PPh 21 Komisaris dan Direksi 2026: Tarif TER dan Bukti Potong
Ringkasnya: PPh 21 komisaris yang menerima penghasilan teratur (honor bulanan) dihitung seperti pegawai tetap: Tarif Efektif Rata-Rata (TER) bulanan pada Januari sampai November, lalu tarif Pasal 17 UU PPh pada masa pajak Desember. Komisaris yang hanya menerima honor tidak teratur (sekali setahun) dipotong langsung bruto dikali TER sesuai PTKP. Tantiem, bonus, atau jasa produksi kepada mantan pegawai memakai kode objek 21-100-11 dan rumus 50% dari bruto dikali tarif Pasal 17. Bukti potong tetap wajib dibuat meskipun PPh-nya nihil.
Anda mungkin sering bingung saat membayar honorarium komisaris. Sebagian staf pajak memakai TER seperti karyawan tetap. Sebagian lagi memakai rumus lama 50% dikali Pasal 17. Dua-duanya bisa benar, tergantung penghasilannya teratur atau tidak.
Artikel ini menjawab pertanyaan itu dengan contoh angka Rupiah, kode objek pajak di Coretax, dan langkah membuat bukti potong. Pembaca utamanya: staf pajak dan accounting yang mengurus PPh 21 dewan komisaris, direksi, serta mantan pegawai yang masih menerima tantiem.
Dua Jalur PPh 21 untuk Komisaris
PMK 168/2023 membagi perlakuan PPh 21 anggota dewan komisaris menjadi dua jalur. Pilihan jalurnya bukan kehendak pemotong, melainkan pola penerimaan penghasilannya.
| Kondisi | Rumus bulanan | Masa pajak Desember | Kode objek |
|---|---|---|---|
| Komisaris tidak merangkap pegawai, penghasilan teratur (honor bulanan) | Bruto x TER bulanan kategori A/B/C | Pasal 17 UU PPh setahun dikurangi PPh yang sudah dipotong | 21-100-10 atau sesuai objek |
| Komisaris tidak merangkap pegawai, penghasilan tidak teratur (honor sekali atau beberapa kali, bukan bulanan) | Bruto x TER bulanan kategori A/B/C | Tidak ada rekonsiliasi Desember; tiap pembayaran dipotong sendiri | 21-100-10 |
| Direksi yang bekerja penuh dan menerima gaji teratur | Sama dengan pegawai tetap: TER bulanan | Pasal 17 UU PPh setahun | Kode upah pegawai tetap |
| Mantan pegawai menerima tantiem, bonus, jasa produksi, atau gratifikasi | 50% x bruto, lalu tarif Pasal 17 | Tidak ada rekonsiliasi Desember | 21-100-11 |
Dasar "komisaris diperlakukan seperti pegawai tetap" ada di Pasal 1 angka 10 PMK 168/2023. Teksnya: pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai kontrak yang bekerja penuh. DDTC News menegaskan pembagian yang sama: komisaris teratur mengikuti pegawai tetap, komisaris tidak teratur memakai bruto x TER.
TER sendiri diperkenalkan PP 58/2023 dan berlaku sejak 1 Januari 2024. Di tahun 2026 aturan ini masih yang dipakai. TER sudah menghitung biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP di dalam persentase tarifnya. Anda tidak perlu mengurangkan biaya jabatan 5% setiap bulan seperti skema lama.
Kategori TER mengikuti status PTKP:
| Kategori | Status PTKP | PTKP setahun |
|---|---|---|
| TER A | TK/0, TK/1, K/0 | Rp54.000.000 sampai Rp58.500.000 |
| TER B | TK/2, K/1, TK/3, K/2 | Rp63.000.000 sampai Rp67.500.000 |
| TER C | K/3 | Rp72.000.000 |
Tabel lengkap tarifnya sudah kami tulis terpisah di tabel TER PPh 21 2026 kategori A, B, dan C. Untuk komisaris, yang dipakai adalah TER bulanan, bukan TER harian.
Siapa yang Kena dan Bagaimana Menentukan Statusnya
Sebelum menghitung, pastikan dulu orangnya masuk kategori mana. Salah kategori berarti salah tarif sejak bulan pertama.
Komisaris independen atau komisaris utusan yang tidak bekerja sebagai pegawai. Orang ini masuk Pasal 21 karena dia anggota dewan komisaris, bukan karena status karyawan. Halaman resmi DJP tentang PPh Pasal 21 menyebut: anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama tetap Wajib Pajak PPh 21.
Cara membedakan teratur dan tidak teratur:
- Teratur: dibayar setiap bulan dengan jumlah yang relatif tetap, misalnya honorarium Rp20.000.000 tiap bulan. Ini jalur pegawai tetap.
- Tidak teratur: hanya dibayar di bulan tertentu, misalnya honorarium rapat dewan komisaris Rp60.000.000 pada Desember saja, atau imbalan rapat yang tidak punya pola bulanan. Ini jalur bruto x TER tanpa rekonsiliasi akhir tahun.
Direksi yang bekerja penuh. Anggota direksi yang menjalankan perusahaan sehari-hari umumnya adalah pegawai tetap. PPh 21-nya mengikuti aturan pegawai tetap biasa: TER bulanan Januari sampai November, lalu Pasal 17 pada Desember. Jangan memakai kode 21-100-10 untuk gaji direksi yang bekerja penuh.
Mantan pegawai yang menerima tantiem. Begitu orangnya sudah berhenti, pembayaran tantiem, jasa produksi, gratifikasi, atau bonus tidak teratur masuk kode 21-100-11. Rumusnya berbeda dari komisaris aktif.
Komisaris yang merangkap pegawai tetap. Misalnya seseorang menjadi komisaris sekaligus karyawan tetap di perusahaan yang sama. Penghasilan dari status pegawai dipotong sebagai pegawai tetap. Honor komisaris yang tidak teratur bisa masuk 21-100-10. Pisahkan dua alur ini di pembukuan agar bukti potongnya tidak tercampur.
Penerima tanpa NPWP. Pasal 21 ayat (1a) UU PPh mengenakan tarif 20% lebih tinggi bagi penerima yang tidak punya NPWP. Sejak NIK berfungsi sebagai NPWP, cek dulu NIK komisaris sudah aktif di Coretax sebelum memakai tarif normal.
Pemotong PPh 21 adalah pemberi kerja, yaitu perseroan. Penerima penghasilan adalah orang pribadi. PPh 21 komisaris tidak final, jadi tetap dikreditkan di SPT Tahunan orang pribadi.
Contoh Perhitungan PPh 21 Komisaris 2026
Empat kasus di bawah ini memakai tarif TER kategori A dari lampiran PP 58/2023. Lapisan yang dipakai:
| Bruto sebulan | TER kategori A |
|---|---|
| sampai Rp5.400.000 | 0% |
| di atas Rp16.950.000 sampai Rp19.750.000 | 8% |
| di atas Rp19.750.000 sampai Rp24.150.000 | 9% |
| di atas Rp24.150.000 sampai Rp26.450.000 | 10% |
| di atas Rp79.000.000 sampai Rp89.000.000 | 23% |
Tarif Pasal 17 UU PPh: 5% sampai Rp60.000.000; 15% di atas Rp60.000.000 sampai Rp250.000.000; 25% di atas Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000; 30% di atas Rp500.000.000 sampai Rp5.000.000.000; 35% di atasnya.
Kasus 1: Komisaris dengan honorarium bulanan (teratur)
PT Bima Nusantara membayar honorarium Rp20.000.000 setiap bulan kepada Ibu Laras, komisaris independen yang tidak merangkap pegawai. Status PTKP K/0, jadi TER kategori A.
Januari sampai November. Bruto Rp20.000.000 masuk lapisan TER A 9%.
| Bulan | Bruto | TER | PPh 21 dipotong |
|---|---|---|---|
| Januari | Rp20.000.000 | 9% | Rp1.800.000 |
| Februari | Rp20.000.000 | 9% | Rp1.800.000 |
| ... | ... | ... | ... |
| November | Rp20.000.000 | 9% | Rp1.800.000 |
| Total 11 bulan | Rp220.000.000 | Rp19.800.000 |
Desember (masa pajak terakhir). Hitung ulang setahun dengan Pasal 17.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Bruto setahun | Rp20.000.000 x 12 | Rp240.000.000 |
| Biaya jabatan | 5% x Rp240.000.000 = Rp12.000.000, maksimal Rp6.000.000 | Rp6.000.000 |
| Iuran pensiun | Tidak ada | Rp0 |
| PTKP K/0 | Rp58.500.000 | |
| Penghasilan kena pajak | Rp240.000.000 - Rp6.000.000 - Rp58.500.000 | Rp175.500.000 |
| PPh Pasal 17 setahun | 5% x Rp60.000.000 + 15% x Rp115.500.000 | Rp3.000.000 + Rp17.325.000 = Rp20.325.000 |
| PPh sudah dipotong Jan-Nov | Rp19.800.000 | |
| PPh 21 Desember | Rp20.325.000 - Rp19.800.000 | Rp525.000 |
PPh 21 Desember hanya Rp525.000, jauh lebih kecil dari bulan-bulan sebelumnya. Itu normal. TER bulanan sengaja mendekati pajak setahun, lalu Desember menyetel sisanya.
Jangan pakai TER 9% x Rp20.000.000 = Rp1.800.000 untuk Desember. Masa pajak terakhir wajib memakai Pasal 17.
Kasus 2: Komisaris dengan honorarium tidak teratur
Tuan Abdul adalah komisaris PT Kuantum, status TK/0, tidak merangkap pegawai. Selama 2026 dia hanya menerima honorarium Rp60.000.000 pada Desember 2026. Tidak ada gaji bulanan.
Karena penghasilannya tidak teratur, rumusnya langsung bruto x TER, tanpa rekonsiliasi Desember.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Bruto Desember | Rp60.000.000 | |
| Kategori TER | TK/0 | Kategori A |
| Lapisan bruto | Rp60.000.000 | 20% |
| PPh 21 dipotong | 20% x Rp60.000.000 | Rp12.000.000 |
Kasus ini sama dengan contoh leaflet resmi DJP tentang PPh 21 TER dan artikel DDTC News tentang PPh 21 komisaris.
Perhatikan: Anda tidak mengurangkan biaya jabatan dan PTKP di sini. TER sudah memperhitungkannya. Jangan juga menghitung ulang Pasal 17 di akhir tahun untuk jalur tidak teratur.
Kasus 3: Tantiem kepada mantan pegawai
PT Sentosa membayar tantiem Rp150.000.000 kepada Bpk Hadi pada Juni 2026. Bpk Hadi sudah pensiun dari PT Sentosa pada 2025. Status PTKP tidak mengubah rumus ini karena mantan pegawai tidak memakai TER.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Bruto tantiem | Rp150.000.000 | |
| DPP (norma 50%) | 50% x Rp150.000.000 | Rp75.000.000 |
| PPh Pasal 17 | 5% x Rp60.000.000 + 15% x Rp15.000.000 | Rp3.000.000 + Rp2.250.000 = Rp5.250.000 |
Kode objeknya 21-100-11: jasa produksi, tantiem, bonus, atau imbalan lain kepada mantan pegawai. Rumus 50% x bruto x tarif Pasal 17 ini diambil dari leaflet TER DJP untuk kategori mantan pegawai.
Jika Bpk Hadi masih pegawai tetap dan menerima bonus tahunan, rumusnya berubah menjadi TER + rekonsiliasi Desember seperti Kasus 1. Beda status, beda rumus.
Kasus 4: Komisaris teratur yang juga menerima bonus Desember
Ibu Laras di Kasus 1 menerima bonus tahunan Rp60.000.000 pada Desember 2026, di atas honorarium bulanan Rp20.000.000.
Bonus ini bukan penghasilan tidak teratur komisaris. Dia sudah punya penghasilan teratur, jadi bonus dilebur ke bruto setahun untuk perhitungan Pasal 17.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Bruto setahun | (Rp20.000.000 x 12) + Rp60.000.000 | Rp300.000.000 |
| Biaya jabatan | 5% x Rp300.000.000 = Rp15.000.000, maksimal Rp6.000.000 | Rp6.000.000 |
| PTKP K/0 | Rp58.500.000 | |
| Penghasilan kena pajak | Rp300.000.000 - Rp6.000.000 - Rp58.500.000 | Rp235.500.000 |
| PPh Pasal 17 setahun | 5% x Rp60.000.000 + 15% x Rp175.500.000 | Rp3.000.000 + Rp26.325.000 = Rp29.325.000 |
| PPh sudah dipotong Jan-Nov | 11 x Rp1.800.000 | Rp19.800.000 |
| PPh 21 Desember | Rp29.325.000 - Rp19.800.000 | Rp9.525.000 |
Kesalahan yang sering terjadi di kasus ini: menghitung PPh bonus terpisah dengan rumus 50% x Pasal 17, padahal penerimaannya pegawai tetap (komisaris teratur). Bonus pegawai tetap masuk bruto masa pajak penerimaan, lalu dihitung ulang di Desember.
Perlakuan THR dan bonus karyawan tetap bisa Anda bandingkan di perhitungan PPh 21 atas THR.
Kode Objek Pajak dan Cara Membuat Bukti Potong di Coretax
Setiap pemotongan PPh 21 komisaris harus punya bukti potong. Tanpa bukti potong, komisaris tidak bisa mengkreditkan pajaknya di SPT Tahunan orang pribadi. Aturan pembuatan bukti potong sekarang diatur PER-11/PJ/2025, yang menjadi dasar pelaporan pajak di Coretax sejak 22 Mei 2025. PER-2/PJ/2024 yang lama sudah dicabut.
Kode objek yang relevan:
| Kode | Nama objek | Dipakai untuk |
|---|---|---|
| 21-100-10 | Honorarium atau imbalan kepada anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur | Honor komisaris tidak teratur |
| 21-100-11 | Jasa produksi, tantiem, bonus, atau imbalan lain kepada mantan pegawai | Tantiem mantan pegawai |
| Kode upah pegawai tetap | Penghasilan teratur pegawai, termasuk komisaris teratur dan direksi bekerja penuh | Honor bulanan komisaris dan gaji direksi |
Daftar kode ini tercantum pada berkas BP21 Excel to XML DJP dan PER-2/PJ/2024 versi PDF DJP yang masih dipakai DJP sebagai referensi teknis kode objek sebelum digantikan PER-11/PJ/2025.
Langkah membuat bukti potong di Coretax, pada tingkat umum:
- Pastikan NPWP/NIK komisaris sudah valid dan terdaftar. Kalau belum, minta dia aktivasi akun Coretax dulu.
- Masuk modul eBupot di Coretax.
- Untuk komisaris teratur dan direksi: buat bukti potong bulanan, lalu di masa pajak terakhir buat BPA1 (Bukti Pemotongan A1). Formulir BPA1 dan BP21 yang terbit di Coretax dianggap disampaikan ke pegawai melalui menu Dokumen Saya jika akunnya sudah aktivasi.
- Untuk komisaris tidak teratur dan tantiem mantan pegawai: buat BP21 pada masa pajak pembayaran, dengan kode objek 21-100-10 atau 21-100-11.
- Isi NITKU tempat pembayaran penghasilan sesuai Pasal 5 PER-11/PJ/2025. Tempat yang mengadministrasikan pembayaran bisa di kantor pusat atau cabang tempat status keanggotaan dewan komisaris terdaftar.
- Simpan dan tandatangani elektronik. Bukti potong disampaikan ke penerima.
Bukti potong tetap dibuat meskipun PPh-nya nihil. Pasal 8 PER-11/PJ/2025 menyebut bukti potong tetap perlu dibuat jika pemotongan nihil karena penghasilan tidak melebihi PTKP, karena SKB, atau karena tarif 0%. Prinsip yang sama sudah kami jelaskan di gaji di bawah PTKP, PPh 21 nihil tapi bukti potong wajib.
Jangan mengarang nama menu di Coretax. Jika tampilan menu berubah, ikuti panduan resmi DJP di pajak.go.id/coretax. Yang penting dari sisi kepatuhan adalah bukti potongnya terbit, kode objeknya benar, dan data lawan transaksi valid.
Batas Setor, Lapor, dan Rekap Bukti Potong
PMK 81/2024 menyamakan jatuh tempo penyetoran PPh, termasuk PPh 21, menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Pelaporan SPT Masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Ringkasan resminya ada di Coretaxpedia DJP.
| Kewajiban | Batas waktu | Dasar |
|---|---|---|
| Setor PPh 21 yang sudah dipotong | Tanggal 15 bulan berikutnya | PMK 81/2024 |
| Lapor SPT Masa PPh 21 | Tanggal 20 bulan berikutnya | PMK 81/2024 |
| BPA1 masa pajak terakhir | Ikut SPT Masa Desember atau masa pegawai berhenti | PER-11/PJ/2025 |
Halaman lama DJP masih menulis batas setor tanggal 10. Itu ketentuan sebelum Coretax. Gunakan tanggal 15.
Sanksi keterlambatan setor dan lapor tidak berbeda dengan kewajiban PPh lain. Rinciannya ada di sanksi telat lapor SPT Masa dan bunga telat setor, termasuk program pengurangan sanksi PMK 71/2026.
Untuk perusahaan yang membayar banyak komisaris, direksi, dan mantan pegawai, tumpukan PDF bukti potong biasanya menumpuk di akhir tahun. Alur yang hemat waktu:
- Unduh bukti potong dari Coretax. Untuk unduhan massal, pakai BukpotExpress. Langkah manualnya ada di cara mencari dan mengunduh bukti potong di Coretax.
- Ekstrak seluruh PDF ke satu file Excel dengan Rekap Bukti Potong BukpotRekap. Kolom NPWP, masa pajak, bruto, dan PPh terisi otomatis. File diproses di browser Anda, tidak diunggah ke server.
- Cocokkan hasil rekap dengan jurnal utang PPh 21 dan buku besar beban honorarium komisaris.
- Beri nama file yang rapi dengan rename PDF bukti potong massal sebelum dilampirkan ke audit atau SP2DK.
Alur lengkap dari unduh sampai ekualisasi kami tulis di workflow rekap bukti potong.
Kesalahan yang Sering Terjadi
1. Memakai rumus 50% x Pasal 17 untuk komisaris teratur. Komisaris yang menerima honor bulanan adalah pegawai tetap menurut PMK 168/2023. Rumus 50% hanya untuk mantan pegawai (tantiem, jasa produksi) dan bukan pegawai. Memakai 50% untuk honor bulanan komisaris membuat pemotongan terlalu besar.
2. Tidak menghitung ulang Desember untuk komisaris teratur. TER bulanan bukan pajak final. Masa pajak terakhir wajib Pasal 17 setahun. Kalau Desember tetap dipotong pakai TER, biasanya terjadi lebih potong atau kurang potong yang tidak ketemu sampai komisaris lapor SPT Tahunan.
3. Mencampur kode 21-100-10 dengan gaji pegawai. Kode 21-100-10 untuk imbalan komisaris yang tidak teratur. Gaji direksi yang bekerja penuh dan honor bulanan komisaris teratur bukan 21-100-10.
4. Memberi tantiem ke komisaris aktif dengan kode mantan pegawai. Kode 21-100-11 hanya untuk mantan pegawai. Komisaris aktif yang menerima bonus tahunan ikut bruto pegawai tetap.
5. Tidak membuat bukti potong karena PPh nihil. Komisaris TK/0 dengan honor tidak teratur Rp50.000.000 masih dipotong TER (bukan 0%). Tapi jika memang hasil hitung nihil atau pakai SKB, bukti potong tetap dibuat.
6. Lupa NITKU dan NPWP/NIK yang tidak valid. Sejak PER-11/PJ/2025, bukti potong wajib mencantumkan NITKU. NPWP 16 digit atau NIK yang belum aktif membuat bukti potong bermasalah saat dikreditkan.
7. Menunggu akhir tahun baru rekap. Bukti potong komisaris yang diterima tambal sulam di bulan Februari membuat rekonsiliasi SPT Tahunan orang pribadi (kalau Anda juga mengurus) dan ekualisasi internal jadi molor.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah PPh 21 komisaris memakai TER atau Pasal 17?
Dua-duanya, tergantung pola penghasilan. Komisaris dengan honor bulanan (teratur) memakai TER Januari sampai November, lalu Pasal 17 di Desember. Komisaris yang hanya menerima honor tidak teratur memakai bruto x TER saja, tanpa rekonsiliasi Desember.
Berapa tarif PPh 21 honorarium komisaris Rp60 juta sekali setahun?
Untuk status TK/0 (TER kategori A), tarifnya 20%, jadi PPh 21-nya Rp12.000.000. Ini sesuai contoh resmi di leaflet DJP dan DDTC News. Status PTKP berbeda bisa berbeda tarif karena kategori TER-nya berubah.
Apakah direksi dan komisaris perlakuannya sama?
Tidak selalu. Direksi yang bekerja penuh dan menerima gaji teratur diperlakukan sebagai pegawai tetap. Komisaris yang tidak merangkap pegawai punya jalur khusus: teratur (seperti pegawai tetap) atau tidak teratur (bruto x TER). Jangan otomatis menyamakan keduanya.
Apa kode objek PPh 21 untuk komisaris?
21-100-10 untuk honorarium atau imbalan komisaris yang tidak teratur. Honor bulanan komisaris teratur dan gaji direksi memakai kode upah pegawai tetap. Tantiem mantan pegawai memakai 21-100-11.
Apakah komisaris wajib dibuatkan bukti potong jika PPh-nya nihil?
Wajib. PER-11/PJ/2025 Pasal 8 mengecualikan pembuatan bukti potong hanya jika tidak ada pembayaran penghasilan. Jika ada pembayaran tetapi PPh nihil (SKB, tarif 0%, atau tidak melebihi PTKP pada jalur tertentu), bukti potong tetap dibuat.
Bagaimana jika komisaris tidak punya NPWP?
Tarif 20% lebih tinggi berlaku (Pasal 21 ayat (1a) UU PPh). Sejak NIK berfungsi sebagai NPWP, pastikan NIK sudah aktif. Pemotongan dengan identitas kosong atau NIK yang belum valid berisiko gagal kredit di SPT Tahunan.
Dasar Hukum dan Sumber
- PP 58/2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 (TER): dasar TER bulanan, kategori A/B/C, dan pengecualian biaya jabatan pada perhitungan bulanan.
- PMK 168/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh 21/26: definisi pegawai tetap yang mencakup komisaris teratur, rumus tiap kategori penerima, dan contoh hitung. Ringkasan dokumen juga tersedia di JDIH Kemenkeu.
- Leaflet PPh 21 TER DJP: bagan rumus komisaris tidak teratur dan mantan pegawai.
- Halaman resmi DJP: Pemotongan PPh Pasal 21: daftar pemotong, penerima (termasuk komisaris), dan contoh hitung.
- Siaran pers DJP: Perhitungan PPh 21 Lebih Mudah: tabel siapa memakai TER dan siapa memakai Pasal 17.
- DDTC News: Ketentuan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Komisaris: pembagian teratur vs tidak teratur beserta contoh Rp60.000.000.
- PMK 81/2024: batas setor tanggal 15 dan pelaporan dalam rangka Coretax.
- PER-11/PJ/2025 via DDTC News: kapan bukti potong wajib dibuat, termasuk saat PPh nihil.
- Berkas BP21 Excel to XML DJP: daftar kode objek 21-100-10 dan 21-100-11.
Ditulis 12 November 2026 oleh Tim BukpotRekap. Artikel ini informasi umum, bukan konsultasi pajak. Untuk komisaris dengan SKB, fasilitas DTP, atau kontrak imbalan yang tidak lazim, cek teks peraturan dan konsultasikan dengan konsultan pajak Anda.
Artikel terkait
- Kertas Kerja Pajak di Coretax 2026: Isi, Sumber, dan Siapa Wajib
- Cara Hitung PPh 21 Desember 2026: Rumus Pasal 17 Setelah TER
- PPN 12% DPP 11/12 2026: Rumus, Contoh Hitung, dan Faktur
Tool yang relevan
Coba BukpotRekap gratis
Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro