BukpotRekap › Blog

SPT Tahunan Orang Pribadi 2026: Coretax, Batas, dan Formulir

Ringkasnya: Sejak Coretax, SPT Tahunan PPh orang pribadi cukup satu formulir. Pilihan 1770, 1770 S, dan 1770 SS tidak lagi dipakai. SPT tahun pajak 2026 dilaporkan paling lambat 31 Maret 2027. Denda telat Rp100.000. Karyawan satu pemberi kerja dengan penghasilan neto tidak lebih dari PTKP termasuk yang tidak wajib lapor, sisanya umumnya wajib.

Artikel ini untuk Anda yang pegawai, pekerja lepas, atau pemilik usaha orang pribadi dan akan melaporkan SPT Tahunan di Coretax. Anda akan menemukan siapa yang wajib lapor, batas waktu, contoh hitung, langkah di aplikasi, dan cara menyiapkan bukti potongnya.

Satu Formulir Menggantikan 1770, 1770 S, dan 1770 SS

Di DJP Online, orang pribadi memilih tiga formulir: 1770 SS untuk karyawan satu pemberi kerja dengan bruto tidak lebih dari Rp60 juta, 1770 S untuk karyawan dengan bruto lebih dari Rp60 juta atau dua pemberi kerja, dan 1770 untuk yang punya usaha atau pekerjaan bebas.

Aturan itu sudah tidak berlaku untuk pelaporan lewat Coretax. Pasal 83 PER-11/PJ/2025 menyeragamkan SPT Tahunan PPh orang pribadi menjadi satu format. DJP menyebut perubahan ini mulai dipakai untuk SPT Tahunan tahun pajak 2025 yang dilaporkan pada 2026, dan tetap dipakai untuk tahun pajak berikutnya. Penjelasan resminya ada di artikel DJP tentang SPT Tahunan orang pribadi pada Coretax dan liputan DDTC tentang formulir yang diseragamkan.

Di Coretax Anda tetap diminta memilih jenis kegiatan di induk SPT: pegawai, pegawai dengan penghasilan lain, usaha, atau pekerjaan bebas. Pilihan itu hanya menentukan lampiran mana yang muncul, bukan jenis formulir.

Siapa Wajib dan Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan

Pasal 12 UU KUP menyebut Wajib Pajak yang memiliki NPWP wajib menyampaikan SPT Tahunan. Pengecualian diatur lebih rinci di Pasal 20 ayat (3) PER-3/PJ/2026. Peraturan ini menetap 16 Maret 2026 dan langsung berlaku, menggantikan Pasal 112 PER-11/PJ/2025. DDTC merangkum dua kelompok yang dikecualikan:

  1. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan tidak melebihi PTKP.
  2. Orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, dengan penghasilan neto setahun tidak lebih dari PTKP.

Artinya, penghasilan neto di bawah PTKP belum tentu membuat Anda bebas lapor. Karyawan yang menerima penghasilan dari dua pemberi kerja atau lebih tetap wajib SPT Tahunan meski gabungan netonya masih di bawah PTKP. Kriteria lengkapnya baca Pasal 20 ayat (3) PER-3/PJ/2026.

Kondisi orang pribadiWajib SPT Tahunan?
Usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan tidak lebih dari PTKPTidak (pengecualian PER-3/PJ/2026)
Bukan usaha, satu pemberi kerja, neto tidak lebih dari PTKPTidak (pengecualian PER-3/PJ/2026)
Bukan usaha, dua pemberi kerja atau lebih, neto tidak lebih dari PTKPWajib
Karyawan, neto lebih dari PTKPWajib
Usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan lebih dari PTKPWajib
Memiliki NPWP dan tidak masuk daftar pengecualianWajib

PTKP untuk orang pribadi tanpa tanggungan (TK/0) masih Rp54.000.000 per tahun menurut PMK 101/2016. Tambahan status kawin Rp4.500.000 dan tiap tanggungan Rp4.500.000, paling banyak tiga tanggungan. Contoh: K/2 (kawin dengan dua anak) memiliki PTKP Rp67.500.000. Perlakuan gaji di bawah PTKP dan kewajiban bukti potongnya dibahas terpisah di artikel PPh 21 nihil dan PTKP.

Batas Waktu, Denda, dan Kurang Bayar

Pasal 3 ayat (3) UU KUP menetapkan SPT Tahunan PPh orang pribadi disampaikan paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk tahun pajak 2026, batasnya 31 Maret 2027. DJP menegaskan batas ini dalam artikel resminya.

Pasal 7 ayat (1) UU KUP mengatur denda telat lapor SPT Tahunan orang pribadi sebesar Rp100.000. Denda ini berbeda dari bunga keterlambatan setor pada Pasal 9 UU KUP. Jika SPT Anda kurang bayar dan setoran juga lewat batas, keduanya bisa muncul.

ItemKetentuanDasar
Batas lapor SPT Tahunan OP31 Maret tahun berikutnyaPasal 3 ayat (3) UU KUP
Denda telat laporRp100.000Pasal 7 ayat (1) UU KUP
PPh kurang bayar (PPh Pasal 29)Dibayar sebelum atau bersamaan laporKode map 411125
Perpanjangan waktu laporPaling lama 2 bulan, dengan syaratPMK 243/2014

Wajib Pajak bisa memperpanjang jangka waktu lapor paling lama dua bulan sejak batas normal. Pemberitahuan perpanjangan harus disampaikan sebelum 31 Maret dan dilampiri perhitungan sementara pajak terutang. Ini bukan alasan menunda tanpa proses.

Jika SPT kurang bayar, selesaikan pembayaran di Coretax sebelum mengirim SPT. Status SPT baru menjadi "Dilaporkan" setelah kurang bayar lunas. Kode map 411125 dipakai untuk PPh Pasal 25/29 orang pribadi.

Contoh Perhitungan PPh Orang Pribadi Tahun 2026

Kasus 1: Pegawai tetap satu pemberi kerja, TK/0

Andi bekerja sebagai staf accounting dengan gaji Rp8.000.000 per bulan. Status TK/0. Tidak ada penghasilan lain.

LangkahPerhitunganHasil
Gaji setahunRp8.000.000 x 12Rp96.000.000
Biaya jabatan5% x gaji, maksimal Rp500.000 per bulanRp6.000.000
Penghasilan neto setahunRp96.000.000 - Rp6.000.000Rp90.000.000
PTKP TK/0PMK 101/2016Rp54.000.000
Penghasilan Kena PajakRp90.000.000 - Rp54.000.000Rp36.000.000
PPh Pasal 175% x Rp36.000.000Rp1.800.000

PPh terutang setahun Rp1.800.000. Selama tahun berjalan, pemberi kerja memotong PPh 21 memakai tabel TER. Selisih antara akumulasi TER Januari sampai November dengan hasil Pasal 17 dihitung ulang pada masa Desember. Rumusnya dibahas di cara hitung PPh 21 Desember Pasal 17. Jika pemberi kerja sudah memotong tepat Rp1.800.000 sepanjang tahun, SPT Andi berstatus nihil.

Kasus 2: Pegawai yang juga pekerja lepas

Sinta pegawai dengan neto gaji setahun Rp90.000.000 (sudah setelah biaya jabatan). Ia juga menerima honor pekerjaan bebas Rp24.000.000 setahun. Status K/0, PTKP Rp58.500.000. Ia mengajukan NPPN dan norma penghasilan netonya 25%.

LangkahPerhitunganHasil
Neto gaji setahunSudah dihitungRp90.000.000
Bruto pekerjaan bebasHonor setahunRp24.000.000
Norma 25%25% x Rp24.000.000Rp6.000.000
Neto pekerjaan bebasRp24.000.000 - Rp6.000.000Rp18.000.000
Total netoRp90.000.000 + Rp18.000.000Rp108.000.000
PTKP K/0Rp54.000.000 + Rp4.500.000Rp58.500.000
PKPRp108.000.000 - Rp58.500.000Rp49.500.000
PPh Pasal 175% x Rp49.500.000Rp2.475.000

Anggap kredit PPh 21 dari pemberi kerja Rp1.800.000. Honor pekerjaan bebas bisa saja sudah dipotong PPh 21 atau tidak, tergantung pembayarannya. Jika belum ada kredit tambahan, Sinta kurang bayar Rp675.000 (Rp2.475.000 - Rp1.800.000). Nominal itu harus dibayar sebelum SPT dikirim.

Angka norma 25% di contoh ini ilustrasi. Persentase norma tiap profesi berbeda dan mengacu PER-17/PJ/2015. DJP mengingatkan pekerja bebas wajib mengajukan NPPN di menu Layanan Administrasi Coretax paling lambat tiga bulan sejak awal tahun pajak. Kalau telat atau tidak diajukan, penghasilan neto dihitung dengan metode pembukuan. Sekali memakai pembukuan, tahun berikutnya tidak bisa kembali ke pencatatan.

Langkah Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi di Coretax

Sebelum masuk aplikasi, aktifkan akun Coretax dan buat Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik. Tanpa KO/SE, SPT tidak bisa ditandatangani. Panduan resmi pengisian tersedia di panduan SPT OP Coretax dari DJP. DJP juga menyediakan latihan di Simulator Coretax.

  1. Buka coretaxdjp.pajak.go.id. Login memakai NIK, password, dan kode OTP.
  2. Masuk menu Surat Pemberitahuan (SPT).
  3. Klik Buat Konsep SPT. Pastikan belum ada draf SPT yang sama.
  4. Pilih jenis pajak PPh Orang Pribadi, lalu Lanjut.
  5. Pilih SPT Tahunan, tentukan periode dan tahun pajak, lalu Lanjut.
  6. Pilih Normal untuk pelaporan pertama tahun tersebut. Pilih Pembetulan hanya jika SPT yang sama sudah pernah dikirim dan perlu diperbaiki. Skema pembetulan Coretax dibahas di artikel skema replace PER-12/PJ/2026.
  7. Klik Buat Konsep SPT, lalu ikon pensil untuk mengisi.
  8. Isi induk SPT lebih dulu. Coretax memakai pertanyaan ya atau tidak. Setiap jawaban "ya" memunculkan satu lampiran baru.
  9. Klik Posting agar data bukti potong, harta, dan utang yang sudah ada di sistem tertarik otomatis.
  10. Periksa Bagian A sampai J. Bagian harta dan utang biasanya perlu disesuaikan manual. Untuk daftar harta yang banyak, pakai Impor Data dengan template dari pajak.go.id.
  11. Cocokkan penghasilan dan kredit pajak dengan bukti potong. Bagian penghasilan dari pekerjaan umumnya sudah terisi dari BPA1.
  12. Tinjau status: nihil, kurang bayar, atau lebih bayar.
  13. Jika kurang bayar, klik Bayar dan Lapor, buat kode billing, setor, lalu kembali menyelesaikan SPT.
  14. Tandatangani elektronik memakai KO/SE, kirim, dan pastikan status Dilaporkan. Sistem menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Urutan induk dulu baru lampiran berbeda dari DJP Online yang dulu mulai dari lampiran. Jangan mencari tombol "pilih 1770 SS" karena pilihan itu sudah tidak ada.

Pekerja bebas yang memakai norma perhitungan penghasilan neto harus mengajukan NPPN lebih dulu. Menu yang dipakai adalah Layanan Wajib Pajak lalu Layanan Administrasi. Terlambat mengajukan berarti Anda dihitung dengan pembukuan.

Siapkan Bukti Potong Sebelum Menekan Kirim

SPT Tahunan pegawai bertumpu pada bukti potong PPh 21 dari pemberi kerja. Sejak Coretax, bentuknya BPA1 (pegawai tetap) atau BPA2. Kode objek pegawai tetap 21-100-01 dijelaskan di artikel bukti potong PPh 21 pegawai tetap. Jika Anda bekerja di dua perusahaan, kedua BPA1 tetap harus masuk SPT. Honor pekerjaan lepas di luar gaji juga wajib dilaporkan, seperti dijelaskan di aturan PPh freelancer dan pekerja bebas.

Sebelum lapor, unduh dan cek bukti potong Anda. Cara unduhnya ada di panduan mencari dan mengunduh bukti potong di Coretax. Cocokkan tiga hal:

  1. Identitas dan NPWP pemberi kerja.
  2. Jumlah bruto, biaya, dan neto.
  3. PPh dipotong.

Untuk arsip pemeriksaan atau rekonsiliasi pribadi, Anda bisa merekap banyak PDF bukti potong ke Excel. Alurnya: unduh PDF dari Coretax, beri nama file yang rapi, lalu ekstrak isinya. Tool BukpotRekap membantu merekap bukti potong ke Excel. Jika filenya ratusan, BukpotExpress mempercepat prosesnya. Nama file yang berantakan bisa dibereskan dengan rename PDF bukti potong massal.

Karyawan biasanya hanya pegang beberapa file. Konsultan yang mengelola banyak klien perlu alur ini agar tidak membuka PDF satu per satu saat cek kredit pajak.

Kesalahan yang Sering Terjadi

Mencari formulir 1770 SS di Coretax. Menu itu sudah tidak ada. Yang ada satu SPT Tahunan PPh orang pribadi. Waktu hilang karena mencari pilihan lama.

Hanya melaporkan gaji. Honor freelance, jasa, sewa, atau penghasilan lain wajib masuk. DDTC menuliskan bahwa SPT Tahunan bukan hanya salin bukti potong pemberi kerja. Penghasilan pekerjaan bebas juga dilaporkan. Selisih ini sering memicu kurang bayar semu atau SP2DK.

Tidak mengajukan NPPN tepat waktu. Pekerja bebas yang biasa memakai norma bisa dipaksa pembukuan. Beban kerja menghitung penghasilan neto jadi jauh lebih besar.

Langsung kirim tanpa Posting dan cek BPA1. Angka pre-filled bisa kurang jika pemberi kerja belum menerbitkan bukti potong atau ada pembetulan. Cocokkan dulu dengan unduhan manual.

Menunggu 30 April seperti tahun transisi. Batas hukum tetap 31 Maret. Denda Rp100.000 keluar lewat STP kalau lewat.

Salah pilih Normal dan Pembetulan. Pelaporan pertama pakai Normal. Memakai Pembetulan untuk SPT yang belum pernah dikirim bisa membuat status tidak sesuai.

Mengabaikan status NPWP suami istri. Secara ketentuan keluarga adalah satu kesatuan ekonomi. Penghasilan suami dan istri digabung, kecuali status pisah harta atau memilih terpisah. DJP mengingatkan perhitungan PH/MT sering menghasilkan kurang bayar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah formulir 1770 SS masih bisa dipakai di Coretax?

Tidak. Satu format SPT Tahunan orang pribadi menggantikan 1770, 1770 S, dan 1770 SS sesuai Pasal 83 PER-11/PJ/2025. Anda tetap memilih jenis kegiatan di induk SPT.

Karyawan gaji di bawah PTKP apakah tetap wajib SPT Tahunan?

Belum tentu. Kalau Anda hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan neto setahun tidak lebih dari PTKP, Anda masuk pengecualian PER-3/PJ/2026. Dua pemberi kerja atau punya penghasilan lain berarti kembali wajib lapor.

Berapa denda telat lapor SPT Tahunan orang pribadi?

Rp100.000 sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Denda ini terpisah dari bunga telat setor bila ada kurang bayar.

Apakah bisa perpanjang batas waktu SPT Tahunan?

Bisa, paling lama dua bulan. Pemberitahuan perpanjangan disampaikan sebelum 31 Maret dan dilampiri perhitungan sementara pajak terutang.

Sudah terlanjur salah isi setelah SPT dikirim, bagaimana?

Buat konsep SPT baru dengan jenis Pembetulan untuk tahun pajak yang sama. Isi data yang benar lalu kirim ulang. Coretax memakai skema replace, bukan tambah selisih.

Masih bisa lapor lewat DJP Online?

Untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya, pelaporan SPT Tahunan orang pribadi lewat Coretax. DJP Online tidak lagi menjadi jalur utamanya.

Dasar Hukum dan Sumber

PER-11/PJ/2025 dan PER-3/PJ/2026 dikutip melalui artikel DJP dan DDTC di atas. Nomor pasal yang dikutip (Pasal 83 PER-11/PJ/2025 dan Pasal 20 ayat (3) PER-3/PJ/2026) berasal dari kutipan kedua sumber itu. Bila Anda memakai artikel ini untuk pekerjaan klien, buka teks peraturannya di JDIH untuk memastikan redaksi lengkapnya.

Artikel terkait

Tool yang relevan

Coba BukpotRekap gratis

Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro