BukpotRekap › Blog

PPh Final Jasa Konstruksi 2026: 7 Tarif, Contoh Hitung, Bukti Potong

Ringkasnya: Tarif PPh final jasa konstruksi 2026 masih tujuh tarif sebagaimana PP 9 Tahun 2022: 1,75% pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil atau pemegang sertifikat kompetensi kerja, 2,65% pekerjaan konstruksi kualifikasi menengah, besar, atau spesialis, 4% tanpa sertifikat, 3,5% konsultansi bersertifikat, dan 6% konsultansi tanpa sertifikat. PPh final jasa konstruksi tidak termasuk PPN. Dipotong pengguna jasa yang berstatus pemotong pajak, disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 sesuai PMK 81 Tahun 2024. Bukti potongnya wajib direkap karena menjadi kredit pajak di SPT Tahunan.

Artikel ini untuk staf pajak dan AP yang membayar kontraktor, konsultan konstruksi, atau kontraktor EPC, serta staf pajak penyedia jasa konstruksi yang mengumpulkan bukti potong untuk SPT Tahunan. Anda akan mendapat tabel tarif, contoh hitung Rupiah, batas setor dan lapor, kesalahan umum, dan cara merekap bukti potongnya.

Tarif PPh Final Jasa Konstruksi 2026

Dasar hukumnya Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Pelaksanaannya Pasal 3 PP 51 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir PP 9 Tahun 2022. PP 9/2022 berlaku sejak 21 Februari 2022. Jumlah tarif naik dari lima menjadi tujuh karena konsultansi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan terintegrasi dipisah, lalu masing-masing dibedakan pemegang sertifikat dan tanpa sertifikat.

Jenis layananKondisi sertifikatTarif (ber-NPWP)
Pekerjaan konstruksiSBU kualifikasi kecil atau SKK orang perseorangan1,75%
Pekerjaan konstruksiTanpa SBU atau SKK4%
Pekerjaan konstruksiKualifikasi menengah, besar, atau spesialis2,65%
Pekerjaan konstruksi terintegrasiMemiliki SBU2,65%
Pekerjaan konstruksi terintegrasiTanpa SBU4%
Konsultansi konstruksiSBU atau SKK3,5%
Konsultansi konstruksiTanpa SBU atau SKK6%

SBU adalah Sertifikat Badan Usaha. SKK adalah Sertifikat Kompetensi Kerja untuk usaha orang perseorangan. Keduanya diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui Kementerian PUPR atau ESDM sesuai penjelasan PP 9/2022.

Dua catatan penting dari Pasal 3 PP 9/2022:

  1. PPh final bagi penyedia tanpa sertifikat tidak menghapus kewajiban memiliki sertifikat di bidang jasa konstruksi (Pasal 3 ayat (1a)).
  2. Jika penyedia jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif final di atas tidak termasuk PPh atas sisa laba BUT setelah PPh final. Sisa laba BUT dikenai PPh Pasal 26 atau tarif P3B.

Status "final" berarti penghasilan dari usaha jasa konstruksi tidak lagi digabung ke penghasilan neto lain. Kredit pajaknya adalah bukti potong yang diterima, bukan perhitungan PPh Badan Pasal 17. Karena itu tarif 22% Pasal 17 UU PPh tidak berlaku untuk penghasilan yang sudah dikenai PPh final jasa konstruksi.

Penurunan tarif dari 2% menjadi 1,75%, dari 3% menjadi 2,65%, dan dari 4% menjadi 3,5% untuk konsultansi bersertifikat dipicu PP 9/2022 yang berlaku 21 Februari 2022. Siaran pers DJP 25 Februari 2022 merinci ketujuh tarif itu. Sejauh pencarian ini, DJP belum menerbitkan peraturan pengganti PP 9/2022 atau hasil evaluasi Pasal 10D yang mengubah tarif.

Siapa yang Kena, Siapa yang Memotong, dan Kapan

Objek dan yang bukan objek

PP 51/2008 jo. PP 9/2022 membagi usaha jasa konstruksi menjadi tiga layanan:

LayananIsi pekerjaanContoh
Konsultansi konstruksiPengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen penyelenggaraanDesain arsitektur, desain MEP, supervisi, penilai bangunan
Pekerjaan konstruksiPembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembaliKontraktor gedung, jalan, instalasi mekanik elektrikal
Konstruksi terintegrasiGabungan pekerjaan konstruksi dan konsultansi, termasuk EPC dan design and buildProyek design and build pabrik, EPC power plant

Bukan objek PPh final jasa konstruksi:

TransaksiPerlakuan yang lebih tepat
Sewa tanah dan/atau bangunanPPh final 10% PP 34/2017
Sewa crane, scaffolding, alat berat tanpa operatorPPh 23 2% dari jumlah bruto
Jasa perawatan mesin oleh WP yang bukan pengusaha konstruksi bersertifikatPPh 23 2%
Pengalihan tanah dan/atau bangunanPPh final 2,5% dari nilai transaksi
Penghasilan lain di luar usaha jasa konstruksiPasal 17 UU PPh (Pasal 7 ayat (2) PP 51/2008)

Panduan DJP "Aspek Perpajakan Usaha Jasa Konstruksi" menegaskan: jasa instalasi atau perawatan mesin, listrik, AC, dan bangunan yang dilakukan WP yang berizin dan bersertifikat sebagai pengusaha konstruksi dipotong PPh final jasa konstruksi, bukan PPh 23. SBU yang tidak sesuai jenis jasa (misal SBU pekerjaan konstruksi dipakai untuk konsultansi) diperlakukan sebagai tanpa sertifikat.

Pemotong pajak

PPh final dipotong pengguna jasa pada saat pembayaran jika pengguna jasa adalah pemotong pajak. Kategori pemotongnya:

  1. Badan pemerintah.
  2. Wajib pajak badan dalam negeri (PT, CV, koperasi, yayasan).
  3. Penyelenggara kegiatan.
  4. Bentuk usaha tetap.
  5. Orang pribadi yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.

Jika pengguna jasa bukan pemotong pajak (umumnya orang pribadi), penyedia jasa menyetor sendiri PPh finalnya. Waktu terutang adalah saat pembayaran atau saat bagian dari nilai kontrak disediakan untuk dibayarkan.

Batas setor dan lapor

Sejak 1 Januari 2025, PMK 81/2024 menyeragamkan jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Sebelumnya tanggal 10.

KewajibanBatas waktuDasar
Setor PPh final (dipotong atau disetor sendiri)Tanggal 15 bulan berikutnyaPasal 94 PMK 81/2024
Lapor SPT Masa PPh UnifikasiTanggal 20 bulan berikutnyaPMK 81/2024
Bukti pemotongan unifikasiDibuat di Coretax untuk setiap pemotonganPMK 81/2024

Jika tanggal 15 jatuh hari libur, penyetoran mengikuti hari kerja berikutnya. Keterlambatan dikenai sanksi administrasi UU KUP.

Kode objek pajak

Kode objek dipilih sesuai jenis layanan dan kepemilikan sertifikat. Kode yang lazim dipakai:

Kode objekKeterangan
21-409-01Jasa pelaksana konstruksi kualifikasi kecil
21-409-02Jasa pelaksana konstruksi kualifikasi menengah, besar, spesialis
21-409-03Jasa pelaksana konstruksi tanpa sertifikat
21-409-04Jasa konsultan konstruksi bersertifikat
21-409-05Jasa konsultan konstruksi tanpa sertifikat
21-409-06Jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi bersertifikat
21-409-07Jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi tanpa sertifikat

Cocokkan kode dengan daftar kode buku petunjuk di Coretax saat membuat bukti potong. Jika kode di Coretax berbeda dengan tabel di atas, ikuti yang ada di aplikasi.

Contoh Perhitungan PPh Final Jasa Konstruksi 2026

Kasus 1: Kontraktor kecil bersertifikat, pemotong PT

PT Graha Bangun (pemotong pajak) membayar tagihan termin 2 kepada CV Beton Kecil yang memiliki SBU kualifikasi kecil berlaku. Nilai kontrak Rp2.000.000.000. Termin 2 senilai Rp400.000.000, ditambah PPN.

KomponenPerhitunganNilai
DPP (nilai termin tidak termasuk PPN)Rp400.000.000
PPN12% x 11/12 x Rp400.000.000Rp44.000.000
PPh final 1,75%1,75% x Rp400.000.000Rp7.000.000
Ditransfer ke CVRp400.000.000 + Rp44.000.000 - Rp7.000.000Rp437.000.000

PT Graha Bangun menyetor Rp7.000.000 paling lambat 15 bulan berikutnya dan menerbitkan bukti potong unifikasi di Coretax. CV Beton Kecil menyimpan bukti potong itu sebagai kredit pajak. PPh final tidak dihitung ulang di SPT Tahunan; yang diperiksa adalah kelengkapan bukti potong dan kesesuaian dengan pembukuan.

Kasus 2: Kontraktor besar, pembayaran uang muka

PT Nusantara EPC (SBU kualifikasi besar) menerima uang muka 20% dari kontrak design and build senilai Rp10.000.000.000, yaitu Rp2.000.000.000, tidak termasuk PPN.

KomponenPerhitunganNilai
DPP uang muka20% x Rp10.000.000.000Rp2.000.000.000
PPh final 2,65% (terintegrasi bersertifikat)2,65% x Rp2.000.000.000Rp53.000.000

Uang muka sudah memicu pemotongan karena penghasilan disediakan untuk dibayarkan. Jangan menunggu serah terima pekerjaan.

Kasus 3: Konsultan tanpa sertifikat

Pengguna jasa membayar jasa pengawasan konstruksi Rp85.000.000 kepada orang pribadi tanpa SKK, tidak termasuk PPN.

KomponenPerhitunganNilai
DPPRp85.000.000
PPh final 6%6% x Rp85.000.000Rp5.100.000
Diterima konsultanRp85.000.000 - Rp5.100.000Rp79.900.000

Jika orang pribadi tersebut ternyata punya SKK berlaku, tarifnya turun ke 3,5% dan PPh-nya Rp2.975.000. Selisih Rp2.125.000. Minta SKK sebelum memotong.

Kasus 4: Tanpa sertifikat, pengguna jasa orang pribadi

Pemilik rumah orang pribadi membayar kontraktor tanpa SBU senilai Rp150.000.000, tidak termasuk PPN. Pengguna jasa bukan pemotong pajak, jadi kontraktor menyetor sendiri 4% x Rp150.000.000 = Rp6.000.000 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Cara Memilih Tarif dan Menjaga Bukti Potong

Langkah memilih tarif

  1. Tentukan jenis layanan: konsultansi, pekerjaan konstruksi, atau terintegrasi.
  2. Minta salinan SBU atau SKK yang masih berlaku, bukan hanya SPK atau offer.
  3. Cocokkan lingkup SBU dengan pekerjaan. SBU tidak sesuai = diperlakukan tanpa sertifikat.
  4. Cek tanggal berlaku SBU pada tanggal pembayaran.
  5. Hitung PPh dari DPP tidak termasuk PPN.
  6. Pilih kode objek dan terbitkan bukti potong unifikasi di Coretax.

Rekap bukti potong untuk penyedia jasa

Bagi penyedia jasa, setiap bukti potong PPh final adalah kredit pajak. Untuk proyek dengan banyak pemilik, bukti potong bisa ratusan file per tahun.

  1. Unduh bukti potong dari Coretax. Untuk unduhan massal gunakan BukpotExpress.
  2. Ekstrak seluruh PDF ke Excel dengan Rekap Bukti Potong BukpotRekap. Kolom nomor bukti potong, NPWP pemotong, masa pajak, DPP, dan PPh terisi otomatis.
  3. Cocokkan hasil rekap dengan piutang dan uang muka pajak di buku besar.
  4. Tagih bukti potong yang belum terbit sebelum SPT Tahunan disusun.

Panduan teknisnya ada di cara rekap bukti potong PPh 23 dari Coretax ke Excel. Prosesnya sama untuk PPh final 4(2). Untuk mencocokkan dengan Formulir 1771-II, ikuti matriks ekualisasi bukti potong unifikasi.

Pengguna jasa yang memotong juga perlu rekap untuk SPT Masa PPh Unifikasi. Jika bukti potong approved tapi tidak masuk SPT Masa, cek solusi bupot unifikasi approved tidak masuk SPT Masa.

Batas dengan sewa dan PPh 23

Kesalahan tarif paling mahal biasanya di pinggiran jasa konstruksi. Jika Anda ragu antara PPh 21, PPh 23, dan PPh 4(2), gunakan pohon keputusan beda PPh 21, PPh 23, dan PPh 4 ayat 2. Sewa gedung kantor dibahas khusus di PPh final sewa tanah dan bangunan.

Kesalahan yang Sering Terjadi

1. Memotong dari nilai termasuk PPN. Jumlah bruto jasa konstruksi adalah nilai kontrak atau pembayaran tidak termasuk PPN. Memotong dari total invoice membuat PPh kelebihan.

2. Tidak meminta SBU, lalu memakai tarif terendah. Tarif 1,75% hanya untuk SBU kecil atau SKK. Tanpa dokumen, tarifnya 4%.

3. SBU kedaluwarsa atau tidak sesuai lingkup pekerjaan. Cek tanggal berlaku dan klasifikasi. SBU mati atau tidak cocok = tarif tanpa sertifikat.

4. Uang muka tidak dipotong. Pembayaran uang muka sudah terutang PPh final.

5. Masih menyetor tanggal 10. Sejak 1 Januari 2025, PMK 81/2024 menyeragamkan setor tanggal 15.

6. Mengira PPh final tidak perlu bukti potong. Bukti potong tetap wajib dan menjadi bukti kredit pajak penyedia jasa.

7. Salah objek: memotong PPh 23 2% untuk jasa konstruksi bersertifikat, atau sebaliknya memotong PPh final untuk sewa crane. Cek objeknya dulu, baru tarifnya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa tarif PPh final jasa konstruksi 2026?

Tujuh tarif sesuai PP 9/2022: pekerjaan konstruksi kecil 1,75%, menengah/besar/spesialis 2,65%, tanpa sertifikat 4%; terintegrasi bersertifikat 2,65%, tanpa sertifikat 4%; konsultansi bersertifikat 3,5%, tanpa sertifikat 6%.

Apakah PPh jasa konstruksi dihitung dari nilai termasuk PPN?

Tidak. DPP-nya jumlah pembayaran atau bagian nilai kontrak tidak termasuk PPN.

Kapan batas setor dan lapor PPh final jasa konstruksi?

Setor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Lapor SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20. Dasarnya PMK 81/2024, berlaku sejak 1 Januari 2025.

Kalau kontraktor tidak punya SBU, bagaimana?

Tarifnya 4% untuk pekerjaan konstruksi dan terintegrasi, 6% untuk konsultansi. PPh final atas tanpa sertifikat tidak menghapus kewajiban memiliki sertifikat di bidang jasa konstruksi.

Apakah PPh final jasa konstruksi masih dihitung lagi di SPT Tahunan Badan?

Tidak. Penghasilan yang sudah dikenai PPh final tidak digabung ke neto fiskal. Yang dilakukan adalah merekap bukti potong sebagai kredit pajak.

Apa beda PPh final jasa konstruksi dan PPh 23 jasa pemeliharaan?

Jika pekerjaan dilakukan WP yang berizin dan bersertifikat sebagai pengusaha konstruksi, yang berlaku PPh final jasa konstruksi. Jika bukan pengusaha konstruksi bersertifikat, jasa pemeliharaan mesin atau peralatan umumnya PPh 23 2%.

Dasar Hukum dan Sumber

Diperbarui 5 November 2026 oleh Tim BukpotRekap. Artikel ini bersifat informasi umum. Untuk kontrak BUT, P3B, atau SBU yang tidak sesuai lingkup, cek teks peraturan atau konsultasikan dengan konsultan pajak Anda.

Artikel terkait

Tool yang relevan

Coba BukpotRekap gratis

Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro