Cara Rekonsiliasi Bukti Potong dengan Buku Besar Akuntansi
Ringkasnya: Rekonsiliasi bukti potong dengan buku besar akuntansi adalah proses pencocokan saldo akun uang muka pajak dan utang pajak di buku besar dengan bukti pemotongan resmi dari Coretax DJP. Tujuannya memastikan seluruh kredit pajak PPh 22, PPh 23, dan PPh 4 ayat 2 tercatat akurat, tidak ada pemotongan ganda, dan selisih waktu teridentifikasi sebelum SPT Tahunan Badan dilaporkan. Berdasarkan UU KUP Pasal 28 dan PMK 81 Tahun 2024, pembukuan wajib diselenggarakan dengan prinsip taat asas agar hak kredit pajak diakui penuh saat pemeriksaan fiskal.
Artikel ini disusun untuk manajer keuangan, akuntan, dan staf pajak perusahaan yang bertugas menyusun laporan keuangan bulanan maupun tahunan. Setelah membaca panduan ini, Anda memahami pemetaan akun buku besar terhadap bukti potong, penyebab utama selisih rekonsiliasi, contoh jurnal pencatatan beserta solusinya, rumus pencocokan di spreadsheet Excel, hingga alur penarikan data bukti potong dari sistem Coretax DJP.
Mengapa Bukti Potong Harus Direkonsiliasi dengan Buku Besar
Dalam tata kelola akuntansi perpajakan, setiap transaksi pemotongan atau pemungutan pajak memiliki dua sisi pencatatan yang saling berpasangan. Pihak penjual yang dipotong pajaknya mencatat saldo uang muka pajak sebagai aset lancar, sedangkan pihak pembeli yang memotong pajak mencatat saldo utang pajak sebagai kewajiban lancar. Rekonsiliasi berkala berfungsi sebagai jembatan kendali internal antara catatan buku besar internal perusahaan dengan data administrasi resmi DJP.
Apabila rekonsiliasi ini diabaikan sampai akhir tahun buku, perusahaan akan menghadapi sejumlah masalah beruntun. Pertama, saldo akun uang muka pajak di neraca komersial menjadi tidak sinkron dengan total kredit pajak yang masuk pada Lampiran 3 Bagian B SPT Tahunan PPh Badan Coretax. Kedua, perbedaan peredaran bruto antara pendapatan di buku besar dan Dasar Pengenaan Pajak pada bukti potong unifikasi dapat memicu Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Account Representative KPP. Ketiga, bukti potong yang telat diminta atau salah identitas berisiko hangus sehingga tidak dapat dikreditkan dan menjadi kerugian kas perusahaan.
Berikut adalah pemetaan akun buku besar yang wajib disandingkan dengan dokumen perpajakan pada sistem administrasi perpajakan:
| Sisi Transaksi | Akun Buku Besar (GL) | Dokumen Pajak Eksternal | Pelaporan di Coretax |
|---|---|---|---|
| Pihak penjual yang dipotong | Uang Muka PPh Pasal 23 sebagai Aset Lancar | Bukti Potong PPh Unifikasi dari Klien | Prepopulated Kredit Pajak Lampiran 3B SPT 1771 |
| Pihak penjual yang dipotong | Uang Muka PPh Pasal 22 sebagai Aset Lancar | Bukti Pungut PPh 22 dari Pemungut | Prepopulated Kredit Pajak Lampiran 3B SPT 1771 |
| Pihak penjual yang dipotong | Beban PPh Final Pasal 4(2) pada Laba Rugi | Bukti Potong PPh Final dari Penyewa atau Klien | Lampiran 4 Bagian A SPT Tahunan Badan |
| Pihak pembeli yang memotong | Utang PPh Pasal 21 sebagai Kewajiban Lancar | Bukti Potong PPh 21 atau Formulir 1721 | SPT Masa PPh 21/26 Coretax |
| Pihak pembeli yang memotong | Utang PPh Pasal 23 sebagai Kewajiban Lancar | Bukti Potong PPh Unifikasi Diterbitkan | SPT Masa PPh Unifikasi Coretax |
| Pihak pembeli yang memotong | Utang PPh Final 4(2) sebagai Kewajiban Lancar | Bukti Potong PPh Final Diterbitkan | SPT Masa PPh Unifikasi Coretax |
Berdasarkan aturan terbaru PER-11/PJ/2025, Coretax menyediakan mekanisme prepopulated bukti potong pada formulir SPT Tahunan PPh Badan. Namun, data prepopulated tersebut bersumber dari apa yang dilaporkan oleh lawan transaksi. Jika lawan transaksi terlambat melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi atau salah memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit perusahaan Anda, bukti potong tersebut tidak akan otomatis muncul. Oleh sebab itu, rekonsiliasi mandiri antara buku besar dan berkas bukti potong fisik atau digital tetap menjadi keharusan mutlak.
Untuk memahami secara lengkap klasifikasi objek dan tarif pemotongan yang menjadi dasar penerbitan bukti potong, Anda dapat membaca pilar tarif PPh 23 2026 dan panduan membedakan transaksi di artikel penentuan PPh 21, 23, dan 4 ayat 2.
5 Penyebab Utama Selisih Bukti Potong vs Buku Besar
Dalam praktik pembukuan harian, jarang sekali saldo buku besar langsung tepat seimbang dengan total bukti potong yang diterima tanpa adanya pos rekonsiliasi. Pemahaman terhadap penyebab selisih mempermudah akuntan dalam menelusuri perbedaan angka.
1. Beda Waktu Pengakuan Pendapatan dan Pembayaran
Perusahaan yang menerapkan standar akuntansi keuangan umumnya memakai basis akrual. Pendapatan jasa diakui pada saat tagihan atau faktur penjualan diterbitkan, bersamaan dengan pembentukan piutang usaha dan penaksiran uang muka pajak. Sebaliknya, ketentuan pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PMK 81 Tahun 2024 Pasal 90 menetapkan bahwa pemotongan pajak dilakukan pada saat pembayaran dilakukan atau saat jatuh tempo pembayaran, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.
Perbedaan saat pengakuan ini melahirkan selisih waktu. Sebagai contoh, invoice jasa konsultan diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2025. Perusahaan mencatat piutang dan pendapatan pada tahun 2025. Namun, pelanggan baru membayar tagihan tersebut pada tanggal 10 Januari 2026 dan menerbitkan bukti potong PPh 23 masa pajak Januari 2026. Bukti potong tersebut secara legal formal masuk sebagai kredit pajak tahun pajak 2026, bukan tahun 2025. Penjelasan rinci mengenai perlakuan selisih waktu ini dibahas secara khusus pada artikel rekonsiliasi timing difference bupot vs GL.
2. Lawan Transaksi Belum Menerbitkan Bukti Potong
Kasus yang paling sering menguras waktu staf pajak adalah pembayaran yang diterima sudah dipotong neto oleh klien, tetapi lembar bukti potong tidak kunjung dikirimkan. Ketika dana masuk ke rekening bank, staf kasir langsung mengkreditkan piutang usaha dan mendebit akun Uang Muka PPh 23 berdasarkan perhitungan invoice. Akibatnya, buku besar mencatat saldo uang muka pajak, tetapi bukti potong fisiknya belum ada di tangan dan belum tertera pada sistem Coretax.
Jika sampai waktu pelaporan SPT Tahunan bukti potong tersebut tidak berhasil didapatkan, saldo uang muka pajak tersebut tidak boleh dikreditkan pada SPT Badan. Mengkreditkan pajak tanpa bukti potong fisik atau dokumen elektronik yang valid melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU Pajak Penghasilan. Masalah ini dibahas tuntas dalam artikel penyebab bukti potong tidak dapat dikreditkan di Coretax.
3. Kesalahan Input Identitas NPWP 16 Digit dan NITKU
Sejak berlakunya integrasi NIK menjadi NPWP dan penerapan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) 16 digit di sistem Coretax, kesalahan input digit identitas oleh pihak pemotong meningkat. Apabila lawan transaksi salah memasukkan satu digit NPWP atau keliru memilih kode cabang NITKU saat membuat bukti potong unifikasi, bukti potong tersebut tidak akan terhubung ke akun Coretax perusahaan Anda. Buku besar mencatat potongan pajak, tetapi di sistem DJP bukti potong tersebut tercatat atas nama pihak lain.
4. Selisih Nilai Pembulatan Desimal
Sistem ERP atau perangkat lunak akuntansi komersial sering kali menghitung persentase pajak dengan ketelitian 2 hingga 4 angka di belakang koma. Sementara itu, sistem pembuatan bukti potong DJP melakukan pembulatan nilai rupiah utuh ke bawah atau ke atas sesuai algoritma sistem unifikasi. Perbedaan nilai antara Rp1 sampai dengan Rp100 per transaksi terlihat kecil, namun jika diakumulasikan dari ribuan transaksi setahun, selisih pembulatan ini dapat mencapai ratusan ribu rupiah yang mengganggu keseimbangan neraca.
5. Bukti Potong Dibatalkan atau Diterbitkan Bukti Potong Pembetulan
Pihak pemotong dapat melakukan pembetulan atau pembatalan bukti potong di Coretax karena adanya revisi nilai kontrak, retur pekerjaan, atau kesalahan administrasi internal mereka. Jika pembetulan atau pembatalan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak penerima jasa, saldo uang muka pajak di buku besar perusahaan Anda akan menjadi lebih tinggi daripada data riil di portal DJP.
Contoh Perhitungan dan Rekonsiliasi
Untuk memberikan gambaran nyata, berikut adalah tiga contoh kasus rekonsiliasi bukti potong dengan buku besar beserta jurnal penyesuaian yang perlu dibuat oleh tim akuntansi.
Kasus 1: Rekonsiliasi Uang Muka PPh 23 dengan Beda Waktu Akhir Tahun
PT Artha Pratama adalah perusahaan penyedia jasa konsultasi teknologi. Pada triwulan IV tahun 2025, perusahaan menerbitkan tiga invoice jasa manajemen kepada tiga pelanggan berbeda dengan rincian sebagai berikut:
| Nomor Invoice | Nama Pelanggan | Nilai Jasa (DPP) | Tarif PPh 23 | Potongan PPh 23 (2%) | Kas Diterima (Neto) | Status Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2025-088 | PT Graha Sentosa | Rp150.000.000 | 2% | Rp3.000.000 | Rp147.000.000 | Lunas 15 Des 2025 |
| INV-2025-092 | PT Mitra Perkasa | Rp80.000.000 | 2% | Rp1.600.000 | Rp78.400.000 | Lunas 10 Jan 2026 |
| INV-2025-095 | PT Berkah Abadi | Rp50.000.000 | 2% | Rp1.000.000 | Rp49.000.000 | Belum Lunas s.d 31 Des 2025 |
| Total | Rp280.000.000 | Rp5.600.000 | Rp274.400.000 |
Pada tanggal 31 Desember 2025, buku besar pendapatan PT Artha Pratama mencatat total pendapatan jasa konsultasi sebesar Rp280.000.000. Berikut adalah penelusuran pencatatan kas dan bukti potongnya:
- Invoice INV-2025-088: PT Graha Sentosa
Pelanggan membayar pada 15 Desember 2025 dan menerbitkan Bukti Potong PPh Unifikasi Nomor BP-00129 bertanggal 18 Desember 2025 sebesar Rp3.000.000. Bukti potong ini sah sebagai kredit pajak tahun 2025.
Jurnal pencatatan saat penerimaan kas:
- Debit: Kas dan Bank = Rp147.000.000
- Debit: Uang Muka PPh Pasal 23 Kredit Pajak 2025 = Rp3.000.000
- Kredit: Piutang Usaha = Rp150.000.000
- Invoice INV-2025-092: PT Mitra Perkasa
Jasa telah selesai diserahkan pada bulan November 2025, tetapi pembayaran baru ditransfer oleh pelanggan pada tanggal 10 Januari 2026. Sesuai PMK 81/2024, PT Mitra Perkasa memotong PPh 23 pada saat pembayaran (Januari 2026) dan menerbitkan bukti potong masa pajak Januari 2026 sebesar Rp1.600.000.
Pada tanggal 31 Desember 2025, piutang masih tercatat Rp80.000.000. Uang muka pajak sebesar Rp1.600.000 baru boleh diakui di buku besar pada tahun 2026 saat bukti potong terbit. Bukti potong ini menjadi kredit pajak tahun 2026, bukan tahun 2025.
- Invoice INV-2025-095: PT Berkah Abadi
Invoice belum dibayar hingga akhir tahun buku 2025. Saldo piutang usaha masih utuh Rp50.000.000 dan belum ada bukti potong yang terbit.
Rekapitulasi Rekonsiliasi Tahun 2025:
- Total Pendapatan Jasa di Buku Besar (Laba Rugi 2025): Rp280.000.000
- Total Potensi Pemotongan PPh 23 (2%): Rp5.600.000
- Bukti Potong yang Berhak Dikreditkan di SPT Tahunan PPh Badan 2025: Rp3.000.000
- Selisih Waktu Kredit Pajak (masuk ke tahun 2026): Rp2.600.000
Selisih sebesar Rp2.600.000 ini harus dituangkan dalam Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal. Ketika fiskus menerbitkan SP2DK menanyakan mengapa omzet di SPT Badan sebesar Rp280.000.000 tetapi kredit pajak PPh 23 hanya Rp3.000.000 (setara omzet Rp150.000.000), perusahaan dapat menunjukkan daftar invoice yang belum dibayar beserta mutasi bank pendukung. Panduan penyusunan kertas kerja ini sejalan dengan ekualisasi kredit pajak SPT Tahunan Badan.
Kasus 2: Penanganan Bukti Potong Hilang dan Reklasifikasi Beban
PT Makmur Sejahtera memiliki saldo akun Uang Muka PPh 23 menggantung sebesar Rp4.500.000 dari transaksi jasa sewa alat kepada CV Mandiri Jaya pada bulan April 2025 (nilai DPP invoice Rp225.000.000, PPh 23 sebesar 2% = Rp4.500.000). Dana yang diterima saat pelunasan piutang sudah dipotong neto Rp4.500.000. Namun hingga batas waktu penutupan buku tahunan per 31 Desember 2025, CV Mandiri Jaya telah gulung tikar dan bukti potong tidak pernah dilaporkan di Coretax.
Karena bukti potong resmi tidak ada di portal DJP dan tidak dapat diperoleh kembali, saldo Rp4.500.000 tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai kredit pajak di SPT Tahunan PPh Badan. Perusahaan harus melakukan reklasifikasi jurnal pada tanggal 31 Desember 2025:
- Debit: Beban Pajak Penghasilan Tidak Dapat Dikreditkan = Rp4.500.000
- Kredit: Uang Muka PPh Pasal 23 = Rp4.500.000
Dalam rekonsiliasi laporan keuangan fiskal, akun Beban Pajak Penghasilan Tidak Dapat Dikreditkan sebesar Rp4.500.000 tersebut wajib dikoreksi positif penuh. Berdasarkan ketentuan PER-11/PJ/2025, koreksi ini dimasukkan pada kode penyesuaian fiskal positif FPO-06 (Pajak Penghasilan) atau FPO-12 (Penyesuaian fiskal positif lainnya), karena pajak penghasilan bukan merupakan biaya pengurang penghasilan bruto sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh.
Kasus 3: Format Matriks Rekonsiliasi Excel 9 Kolom
Untuk menjaga audit trail yang rapi dan mempermudah pemeriksaan oleh auditor eksternal maupun fiskus, buatlah lembar kerja rekonsiliasi di Excel dengan format tabel berikut:
| No | Nomor Invoice | Nama Lawan Transaksi | Tanggal Invoice | DPP Buku Besar | PPh 23 di Buku Besar | Nomor Bukti Potong Coretax | PPh di Bukti Potong | Selisih GL vs Bupot | Keterangan Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV-001 | PT Semesta Raya | 12/01/2025 | Rp50.000.000 | Rp1.000.000 | BP-UNIF-2025-001 | Rp1.000.000 | Rp0 | Cocok |
| 2 | INV-014 | PT Karya Gemilang | 28/02/2025 | Rp120.000.000 | Rp2.400.000 | BP-UNIF-2025-089 | Rp2.400.000 | Rp0 | Cocok |
| 3 | INV-025 | CV Citra Indah | 15/04/2025 | Rp35.000.000 | Rp700.000 | BP-UNIF-2025-142 | Rp699.980 | Rp20 | Selisih Pembulatan |
| 4 | INV-040 | PT Megah Baja | 10/08/2025 | Rp200.000.000 | Rp4.000.000 | Belum Ada | Rp0 | Rp4.000.000 | Beda Waktu Bayar 2026 |
| 5 | INV-055 | CV Duta Niaga | 05/11/2025 | Rp45.000.000 | Rp900.000 | Belum Ada | Rp0 | Rp900.000 | Bupot Hilang Reklasifikasi |
| Total | Rp450.000.000 | Rp9.000.000 | Rp4.099.980 | Rp4.900.020 |
Tabel matriks rekonsiliasi semacam ini menghubungkan angka nominal buku besar dengan realitas bukti potong fisik. Struktur pencocokan ini juga dapat disandingkan dengan matriks ekualisasi Formulir 1771-II SPT Badan agar biaya operasional dan potongan pajaknya sinkron secara menyeluruh.
Langkah Praktis Rekonsiliasi di Excel dan Coretax
Berikut adalah langkah terstruktur yang dapat Anda jalankan setiap akhir bulan atau saat persiapan penutupan tahun buku:
Langkah 1: Ekspor Buku Besar Rincian Akun Pajak
Tarik data mutasi buku besar dari perangkat lunak akuntansi perusahaan Anda untuk periode yang bersangkutan. Akun yang wajib ditarik meliputi:
- Uang Muka PPh Pasal 23
- Uang Muka PPh Pasal 22
- Pendapatan Usaha dan Piutang Usaha
Pastikan data hasil ekspor memuat nomor invoice, nama lawan transaksi, tanggal transaksi, nilai dasar pengenaan pajak, dan saldo pemotongan pajak.
Langkah 2: Unduh Bukti Potong Resmi dari Portal Coretax DJP
Buka portal Coretax DJP menggunakan akun perusahaan Anda. Akses menu manajemen bukti pemotongan untuk melihat bukti potong yang diterbitkan oleh pihak ketiga di mana perusahaan Anda menjadi pihak yang dipotong. Unduh dokumen PDF bukti potong tersebut. Untuk panduan teknis langkah demi langkah di portal DJP, Anda dapat membaca panduan mencari dan mengunduh bukti potong di Coretax 2026.
Langkah 3: Ekstrak Data Bukti Potong PDF ke Spreadsheet Excel
Jika perusahaan Anda memiliki puluhan hingga ratusan file PDF bukti potong, menyalin nomor bukti potong, NPWP pemotong, nilai DPP, dan nilai PPh satu per satu ke lembar kerja Excel secara manual akan memakan waktu berhari-hari serta rentan salah ketik.
Gunakan alat bantu otomasi BukpotRekap untuk mengekstrak seluruh file PDF bukti potong unifikasi secara instan langsung menjadi tabel Excel yang rapi dan terstruktur. Semua informasi penting seperti nomor bukti potong, tanggal potong, nama pemotong, NPWP, kode objek pajak, DPP, dan PPh terpetakan otomatis ke dalam kolom spreadsheet siap olah. Jika Anda memiliki file rekap dari kantor cabang yang terpisah, gunakan fitur Combine Excel untuk menggabungkannya menjadi satu basis data tanpa risiko kebocoran data keluar.
Langkah 4: Lakukan Pencocokan Data Menggunakan Rumus Formula
Setelah data buku besar dan data hasil ekstraksi bukti potong berada dalam spreadsheet yang sama, gunakan formula Excel untuk melakukan pencocokan otomatis:
- Rumus XLOOKUP untuk Mencari Bukti Potong Berdasarkan Nomor Invoice:
```excel
=XLOOKUP(B2, 'Data_Bupot'!$A$2:$A$500, 'Data_Bupot'!$G$2:$G$500, "Belum Ada Bupot", 0)
```
Keterangan: B2 adalah sel nomor invoice di lembar buku besar, kolom A lembar Data_Bupot adalah referensi nomor invoice pada dokumen bupot, dan kolom G adalah nilai PPh yang dipotong.
- Rumus SUMIFS untuk Mengecek Total Potongan Berdasarkan NPWP Lawan Transaksi:
```excel
=SUMIFS('Data_Bupot'!$G$2:$G$500, 'Data_Bupot'!$C$2:$C$500, C2)
```
Keterangan: Menghitung total nilai PPh yang dipotong oleh lawan transaksi tertentu dengan mencocokkan NPWP pada sel C2.
- Hitung Kolom Selisih:
Buat kolom selisih dengan formula =PPh_Buku_Besar - PPh_Bukti_Potong. Beri tanda warna atau filter pada baris yang menghasilkan angka selisih tidak sama dengan nol untuk ditindaklanjuti.
Langkah 5: Dokumentasikan Hasil dan Catat Jurnal Penyesuaian
Setiap selisih yang ditemukan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori: beda waktu, selisih pembulatan, atau bukti potong hilang. Catat jurnal penyesuaian untuk selisih pembulatan:
- Debit/Kredit: Selisih Pembulatan / Beban Operasional Lainnya
- Debit/Kredit: Uang Muka PPh Pasal 23
Simpan lembar kerja rekonsiliasi ini sebagai kertas kerja resmi pendukung SPT Tahunan PPh Badan.
Kesalahan yang Sering Terjadi
Dalam proses audit dan pendampingan kepatuhan perpajakan, terdapat empat kesalahan umum yang sering dilakukan staf keuangan:
- Mengkreditkan Bukti Potong Tanpa Verifikasi Status Coretax
Banyak perusahaan langsung mengkreditkan bukti potong di SPT Badan hanya karena telah menerima dokumen cetak dari klien. Padahal, jika bukti potong tersebut dibatalkan oleh pihak pemotong di Coretax, sistem DJP akan otomatis menolak kredit pajak tersebut. Verifikasi silang dengan menu prepopulated Coretax sebelum SPT disubmit adalah langkah wajib.
- Menghapus Saldo Menggantung Tanpa Dokumentasi Tertulis
Saat menemukan saldo uang muka pajak yang tidak memiliki bukti potong, sebagian staf langsung melakukan jurnal balik ke akun laba ditahan atau beban operasional tanpa membuat berita acara. Tindakan ini membuat auditor independen memberikan catatan audit dan fiskus berpotensi menganggap ada penghasilan yang disembunyikan.
- Tidak Memisahkan Akun Uang Muka Pajak per Jenis PPh
Menggabungkan akun Uang Muka PPh 22, PPh 23, dan PPh 24 ke dalam satu akun buku besar tunggal Uang Muka Pajak membuat proses penelusuran menjadi rumit. Pisahkan kode akun buku besar untuk setiap jenis pajak pemotongan guna mempermudah rekonsiliasi berkala.
- Mengabaikan Rekonsiliasi Bulanan dan Menumpuk Semua di Akhir Tahun
Menunda rekonsiliasi hingga bulan Maret atau April saat mendekati batas akhir pelaporan SPT Tahunan adalah kebiasaan buruk. Klien yang dimintai konfirmasi bukti potong atas transaksi 10 bulan lalu biasanya lambat merespons karena dokumen sudah diarsipkan. Lakukan rekonsiliasi secara rutin setiap tanggal penutupan buku bulanan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa perbedaan antara rekonsiliasi bukti potong dan ekualisasi pajak?
Rekonsiliasi bukti potong berfokus pada pencocokan saldo nominal antara akun buku besar internal perusahaan dengan bukti pemotongan fisik atau digital dari lawan transaksi. Sedangkan ekualisasi pajak adalah pengujian keterkaitan matematis antara dua objek pajak yang berbeda, seperti membandingkan peredaran bruto pada SPT Masa PPN dengan omzet penjualan di SPT Tahunan Badan, atau menyandingkan biaya jasa di laporan laba rugi dengan DPP SPT Masa PPh Unifikasi.
Bagaimana perlakuan jika bukti potong baru diterima di tahun berikutnya setelah pembukuan ditutup?
Jika bukti potong atas transaksi tahun 2025 baru diterima pada pertengahan tahun 2026 dan tanggal bukti potong tertera masa pajak 2025, perusahaan dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2025 untuk mengkreditkan bukti potong tersebut, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak. Alternatif lain jika tanggal bukti potong dibuat pada masa pajak tahun 2026, bukti potong tersebut dapat dikreditkan pada tahun pajak 2026 sesuai tanggal pemotongan resminya.
Apakah bukti potong PPh 23 yang tidak bisa dikreditkan boleh dibiayakan secara fiskal?
Tidak boleh. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, jika saldo uang muka PPh 23 direklasifikasi menjadi beban karena bukti potong hilang atau tidak valid, beban tersebut wajib dilakukan koreksi fiskal positif pada Lampiran 1 SPT Tahunan PPh Badan.
Bagaimana cara mengatasi selisih nilai beberapa rupiah akibat pembulatan di bukti potong?
Selisih nilai pembulatan yang nominalnya sangat kecil antara sistem akuntansi internal dan bukti potong Coretax dapat disesuaikan melalui akun Beban Pembulatan atau Pendapatan Lain-lain pada saat penutupan buku akhir bulan. Penyesuaian ini tidak mempengaruhi substansi kewajiban perpajakan dan menjaga saldo buku besar tetap seimbang.
Mengapa bukti potong yang sudah terbit di Coretax tidak muncul pada akun lawan transaksi?
Penyebab paling umum adalah pihak pemotong salah memasukkan 16 digit NPWP atau salah menetapkan kode cabang NITKU pihak penerima penghasilan saat merekam bukti potong. Penyebab lainnya adalah bukti potong baru disimpan sebagai draf dan belum berstatus resmi diposting atau dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi oleh pihak pemotong.
Dasar Hukum dan Sumber
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 28 mengenai kredit pajak dan tata cara pemotongan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d UU HPP Pasal 28 mengenai kewajiban pembukuan bagi Wajib Pajak Badan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) Pasal 90 dan Pasal 94.
- PER-24/PJ/2021 jo. PER-17/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi mengenai standarisasi format bupot elektronik unifikasi.
- DJP Rilis Format Impor Data Bupot untuk Kredit Pajak SPT PPh Badan - Ortax mengenai teknis rekonsiliasi prepopulated Coretax Lampiran 3B.
- Simak Aturan Baru Pembuatan Bukti Potong PPh di Coretax - DDTC News mengenai penegasan penandatanganan dan validitas bukti potong unifikasi.
Artikel terkait
- SPT Tahunan Orang Pribadi 2026: Coretax, Batas, dan Formulir
- Rumus Gross Up PPh 21 2026: Tunjangan Pajak TER + Contoh
- Bukti Potong PPh 21 Pegawai Tetap 2026: Kode 21-100-01
Tool yang relevan
Coba BukpotRekap gratis
Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro