditan.

Siapa yang Perlu Mengecek Faktur Pajak Masukan

Pemeriksaan ini bukan hanya pekerjaan PKP besar. Anda perlu mengecek bila:

PKP non-badan dan wajib pajak non-PKP juga bisa membuka menu e-Faktur. DJP menyebut wajib pajak non-PKP dapat memastikan apakah ada transaksi yang tertaut dengan NIK mereka melalui submenu Faktur Pajak Masukan. Panduannya ada di artikel DJP tentang empat menu Coretax.

Cara Cek Faktur Pajak Masukan di Coretax

DJP melalui kanal resminya mengimbau wajib pajak mengecek kesesuaian data faktur dan bukti potong karena data tersebut sudah terintegrasi di Coretax. Langkah yang DJP tunjukkan:

  1. Login ke Coretax. Bila Anda mewakili wajib pajak lain, lakukan impersonate dulu.
  2. Klik modul e-Faktur.
  3. Klik menu Pajak Masukan (Faktur Pajak Masukan).
  4. Geser kursor ke kanan, lalu pilih masa pajak dan tahun pajak.
  5. Klik tombol Reload agar data termutakhirkan.
  6. Setelah daftar muncul, klik tombol PDF untuk membaca detail faktur.

Baca PDF itu. Cocokkan sekurang-kurangnya: NSFP, tanggal, nama dan NPWP penjual, identitas pembeli, DPP, PPN, jenis barang atau jasa, dan status faktur. Bila ada data yang tidak sesuai transaksi, hubungi penerbit faktur dan minta dibatalkan. Jika penerbit tidak bisa atau tidak mau, sampaikan pengaduan melalui kanal DJP: telepon 1500200, email pengaduan@pajak.go.id, portal Coretax, atau situs pengaduan.pajak.go.id.

Untuk pengkreditan, PKP memakai menu Prepopulated Data. Petugas KPP Pratama Purwakarta menjelaskan: masukkan masa dan tahun pajak, seluruh faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan pada masa itu akan muncul, lalu unggah atau pilih faktur tersebut agar masuk SPT Masa PPN. Bila Anda merasa sudah membeli tetapi faktur belum muncul di Prepopulated Data, artinya pihak penjual belum mengunggah faktur di aplikasi e-Faktur mereka. Penjelasan resminya ada di berita KPP Purwakarta.

Nama menu yang dipakai DJP: Portal Saya, e-Faktur, e-Bupot, dan SPT. Jangan mencari aplikasi "checker faktur" terpisah seperti sebelum 2025. Verifikasi kini di dalam Coretax.

Masa Pajak Sama atau Tiga Masa Berikutnya

Ini bagian yang paling sering membingungkan setelah PMK 81/2024 terbit.

Pasal 9 ayat (2) UU PPN: pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Pasal 9 ayat (9) UU PPN: pajak masukan dapat dikreditkan pada masa pajak yang tidak sama paling lama tiga masa pajak berikutnya sepanjang belum dibebankan sebagai biaya.

Pasal 375 ayat (1) PMK 81/2024 menulis: "Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama." Pasal 376 ayat (1) PMK 81/2024 membatasi pengkreditan tiga masa pajak berikutnya untuk pajak masukan yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

Wacana di lapangan sempat menyimpulkan e-Faktur hanya bisa dikreditkan pada masa yang sama. Siaran pers DJP meluruskan: PMK 81/2024 tidak mengatur secara eksplisit bahwa pajak masukan pada e-Faktur hanya dapat dikreditkan pada masa yang sama, dan tidak melarang pengkreditan tiga masa berikutnya. Coretax telah diperbarui sehingga pajak masukan pada e-Faktur dapat dikreditkan dengan pajak keluaran paling lama tiga masa pajak berikutnya.

Praktiknya saat ini:

KondisiPerlakuan
Faktur pajak masa berjalanDikreditkan pada masa yang sama (default Coretax)
Faktur lupa dikreditkanDapat dikreditkan maksimal tiga masa pajak berikutnya di Coretax
Dokumen dipersamakan faktur (misal tertentu kwitansi/SSP)Tiga masa pajak berikutnya sesuai Pasal 376 PMK 81/2024
Faktur tahun 2024 sebelum CoretaxIkuti aturan masa transisi yang sudah lewat; faktur Desember 2024 tidak lagi dapat dikreditkan ke masa 2025

Bila Anda menemukan faktur masa lama yang belum dikreditkan, hitung dulu apakah masih dalam tiga masa. Contoh: faktur masa Juli 2026 masih dapat dikreditkan sampai masa Oktober 2026. Faktur masa Juni 2026 sudah lewat jatah tiga masa pada SPT masa September 2026.

Pengujian Material Menurut SE-45/PJ/2021

Syarat formal dites dari isi faktur. Syarat material dites dari transaksi di baliknya. SE-45/PJ/2021 mengatur pengujian material lewat dua jalur: pengujian arus uang, arus barang atau perolehan jasa, dan arus dokumen; serta konfirmasi faktur melalui sistem informasi DJP.

Empat kombinasi hasilnya:

Arus uang, barang/jasa, dan dokumenKonfirmasi faktur di sistem DJPPPN dapat dikreditkan?
TerpenuhiAda dan sesuaiYa, sepanjang formal dan bukan Pasal 9 ayat (8)
TerpenuhiTidak adaYa, sepanjang formal dan bukan Pasal 9 ayat (8)
Tidak terpenuhiAda dan sesuaiTidak
Tidak terpenuhiTidak adaTidak

Poin yang sering diabaikan: konfirmasi "tidak ada" di sistem DJP tidak otomatis membatalkan pengkreditan bila arus uang, barang, dan dokumen lengkap. Sebaliknya, faktur yang statusnya "ada dan sesuai" tetap ditolak bila barang tidak pernah diterima atau pembayaran tidak pernah keluar. Pemeriksa pajak memakai kombinasi ini saat menolak pajak masukan.

Siapkan tiga arus itu sebagai berkas pemeriksaan: bukti transfer atau kas, bukti penerimaan barang atau BAST jasa, dan kontrak atau PO atau invoice. Faktur saja tidak cukup.

Contoh Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan

Kasus 1: Tiga faktur, satu ditolak

PT Kayana pada masa Oktober 2026 menerima tiga faktur:

FakturKeteranganDPPPPN (11%)Hasil uji
ABahan baku produksi, arus lengkap, konfirmasi sesuaiRp100.000.000Rp11.000.000Dikreditkan
BFaktur pedagang eceran tanpa identitas pembeliRp30.000.000Rp3.300.000Tidak dikreditkan, lapor B3
CPembangunan gudang sendiri (membangun sendiri)Rp50.000.000Rp5.500.000Tidak dikreditkan, lapor B3

Pajak keluaran Oktober: DPP penjualan Rp500.000.000. PPN keluaran = 12% x 11/12 x Rp500.000.000 = Rp55.000.000.

KomponenPerhitunganNilai
PPN keluaran12% x 11/12 x Rp500.000.000Rp55.000.000
Pajak masukan dikreditkanFaktur A sajaRp11.000.000
Pajak masukan tidak dikreditkanFaktur B + CRp8.800.000
PPN kurang bayarRp55.000.000 - Rp11.000.000Rp44.000.000

Bila petugas gegabah mengkreditkan ketiganya, PPN kurang bayar turun menjadi Rp35.200.000 (Rp55.000.000 - Rp19.800.000). Selisih Rp8.800.000 itu yang biasanya jadi temuan pemeriksaan, ditambah sanksi.

Tarif efektif PPN 11% dari DPP dipakai sesuai skema DPP 11/12. Perbandingan tarif PPN 2026 ada di artikel PPN 11 persen di blog AlatPajak.

Kasus 2: Faktur bermasalah tetapi arus transaksi lengkap

PT Sari Tani membeli pupuk dari distributor. Faktur P-010.001-26.778899 tanggal 12 Oktober 2026, DPP Rp20.000.000, PPN Rp2.200.000. Barang diterima 13 Oktober, dibayar 15 Oktober, ada PO dan BAST. Saat dicek, konfirmasi DJP menyatakan "tidak ada".

Menurut SE-45/PJ/2021 angka 5 huruf b, PPN Rp2.200.000 tetap dapat dikreditkan karena arus uang, barang, dan dokumen terpenuhi dan faktur memenuhi syarat formal. Tindak lanjut internal: kirim salinan faktur sebagai alat keterangan ke KPP penjual melalui jalur yang DJP tentukan, dan simpan bukti konfirmasi "tidak ada" itu.

Kasus 3: Pengkreditan lintas masa

Faktur masa Juli 2026 DPP Rp40.000.000, PPN Rp4.400.000, lupa dikreditkan. Masa pajak berikutnya yang masih tersedia: Agustus, September, Oktober 2026.

Pada SPT Masa Oktober 2026, pajak keluaran Rp30.000.000. Setelah faktur Juli dikreditkan: Rp30.000.000 - Rp4.400.000 = Rp25.600.000 kurang bayar. Bila ditunggu sampai November, faktur Juli sudah tidak dapat dikreditkan dan PPN Rp4.400.000 menjadi beban.

Alur Rekap Faktur Masukan ke Excel

Mencek fakturnya satu per satu di Coretax cukup untuk lima sampai sepuluh dokumen. Untuk ratusan PDF, kerjakan seperti ini:

  1. Unduh atau kumpulkan semua PDF faktur masukan dari vendor dan dari Coretax.
  2. Ekstrak isi PDF ke satu file Excel: NSFP, tanggal, NPWP penjual, nama penjual, DPP, PPN, status. Prosesnya di browser tanpa unggah ke server. Panduan teknisnya ada di cara ekstrak faktur pajak masukan PDF ke Excel. Alatnya: Ekstrak Faktur Pajak.
  3. Tandai kolom hasil uji: formal, material, Pasal 9 ayat (8), status DJP.
  4. Cocokkan total pajak masukan yang dikreditkan dengan GL PPN masukan dan Prepopulated Data. Checklist lengkapnya ada di ekualisasi PPN masukan vs GL beban dan HPP.
  5. Pisahkan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan untuk Formulir B3.
  6. Tagih ke vendor faktur yang belum terbit, faktur yang identitasnya salah, dan faktur yang perlu pengganti setelah retur. Nota retur juga diekstrak agar PPN masukan tidak kelebihan kredit. Caranya di ekstrak nota retur pajak PDF ke Excel.

Alur ini mengejar jumlah faktur, bukan mengulang teori syarat. Hasil Excel-nya jadi lampiran ekualisasi saat SP2DK.

Untuk sisi keluaran, gunakan ekstrak faktur pajak keluaran PDF ke Excel supaya pajak keluaran dan omzet SPT bisa dicocokkan dengan GL penjualan.

Kesalahan yang Sering Terjadi

1. Mengkreditkan faktur hanya karena PDF-nya ada. PDF faktur bisa palsu, bisa sudah dibatalkan, bisa atas transaksi yang tidak terjadi. Cek status di Coretax dan cocokkan dengan penerimaan barang.

2. Mengkreditkan faktur pedagang eceran. Faktur itu memang tanpa identitas pembeli. PPN-nya tidak dapat dikreditkan.

3. Mengkreditkan PPN atas kegiatan membangun sendiri. PMK 81/2024 Pasal 331 melarangnya.

4. Membuang faktur yang tidak dapat dikreditkan. Faktur itu tetap masuk Formulir B3.

5. Menolak faktur hanya karena konfirmasi DJP "tidak ada". Bila arus uang, barang, dan dokumen lengkap, SE-45/PJ/2021 masih membuka pengkreditan.

6. Menunggu tiga masa berlalu. Faktur Juli yang dikreditkan di Desember sudah telat. Tiga masa dari Juli berakhir Oktober.

7. Memotong PPN masukan karena retur tidak direkap. Nota retur elektronik mengurangi pajak masukan masa retur. Rekapnya sering tertinggal.

8. Mengarang hubungan usaha. Tiket wisata keluarga, langganan hobi, dan kendaraan yang tidak dipakai usaha tidak lolos Pasal 9 ayat (8). Dokumentasi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, atau manajemen harus ada.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah faktur pajak masa lalu masih bisa dikreditkan?

Bisa, paling lama tiga masa pajak berikutnya, asalkan masih dalam rentang itu dan memenuhi syarat. Coretax mendukung pengkreditan e-Faktur lintas masa sesuai penjelasan DJP. Setelah tiga masa, pajaknya hangus untuk dikreditkan meskipun faktur masih ada.

Konfirmasi faktur di DJP "tidak ada", apakah otomatis tidak bisa dikreditkan?

Tidak otomatis. SE-45/PJ/2021 masih mengizinkan pengkreditan bila pengujian arus uang, arus barang atau jasa, dan arus dokumen terpenuhi serta syarat formal terpenuhi. Simpan bukti ketiga arus itu.

PPN makan dan minum karyawan bisa dikreditkan?

Tergantung hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan dokumen pendukungnya. Bila tidak berhubungan langsung, Pasal 9 ayat (8) menolaknya. Jangan mengkreditkan hanya karena ada faktur.

Apa beda faktur dibatalkan dan faktur pengganti?

Faktur dibatalkan berarti transaksinya batal, PPN tidak boleh dikreditkan. Faktur pengganti dipakai bila ada kesalahan pengisian atau perubahan, dan penggantinya yang dikreditkan. Minta penerbit menindaklanjuti sesuai mekanisme Coretax, jangan mengedit PDF sendiri.

Di mana cek faktur pajak tanpa login?

Fokus utama sekarang menu e-Faktur di Coretax setelah login. Aplikasi checker terpisah era sebelum 2025 bukan lagi sumber resmi utama. Untuk keperluan pihak ketiga, minta penerbit menunjukkan status faktur di sistemnya.

Faktur sudah dikreditkan, ternyata vendor membatalkannya, bagaimana?

Koreksi SPT Masa PPN masa pengkreditan atau masa pembatalan sesuai ketentuan pembetulan. Kurangi pajak masukan yang sudah dikreditkan, lalu kreditkan ulang faktur pengganti bila transaksi berlanjut. Jangan diamkan, karena Prepopulated Data dan data DJP sudah berubah.

Dasar Hukum dan Sumber

Pasal 9 dan Pasal 13 UU PPN dirujuk dari teks UU tersebut sebagaimana diterbitkan. Untuk status terbaru pengkreditan lintas masa, pantau pengumuman resmi DJP karena aplikasi Coretax masih diperbarui.

Artikel terkait

Tool yang relevan

Coba BukpotRekap gratis

Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro