PPh 23 Jasa Pengolahan Data & Cloud Hosting di Coretax 2026

2026-09-16

Transformasi Digital dan Ketentuan Pajak Jasa Cloud serta Pengolahan Data

Ketergantungan dunia usaha terhadap infrastruktur komputasi awan (cloud computing), layanan data center, server virtual (VPS), serta jasa entri dan pengolahan data (data processing services) semakin meningkat pesat di tahun 2026. Perusahaan kini rutin berlangganan kapasitas komputasi, penyimpanan database, maupun jasa analisis data dari penyedia layanan teknologi informasi domestik.

Dalam skema perpajakan Indonesia, transaksi pemanfaatan jasa teknologi informasi, pengolahan data elektronik, dan penyewaan kapasitas server virtual dalam negeri merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23).

Berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 juncto PMK Nomor 81/2024 tentang administrasi Coretax DJP:

Jasa Pengolahan Data (Data Processing): Mencakup jasa input data, konversi basis data, tabulasi data, data cleansing, dan komputasi analitik oleh pihak ketiga.
Jasa Penyedia Ruang Penyimpanan / Server Hosting: Meliputi layanan Dedicated Server, Colocation Server, Virtual Private Server (VPS), dan Cloud Storage yang disediakan oleh penyedia jasa dalam negeri (Wajib Pajak Dalam Negeri / WPDN).
Jasa Terkait Komputer dan Sistem Informasi: Meliputi manajemen database terkelola (managed database), konfigurasi DevOps cloud, serta integrasi API sistem.
Tarif Pemotongan PPh 23: Dikenakan tarif efektif sebesar 2% (dua persen) dari Jumlah Bruto imbalan jasa di luar PPN.
Tarif Tanpa NPWP: Rekanan penyedia hosting lokal yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 4% (empat persen).

Jenis Layanan Cloud & Data	Klasifikasi Objek PPh 23	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Jasa Pengolahan & Entri Data	Jasa Pengolahan Data	2%	Nilai Imbalan Jasa (excl. PPN)
Web Hosting & VPS Domestik	Jasa Penyewaan Peralatan / Jasa IT	2%	Biaya Sewa Server / Hosting (excl. PPN)
Managed Cloud Infrastructure	Jasa Teknik / Sistem Informasi	2%	Nilai Kontrak Layanan (excl. PPN)
Layanan Colocation Data Center	Jasa Penyewaan Ruang / Server	2%	Biaya Rak & Daya Listrik (excl. PPN)
Rekanan Tanpa NPWP / NITKU	Seluruh Layanan Data & Cloud	4%	Jumlah Bruto Invoice

Menghindari Kerancuan: Jasa IT vs Royalti Hak Cipta Software vs PPh 26 Luar Negeri

Dalam tata kelola akuntansi pajak perusahaan modern, transaksi cloud dan perangkat lunak sering menimbulkan perbedaan tafsir fiskal antara wajib pajak dan pemeriksa pajak:

1. Jasa Cloud Server / SaaS Lokal vs Royalti (PPh 23)

Objek Jasa (Tarif 2%): Pembayaran langganan layanan cloud (SaaS, IaaS, PaaS) di mana pengguna hanya memanfaatkan fungsi atau kapasitas server tanpa memperoleh hak kepemilikan kode sumber (source code) atau hak cipta perangkat lunak.
Objek Royalti (Tarif 15%): Pembayaran untuk hak menggunakan, memodifikasi, memperbanyak, atau mendistribusikan hak cipta atas perangkat lunak/algoritma kepada pihak lain.

2. Penyedia Layanan Dalam Negeri (PPh 23) vs Luar Negeri (PPh 26 / DGT Form)

Vendor Domestik (WPDN): Jika vendor cloud berbadan hukum Indonesia (PT/CV lokal) atau memiliki Badan Usaha Tetap (BUT), transaksi dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% melalui e-Bupot Unifikasi Coretax.
Vendor Asing (WPLN): Jika berlangganan langsung ke penyedia cloud luar negeri tanpa BUT di Indonesia, transaksi masuk ranah PPh Pasal 26 (tarif 20% atau tarif reduksi Tax Treaty / P3B dengan melampirkan Certificate of Domicile / Form DGT yang tervalidasi di Coretax).

3. PPh 23 vs PPh Final Persewaan Tanah dan Bangunan (Pasal 4 ayat 2)

Layanan colocation data center (menempatkan server di rak data center) merupakan Jasa Penyewaan Peralatan / Jasa Pengolahan Data (PPh 23 - 2%), bukan persewaan ruangan gedung (PPh Final Pasal 4 ayat 2 - 10%), karena yang disewa adalah fasilitas komputasi, pendingin terkontrol, dan konektivitas bandwidth.

Tata Cara Pembuatan e-Bupot PPh 23 Jasa Cloud di Portal Coretax

Penerbitan Bukti Pemotongan Unifikasi atas transaksi cloud hosting dan pengolahan data di Coretax 2026 mengikuti prosedur berikut:

Masuk ke Menu e-Bupot Unifikasi Coretax: Buka modul Withholding & Third Party Collection.
Identifikasi NPWP Vendor: Masukkan NPWP/NITKU 16 digit penyedia cloud lokal (misalnya provider web hosting atau agensi data analytics).
Pemilihan Kode Objek Pajak:

Untuk jasa entri, analitik, dan tabulasi data: Pilih 24-104-09 (Jasa Pengolahan Data).
Untuk langganan cloud hosting, VPS, dan server: Pilih 24-104-10 (Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu dalam Media Komputer/IT) atau 24-104-01 (Jasa Teknik IT).

Isi Nilai Transaksi & Nomor Invoice: Input nilai sebelum PPN sesuai invoice elektronik atau billing statement bulanan vendor.
Validasi & Penandatanganan: Simpan draf dan tanda tangani secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik Coretax.
Unduh PDF Bukti Potong: Bagikan bukti potong kepada rekanan untuk dapat dikreditkan pada SPT Tahunan PPh Badan mereka.

Rekapitulasi Bukti Potong dan Faktur Pajak IT Lebih Cepat Bersama BukpotRekap

Perusahaan dengan operasional digital aktif sering menerima puluhan tagihan invoice cloud dan e-Bupot dari berbagai penyedia infrastruktur IT. Merekap manual file-file tersebut berisiko menimbulkan kesalahan input nominal atau terlewatnya kredit pajak pada SPT Tahunan Badan.

Tuntaskan rekapitulasi perpajakan Anda dengan BukpotRekap.id:

Konversi Ratusan Bukti Potong PDF ke Excel: Ekstrak seluruh metadata e-Bupot Unifikasi Coretax secara instan dan rapi.
Pembersihan dan Rename File PDF Otomatis: Arsipkan dokumen bukti potong vendor dengan format nama file standar yang mudah dicari saat audit.
Ekstraksi Faktur Pajak PPN e-Faktur: Cocokkan PPN Masukan atas tagihan hosting dengan pemotongan PPh 23 secara simultan.
Tanpa Instalasi & Privasi Penuh: Aman digunakan langsung dari browser tanpa instalasi software tambahan.

Rasakan kemudahan rekonsiliasi pajak perusahaan Anda di BukpotRekap.id/app hari ini!

Tool yang relevan

Ekstrak Bukti Potong ke Excel

Coba BukpotRekap gratis

Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro