BukpotRekap › Blog

PPh Final Sewa Tanah dan Bangunan 2026: Tarif 10%, Cara Hitung

Ringkasnya: Tarif PPh final sewa tanah dan/atau bangunan di 2026 tetap 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, sama untuk pemilik orang pribadi maupun badan, sesuai PP 34 Tahun 2017. Jumlah bruto bukan hanya sewa pokok: biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, service charge, dan fasilitas lain ikut dipotong meski ditagih dengan perjanjian terpisah. Penyewa yang berstatus pemotong pajak menyetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan melaporkannya di SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 sesuai PMK 81 Tahun 2024.

Artikel ini ditulis untuk staf accounting dan pajak yang membayar sewa kantor, ruko, gudang, atau apartemen operasional, serta pemilik properti yang ingin memastikan bukti potong dan pencatatannya benar. Setelah membaca, Anda tahu tarif yang berlaku, komponen yang masuk jumlah bruto, contoh perhitungan, batas setor dan lapor, sampai cara merekap bukti potongnya ke Excel.

Tarif PPh Final Sewa Tanah dan Bangunan 2026

KondisiPerlakuan pajak
Pemilik orang pribadi, penyewa adalah pemotong pajakDipotong penyewa 10% dari jumlah bruto
Pemilik badan seperti PT, penyewa adalah pemotong pajakDipotong penyewa 10% dari jumlah bruto
Penyewa bukan pemotong pajak (umumnya orang pribadi)Pemilik setor sendiri 10% dari jumlah bruto
Jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya (kamar, asrama, rumah kos)Tidak termasuk objek PPh final 10%

Tarif tunggal 10% ini bukan aturan baru. PP 29/1996 era sebelumnya memakai struktur bertingkat: 6% untuk pemilik badan dan 10% untuk pemilik orang pribadi. PP 5/2002 kemudian menyamakan tarif menjadi 10%, dan PP 34/2017 yang berlaku sejak 2 Januari 2018 melanjutkan tarif 10% itu sekaligus mencabut PP 29/1996 jo. PP 5/2002 (Pasal 6).

Yang berubah di PP 34/2017, seperti dirangkum artikel DJP tentang biaya layanan gedung:

  1. Penghasilan dari perjanjian bangun guna serah masuk objek PPh final sewa.
  2. Sewa atas sebagian bangunan, seperti tangki dan menara telekomunikasi, yang sebelumnya dikenai tarif Pasal 17 kini dikenai PPh final 10%.
  3. Komponen jumlah bruto nilai persewaan dirinci lebih jelas.
  4. Jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya dikeluarkan dari objek PPh final 10%.

Objek: Properti Apa Saja yang Kena 10%

Dasar hukumnya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh. PP 34/2017 berlaku untuk penghasilan persewaan tanah dan/atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan (Pasal 2 ayat (1)). Contoh objek yang dirinci panduan DJP SE-22/PJ/1996: tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan dan gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko (ruko), gudang, dan bangunan industri. Sewa satu lantai, satu kamar, atau satu unit dalam gedung yang lebih besar tetap masuk objek karena cakupannya "sebagian maupun seluruh".

PP 34/2017 juga mengatur perjanjian bangun guna serah (BGS). Pemegang hak atas tanah yang menerima pembayaran berkala, bangunan dari investor, denda, atau bagi hasil terkait BGS dikenai PPh final yang sama (Pasal 2 ayat (2)). Untuk penghasilan dalam bentuk bangunan, jumlah brutonya adalah nilai bangunan, yaitu yang tertinggi antara nilai pasar dan nilai jual objek pajak bangunan (Pasal 4 ayat (3) sampai (4)).

Pengecualian penting: penghasilan dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya tidak kena PPh final 10% (Pasal 2 ayat (3)). Dalam penjelasan PP 34/2017 dan artikel DJP, yang termasuk kategori ini antara lain kamar penginapan, asrama mahasiswa atau pelajar, asrama pekerja, dan rumah kos. Perlakuannya mengikuti skema lain sesuai usaha pemiliknya, bukan potong final 10%.

Apa Saja yang Masuk Jumlah Bruto

Pasal 4 ayat (2) PP 34/2017 mendefinisikan jumlah bruto nilai persewaan sebagai semua jumlah yang dibayarkan atau diakui sebagai utang oleh penyewa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa.

Komponen tagihanTermasuk jumlah bruto?
Sewa pokokYa
Biaya perawatan dan biaya pemeliharaanYa
Biaya keamananYa
Biaya layanan (service charge)Ya
Biaya fasilitas lainnyaYa
Komponen di atas yang ditagih dengan perjanjian terpisah dari sewa pokokTetap ya, sesuai Pasal 4 ayat (2)

Kata kuncinya "baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan". Memisahkan tagihan service charge ke invoice lain tidak mengeluarkannya dari jumlah bruto. Halaman DJP tentang biaya layanan gedung menegaskan pembayaran sewa dan biaya layanan yang ditagihkan pemilik gedung dipotong PPh final 10%, sedangkan imbalan yang dibayarkan pemilik gedung kepada penyedia jasa manajemen pihak ketiga adalah objek PPh 23 atas jasa manajemen sebesar 2%. Untuk skenario pengelola gedung yang lebih rumit, pembahasannya ada di artikel PPh final sewa gedung dan service charge.

Siapa yang Wajib Memotong dan Kapan Dipotong

Pasal 3 ayat (1) PP 34/2017 mewajibkan penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak untuk memotong PPh final saat membayar sewa. Kategori pemotongnya (Pasal 3 ayat (2)):

  1. Badan pemerintah.
  2. Subjek pajak badan dalam negeri, termasuk PT, CV, koperasi, dan yayasan.
  3. Penyelenggara kegiatan.
  4. Bentuk usaha tetap (BUT).
  5. Kerja sama operasi.
  6. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
  7. Orang pribadi wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Jadi perusahaan Anda yang menyewa kantor, gudang, atau ruko hampir pasti wajib memotong 10% pada setiap pembayaran sewa. Sebaliknya, penyewa orang pribadi biasa bukan pemotong pajak. Pada kondisi ini Pasal 3 ayat (3) memindahkan kewajiban ke pemilik: PPh finalnya dibayar sendiri oleh pemilik properti.

Waktu pemotongannya mengikuti rumusan Pasal 4 ayat (2): saat sewa dibayarkan atau diakui sebagai utang oleh penyewa. Sewa yang dibayar di muka sekali setahun, misalnya pada 5 Januari, dipotong utuh pada masa pajak Januari, bukan dibagi rata ke 12 bulan.

Jangan tertukar objeknya. Sewa kendaraan operasional, mesin fotokopi, crane, atau alat berat bukan sewa tanah dan bangunan, sehingga bukan objek 4(2) melainkan PPh 23 sebesar 2%. Pohon keputusan dan 10 contoh transaksinya ada di panduan membedakan PPh 21, PPh 23, dan PPh 4 ayat (2), dan daftar tarif PPh 23 lengkapnya di pilar tarif PPh 23 2026.

Contoh Perhitungan PPh Final Sewa 2026

Kasus 1: Sewa ruko setahun dari pemilik orang pribadi

PT Cipta Logistik menyewa ruko dari H. Bambang (orang pribadi) seharga Rp120.000.000 setahun. Kontrak menambahkan biaya keamanan dan perawatan Rp8.000.000 setahun yang ditagih dengan invoice terpisah. Pembayaran dilakukan sekali pada 5 Januari 2026.

KomponenPerhitunganNilai
Sewa pokok setahunRp120.000.000
Biaya keamanan dan perawatan (tagihan terpisah)Rp8.000.000
Jumlah bruto nilai persewaanRp120.000.000 + Rp8.000.000Rp128.000.000
PPh final dipotong10% x Rp128.000.000Rp12.800.000
Ditransfer ke pemilikRp128.000.000 - Rp12.800.000Rp115.200.000

PPh final Rp12.800.000 dipotong pada masa Januari 2026, disetor paling lambat 15 Februari 2026, dan bukti pemotongannya diterbitkan di Coretax untuk masa Januari 2026. Kesalahan yang paling sering terjadi: memotong hanya dari sewa pokok sehingga PPh-nya Rp12.000.000 dan kurang potong Rp800.000. Kekurangan itu berisiko jadi temuan pemeriksaan dan menyulitkan H. Bambang saat membuktikan pajak sewanya.

Kasus 2: Sewa lantai kantor dari pemilik badan

PT Aneka Digital menyewa dua lantai gedung kantor dari PT Griya Properti (badan) seharga Rp25.000.000 per bulan plus service charge Rp2.500.000 per bulan.

KomponenPerhitunganNilai
Jumlah bruto per bulanRp25.000.000 + Rp2.500.000Rp27.500.000
PPh final dipotong per bulan10% x Rp27.500.000Rp2.750.000
Dibayarkan ke pemilik per bulanRp27.500.000 - Rp2.750.000Rp24.750.000
PPh final setahunRp2.750.000 x 12Rp33.000.000

Banyak orang masih menyangka pemilik badan dipotong dua kali lipat, misalnya 20% x Rp27.500.000 = Rp5.500.000 per bulan. Itu tidak benar. Struktur bertingkat lama sudah diganti tarif tunggal 10% sejak PP 5/2002 dan diteruskan PP 34/2017. Salah tarif membuat kas pemilik terpotong Rp2.750.000 lebih besar setiap bulan dan bukti potongnya tidak cocok dengan peraturan.

Kasus 3: Penyewa orang pribadi, pemilik setor sendiri

Rina (orang pribadi) menyewakan rukonya kepada Deni (orang pribadi pedagang) seharga Rp5.000.000 per bulan. Deni bukan pemotong pajak, sehingga tidak ada pemotongan di pembayaran. Rina memotong dari pendapatannya sendiri: 10% x Rp5.000.000 = Rp500.000, disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, lalu dilaporkan. Bukti setor dan bukti pemotongannya menjadi arsip pajak sewa Rina.

Batas Setor, Lapor, dan Bukti Potong di Coretax

KewajibanBatas waktuDasar
Setor PPh final yang dipotong penyewaPaling lambat tanggal 15 bulan berikutnyaPMK 81/2024 Pasal 94
Setor PPh final oleh pemilik (setoran sendiri)Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnyaPMK 81/2024 Pasal 94
Lapor SPT Masa PPh UnifikasiPaling lambat tanggal 20 bulan berikutnyaPMK 81/2024
Penerbitan bukti pemotonganDibuat di Coretax untuk masa pajak pemotonganPMK 81/2024

Sejak 1 Januari 2025, PMK 81/2024 menyeragamkan batas pembayaran berbagai pajak, termasuk PPh Pasal 4 ayat (2), menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Sebelumnya batas setor pemotongan sewa adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporannya memakai SPT Masa PPh Unifikasi sampai tanggal 20 bulan berikutnya.

Keterlambatan pelaporan dikenai denda Rp100.000 per SPT Masa selain SPT Masa PPN sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP, dan keterlambatan setor dikenai sanksi bunga per bulan keterlambatan. Pembayaran dilakukan dengan kode billing yang dibuat di Coretax; kode map PPh final sewa tanah dan/atau bangunan adalah 411128, sesuai panduan DJP tentang pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2).

Langkah Rekap Bukti Potong Sewa ke Excel

Bagi pemilik properti dengan banyak penyewa, dan bagi bagian keuangan perusahaan yang mengarsipkan bukti potong, alur yang kami sarankan:

  1. Unduh bukti pemotongan dari Coretax untuk setiap masa pajak. Langkah pencarian dan unduhannya ada di panduan mengunduh bukti potong di Coretax. Untuk ratusan file sekaligus, gunakan BukpotExpress.
  2. Simpan PDF ke satu folder dan seragamkan nama filenya, misalnya nomor bukti potong, nama pemotong, dan masa pajak, agar mudah dilacak saat audit.
  3. Rekap seluruh PDF ke satu file Excel dengan Rekap Bukti Potong BukpotRekap. Nomor bukti potong, nama pemotong, masa pajak, jumlah bruto, dan PPh dipotong terisi otomatis, dan file diproses di browser Anda tanpa diunggah ke server.
  4. Cocokkan rekap dengan pembukuan setiap masa: penyewa mencocokkan beban sewa versus bukti potong yang diterbitkan, pemilik mencocokkan penghasilan sewa versus bukti potong yang diterima. Selisih dikejar sebelum closing bulanan. Checklist lengkapnya ada di prosedur closing bulanan utang pajak.

Kesalahan yang Sering Terjadi

1. Memotong hanya dari sewa pokok. Service charge, biaya keamanan, perawatan, dan fasilitas lain ikut jumlah bruto meski ditagih terpisah. Pada Kasus 1, selisihnya Rp800.000 setahun.

2. Mengira pemilik badan dipotong 20%. Tarifnya 10% seragam untuk pemilik orang pribadi maupun badan sejak PP 5/2002, diteruskan PP 34/2017. Struktur 6% dan 10% era PP 29/1996 sudah lama tidak berlaku.

3. Salah objek pada sewa harta lain. Sewa kendaraan, mesin kantor, atau alat berat kena PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, bukan 10%. Cek dulu objeknya sebelum memotong.

4. Memotong 10% atas rumah kos, asrama, atau pondok pekerja. Jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya dikecualikan dari PPh final sewa (Pasal 2 ayat (3) PP 34/2017).

5. Bukti potong tidak diterbitkan atau tidak diunduh. Bagi pemilik, bukti potong adalah bukti bahwa PPh final atas sewanya sudah ditunaikan pemotong. Tanpa arsip itu, pemilik sulit membuktikan statusnya dan berisiko diminta menyetor ulang saat pemeriksaan. Cara membacanya ada di panduan baca bukti potong PPh.

6. Telat setor atau telat lapor. Denda pelaporan Rp100.000 per SPT Masa ditambah sanksi bunga per bulan atas keterlambatan setor.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa tarif PPh final sewa tanah dan bangunan di 2026?

Tarifnya 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, berlaku sama untuk pemilik orang pribadi dan badan, sesuai Pasal 4 ayat (1) PP 34/2017. PPh final ini disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi.

Apakah service charge ikut dipotong PPh final 10%?

Ya. Biaya layanan (service charge) adalah bagian dari jumlah bruto sesuai Pasal 4 ayat (2) PP 34/2017, termasuk saat perjanjiannya dibuat terpisah dari sewa pokok. Yang berbeda adalah imbalan yang dibayarkan pemilik gedung kepada penyedia jasa manajemen pihak ketiga, itu objek PPh 23.

Apakah pemilik PT dipotong 20%?

Tidak. Tarif tunggal 10% berlaku sejak PP 5/2002 dan diteruskan PP 34/2017. Struktur 6% untuk badan dan 10% untuk orang pribadi hanya berlaku era PP 29/1996.

Bagaimana kalau penyewanya orang pribadi?

Penyewa orang pribadi umumnya bukan pemotong pajak, kecuali ditunjuk DJP. PPh final 10% dibayar sendiri oleh pemilik properti paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan pada SPT Masa PPh Unifikasi.

Rumah kos dan asrama kena PPh final sewa 10%?

Tidak. Jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya, termasuk kamar, asrama pelajar atau pekerja, dan rumah kos, dikeluarkan dari objek PPh final sewa sesuai Pasal 2 ayat (3) PP 34/2017.

Bagaimana cara merekap ratusan bukti potong sewa?

Unduh bukti potong dari Coretax, lalu rekap ke satu file Excel dan cocokkan dengan pembukuan per masa pajak. Untuk volume besar, BukpotRekap mengekstrak PDF bukti potong ke Excel langsung di browser Anda.

Dasar Hukum dan Sumber

Diperbarui 1 November 2026 oleh Tim BukpotRekap. Artikel ini bersifat informasi umum. Untuk kontrak sewa dengan skema khusus seperti bangun guna serah atau sewa lintas negara, cek teks peraturan atau konsultasikan dengan konsultan pajak Anda.

Artikel terkait

Tool yang relevan

Coba BukpotRekap gratis

Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro