Prepopulated SPT Tahunan Coretax: Cara Cek dan Rekonsiliasi
Ringkasnya: Fitur prepopulated pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di sistem Coretax menarik data bukti potong PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 26 secara otomatis melalui tombol Posting SPT di Lampiran 3 Bagian B. Namun, data prepopulated bukan penetapan pajak final oleh fiskus, melainkan alat bantu administratif berlandaskan asas self-assessment sesuai PMK No. 81 Tahun 2024 dan UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP). Wajib Pajak tetap memikul tanggung jawab hukum atas kebenaran isian SPT, berhak mengedit atau menghapus bukti potong asing yang bukan haknya, serta dapat menambahkan bukti potong fisik sah yang belum tersinkronisasi melalui impor file XML atau entri manual.
Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sering kali menjadi periode paling sibuk bagi staf akuntansi, finance, dan konsultan pajak. Sebelum hadirnya sistem Coretax, tim perpajakan perusahaan harus mengumpulkan lembar bukti potong fisik satu per satu, menyalin nomor bukti potong, lalu memasukkannya ke formulir lampiran secara manual. Di Coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan integrasi data otomatis melalui mekanisme prepopulated data.
Panduan ini ditujukan bagi akuntan, manajer keuangan, dan staf pajak perusahaan yang ingin memastikan kredit pajak di SPT Tahunan terisi akurat, bebas sanksi administrasi, dan selaras dengan buku besar akuntansi.
Mekanisme Prepopulated SPT Tahunan pada Sistem Coretax
Sistem Coretax menghubungkan seluruh modul operasional perpajakan ke dalam satu basis data terpusat. Ketika pihak pemotong menerbitkan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi melalui e-Bupot Unifikasi dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Unifikasi, data tersebut langsung mengalir ke akun Wajib Pajak penerima penghasilan.
Pada pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, daftar pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain bermuara di Lampiran 3 Bagian B (L3 Bagian B). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, data tersebut mengalir ke formulir lampiran penghasilan neto dalam negeri dan daftar kredit pajak.
Proses penarikan data tidak berlangsung secara acak. Pada formulir Induk SPT Tahunan di Coretax, Wajib Pajak harus menekan tombol Posting SPT. Tombol ini memerintahkan sistem untuk menyalin seluruh data bukti potong yang telah berstatus resmi di server DJP ke dalam draf SPT Tahunan yang sedang disusun. Sistem juga menampilkan catatan waktu terakhir kali penarikan data dijalankan.
Berikut adalah pemetaan data yang terisi secara prepopulated berbanding data yang memerlukan pengisian manual di SPT Tahunan:
| Kategori Data SPT Tahunan | Status di Coretax | Sumber Data Penarikan | Tindakan Wajib Pajak |
|---|---|---|---|
| Kredit PPh Pasal 21 (1721-A1/A2) | Prepopulated | SPT Masa PPh 21 Pemotong | Verifikasi dengan form 1721-A1 fisik |
| Kredit PPh Pasal 22 | Prepopulated | e-Bupot Unifikasi / PIB Bea Cukai | Cocokkan dengan SSP dan bukti pungut |
| Kredit PPh Pasal 23 | Prepopulated | e-Bupot Unifikasi Pemotong | Sandingkan dengan ledger piutang PPh 23 |
| Kredit PPh Pasal 4 ayat (2) | Prepopulated | e-Bupot Unifikasi Pemotong | Cek ke lampiran penghasilan final |
| Kredit PPh Pasal 26 | Prepopulated | e-Bupot Unifikasi Pemotong | Pastikan status DGT / tax treaty |
| Faktur Pajak Masukan / Keluaran | Prepopulated | Modul e-Faktur Coretax | Ekualisasi dengan omzet dan PPN SPT Masa |
| Laporan Keuangan Standar | Manual / Prepopulated | Format XBRL untuk emiten bursa | Entri akun L1A s.d. L1L sesuai sektor usaha |
| Koreksi Fiskal Positif / Negatif | Manual | Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal | Input mandiri berdasarkan akun pembukuan |
| Harta dan Utang Akhir Tahun | Prepopulated sebagian | ILAP dari perbankan, BPN, Samsat | Verifikasi kepemilikan dan tambah aset baru |
Meskipun sistem menyediakan kemudahan ini, prinsip dasar pemungutan pajak di Indonesia tetap mengacu pada Pasal 12 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Prepopulated data hanyalah usulan awal dari data yang terekam pada DJP, bukan penetapan mutlak.
Mengapa Bukti Potong Tidak Muncul di Prepopulated Coretax?
Salah satu kendala operasional yang paling sering dialami staf pajak saat menyiapkan SPT Tahunan adalah hilangnya bukti potong di Lampiran 3 Bagian B. Faktur penjualan dan kuitansi pembayaran sudah dicatat di pembukuan, uang kas sudah dipotong oleh pelanggan, namun baris kredit pajak tidak muncul di layar Coretax.
Empat kondisi utama yang menjadi penyebab bukti potong tidak tampil pada data prepopulated meliputi:
- Pemotong Belum Menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi. Bukti potong unifikasi baru masuk ke repositori prepopulated pihak penerima apabila pihak pemotong telah menyelesaikan pembuatan bukti potong dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi secara sah ke DJP. Jika pelanggan baru membuat draf bukti potong tanpa menandatangani dan melaporkannya, sistem Coretax tidak akan menarik data tersebut.
- Kesalahan Penginputan Nomor Identitas (NPWP 16 Digit atau NIK). Lawan transaksi mungkin salah mengetik satu digit Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) perusahaan Anda. Akibatnya, bukti potong tersebut tercatat atas nama entitas lain di basis data DJP dan tidak pernah terkirim ke profil Coretax Anda.
- Perbedaan Masa Pajak atau Beda Waktu Transaksi. Transaksi penyerahan jasa terjadi pada bulan Desember 2025 dan Anda mencatat pendapatan serta piutang pajak pada tahun pajak tersebut. Namun, pelanggan baru membayar tagihan dan menerbitkan bukti potong pada masa pajak Januari 2026. Berdasarkan aturan saat terutang, pemotong mencatat bukti potong pada masa Januari 2026, sehingga data tersebut masuk ke tahun pajak 2026, bukan tahun pajak 2025.
- Pembatalan Dokumen Sepihak oleh Pemotong. Pelanggan mungkin menerbitkan bukti pemotongan pembatalan karena terdapat koreksi nilai komersial atau retur jasa tanpa mengabari tim akuntansi Anda. Ketika Anda menekan tombol Posting SPT, bukti potong yang awalnya pernah Anda terima fisiknya sudah hilang dari daftar aktif.
Untuk mempelajari dasar hukum objek jasa dan tarif pemotongan, Anda dapat meninjau panduan tarif PPh 23 2026 daftar objek dan contoh hitung. Sementara untuk langkah pelacakan dokumen yang hilang di sistem, pelajari panduan teknis cara mencari dan mengunduh bukti potong di Coretax.
Fleksibilitas Wajib Pajak: Menambah, Mengedit, dan Menghapus Data
Banyak praktisi pajak pemula merasa ragu ketika mendapati data di layar Coretax berbeda dengan data pembukuan internal. Sebagian beranggapan bahwa angka di Coretax bersifat final dan tidak boleh disentuh. Anggapan tersebut keliru.
DJP secara resmi memberikan tiga opsi kontrol kepada Wajib Pajak di Lampiran 3 Bagian B SPT Tahunan PPh Badan Coretax:
1. Menambahkan Bukti Potong Baru (Tambah Manual / Impor XML)
Apabila Anda memegang lembar bukti potong resmi berformat PDF dengan tanda tangan elektronik dan QR code yang valid dari lawan transaksi, tetapi bukti tersebut belum muncul di prepopulated Coretax, Anda diperbolehkan menambahkannya.
Penambahan dapat dilakukan dengan dua cara:
- Key-in manual: Klik tombol Tambah pada tabel Lampiran 3 Bagian B, lalu isi NPWP pemotong, nama pemotong, jenis pajak, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, jumlah bruto, dan nilai PPh yang dipotong.
- Impor XML L3 Bagian B: Jika jumlah bukti potong yang belum masuk mencapai puluhan atau ratusan dokumen, DJP menyediakan skema unggah file XML. Anda dapat menyusun rekapitulasi data di template Excel resmi DJP, mengonversinya menjadi file XML, lalu mengunggahnya ke Coretax dengan batas ukuran hingga 100 MB.
2. Menghapus Bukti Potong yang Bukan Hak Anda
Di lapangan, fenomena bukti potong tidak dikenal sering kali terjadi. Anda menemukan baris pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 22 dari perusahaan yang tidak pernah bermitra dengan Anda. Hal ini terjadi karena kelalaian lawan transaksi pihak ketiga yang salah memasukkan NPWP 16 digit.
Apabila bukti potong asing ini Anda biarkan masuk sebagai pengurang pajak di SPT Tahunan, Anda mengkreditkan pajak yang bukan hak perusahaan. Tindakan ini memicu penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) saat Account Representative (AR) melakukan uji silang. Lebih buruk lagi, fiskus dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) beserta sanksi bunga per bulan sesuai Pasal 13 ayat (2) UU KUP.
Langkah yang benar adalah memilih baris bukti potong asing tersebut, lalu menekan tombol Hapus.
3. Mengedit Nilai Transaksi yang Keliru
Jika lawan transaksi salah mencantumkan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau salah menerapkan tarif, Anda dapat menekan tombol Edit untuk menyesuaikan nilai perhitungan dengan dokumen pendukung yang sah (seperti kontrak kerja dan faktur pajak terkait), sembari meminta pemotong menerbitkan bukti potong pembetulan. Penjelasan mendalam mengenai kriteria bupot yang gugur hak kreditnya dapat Anda baca di penyebab bukti potong tidak dapat dikreditkan.
Contoh Rekonsiliasi Prepopulated Coretax vs Buku Besar
Untuk memberikan gambaran nyata, berikut adalah dua contoh kasus rekonsiliasi yang lazim dihadapi oleh staf accounting dan tax officer di perusahaan.
Kasus 1: PT Samudra Sarana Logistik (Rekonsiliasi Bupot PPh 23 Akhir Tahun)
PT Samudra Sarana Logistik adalah perusahaan penyedia jasa transportasi dan ekspedisi. Pada penutupan buku Tahun Pajak 2025, buku besar akuntansi menunjukkan data berikut:
- Akun Pendapatan Jasa Pengangkutan (GL 4100): Rp12.500.000.000
- Akun Pajak Dibayar di Muka PPh Pasal 23 (GL 1180): Rp250.000.000 (terdiri dari 60 transaksi pemotongan oleh 60 pelanggan dengan tarif 2%)
Pada tanggal 15 Maret 2026, staf pajak membuka draf SPT Tahunan di Coretax dan menekan tombol Posting SPT. Hasil tarikan prepopulated pada Lampiran 3 Bagian B menunjukkan:
- Jumlah bukti potong tertarik: 52 bukti potong
- Total PPh Pasal 23 yang ter-prepopulated: Rp214.000.000
- Terdapat selisih minus sebesar Rp36.000.000 (8 transaksi belum masuk di Coretax)
Staf pajak kemudian melakukan penelusuran dokumen dan mencatat rincian sebagai berikut:
| No | Kategori Penyebab Selisih | Jumlah Bupot | Nilai DPP (Rp) | Nilai PPh 23 (Rp) | Tindakan Verifikasi & Keputusan SPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukti potong resmi PDF sudah diterima, pemotong terlambat lapor SPT Masa | 5 | 1.100.000.000 | 22.000.000 | Sah dikreditkan. Input via impor XML L3 Bagian B di Coretax. |
| 2 | Bukti potong fisik belum terbit, pelanggan baru bayar invoice di Januari 2026 | 2 | 500.000.000 | 10.000.000 | Beda waktu. Reklasifikasi GL ke Piutang PPh 23 Tahun 2026, tidak dikreditkan di 2025. |
| 3 | Sengketa tagihan jasa, dipotong retur dan dibatalkan sepihak oleh klien | 1 | 200.000.000 | 4.000.000 | Koreksi pembukuan. Jurnal balik beban piutang tak tertagih, tidak dikreditkan. |
| Total | Selisih Analisis Internal | 8 | 1.800.000.000 | 36.000.000 | Rp22.000.000 ditambah ke SPT, Rp14.000.000 dikeluarkan dari kredit 2025 |
Penyesuaian angka kredit pajak di formulir SPT Tahunan Coretax:
- Nilai prepopulated awal: Rp214.000.000
- Tambahan impor XML bupot sah: Rp22.000.000
- Total kredit PPh Pasal 23 final di Lampiran 3 Bagian B: Rp236.000.000
Jurnal koreksi akuntansi yang dicatat oleh perusahaan pada penutupan buku:
```text
(Debit) Pajak Dibayar di Muka PPh 23 (Tahun 2026) Rp10.000.000
(Debit) Beban Selisih Retur / Operasional Rp4.000.000
(Kredit) Pajak Dibayar di Muka PPh 23 (Tahun 2025) Rp14.000.000
(Mencatat reklasifikasi timing difference bupot 2026 dan pembatalan bupot retur)
```
Dengan langkah ini, nilai akun Pajak Dibayar di Muka PPh 23 Tahun 2025 di neraca per 31 Desember 2025 menjadi Rp236.000.000, tepat sama persis dengan angka kredit pajak yang dilaporkan di SPT Tahunan Coretax. Informasi mengenai penyusunan kertas kerja lampiran dapat disandingkan dengan panduan rekap bukti potong SPT Tahunan Badan.
Kasus 2: Penanganan Bukti Potong Asing Salah Identitas
Pada saat pemeriksaan Lampiran 3 Bagian B di Coretax, staf pajak PT Samudra Sarana Logistik juga menemukan satu baris transaksi mencurigakan:
- Nama Pemotong: PT Pabrik Kimia Bersatu
- Jenis Pajak: PPh Pasal 22
- Nomor Dokumen: BPU-2025-081290
- Nilai DPP: Rp400.000.000
- Nilai PPh 22: Rp6.000.000 (tarif 1,5%)
Setelah dilakukan pengecekan ke buku besar penjualan, buku besar pembelian bahan kimia, serta konfirmasi ke direksi, PT Samudra Sarana Logistik tidak pernah memiliki hubungan bisnis apa pun dengan PT Pabrik Kimia Bersatu.
Berikut adalah simulasi perbandingan konsekuensi perpajakan antara membiarkan bukti potong tersebut versus menghapusnya:
| Aspek Pengujian | Skenario A: Dibiarkan Tetap Dikreditkan | Skenario B: Dihapus dari Lampiran 3 Bagian B |
|---|---|---|
| Status Kredit Pajak SPT | Bertambah Rp6.000.000 (Kurang Bayar lebih kecil) | Sesuai transaksi riil pembukuan |
| Validitas Hukum | Cacat material (bukan transaksi perusahaan) | Sah dan dapat dipertanggungjawabkan |
| Deteksi Sistem DJP | Muncul anomali data silang lawan transaksi | Bersih dari anomali data |
| Konsekuensi Pengawasan | AR menerbitkan SP2DK klarifikasi transaksi | Tidak ada risiko klarifikasi transaksi fiktif |
| Risiko Finansial | Koreksi kredit pajak + denda sanksi bunga Pasal 13 (2) | Pembayaran pajak sesuai kewajiban riil |
| Tindakan Sistem Coretax | Mempertahankan baris tanpa dasar | Klik baris bukti potong -> Tekan tombol Hapus |
Manajemen PT Samudra Sarana Logistik memilih Skenario B dengan segera menghapus baris bukti potong tersebut dari draf Coretax. Langkah kehati-hatian ini menjamin kepatuhan perpajakan perusahaan tetap berada di zona aman. Praktik penyandingan menyeluruh antara bukti potong dan jurnal akuntansi dapat Anda baca pada cara rekonsiliasi bukti potong dengan pembukuan.
Panduan Rekonsiliasi Coretax dengan Alat BukpotRekap
Melakukan rekonsiliasi satu per satu antara lembar PDF bukti potong fisik dengan ratusan baris data di layar Coretax adalah pekerjaan yang memakan waktu berhari-hari jika dikerjakan tanpa bantuan alat bantu digital. Format PDF bukti potong yang diterbitkan pelanggan memiliki tata letak tabel yang beragam dan tidak bisa langsung disortir.
Untuk menyederhanakan alur kerja rekonsiliasi, Anda dapat menerapkan lima langkah praktis berikut menggunakan ekosistem BukpotRekap:
Langkah 1: Ekspor Data Prepopulated Coretax ke File Excel
Masuk ke akun Coretax perusahaan Anda, buka menu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, lalu masuk ke Lampiran 3 Bagian B. Di sudut kanan tabel, klik tombol Ekspor ke Excel. Simpan file ini sebagai kertas kerja dasar yang memuat seluruh data tarikan sistem DJP.
Langkah 2: Ekstraksi Bukti Potong PDF Menggunakan BukpotRekap
Kumpulkan seluruh file PDF bukti potong unifikasi yang Anda terima dari para pelanggan selama satu tahun buku ke dalam satu folder kerja. Gunakan aplikasi BukpotRekap untuk mengekstrak seluruh data bukti potong secara otomatis.
Sistem akan membaca nomor bukti potong, NPWP pemotong, nama pemotong, tanggal pemotongan, jenis penghasilan, nilai DPP, dan nilai PPh yang dipotong tanpa perlu mengetik ulang satu per satu. File hasil ekstraksi langsung tersaji dalam format lembar kerja Excel siap pakai.
Langkah 3: Gabungkan File Rekapan Bulanan secara Offline
Jika tim operasional Anda menyusun rekapitulasi bukti potong per masa pajak atau per divisi usaha, gunakan fitur combine Excel. Alat ini menggabungkan puluhan lembar kerja rekapitulasi menjadi satu master file Excel secara lokal di peramban komputer Anda tanpa mengirim berkas keuangan ke server internet luar, sehingga kerahasiaan data perusahaan terjaga penuh.
Bagi arsip digital yang masih berantakan, Anda juga dapat merapikan penamaan ratusan dokumen PDF menggunakan fitur rename bukti potong agar nomor bukti dan nama pemotong seragam.
Langkah 4: Sandingkan Data Menggunakan Rumus Pencocokan di Excel
Buka master file rekapan BukpotRekap dan file ekspor Coretax dalam satu buku kerja Excel. Tambahkan kolom status pencocokan di samping tabel ekspor Coretax dengan rumus pencocokan berbasis nomor bukti potong:
```excel
=XLOOKUP(A2; 'Rekap_Internal'!A:A; 'Rekap_Internal'!G:G; "Belum Ada di Rekap Internal")
```
Dengan rumus ini, Anda dapat memetakan transaksi ke dalam tiga kelompok kerja:
- Match (Sesuai): Bukti potong ada di Coretax dan ada di rekapan internal dengan nilai nominal yang identik. Tidak memerlukan tindakan lanjutan.
- Prepopulated Only: Bukti potong ada di Coretax tetapi tidak ada di catatan internal. Telusuri apakah ini transaksi yang lupa dicatat oleh staf AR atau merupakan bukti potong salah NPWP yang harus dihapus.
- Internal Only: Bukti potong ada di rekapan fisik internal tetapi belum muncul di Coretax. Siapkan data ini untuk diimpor menggunakan file XML ke Lampiran 3 Bagian B.
Untuk memetakan selisih DPP bukti potong dengan pos beban pada Formulir 1771-II, gunakan panduan teknis matriks ekualisasi bukti potong unifikasi vs formulir 1771-II.
Langkah 5: Unggah Perbaikan ke Coretax
Setelah rekonsiliasi selesai, unggah file XML bukti potong tambahan yang telah divalidasi ke Coretax. Hapus baris bukti potong yang tidak valid, lalu pastikan total nilai kredit pajak di Lampiran 3 Bagian B cocok dengan angka neraca perusahaan sebelum menandatangani dan menyampaikan SPT Tahunan.
Kesalahan yang Sering Terjadi
Dalam proses verifikasi prepopulated data di Coretax, staf akuntansi sering melakukan kesalahan-kesalahan berikut:
- Langsung Menyetujui Draf SPT Tanpa Uji Silang Buku Besar. Menganggap seluruh data yang muncul di Coretax sudah pasti benar dan langsung menekan tombol kirim. Akibatnya, bukti potong asing ikut terkreditkan, atau bukti potong bernilai besar yang belum ditarik sistem terlewat sehingga perusahaan membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya. Lakukan verifikasi menyeluruh sebelum persetujuan akhir.
- Mengkreditkan Bukti Potong Beda Waktu (Timing Difference) Tanpa Reklasifikasi. Mengkreditkan bukti potong bertanggal Januari tahun berikutnya ke dalam SPT Tahunan tahun berjalan hanya karena transaksinya terjadi di bulan Desember. Hal ini menimbulkan koreksi oleh fiskus karena bukti potong tersebut masuk di SPT Masa tahun berikutnya. Pastikan tahun pada bukti potong cocok dengan tahun buku SPT Tahunan.
- Menghapus Bukti Potong yang Belum Diterima Fisiknya Tanpa Konfirmasi Pelanggan. Ketika melihat ada bukti potong di Coretax dari pelanggan lama namun lembar PDF belum dipegang, staf langsung menghapusnya. Tindakan yang benar adalah mengonfirmasi ke pelanggan atau mengunduh dokumen bukti potong langsung dari akun Coretax agar hak kredit pajak tidak hilang.
- Mengabaikan Format Penamaan Kolom pada Impor XML L3 Bagian B. Saat menyiapkan file impor bukti potong tambahan, struktur data tidak mengikuti skema XML resmi DJP sehingga proses impor ditolak berulang kali oleh sistem. Unduh template resmi dan pastikan tidak ada karakter khusus yang merusak susunan file.
- Lupa Menekan Tombol Posting SPT Menjelang Batas Akhir Pelaporan. Menarik data prepopulated pada awal bulan Januari, lalu tidak pernah menekan tombol Posting SPT lagi hingga akhir bulan April. Padahal, banyak pelanggan baru melaporkan SPT Masa pembetulan pada bulan Maret. Lakukan penarikan data ulang secara berkala sebelum submit final.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah data prepopulated SPT Tahunan di Coretax bisa diubah oleh Wajib Pajak?
Bisa. Data prepopulated pada Coretax merupakan alat bantu pengisian, bukan ketetapan pajak mengikat. Wajib Pajak memiliki hak penuh untuk menambah data baru secara manual atau impor XML, mengedit nilai transaksi yang keliru, serta menghapus baris bukti potong yang bukan merupakan hak perusahaan.
Mengapa bukti potong PPh 23 dari klien tidak muncul sama sekali di draf SPT Tahunan Coretax saya?
Penyebab paling umum adalah klien belum menandatangani dan melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi mereka ke DJP, atau klien salah memasukkan 16 digit NPWP perusahaan Anda. Selain itu, pastikan Anda telah menekan tombol Posting SPT pada formulir Induk SPT Tahunan untuk memicu penarikan data terbaru.
Bagaimana jika ada bukti potong dari perusahaan yang tidak saya kenal muncul di Lampiran 3 Bagian B?
Bukti potong tersebut kemungkinan besar terjadi akibat kesalahan input NPWP oleh pihak pemotong lain. Anda dilarang mengkreditkan bukti potong yang bukan hak perusahaan. Beri tanda centang pada baris dokumen tersebut di Lampiran 3 Bagian B Coretax, lalu klik tombol Hapus untuk menghilangkannya dari draf SPT.
Apakah bukti potong fisik yang diinput manual ke Coretax tetap bisa menjadi kredit pajak resmi?
Bisa. Sepanjang bukti potong fisik tersebut diterbitkan secara sah oleh pemotong pajak, memiliki nomor resmi e-Bupot Unifikasi, bertanggal dalam tahun pajak yang bersangkutan, dan didukung bukti penyerahan jasa serta pembayaran, bukti potong tersebut sah diakui sebagai kredit pajak di SPT Tahunan.
Kapan batas waktu terakhir menekan tombol Posting SPT untuk menarik data prepopulated?
Tombol Posting SPT dapat ditekan kapan saja selama draf SPT Tahunan belum disubmit ke DJP. Disarankan untuk menekan tombol Posting SPT kembali beberapa hari sebelum batas waktu akhir pelaporan SPT Tahunan guna memastikan seluruh bukti potong susulan atau pembetulan dari lawan transaksi telah terakomodasi.
Dasar Hukum dan Sumber
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) - Perubahan ketentuan Pasal 12 UU KUP mengenai prinsip self-assessment dan Pasal 28 UU PPh mengenai pengkreditan pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 - Ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) dan pelaporan SPT elektronik.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 - Bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi serta penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi.
- Edukasi Pajak DJP: SPT Semakin Akurat Dengan Fitur Prepopulated Pada Coretax DJP - Panduan resmi DJP terkait fungsi otomatisasi prepopulated data pada pelaporan SPT.
- Ortax: DJP Rilis Format Impor Data Bupot untuk Kredit Pajak SPT PPh Badan - Ulasan teknis tata cara penarikan tombol Posting SPT dan skema impor XML Lampiran 3 Bagian B di Coretax.
- DDTC News: Fitur Prepopulated Coretax Mudahkan Pelaporan dan Tingkatkan Akurasi Data SPT - Analisis dampak integrasi Coretax terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan peningkatan kualitas data pelaporan.
Artikel terkait
- SPT Tahunan Orang Pribadi 2026: Coretax, Batas, dan Formulir
- Rumus Gross Up PPh 21 2026: Tunjangan Pajak TER + Contoh
- Bukti Potong PPh 21 Pegawai Tetap 2026: Kode 21-100-01
Tool yang relevan
Coba BukpotRekap gratis
Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro