BukpotRekap › Blog

Gaji di Bawah PTKP 2026: PPh 21 Nihil, Bukti Potong Tetap Wajib

Ringkasnya: PPh Pasal 21 tetap nihil jika penghasilan bruto pegawai tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP paling kecil adalah Rp54.000.000 setahun (TK/0) menurut PMK 101/PMK.010/2016, dan belum ada PMK baru yang mengubah angka itu sampai November 2026. Pemberi kerja tetap wajib membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa PPh 21, walau pajaknya nol, sesuai Pasal 3 ayat (2) PER-2/PJ/2024. Setor dan lapor tetap tanggal 15 dan 20 bulan berikutnya.

Artikel ini menjawab pertanyaan yang paling sering muncul di tim payroll dan accounting: gaji karyawan di bawah PTKP, apakah masih perlu bukti potong, apakah tetap lapor SPT Masa, dan bagaimana hitungannya di Coretax. Pembaca utamanya staf payroll, staf pajak, dan pemilik usaha yang baru merekrut karyawan dengan gaji di sekitar UMR.

Kapan PPh 21 Tidak Dipotong

PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dipotong setiap bulan memakai Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Namun, pemotongan bisa nihil kalau penghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP. Dasar hukumnya Pasal 7 UU PPh: PTKP dipotong dari penghasilan neto untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak. Bila PKP nol atau negatif, PPh 21 tidak terutang.

Besaran PTKP masih mengikuti PMK 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menegaskan belum ada rencana kenaikan PTKP pada 2026, seperti dilaporkan DDTC News. Wacana kenaikan di media bukan aturan. Jangan hitung pajak pakai angka PTKP yang belum diterbitkan PMK-nya.

Status PTKPRumusPTKP SetahunKategori TER
TK/054 jutaRp54.000.000A
TK/154 juta + 4,5 jutaRp58.500.000A
TK/254 juta + 9 jutaRp63.000.000B
TK/354 juta + 13,5 jutaRp67.500.000B
K/054 juta + 4,5 jutaRp58.500.000A
K/154 juta + 4,5 juta + 4,5 jutaRp63.000.000B
K/254 juta + 4,5 juta + 9 jutaRp67.500.000B
K/354 juta + 4,5 juta + 13,5 jutaRp72.000.000C
K/I/058,5 juta + 54 juta (gabung istri)Rp112.500.000Hitung di SPT suami
K/I/358,5 juta + 54 juta + 13,5 jutaRp126.000.000Hitung di SPT suami

Tambahan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan berlaku paling banyak tiga orang. Tanggungan adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, tidak bekerja, dan belum kawin. Status PTKP ditetapkan per 1 Januari. Pernikahan atau kelahiran di tengah tahun baru diakui pada 1 Januasi tahun berikutnya.

Rincian kategori TER, tabel 44 lapis Kategori A, B, dan C, serta contoh hitung bulanan ada di tabel TER PPh 21 2026. Untuk pegawai tidak tetap (harian, borongan, lepas), pemotongan bukan memakai TER bulanan, melainkan aturan harian 50% disetahunkan. Panduannya ada di PPh 21 bukan pegawai tetap PMK 168/2023.

Siapa yang Kena dan Kapan Bukti Potong Tetap Dibuat

Bukti potong PPh 21 tetap dibuat walaupun nilainya nol, sepanjang ada pemberian penghasilan. Ketentuan ini berlaku sejak masa pajak Januari 2024 lewat Pasal 3 ayat (2) PER-2/PJ/2024 dan tetap dipakai di Coretax. DJP menyebut ada lima kondisi bukti potong tetap dibuat:

  1. Tidak ada pemotongan PPh 21 karena jumlah penghasilan tidak melebihi PTKP.
  2. PPh 21 nihil karena Surat Keterangan Bebas (SKB) atau tarif 0%.
  3. PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP).
  4. PPh 21 memperoleh fasilitas pajak.
  5. PPh 26 nihil karena perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Yang tidak perlu dibuat bukti potong hanyalah bila bulan itu tidak ada pembayaran penghasilan sama sekali. Contohnya pegawai cuti tanpa gaji penuh satu bulan, atau perusahaan belum merekrut siapa pun.

Kondisi pegawaiPPh 21 dipotongBukti potong dibuatSPT Masa PPh 21 dilaporkan
Gaji di bawah PTKP, ada pembayaranNihilYa, wajibYa, wajib
Gaji di atas PTKPYa, pakai TERYaYa
Tidak ada pembayaran penghasilanNihilTidakYa, kecuali juga tidak ada pegawai
Bulan Desember, baru terutang setelah dihitung ulangYa, selisih setahunYa (BPA1/BPA2)Ya
Pegawai harian s.d. Rp450.000/hariNihil di masa berjalanYa (BP21)Ya

SPT Masa PPh 21/26 yang nihil karena karyawan tetap digaji tetap wajib dilaporkan setiap bulan. Panduan DJP menyebut pengecualian hanya bila masa itu tidak ada pemberian penghasilan dan tidak memiliki pegawai, dengan pengecualian khusus masa Desember. Lihat kalender pajak dan jatuh tempo SPT Masa Coretax.

Karyawan yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan bruto setahunnya di bawah PTKP tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi, karena kewajibannya sudah selesai di pemberi kerja. Mereka tetap boleh lapor bila ingin mengurus restitusi atau kredit pajak. Sebaliknya, pemberi kerja tetap wajib menyiapkan BPA1/BPA2 untuk masa pajak terakhir sebagaimana dijelaskan panduan pembuatan bukti potong A1 DJP.

Contoh Perhitungan PPh 21 Nihil dan Mulai Terutang

Berikut empat kasus dengan angka Rupiah. Rumus tahunan: Penghasilan Neto = Bruto setahun dikurangi biaya jabatan 5% (maksimal Rp6.000.000) dan iuran pensiun/JHT pihak pegawai. PKP = Penghasilan Neto dikurangi PTKP. Jika PKP nol atau negatif, PPh 21 nihil.

Kasus 1: TK/0, gaji Rp4.500.000, tanpa JHT

Tuan Arif status TK/0 di PT Sinar Terang. Gaji pokok dan tunjangan tetap Rp4.500.000 per bulan.

KomponenPerhitunganNilai
Bruto setahun12 x Rp4.500.000Rp54.000.000
Biaya jabatan 5%5% x Rp54.000.000Rp2.700.000
Penghasilan neto setahunRp54.000.000 - Rp2.700.000Rp51.300.000
PTKP TK/0PMK 101/2016Rp54.000.000
PKPRp51.300.000 - Rp54.000.000Rp0 (negatif dibulatkan nol)
PPh 21 terutang5% x Rp0Rp0

Sepanjang tahun PPh 21 nihil. Pemberi kerja tetap membuat BPMP setiap bulan dan BPA1 di Desember dengan jumlah pajak nol.

Kasus 2: K/1, gaji Rp5.200.000, ada JHT 2%

Ibu Sari status K/1 (satu anak) di PT Mitra Usaha. Gaji Rp5.200.000. Iuran JHT pihak pegawai 2%.

KomponenPerhitunganNilai
Bruto setahun12 x Rp5.200.000Rp62.400.000
Biaya jabatan 5%5% x Rp62.400.000Rp3.120.000
Iuran JHT setahun2% x Rp62.400.000Rp1.248.000
Penghasilan neto setahunRp62.400.000 - Rp3.120.000 - Rp1.248.000Rp58.032.000
PTKP K/1Rp54.000.000 + Rp4.500.000 + Rp4.500.000Rp63.000.000
PKPRp58.032.000 - Rp63.000.000Rp0
PPh 21 terutangRp0

Tanpa JHT, PKP masih nol: Rp62.400.000 - Rp3.120.000 - Rp63.000.000 = negatif. Gaji Rp5,2 juta K/1 masih di bawah PTKP. Kategori TER-nya B, sehingga tarif efektif bulanan untuk rentang gaji itu memang 0%.

Kasus 3: TK/0, gaji Rp6.000.000, nihil di Januari sampai November, terutang di Desember

Tuan Budi TK/0, gaji tetap Rp6.000.000, tanpa JHT. Tabel TER Kategori A untuk rentang ini tarifnya 0%, sehingga Januari sampai November tidak ada potongan. Di Desember, pemberi kerja menghitung ulang setahun.

KomponenPerhitunganNilai
Bruto setahun12 x Rp6.000.000Rp72.000.000
Biaya jabatan5% x Rp72.000.000, kena batas maksimalRp6.000.000
Penghasilan neto setahunRp72.000.000 - Rp6.000.000Rp66.000.000
PTKP TK/0Rp54.000.000
PKPRp66.000.000 - Rp54.000.000Rp12.000.000
PPh 21 terutang setahunPasal 17 lapis 5% x Rp12.000.000Rp600.000
Sudah dipotong Jan-NovTarif TER 0%Rp0
PPh 21 DesemberRp600.000 - Rp0Rp600.000

Di Desember Tuan Budi dipotong Rp600.000. Ini bukti bahwa "gaji di bawah PTKP" harus diuji setahun, bukan per bulan. Angka Rp6.000.000 setahun lebih besar dari PTKP Rp54.000.000, tapi setelah biaya jabatan PKP-nya kecil sehingga pajak tahunan tetap ada.

Kasus 4: TK/0, gaji Rp6.000.000, Desember ada THR Rp6.000.000

Kondisi sama dengan Kasus 3, ditambah THR sebulan pada Desember.

KomponenPerhitunganNilai
Bruto setahun(12 x Rp6.000.000) + Rp6.000.000Rp78.000.000
Biaya jabatanmaksimalRp6.000.000
Penghasilan neto setahunRp78.000.000 - Rp6.000.000Rp72.000.000
PTKP TK/0Rp54.000.000
PKPRp72.000.000 - Rp54.000.000Rp18.000.000
PPh 21 terutang setahun5% x Rp18.000.000Rp900.000
Sudah dipotong Jan-NovRp0
PPh 21 DesemberRp900.000

Jika THR dikeluarkan sebagai penghasilan terpisah yang tidak digabung bruto bulanan (sesuai ketentuan THR), perhitungan THR memakai metode 50% disetahunkan dan bisa berbeda angkanya. Contoh kasus THR lengkap ada di artikel PPh 21 THR. Yang jelas, kehadiran THR membuat yang tadinya nihil menjadi terutang di masa pajak terakhir.

Kasus 5: Pegawai harian Rp400.000 per hari

Pegawai tidak tetap diberi upah Rp400.000 per hari. Pemotongan harian untuk penghasilan sampai Rp450.000 adalah 0%. Pemberi kerja tetap membuat BP21 setiap hari kerja (atau sejumlah hari kerja dalam satu masa) dengan pajak nol. Bila Desember dihitung 50% disetahunkan, hasilnya bisa terutang tergantung total hari kerja setahun. Aturan harian dan contoh angkanya dibahas di PPh 21 bukan pegawai tetap.

Cara Membuat Bukti Potong Nihil di Coretax

Langkah di bawah ini diambil dari panduan resmi DJP seri Bukti Potong PPh dalam Coretax, bukan dari nama menu yang dikarang. Nama menu bisa bergeser mengikuti rilis Coretax. Per Februari 2026, Kring Pajak menyebut lokasi unduh bukti potong penerima berpindah ke e-Bupot > Bukti Potong Saya, tidak lagi hanya di Dokumen Saya.

Untuk pemotong pajak (pemberi kerja):

  1. Masuk ke akun Coretax, buka menu eBupot.
  2. Pilih jenis bukti potong yang sesuai:
  1. Isi data pegawai dengan NIK 16 digit yang sudah valid dengan Dukcapil. NIK yang gagal divalidasi membuat bukti potong tidak terkirim ke akun pegawai. Solusi teknisnya ada di validasi NIK-NPWP gagal saat buat bukti potong.
  2. Isi jumlah bruto, pengurang, PTKP sesuai status, dan PPh 21. Untuk kondisi nihil, jumlah PPh yang dipotong diisi nol, bukan dikosongkan.
  3. Klik Submit, lalu Terbitkan. Bukti potong yang sudah terbit otomatis terkirim ke akun Coretax pegawai jika pegawai sudah aktivasi akun.
  4. Untuk ratusan pegawai, gunakan impor file XML, bukan input satu per satu.

Bukti potong yang sudah terbit di Coretax dianggap telah disampaikan ke pegawai melalui menu Dokumen Saya atau e-Bupot milik pegawai. BPMP hanya notifikasi; BPA1, BPA2, dan BP21 yang diterbitkan di Coretax sudah dianggap disampaikan.

Jika pegawai tidak menemukan bukti potongnya, minta dia tekan tombol refresh, cek menu e-Bupot > Bukti Potong Saya, lalu konfirmasi ke HR apakah NIK yang dipakai benar dan apakah SPT Masa sudah dilaporkan. Sebab-sebab lain diuraikan DJP dan kami rangkum di sebab bukti potong tidak muncul di Coretax. Pemetaan lokasi unduh massal ada di cara mencari dan mengunduh bukti potong di Coretax.

Kewajiban Setor, Lapor, dan Penyimpanan

KewajibanBatas waktuCatatan
Setor PPh 21Tanggal 15 bulan berikutnyaKalau nilainya nol, tidak ada yang disetor
Lapor SPT Masa PPh 21/26Tanggal 20 bulan berikutnyaWajib walau nihil karena di bawah PTKP
Buat bukti potong setiap masaBersamaan pembayaranBPMP bulanan; BPA1/BPA2 di masa terakhir
Simpan catatan perhitunganSampai 10 tahunDiperlukan saat pemeriksaan

Batas setor tanggal 15 dan lapor tanggal 20 diseragamkan oleh PMK 81/2024 dan berlaku untuk pemotongan PPh 21/26 di Coretax. Keterlambatan lapor kena sanksi administrasi. Karena pajaknya nol, risiko terbesar bukan di setor, melainkan di kelalaian membuat bukti potong dan melapor.

Rekap dan Arsip Bukti Potong Nihil

Bukti potong dengan pajak nol sering dianggap tidak penting, lalu tercecer. Padahal dokumen itu jadi bukti bahwa penghasilan sudah dilaporkan dan menjadi dasar pegawai saat mengisi SPT Tahunan (bila ia wajib lapor) atau saat dikonfirmasi pemeriksa.

Alur arsip yang rapi:

  1. Terbitkan BPMP/BPA1/BP21 di Coretax untuk seluruh pegawai yang digaji, termasuk yang pajaknya nol.
  2. Unduh PDF bukti potong. Untuk jumlah besar, gunakan BukpotExpress.
  3. Beri nama file yang berisi NIK, nama, masa pajak, dan jenis bukti potong. Rename manual ratusan file melelahkan; gunakan rename bukti potong massal.
  4. Ekstrak seluruh PDF ke satu Excel: nomor bukti potong, NIK, nama, masa pajak, bruto, dan PPh dipotong. Rekap Bukti Potong memprosesnya di browser tanpa mengunggah berkas ke server.
  5. Cocokkan total bruto dan jumlah pegawai dengan payroll dan SPT Masa yang sudah dilaporkan.
  6. Simpan Excel dan PDF sebagai lampiran tutup buku bulanan.

Bila di kemudian hari ada pembetulan PTKP (karyawan ternyata statusnya salah), alur pembetulannya ada di cara pembetulan bukti potong PPh 21 di Coretax. Data tanggungan dan status kawin harus dikumpulkan pemberi kerja sebelum Desember, karena salah PTKP membuat SPT Tahunan pegawai menjadi kurang bayar atau lebih bayar.

Kesalahan yang Sering Terjadi

1. Tidak membuat bukti potong karena dianggap tidak ada pajak. Pasal 3 ayat (2) PER-2/PJ/2024 menyatakan sebaliknya. Akibatnya pegawai tidak punya dokumen resmi, dan pemberi kerja berpotensi dikenai sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT Masa dengan benar.

2. Menilai "di bawah PTKP" dari gaji sebulan, bukan setahun. Gaji Rp6.000.000 TK/0 tampak di atas Rp4.500.000, tapi masih bisa nihil di Januari-November dan terutang di Desember setelah dihitung ulang. Uji PTKP memakai penghasilan neto setahun.

3. Memakai gaji bruto tanpa mengurangi biaya jabatan dan JHT. PKP dihitung dari penghasilan neto. Lupa mengurangi JHT 2% membuat pajak Desember menjadi terutang padahal seharusnya nihil.

4. Salah status PTKP di BPMP dan BPA1. Karyawati menikah tanpa surat keterangan suami tidak bekerja default-nya TK/0, bukan K/1. Status berubah di tengah tahun tidak boleh langsung dipakai. Perbedaan PTKP antara BPA1 dan SPT Tahunan membuat status SPT pegawai tidak nihil.

5. Mengira SPT Masa boleh tidak dilapor bila semua pajak nihil. Kewajiban lapor tetap ada selama masih ada pembayaran penghasilan. Yang boleh tidak dilapor adalah masa tanpa pembayaran dan tanpa pegawai.

6. Menghitung PTKP pakai angka wacana kenaikan. Sampai PMK baru terbit, PTKP tetap PMK 101/2016. Wacana pejabat atau headline berita bukan dasar menghitung payroll.

7. NIK pegawai tidak valid, bukti potong tidak sampai. Pegawai menunggu, bukti potong tidak muncul di Coretax, akhirnya dianggap tidak ada kewajiban. Validasi NIK dulu sebelum penerbitan massal.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah PPh 21 tetap dilaporkan jika penghasilan di bawah PTKP?

Ya. Pemberi kerja wajib membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa PPh 21 setiap bulan selama ada pembayaran penghasilan. Jumlah pajaknya nol, bukan pelaporannya.

Gaji berapa yang tidak kena PPh 21 di 2026?

Untuk TK/0, PTKP Rp54.000.000 setahun atau Rp4.500.000 per bulan. Pegawai tetap dengan gaji sekitar Rp4,5 juta umumnya nihil setelah biaya jabatan. Gaji Rp5 juta hingga Rp6 juta TK/0 bisa nihil di bulan biasa, lalu terutang di Desember. Angka pastinya tergantung JHT, THR, dan status tanggungan.

Apakah karyawan di bawah PTKP wajib lapor SPT Tahunan?

Tidak wajib, bila hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan bruto setahunnya tidak melebihi PTKP. Ia tetap boleh lapor bila ingin mengajukan restitusi. Karyawan dengan penghasilan lain (dua pekerjaan, usaha, atau investasi) tetap wajib lapor.

Jenis bukti potong apa untuk pegawai tetap yang pajaknya nol?

BPMP untuk masa Januari-November, dan BPA1 (swasta) atau BPA2 (ASN) untuk masa pajak terakhir. Pegawai tidak tetap memakai BP21. Semuanya bisa berisi PPh nol.

Apakah PTKP 2026 sudah naik?

Belum. PTKP masih PMK 101/PMK.010/2016: Rp54 juta untuk diri wajib pajak, tambahan Rp4,5 juta bila kawin, tambahan Rp4,5 juta per tanggungan maksimal tiga, dan tambahan Rp54 juta bila penghasilan istri digabung. Belum ada PMK baru yang mengubahnya.

Bagaimana jika ternyata Desember terutang setelah Januari-November nihil?

Pemberi kerja memotong selisihnya di masa pajak terakhir dan mencantumkannya di BPA1/BPA2. Jika malah lebih potong, kelebihannya wajib dikembalikan ke pegawai. Kasus resign dan perhitungan masa terakhir dibahas di PPh 21 pegawai resign skema TER.

Apa bedanya tidak ada bukti potong dengan bukti potong nol?

Bukti potong nol berarti ada penghasilan, pajaknya nihil, dokumennya wajib ada. Tidak ada bukti potong berarti memang tidak ada pembayaran penghasilan pada masa itu. Dua kondisi ini berbeda hukumnya.

Dasar Hukum dan Sumber

Diperbarui 8 November 2026 oleh Tim BukpotRekap. Artikel ini informasi umum, bukan pendapat hukum. Untuk kasus gabungan NPWP, karyawan dua pekerjaan, atau natura, cek teks peraturan atau konsultasikan dengan konsultan pajak Anda.

Artikel terkait

Tool yang relevan

Coba BukpotRekap gratis

Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro