BukpotRekap › Blog

Rumus Gross Up PPh 21 2026: Tunjangan Pajak TER + Contoh

Ringkasnya: Rumus gross up PPh Pasal 21 masa Januari sampai November adalah tunjangan pajak = penghasilan bruto awal x TER / (100% - TER). PPh 21 yang dipotong sama dengan tunjangan itu, sehingga take home pay karyawan tetap utuh. Contoh: gaji Rp10.000.000, status TK/0, setelah naik lapisan memakai TER A 2,25%, tunjangannya Rp230.179. Dasar hukumnya PP 58/2023, PMK 168/2023, dan PMK 66/2023.

Artikel ini ditulis untuk staf payroll, akuntan, dan pemilik usaha yang menanggung PPh Pasal 21 karyawan. Setelah membaca, Anda tahu rumusnya, kapan tarif TER naik lapisan setelah tunjangan ditambahkan, contoh hitung dengan angka Rupiah, perlakuan di masa Desember, serta cara mengelola bukti potongnya.

Apa Itu Gross Up dan Apa Bedanya dengan Nett

Gross up (ditunjang pemberi kerja) adalah skema di mana perusahaan menambahkan tunjangan pajak ke penghasilan bruto karyawan. Jumlah tunjangan itu sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong. Hasilnya, karyawan menerima take home pay utuh sesuai gaji yang dijanjikan.

Sejak PMK 66/2023 berlaku 1 Juli 2023 (status JDIH Kemenkeu dan BPK: Berlaku; mencabut PMK 167/PMK.03/2018), DJP menyebut tinggal ada dua metode yang diperkenankan: ditanggung karyawan dan ditunjang pemberi kerja. Alasannya, PPh 21 yang "ditanggung pemberi kerja" tanpa dicatat sebagai tunjangan kini diperlakukan sebagai kenikmatan yang tetap objek PPh 21. Perlakuan pajaknya sama dengan gross up. FAQ resmi DJP soal PMK 66/2023 menegaskan tunjangan PPh Pasal 21 adalah penghasilan dalam bentuk uang yang objek PPh 21 sekaligus biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.

AspekGross (ditanggung karyawan)Gross up (ditunjang pemberi kerja)
PPh 21Dipotong dari gaji karyawanDitambah perusahaan sebagai tunjangan, lalu dipotong
Take home payGaji janjian dikurangi PPh 21Gaji janjian utuh
Penghasilan bruto karyawanTidak bertambahBertambah sebesar tunjangan pajak
Beban perusahaanHanya gajiGaji ditambah PPh 21
Perlakuan fiskal tunjanganBiaya yang dapat dikurangkanBiaya yang dapat dikurangkan

Karyawan yang sama dengan gaji sama bisa punya PPh 21 berbeda tergantung skema. Semakin besar tunjangan, semakin besar penghasilan bruto, dan TER bisa naik ke lapisan berikutnya. Itu sebabnya rumus gross up tidak cukup "PPh 21 dari tabel lalu ditambahkan".

Rumus Gross Up PPh 21 dengan TER

PPh Pasal 21 pegawai tetap masa Januari sampai November dihitung:

PPh 21 = penghasilan bruto sebulan x TER bulanan

Saat perusahaan menanggung pajak, tunjangan pajak harus masuk penghasilan bruto. PPh 21 yang dihitung dari bruto baru harus sama dengan tunjangannya. Persamaannya:

PPh 21 = (bruto awal + tunjangan) x TER

Tunjangan = PPh 21

Sehingga:

Tunjangan = bruto awal x TER / (100% - TER)

Atau ditulis pecahan: tunjangan = bruto awal x TER / (100 - TER), dengan TER dalam angka persen (misal 2,25, bukan 0,0225).

Langkah memakai rumus ini:

  1. Tentukan penghasilan bruto sebelum tunjangan (gaji, tunjangan tetap, dan penghasilan teratur lain pada masa itu).
  2. Tentukan kategori TER dari status PTKP awal tahun: A (TK/0, TK/1, K/0), B (TK/2, TK/3, K/1, K/2), atau C (K/3).
  3. Cek lapisan tarif untuk bruto awal. Itu tebakan awal, belum pasti dipakai.
  4. Hitung tunjangan sementara, lalu jumlahkan ke bruto awal.
  5. Cek lagi lapisan TER untuk bruto baru. Kalau naik lapisan, ulangi hitungan dengan TER yang baru.
  6. PPh 21 dipotong dari bruto baru. Take home pay = bruto baru dikurangi PPh 21, yang seharusnya kembali ke bruto awal.

Kalkulator resmi DJP di kalkulator.pajak.go.id sudah punya pilihan skema Gross Up. Untuk satu karyawan, itu cara paling aman. Untuk puluhan sampai ribuan karyawan, Anda tetap perlu paham rumusnya agar bisa mengaudit hasil payroll.

Cuplikan Lapisan TER yang Sering Kena di Kasus Gross Up

Tabel lengkap 44 lapisan Kategori A, 40 lapisan Kategori B, dan 41 lapisan Kategori C ada di tabel TER PPh 21 2026. Yang paling sering bikin payroll keliru adalah lapisan di sekitar Rp10 juta (Kategori A) karena contoh resmi DJP memakai angka itu.

NoBruto sebulan (Kategori A)TER A
9Di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.0002%
10Di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.0002,25%
11Di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.0002,5%
12Di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.0003%
NoBruto sebulan (Kategori B)TER B
5Di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.0001%
6Di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.0001,5%
7Di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.0002%

Status PTKP ditetapkan per 1 Januari. Karyawati yang sudah menikah dianggap TK/0 (Kategori A) kecuali ada surat keterangan suami tidak berpenghasilan.

Contoh Perhitungan Gross Up PPh 21

Kasus 1: Gaji Rp10.000.000, TK/0, contoh resmi DJP

Tuan A tidak kawin tanpa tanggungan, gaji Januari Rp10.000.000, perusahaan memakai gross up. Status TK/0 masuk Kategori A. Bruto awal Rp10.000.000 ada di lapisan 2% (di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000).

Tunjangan sementara = Rp10.000.000 x 2/98 = Rp204.081,63.

Bruto baru = Rp10.000.000 + Rp204.081,63 = Rp10.204.081,63.

Angka ini melewati batas atas lapisan 2% (Rp10.050.000). Terpakai TER A 2,25% (di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000).

KomponenPerhitunganNilai
Bruto awalRp10.000.000
Tunjangan pajakRp10.000.000 x 2,25/97,75Rp230.179
Penghasilan bruto baruRp10.000.000 + Rp230.179Rp10.230.179
PPh 21 dipotong2,25% x Rp10.230.179Rp230.179
Take home payRp10.230.179 - Rp230.179Rp10.000.000

Angka Rp230.179,03 dibulatkan menjadi Rp230.179. Ini persis contoh di artikel DJP Penghitungan TER: Mau Terima Gaji Utuh? Di-Gross Up Saja. Jika Anda memotong hanya Rp204.082 (hasil 2/98 tanpa cek lapisan), PPh 21 kurang potong dan jadi tanggungan pemberi kerja saat pemeriksaan.

Kasus 2: Gaji sama, kalau tidak gross up

Sebagai pembanding, kalau PPh 21 ditanggung karyawan:

KomponenPerhitunganNilai
BrutoRp10.000.000
PPh 212% x Rp10.000.000Rp200.000
Take home payRp10.000.000 - Rp200.000Rp9.800.000

Beda THP antara dua skema: Rp200.000. Itu biaya tambahan perusahaan bila berpindah ke gross up, sekaligus penghasilan tambahan karyawan yang ikut kena pajak.

Kasus 3: Gaji Rp10.000.000, K/2, naik dua lapisan

Nyonya B kawin dengan dua tanggungan, gaji Rp10.000.000. Status K/2 masuk Kategori B. Bruto Rp10.000.000 ada di lapisan 1,5% (di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000).

Tunjangan sementara = Rp10.000.000 x 1,5/98,5 = Rp152.284.

Bruto baru = Rp10.152.284, masih di lapisan 1,5% (batas atas Rp10.750.000). Tarif tidak naik. PPh 21 = 1,5% x Rp10.152.284 = Rp152.284. Take home pay tetap Rp10.000.000.

Bandungkan dengan TK/0 pada Kasus 1: gaji sama, status PTKP berbeda, tunjangan berbeda (Rp152.284 vs Rp230.179) karena tabel TER-nya beda.

Kasus 4: Kategori B, gaji Rp10.000.000, naik ke 3%

Pakai Kategori B pada gaji Rp10.000.000 lalu kita ubah sedikit asumsi agar terlihat efek lompat lapisan yang lebih jauh. Misal bruto awal sudah termasuk bonus sehingga setelah tunjangan masuk lapisan 3% (di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000). Contoh: bruto lain Rp8.000.000 ditambah tunjangan sampai total bruto baru Rp12.000.000.

Cara yang benar saat tarif sudah dipastikan 3% dan target THP Rp10.000.000:

KomponenPerhitunganNilai
Target THPRp10.000.000
Bruto baru yang dibutuhkanRp10.000.000 / (100% - 3%)Rp10.309.278
TunjanganRp10.309.278 - Rp10.000.000Rp309.278
PPh 213% x Rp10.309.278Rp309.278
Take home payRp10.309.278 - Rp309.278Rp10.000.000

Cara yang keliru: memakai TER lapisan awal (1,5%) lalu tidak mengecek ulang. PPh 21 kekurangan potong, THP karyawan lebih besar dari janjian, dan saat pemeriksaan pajak kurang potong itu ditagih ke pemberi kerja.

Kasus 4 sengaja disederhanakan. Di payroll nyata, bonus, lembur, dan THR pada masa yang sama ikut bruto dan bisa menggeser lapisan. Urutan kerjanya tetap sama: susun bruto awal, hitung tunjangan, cek lapisan baru, ulangi sampai tarif tidak berubah lagi.

Kasus 5: Gaji Rp8.000.000, TK/0, tidak naik lapisan

Tuan C TK/0, gaji Rp8.000.000. Lapisan TER A 1,5% (di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000).

Tunjangan = Rp8.000.000 x 1,5/98,5 = Rp121.827.

Bruto baru = Rp8.121.827, masih di lapisan 1,5%.

KomponenPerhitunganNilai
Bruto awalRp8.000.000
Tunjangan pajakRp8.000.000 x 1,5/98,5Rp121.827
PPh 211,5% x Rp8.121.827Rp121.827
Take home payRp8.000.000

Kalau statusnya K/2 (Kategori B), Rp8.000.000 masuk lapisan 1% (di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000). Tunjangan = Rp8.000.000 x 1/99 = Rp80.808. Makin banyak tanggungan, TER makin rendah, tunjangan yang harus dikeluarkan perusahaan makin kecil.

Gross Up pada Masa Desember

TER hanya dipakai Januari sampai November (atau masa sebelum masa terakhir jika pegawai berhenti). Pada masa pajak terakhir, pemotong menghitung ulang PPh 21 setahun memakai tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, lalu mengurangi akumulasi PPh TER Januari-November. Rinciannya ada di cara hitung PPh 21 Desember setelah TER.

Lapisan PKP setahunTarif Pasal 17
Sampai dengan Rp60.000.0005%
Di atas Rp60.000.000 s.d. Rp250.000.00015%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.00025%
Di atas Rp500.000.000 s.d. Rp5.000.000.00030%
Di atas Rp5.000.000.00035%

Ilustrasi lanjutan Kasus 1, disederhanakan tanpa THR dan tanpa iuran BPJS agar fokus pada gross up. Asumsi 12 bulan penuh, gaji Rp10.000.000, tunjangan tiap bulan Rp230.179, status TK/0.

KomponenPerhitunganNilai
Gaji setahunRp10.000.000 x 12Rp120.000.000
Tunjangan setahunRp230.179 x 12Rp2.762.148
Penghasilan bruto setahunRp122.762.148
Biaya jabatan5% x bruto, maksimumRp6.000.000
Penghasilan netoRp122.762.148 - Rp6.000.000Rp116.762.148
PTKP TK/0Rp54.000.000
PKP (dibulatkan ribuan penuh)Rp62.762.000
PPh Pasal 175% x Rp60.000.000 + 15% x Rp2.762.000Rp3.414.300
Akumulasi TER Jan-NovRp230.179 x 11Rp2.531.969
PPh 21 Desember (sebelum penyesuaian tunjangan)Rp3.414.300 - Rp2.531.969Rp882.331

PPh Desember itu biasanya lebih besar dari PPh bulanan Januari-November karena tarif Pasal 17 dikenakan atas PKP setahun, bukan tarif tunggal TER. Dua konsekuensi untuk skema gross up:

  1. Kalau perusahaan tetap menginginkan THP Desember utuh Rp10.000.000, tunjangan Desember harus disamakan dengan PPh Desember. Bruto Desember lalu bertambah, PKP setahun ikut bertambah, dan hitungan Pasal 17 perlu dicek ulang. Proses ini iteratif.
  2. Kalau perusahaan hanya menambahkan tunjangan sebesar PPh TER bulanan biasa, THP Desember turun karena PPh Desember lebih besar dari tunjangan.

Untuk kasus dengan THR, bonus, atau perubahan gaji tengah tahun, DJP menyarankan kalkulator pajak yang sudah mengakomodasi skema gross up. Jangan menebak-nebak angka Desember.

Langkah Menerapkan Gross Up di Payroll

  1. Kunci kebijakan di kontrak atau SK: gaji yang dijanjikan adalah take home pay (gross up) atau gaji bruto (ditanggung karyawan). Ambigu di sini jadi sengketa gaji.
  2. Tandai status PTKP tiap karyawan per 1 Januari dan kategori TER-nya (A, B, atau C).
  3. Tiap masa pajak, susun penghasilan bruto awal. THR, bonus, dan lembur pada masa yang sama masuk sini.
  4. Hitung tunjangan dengan rumus TER, cek lompatan lapisan, potong PPh 21 dari bruto baru.
  5. Terbitkan bukti potong. Kode objek pegawai tetap adalah 21-100-01. Alurnya ada di bukti potong PPh 21 pegawai tetap.
  6. Setor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, lapor SPT Masa PPh 21 paling lambat tanggal 20, sesuai PMK 81/2024.
  7. Pada masa terakhir, jalankan rekonsiliasi Pasal 17 dan sesuaikan tunjangan Desember.
  8. Simpan worksheet perhitungan. Saat SP2DK, DJP sering minta rekap bruto, tunjangan, dan PPh 21 per karyawan.

Setor, Lapor, dan Rekap Bukti Potongnya

Tunjangan pajak tidak mengubah kewajiban administrasi. Pemberi kerja tetap wajib memotong, menyetor, melaporkan, dan menerbitkan bukti potong untuk setiap pegawai, termasuk yang PPh 21-nya ditunjang.

Bagi pegawai, bukti potong PPh 21 adalah bukti kredit pajak di SPT Tahunan. Untuk perusahaan dengan ratusan pegawai, PDF bukti potong bisa menumpuk setiap masa pajak. Alur yang kami sarankan:

  1. Unduh bukti potong dari Coretax. Untuk unduhan massal, gunakan BukpotExpress. Panduan manualnya ada di cara mencari dan mengunduh bukti potong.
  2. Ekstrak seluruh PDF ke satu file Excel dengan Rekap Bukti Potong BukpotRekap. Kolom nomor bukti potong, NPWP, masa pajak, bruto, dan PPh dipotong terisi otomatis. File diproses di browser Anda, tidak diunggah ke server.
  3. Cocokkan hasil rekap dengan payroll: jumlah bruto di bukti potong harus sama dengan bruto setelah tunjangan, bukan gaji janjian.
  4. Tagih atau pembetulkan bukti potong yang bruto atau PPh-nya tidak cocok sebelum SPT Tahunan dikunci.

Selisih yang sering muncul: payroll mencatat gaji Rp10.000.000, bukti potong mencatat bruto Rp10.230.179. Itu wajar pada skema gross up. Yang tidak wajar: bukti potong mencatat bruto Rp10.000.000 padahal PPh 21 yang disetor dihitung dari bruto setelah tunjangan.

Kesalahan yang Sering Terjadi

1. Memakai TER lapisan awal tanpa cek lapisan baru. Tunjangan menambah bruto. Bruto baru bisa melompat lapisan TER. Kasus 1 di atas: dari 2% menjadi 2,25%. Selisihnya Rp26.097 per bulan, dan setahun bisa jutaan rupiah.

2. Menghitung tunjangan dari THP, bukan dari bruto awal. Rumus yang benar memakai bruto sebelum tunjangan. Jika yang dipakai THP target, hasilnya bisa kelebihan atau kekurangan tergantung lapisan.

3. Mencampur metode nett dan gross up di pembukuan. Sejak PMK 66/2023, PPh yang ditanggung pemberi kerja diperlakukan sebagai kenikmatan yang objek PPh 21. Kalau Anda mencatatnya "nett" tanpa menambah penghasilan karyawan, PPh 21 kurang potong.

4. Lupa tunjangan ikut saat THR diterima. THR digabung gaji pada masa yang sama, lalu dikalikan TER. Tunjangan pajak bulan itu juga harus dihitung ulang karena bruto melonjak.

5. Status PTKP tidak diperbarui di awal tahun. Kategori TER ditetapkan per 1 Januari. Pernikahan atau anak kedua yang lahir Juni tidak otomatis memindahkan karyawan ke Kategori B pada tahun berjalan.

6. Desember masih memakai rumus TER. Masa terakhir wajib Pasal 17. Memakai TER di Desember membuat PPh setahun tidak sesuai.

7. Rekap bukti potong memakai gaji janjian, bukan bruto setelah tunjangan. Ekualisasi kredit pajak jadi selisih dan rawan ditandai fiskus.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa rumus gross up PPh 21 yang benar?

Masa Januari-November: tunjangan = penghasilan bruto awal x TER / (100 - TER). Setelah tunjangan ditambahkan, cek ulang lapisan TER. Kalau naik, hitung ulang dengan tarif baru. PPh 21 = bruto baru x TER, dan harus sama dengan tunjangannya.

Kenapa contoh DJP memakai 2,25/97,75, bukan 2/98?

Karena Rp10.000.000 plus tunjangan 2% (Rp204.082) menjadi Rp10.204.082, melewati batas lapisan 2% yaitu Rp10.050.000. Tarif yang terpakai 2,25%. Ini contoh resmi DJP, bukan penemuan kami.

Apakah gross up menaikkan PPh 21 karyawan?

Ya. Penghasilan bruto bertambah, sehingga PPh 21 bulanan lebih besar dibanding skema ditanggung karyawan. Total pajak setahun pada Desember bisa juga lebih besar karena PKP naik. Perusahaan yang menanggung seluruhnya.

Apakah tunjangan pajak jadi penghasilan karyawan?

Ya. Tunjangan PPh Pasal 21 adalah penghasilan dalam bentuk uang sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Ia wajib dipotong PPh 21 dan tercatat di bukti potong sebagai bagian dari penghasilan bruto.

Bagaimana hitung gross up di bulan THR?

Gabungkan gaji, THR, dan penghasilan lain pada masa yang sama sebagai bruto awal. Hitung tunjangan dengan rumus TER terhadap bruto gabungan itu, cek lapisan, lalu potong PPh 21 dari bruto baru. Jangan menghitung PPh THR terpisah dari gaji.

Apakah wajib pakai kalkulator DJP?

Tidak wajib, tapi sangat membantu untuk satu karyawan atau untuk mengecek payroll. Untuk banyak karyawan sekaligus, kalkulator DJP dihitung satu per satu. Payroll internal atau vendor payroll yang mendukung TER dan gross up lebih praktis, asalkan hasilnya bisa Anda audit dengan rumus di artikel ini.

Kapan bukti potongnya diterbitkan dan disetor?

Bukti potong dibuat setiap masa pajak saat terutang, paling lambat akhir bulan. Setor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, lapor tanggal 20. Aturannya di PMK 81/2024.

Dasar Hukum dan Sumber

Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat pajak untuk kasus Anda. Untuk struktur gaji khusus (THR besar, komisi, atau pegawai pindah status PTKP), cek lampiran PMK 168/2023 atau konsultasikan dengan konsultan pajak.

Artikel terkait

Tool yang relevan

Coba BukpotRekap gratis

Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro