PPh 23 Jasa Pengendalian Hama & Fumigasi di Coretax 2026: Tarif & Bupot

2026-09-08

Urgensi Pengendalian Hama & Kepatuhan Pajak di Era Coretax DJP

Operasional industri modern—mulai dari pabrik makanan dan minuman (food and beverage), pergudangan logistik, perhotelan, fasilitas medis, gedung perkantoran, hingga rantai pasok ekspor komoditas pertanian—sangat bergantung pada standar sanitasi dan biosekuriti yang ketat. Keberadaan hama seperti tikus, serangga terbang, rayap, dan mikroorganisme patogen tidak hanya berisiko menimbulkan kerugian material jutaan rupiah, tetapi juga dapat membatalkan sertifikasi mutu internasional seperti ISO 22000, HACCP, atau sertifikat fitosanitari ekspor.

Oleh karena itu, perusahaan secara rutin bekerja sama dengan vendor profesional penyedia jasa pembasmian hama (pest control), fumigasi pergudangan dan kontainer (cargo fumigation), anti rayap (termite control), serta layanan sterilisasi/disinfeksi ruangan.

Namun, dalam ranah akuntansi perpajakan, transaksi jasa pengendalian hama kerap menimbulkan perdebatan administratif. Praktisi finance sering dihadapkan pada pertanyaan krusial: Berapa tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang berlaku? Bagaimana perlakuan pajak atas biaya pembelian bahan kimia/pestisida yang tercantum di dalam tagihan? Dan bagaimana mekanisme penerbitan Bukti Pemotongan Elektronik (e-Bupot Unifikasi) di portal Coretax DJP 2026?

Artikel ini menyajikan panduan komprehensif mengenai aspek hukum, penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), pemisahan biaya material vs jasa, hingga langkah teknis pelaporan di sistem Coretax DJP.

Dasar Hukum & Klasifikasi Objek Pajak PPh Pasal 23

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pengendalian hama didasarkan pada regulasi pokok perpajakan berikut:

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) stdd Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya Pasal 23 Ayat (1) Huruf c.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 UU PPh.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terkait e-Bupot Unifikasi dan Coretax DJP 2026.

Dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat (6) Butir 47, ditegaskan secara eksplisit bahwa:

"Jasa pembasmian hama" merupakan salah satu jenis jasa lain yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23.

Cakupan jasa pembasmian hama ini mencakup seluruh spektrum penanganan vektor biologis, meliputi:

Jasa pengendalian hama umum (general pest control) untuk gedung perkantoran dan fasilitas industri.
Jasa fumigasi arsip, kapal, silo gandum, dan kontainer ekspor (fumigation services).
Jasa proteksi dan pembasmian rayap prapembangunan maupun pascapembangunan (termite control).
Jasa disinfeksi, sterilisasi bakteri/virus, dan misting aerosol pada ruangan.

Tarif Pemotongan & Perbedaan Status NPWP/NIK

Kategori Wajib Pajak Penerima Penghasilan	Tarif Efektif PPh 23	Keterangan & Ketentuan Coretax
Memiliki NPWP 16 Digit / NIK Tervalidasi	2%	Dihitung dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
Tidak Memiliki NPWP / NIK Tidak Terdaftar	4%	Dikenakan tarif 100% lebih tinggi sesuai Pasal 23 Ayat (1a) UU PPh

Sistem Coretax DJP 2026 melakukan validasi identitas master perpajakan secara real-time. Ketika bagian keuangan menginput identitas vendor pada formulir pembuatan bukti potong, Coretax akan langsung mengunci tarif 2% jika profil terverifikasi aktif, atau secara otomatis menerapkan tarif 4% jika data vendor tidak ditemukan dalam basis data master wajib pajak.

Penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP): Jasa Murni vs Material Kimia

Titik rawan utama koreksi fiskal (fiscal adjustment) dalam audit pajak jasa pest control adalah penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sering kali vendor menagihkan biaya jasa bersamaan dengan biaya bahan kimia aktif (insektisida, rodentisida, gas fosfin/metil bromida, atau larutan disinfektan).

Berdasarkan ketentuan PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat (3) dan (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh 23 tidak termasuk pengadaan material/barang, dengan syarat mutlak sebagai berikut:

1. Tagihan Terpisah & Bukti Faktur Pembelian Material

Vendor menerbitkan faktur tagihan (invoice) yang memisahkan secara terperinci antara nilai imbalan jasa pengerjaan dan nilai penggantian material bahan kimia.
Faktur tagihan wajib dilampiri dengan Faktur Pajak Masukan / kuitansi pembelian material asli yang dibeli vendor dari pihak ketiga atas nama pengguna jasa atau kontrak pengadaan terpisah.

2. Tagihan Bersifat Lump Sum (Gelondongan)

Apabila dalam kontrak kerja atau invoice tagihan hanya mencantumkan satu nilai total (misalnya "Biaya Pekerjaan Fumigasi Gudang: Rp50.000.000" tanpa rincian dan bukti pendukung pembelian material), maka seluruh nilai tagihan Rp50.000.000 (tidak termasuk PPN) menjadi DPP PPh Pasal 23.
PPh 23 yang wajib dipotong: 2% × Rp50.000.000 = Rp1.000.000.

Simulasi Kasus Rekonsiliasi Tagihan:

PT Agri Pangan menyewa jasa PT Bio Solusi Hama untuk melakukan fumigasi berkala pada 10 unit silo gandum dengan rincian invoice:

Jasa Aplikasi & Pengawasan Fumigasi: Rp20.000.000
Biaya Obat Fumigan Gas Fosfin (disertai lampiran faktur pembelian supplier): Rp30.000.000
Total Tagihan Sebelum PPN: Rp50.000.000
PPN 12%: Rp6.000.000

Perhitungan Pajak:

DPP PPh 23 Terutang: Hanya atas jasa aplikasi sebesar Rp20.000.000.
PPh 23 Dipotong PT Agri Pangan: 2% × Rp20.000.000 = Rp400.000.
PPN Dipungut: 12% × Rp50.000.000 = Rp6.000.000 (karena penyerahan BKP dan JKP terutang PPN).
Jumlah Netto Dibayarkan ke Vendor: Rp50.000.000 + Rp6.000.000 - Rp400.000 = Rp55.600.000.

Matriks Pembeda: Pest Control vs Jasa Terkait Lainnya

Untuk menghindari kesalahan pemilihan Kode Objek Pajak di Coretax, berikut matriks komparasi jenis jasa terkait:

Aspek Pembeda	Jasa Pengendalian Hama (Pest Control)	Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	Jasa Pengolahan Limbah B3
Regulasi PMK 141/2015	Butir 47	Butir 46	Butir 44
Kode Objek Pajak Coretax	28-104-47	28-104-46	28-104-44
Fokus Pekerjaan	Terminasi hama, rayap, fumigasi mikroba	Pembersihan umum fasilitas kantor/gedung	Pengumpulan, pengangkutan & insinerasi limbah berbahaya
Kebutuhan Izin Khusus	Izin Operasional Pengendalian Hama dari Dinas Kesehatan / Karantina	Standar K3 Umum	Izin Pengelolaan Limbah B3 KLHK

Panduan Penerbitan Bukti Potong PPh 23 Pest Control di Coretax 2026

Berikut alur teknis penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 di portal Coretax DJP:

Masuk ke Portal Coretax: Login pada coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan akun korporasi (NPWP 16 Digit).
Buka Modul e-Bupot Unifikasi: Masuk ke menu Layanan Perpajakan (Tax Services) > Bukti Pemotongan Elektronik > PPh Unifikasi.
Pilih Jenis Bukti Potong: Klik Buat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26.
Validasi Vendor Rekanan:

Masukkan NPWP/NIK PT Bio Solusi Hama (16 Digit).
Pastikan nama dan alamat entitas muncul secara otomatis sesuai master data Coretax.

Input Detail Objek Pajak:

Pilih Kode Objek Pajak: 28-104-47 (Jasa Pembasmian Hama).
Pilih Jenis Dokumen Dasar: Faktur / Invoice dan masukkan nomor faktur serta tanggal transaksi.
Masukkan nilai DPP Jasa (contoh: Rp20.000.000).
Sistem akan secara otomatis mengalkulasi PPh 23 terutang: Rp400.000.

Otorisasi & Tanda Tangan Elektronik:

Periksa kembali ringkasan draft bukti potong.
Klik Kirim / Terbitkan dan bubuhkan passphrase Sertifikat Elektronik atau Passcode Digital DJP.

Distribusi Dokumen: Sistem Coretax akan langsung mendistribusikan bukti potong elektronik berformat XML/PDF resmi ke akun Coretax pihak vendor secara real-time.

Rekonsiliasi Akhir Tahun & Mitigasi Risiko SP2DK

Dalam audit kepatuhan material (material tax compliance), pemeriksa pajak kerap menyandingkan (equalization) antara:

Akun Beban Pemeliharaan Gedung / Sanitasi / Operasional Pabrik di Laporan Laba Rugi Komersial.
Total DPP PPh Pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi sepanjang tahun pajak.

Jika beban operasional sanitasi dan pengendalian hama di pembukuan komersial tercatat Rp300.000.000, tetapi total DPP PPh 23 yang dipotong hanya Rp120.000.000, sistem analitik Coretax akan secara otomatis menandai adanya selisih ekualisasi (unmatched balance) yang berpotensi memicu penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Untuk memitigasi risiko tersebut, pastikan:

Seluruh kontrak jasa pest control, berita acara serah terima (BAST), dan kuitansi material pendukung tersimpan rapi dalam arsip digital.
Seluruh bukti potong unifikasi yang diterbitkan tercatat secara akurat dalam kertas kerja rekonsiliasi fiskal.

Bagi tim keuangan yang mengelola ratusan transaksi rekanan dan dokumen invoice setiap bulannya, proses rekapitulasi bukti potong secara manual sangat rentan selip dan menyita waktu berharga. Gunakan BukpotRekap untuk mengekstraksi, merekonsiliasi, dan mengelompokkan data bukti potong PPh Unifikasi Coretax ke dalam format Excel siap pakai dalam hitungan detik.

Tool yang relevan

Ekstrak Bukti Potong ke Excel

Coba BukpotRekap gratis

Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro