BukpotRekap › Blog

Ekualisasi Faktur Pajak PPN dan Bukti Potong di Coretax 2026

Ringkasnya: Ekualisasi Faktur Pajak PPN dan Bukti Potong PPh Unifikasi adalah prosedur penyandingan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) penyerahan atau perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu antara SPT Masa PPN dengan SPT Masa PPh Unifikasi (PPh 23, PPh 22, dan PPh Final Pasal 4 ayat 2). Dalam sistem Coretax DJP yang berlaku sejak 2026 berdasarkan PMK 81/2024, data Faktur Pajak dan Bukti Potong saling terhubung otomatis dalam satu basis data terpusat. Selisih uji silang kedua SPT ini menjadi pemicu utama terbitnya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Account Representative (AR) KPP.

Panduan ini disusun untuk staf perpajakan, akuntan, dan manajer keuangan yang mengelola rekonsiliasi pajak bulanan. Melalui artikel ini, Anda dapat memahami titik temu transaksi, memetakan enam penyebab selisih yang sah, menyusun formula kertas kerja rekonsiliasi berstandar audit, dan mempercepat proses ekualisasi menggunakan otomasi BukpotRekap.

Konsep Uji Keterkaitan PPN vs PPh Unifikasi di Coretax

Secara prinsip akuntansi perpajakan di Indonesia, transaksi penyerahan jasa atau barang tertentu memicu dua kewajiban pajak sekaligus pada saat yang bersamaan atau berdekatan:

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pihak penjual atau penyedia jasa menerbitkan Faktur Pajak Keluaran dengan memungut PPN (tarif efektif 11% sesuai UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Bagi pihak pembeli atau pengguna jasa, dokumen ini diterima sebagai Faktur Pajak Masukan.
  2. Pajak Penghasilan (PPh Potput): Pihak pembeli atau pengguna jasa memotong PPh (misalnya PPh 23 sebesar 2%, PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% atau tarif jasa konstruksi, atau PPh 22) dari nilai tagihan bruto sebelum PPN, lalu menerbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi melalui Coretax. Bagi penjual, bukti potong ini merupakan kredit pajak atau bukti pelunasan PPh final.

Dalam pengawasan kepatuhan material, pemeriksa pajak dan AR menguji keterkaitan (cross-check testing) dengan hipotesis dasar:

DPP Faktur Pajak Jasa Kena Pajak = DPP Bukti Potong PPh Unifikasi

Jika total DPP penyerahan jasa pada SPT Masa PPN lebih besar daripada DPP Bukti Potong PPh 23 yang dilaporkan, fiskus menduga adanya penghasilan jasa yang belum dipotong PPh atau adanya pemotongan PPh yang belum disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, jika DPP bukti potong lebih besar daripada DPP Faktur Pajak Keluaran, fiskus menduga ada omzet penyerahan kena pajak yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya.

Perubahan arsitektur teknologi di Coretax DJP membuat pengawasan ini berjalan otomatis. Mesin analitik data DJP membandingkan data Faktur Pajak elektronik dengan data e-Bupot Unifikasi secara waktu nyata (real-time). Oleh karena itu, perusahaan Anda wajib melakukan ekualisasi internal secara berkala sebelum SPT dilaporkan atau sebelum tahun buku ditutup.

Matriks Hubungan Faktur Pajak dan Bukti Potong per Jenis Transaksi

Tidak semua transaksi penyerahan kena PPN merupakan objek PPh potput, dan tidak semua objek PPh potput terutang PPN. Pemahaman atas batasan objek sangat menentukan ketepatan kertas kerja Anda.

Berikut adalah matriks titik temu dokumen antara Faktur Pajak dan Bukti Potong Coretax:

Jenis TransaksiDokumen PPNDokumen PPh UnifikasiDasar Pengenaan Pajak (DPP)Keterangan Hubungan
Penyerahan Jasa Teknik, Manajemen, Konsultan, dan Jasa LainFaktur Pajak Keluaran (Kode 01/02/03/04)Bukti Potong PPh Pasal 23 (Kode Objek 24-104-xx)Nilai imbalan jasa bruto sebelum PPNSeharusnya sama persis, merujuk pada daftar objek PPh 23
Sewa Tanah dan/atau BangunanFaktur Pajak Keluaran (Kode 01/04)Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat 2 (Kode 28-403-01)Jumlah bruto nilai sewa dan service chargeTerutang PPh Final 10% dan PPN 11% atas seluruh komponen tagihan
Pekerjaan Jasa Konstruksi (Pelaksanaan/Konsultansi)Faktur Pajak Keluaran (Kode 01/02/03/04)Bukti Potong PPh Final Jasa Konstruksi (Kode 28-409-xx)Nilai kontrak pekerjaan konstruksi tidak termasuk PPNMengacu pada sertifikasi kualifikasi usaha (tarif 1,75% sampai 4%)
Sewa Harta Selain Tanah/Bangunan (Kendaraan, Mesin, Alat Berat)Faktur Pajak Keluaran (Kode 01/04)Bukti Potong PPh Pasal 23 (Kode 24-100-02)Nilai sewa sewa bruto sebelum PPNTerutang PPh 23 tarif 2% dan PPN 11%
Penyerahan Barang Kena Pajak ke Pemungut WAPU/BUMNFaktur Pajak Keluaran (Kode 02 atau 03)Bukti Pungut PPh Pasal 22 (Kode 22-100-xx)Harga jual bruto sebelum PPNPPh 22 dipungut 1,5% oleh instansi atau BUMN
Penyerahan Barang Dagangan Biasa ke SwastaFaktur Pajak Keluaran (Kode 01)Bukan Objek PPh PotputHarga jual BKPHanya terutang PPN, bukan objek pemotongan PPh 23
Jasa Boga atau KateringBukan Objek PPN (Pajak Daerah/PBJT)Bukti Potong PPh Pasal 23 (Kode 24-104-xx)Nilai bruto imbalan kateringObjek PPh 23 tetapi bukan objek PPN pusat

Memahami pemisahan ini menghindarkan staf pajak dari kesalahan menyandingkan angka gelondongan tanpa memilah jenis penyerahannya terlebih dahulu.

6 Penyebab Utama Selisih Ekualisasi PPN vs Bukti Potong

Saat menyandingkan rekap Faktur Pajak dengan rekap Bukti Potong di spreadsheet, praktisi pajak hampir selalu menemukan selisih nominal. Selisih tersebut tidak selalu berarti ada kesalahan bayar atau penggelapan pajak. Sebagian besar selisih terjadi karena perbedaan aturan waktu pengakuan (timing difference) dan regulasi objek hukum.

Berikut adalah enam penyebab utama selisih ekualisasi yang sah menurut ketentuan perpajakan:

1. Perbedaan Saat Terutang atau Timing Difference

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN jo. PER-03/PJ/2022, Faktur Pajak wajib dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP, saat penerimaan pembayaran termin, atau saat penerimaan pembayaran uang muka, mana yang terjadi lebih dahulu.

Sementara itu, pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat 2 terutang pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan, atau saat jatuh tempo pembayaran, tergantung pada metode pembukuan yang dianut Wajib Pajak sesuai PP 55/2022.

Contoh nyata: Penyerahan jasa dilakukan pada 28 Januari 2026 dan Faktur Pajak Keluaran diterbitkan pada 28 Januari 2026. Namun, invoice baru disetujui dan dibayarkan oleh bagian keuangan pelanggan pada 10 Februari 2026. Akibatnya, bukti potong PPh 23 baru diterbitkan pada Masa Pajak Februari 2026. Pada Masa Pajak Januari, terjadi selisih positif PPN terhadap PPh 23.

2. Penyerahan Barang Kena Pajak Murni

Perusahaan manufaktur atau distributor yang menjual barang dagangan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran dengan kode transaksi 01. Penjualan barang dagangan kepada sesama perusahaan swasta bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Jika Anda membandingkan total seluruh penyerahan di SPT Masa PPN Induk Bagian I.A dengan total bukti potong PPh 23, nilai PPN pasti akan jauh lebih besar. Penyebabnya adalah omzet penjualan barang yang memang tidak memiliki pasangan bukti potong.

3. Komponen Penggantian Biaya Reimbursement

Dalam kontrak jasa logistik freight forwarding, agen periklanan, atau jasa pengurusan dokumen, penyedia jasa sering kali menalangi biaya pihak ketiga atas nama pengguna jasa.

Jika transaksi memenuhi kriteria penggantian biaya murni yang didukung oleh bukti asli tagihan pihak ketiga atas nama pengguna jasa, komponen tersebut bukan merupakan objek PPh 23. Namun, apabila dalam penerbitan Faktur Pajak penyedia jasa menggabungkan seluruh tagihan menjadi satu kesatuan nilai penyerahan JKP, DPP Faktur Pajak akan lebih tinggi daripada DPP bukti potong PPh 23.

4. Transaksi dengan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penyerahan jasa yang diberikan oleh tenaga ahli atau pekerja bebas orang pribadi (misalnya arsitek perorangan, konsultan hukum independen, atau auditor independen berstatus PKP) tetap terutang PPN. Pemberi jasa yang berstatus PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak Keluaran.

Namun, pihak pengguna jasa wajib memotong PPh Pasal 21 kategori Bukan Pegawai, bukan PPh Pasal 23. Jika Anda hanya menyandingkan SPT Masa PPN dengan SPT Masa PPh Unifikasi bukti potong PPh 23, transaksi ini akan tampak sebagai selisih yang belum dipotong pajaknya.

5. Rekanan Memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) atau PP 55/2022

Vendor yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23 atau Wajib Pajak UMKM yang menyerahkan Surat Keterangan PP 55/2022 (PPh Final 0,5%) tidak dipotong PPh 23 tarif 2%.

Pemberi jasa tetap menerbitkan Faktur Pajak PPN 11% jika sudah dikukuhkan sebagai PKP. Pihak pemotong menerbitkan bukti potong unifikasi dengan tarif 0% (karena fasilitas SKB) atau tarif 0,5% PPh final. Jika rekonsiliasi Anda hanya menyaring bukti potong PPh 23 standar, nilai transaksi ini akan memicu selisih.

6. Pembatalan dan Penggantian Faktur Pajak Lintas Masa

Faktur Pajak yang dibatalkan atau diganti pada masa pajak berikutnya dapat menggeser nilai DPP PPN. Jika pembatalan faktur tidak diikuti dengan pembatalan bukti potong oleh pihak rekanan di Coretax, data pada sistem DJP akan menunjukkan ketidaksesuaian nilai transaksi.

Pelajari alur mitigasi ini lebih lanjut pada panduan penyebab bukti potong tidak dapat dikreditkan agar administrasi kredit pajak perusahaan tetap tertib.

Formula Bridging Kertas Kerja Rekonsiliasi

Kertas kerja ekualisasi harus dapat menjembatani (bridging) angka dari SPT Masa PPN hingga menghasilkan angka DPP Bukti Potong PPh Unifikasi secara matematis.

Formula rekonsiliasi standar dari sudut pandang Penjual atau Penerima Penghasilan:

```text

Total DPP Penyerahan pada SPT Masa PPN (Induk Form 1111 Bagian I.A)

(-) DPP Penyerahan Barang Kena Pajak (Non-Objek PPh Potput)

(-) DPP Penyerahan Jasa Bebas PPN / Non-JKP (misal jasa medis, jasa keuangan)

(-) DPP Penyerahan kepada Pengguna Jasa Orang Pribadi Non-Pemotong

(-) DPP Penyerahan Jasa ke Luar Negeri (Ekspor JKP)

(+) DPP Penyerahan JKP Non-PPN yang Terutang PPh 23 (misal jasa boga/katering)

(-) Penyerahan JKP Periode Berjalan yang Belum Terbit Bupot (Timing Difference Akhir)

(+) Penyerahan JKP Periode Lalu yang Baru Terbit Bupot Periode Ini (Timing Difference Awal)

(-) DPP Transaksi dengan Pemegang SKB PPh 23 Valid

(-) Komponen Reimbursement yang Dilampiri Bukti Asli Pihak Ketiga


= Total DPP Objek PPh 23 / PPh 4(2) yang Seharusnya Dipotong

(-) Realisasi Total DPP Bukti Potong yang Diterbitkan Rekanan di Coretax


= Selisih yang Belum Terjelaskan (Target Audit = Rp 0)

```

Apabila baris akhir menghasilkan angka Rp 0, ekualisasi dinyatakan seimbang (reconciled). Setiap baris penyesuaian wajib dilampiri dengan daftar rincian nomor invoice, nomor Faktur Pajak, dan nomor Bukti Potong.

Contoh Kasus dan Kertas Kerja Ekualisasi

Untuk memahami penerapan praktisnya, berikut disajikan dua simulasi numerik lengkap yang mencerminkan transaksi nyata di lapangan.

Kasus 1: Sisi Penjual (PT Danapati Solusi Integra)

PT Danapati Solusi Integra adalah perusahaan teknologi dan penyedia jasa konsultasi manajemen yang berstatus PKP. Pada Masa Pajak September 2026, data pembukuan dan pelaporan perpajakan mencatat informasi berikut:

  1. Penyerahan penjualan server dan perangkat keras komputer: Rp 850.000.000 (Non-PPh 23).
  2. Penyerahan jasa pemeliharaan sistem IT dan konsultasi manajemen: Rp 1.600.000.000 (Objek PPh 23).

Mari susun kertas kerja ekualisasi Masa September 2026:

NoUraian Transaksi RekonsiliasiNilai RupiahKeterangan Dokumen Pembuktian
ATotal DPP Penyerahan SPT Masa PPN (Masa Sep 2026)Rp 2.450.000.000Induk SPT Masa PPN Form 1111 Kolom I.A
1Dikurangi: Penyerahan Perangkat Keras Komputer (BKP)(Rp 850.000.000)Rekap Faktur Pajak Keluaran Kode 010 Trading Server
2Dikurangi: Jasa Konsultasi ke Pelanggan Non-Pemotong(Rp 50.000.000)Surat Keterangan Bentuk Badan Hukum Yayasan
3Dikurangi: Faktur Pajak Jasa Terbit Sep, Bupot Terbit Okt(Rp 120.000.000)FP-010.026-26.00004512 tgl 29 Sep, Bupot terbit 6 Okt
4Ditambah: Bupot PPh 23 Terbit Sep atas Faktur Pajak Masa AguRp 80.000.000Bupot BP-24104-0926-0034 atas FP Masa Agustus
BPerhitungan Teoritis DPP PPh 23 Masa September 2026Rp 1.510.000.000Target DPP Bukti Potong PPh 23
CRealisasi DPP Bukti Potong PPh 23 di Coretax Sep 2026Rp 1.510.000.000Hasil rekap e-Bupot Unifikasi Penerima Penghasilan
DSelisih Ekualisasi atau VarianceRp 0Cocok Sempurna (Reconciled)

Dengan kertas kerja ini, ketika AR KPP mengirimkan konfirmasi atas selisih antara SPT Masa PPN (Rp 2,45 Miliar) dan Bukti Potong PPh 23 (Rp 1,51 Miliar) sebesar Rp 940.000.000, PT Danapati dapat langsung menyerahkan tabel penjelasan di atas beserta lampiran daftar faktur pajaknya tanpa rasa cemas.

Kasus 2: Sisi Pembeli / Pengguna Jasa (PT Wira Sarana Mandiri)

PT Wira Sarana Mandiri adalah perusahaan manufaktur yang menggunakan berbagai jasa rekanan. Pada Masa Pajak September 2026, tim pajak melakukan ekualisasi antara Faktur Pajak Masukan penyerahan jasa dengan Bukti Potong PPh 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang diterbitkan sendiri melalui Coretax:

  1. Jasa perbaikan mesin pabrik dan instalasi listrik: Rp 420.000.000.
  2. Sewa gedung kantor dan gudang operasional: Rp 250.000.000.
  3. Jasa pengangkutan limbah industri oleh rekanan ber-SKB: Rp 60.000.000.
  4. Penggantian biaya tiket dan akomodasi penugasan konsultan (reimbursement): Rp 50.000.000.

Berikut adalah tabel rekonsiliasi sisi pembeli:

Komponen PengujianNilai DPP (Rupiah)PPh TerutangDasar Pemotongan
Total DPP Faktur Pajak Masukan Jasa Kena PajakRp 780.000.000-Rekap Faktur Masukan Coretax
Objek PPh 23 Jasa Teknik (Dipotong 2%)Rp 420.000.000Rp 8.400.000Bupot PPh 23 Unifikasi
Objek PPh Final 4(2) Sewa Gedung (Dipotong 10%)Rp 250.000.000Rp 25.000.000Bupot PPh Final Unifikasi
Objek PPh 23 Rekanan Fasilitas SKB (Dipotong 0%)Rp 60.000.000Rp 0Bupot PPh 23 SKB Valid
Non-Objek PPh 23: Reimbursement Murni Bukti AsliRp 50.000.000Rp 0Dokumen Pendukung Pihak Ketiga
Total DPP TerjelaskanRp 780.000.000Rp 33.400.000Total Verifikasi Akuntansi
Selisih Tidak TeridentifikasiRp 0-Nihil (Seimbang)

Langkah penyandingan ini merupakan bagian dari prosedur baku sebelum menutup buku bulanan, sebagaimana dipaparkan pada artikel prosedur closing bulanan utang pajak.

Alur Praktis Ekualisasi dan Otomasi dengan BukpotRekap

Mengerjakan rekonsiliasi ribuan baris faktur pajak dan bukti potong menggunakan cara manual sering kali memicu kekeliruan ketik, rumus Excel yang rusak, dan waktu kerja yang terbuang sia-sia. Untuk membangun alur kerja yang efisien dan akurat, Anda dapat memanfaatkan rangkaian peralatan otomasi dari BukpotRekap.

Berikut adalah alur kerja sistematis yang dapat diterapkan di kantor Anda:

1. Ekspor Data Faktur Pajak Keluaran dan Masukan

Langkah pertama adalah menyiapkan data transaksi PPN. Jika Anda memiliki ratusan berkas PDF Faktur Pajak hasil unduhan Coretax, jangan menyalin nomor faktur dan nominal DPP satu per satu.

Gunakan fitur Ekstrak Faktur Pajak PDF untuk mengubah seluruh berkas PDF Faktur Pajak Keluaran maupun Masukan menjadi tabel Excel dalam hitungan detik. Semua kolom penting seperti Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP), NPWP lawan transaksi, nama rekanan, tanggal faktur, DPP, dan PPN langsung tersusun rapi.

Sebelum diolah, Anda juga dapat merapikan nama berkas dokumen menggunakan Rename PDF Faktur Pajak agar arsip digital tertata berdasarkan tanggal dan nama lawan transaksi. Untuk panduan lengkap ekstraksi faktur keluaran, baca artikel ekstrak faktur pajak keluaran PDF ke Excel.

2. Unduh dan Rekap Bukti Potong PPh Unifikasi

Langkah kedua adalah mengumpulkan seluruh Bukti Potong PPh 23, PPh 22, dan PPh Final Pasal 4 ayat 2. Anda dapat memanfaatkan ekstensi peramban BukpotExpress untuk mengunduh seluruh dokumen e-Bupot secara massal langsung dari akun Coretax DJP.

Setelah berkas PDF bupot terunduh, seret seluruh berkas ke aplikasi Rekap Bukti Potong BukpotRekap. Seluruh data utama seperti nomor bupot, tanggal bukti potong, kode objek pajak, nilai bruto, dan tarif PPh langsung diekstraksi ke format spreadsheet Excel. Anda juga dapat menggunakan Rename PDF Bukti Potong agar nama berkas PDF seragam dan mudah ditelusuri.

Semua proses ekstraksi BukpotRekap berlangsung secara lokal di dalam peramban web Anda tanpa mengunggah berkas ke server luar, sehingga kerahasiaan data keuangan perusahaan Anda terjamin aman.

3. Gabungkan Data Bulanan dan Buat Tabel Penyandingan di Excel

Langkah ketiga adalah menyandingkan kedua hasil rekapitulasi. Jika perusahaan Anda memiliki volume transaksi multi-cabang atau multi-divisi, manfaatkan fitur Gabung File Excel untuk menyatukan puluhan berkas rekapitulasi bulanan menjadi satu lembar kerja induk.

Di lembar kerja Excel tersebut, gunakan rumus pencocokan seperti XLOOKUP atau INDEX-MATCH dengan kunci pencarian gabungan:

=NPWP_Lawan_Transaksi & "_" & Nomor_Referensi_Invoice

Penyandingan berdasarkan nomor referensi invoice terbukti paling ampuh karena nomor invoice tercantum pada badan Faktur Pajak sekaligus menjadi nomor dokumen referensi pada bukti potong unifikasi Coretax.

Untuk mendalami teknik rekonsiliasi akun beban, Anda juga dapat membaca artikel checklist ekualisasi PPN Masukan vs GL beban.

Kesalahan yang Sering Terjadi

Dalam praktik pembukuan pajak, lima kesalahan berikut paling sering memicu timbulnya selisih ekualisasi yang berujung pada terbitnya SP2DK:

  1. Menghitung Pemotongan PPh dari Nilai Termasuk PPN:

Kesalahan ini kerap terjadi pada staf administrasi pemula. PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat 2 wajib dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (nilai sebelum PPN). Jika dipotong dari total tagihan kotor, nilai bukti potong menjadi lebih tinggi 11% dari DPP Faktur Pajak, memicu selisih saat ekualisasi.

  1. Mengabaikan Beda Tanggal Penerbitan Dokumen (Cut-Off):

Faktur Pajak terbit di akhir bulan berjalan, namun bagian operasional baru memproses bukti potong di awal bulan berikutnya. Tanpa catatan kertas kerja rekonsiliasi pisah batas (cut-off), sistem analitik DJP akan mendeteksi ketidaksesuaian data pada kedua masa pajak.

  1. Mencampuradukkan Faktur BKP dengan Penyerahan JKP:

Menyandingkan total penyerahan SPT Masa PPN secara gelondongan tanpa memisahkan penjualan barang dagangan. Hal ini menyebabkan selisih tampak sangat besar dan membingungkan manajemen saat ditanya oleh fiskus.

  1. Tidak Mengarsipkan Bukti Tagihan Asli Reimbursement:

Mengeluarkan nilai reimbursement dari DPP PPh 23 tetapi tidak memiliki bukti tagihan asli pihak ketiga atas nama pengguna jasa. Saat pemeriksaan pajak, pemeriksa akan mengoreksi selisih tersebut dan menetapkan kurang bayar PPh 23 beserta sanksi bunga administrasi.

  1. Lupa Memperbarui Status NPWP 16 Digit dan NIK di Coretax:

Sejak penerapan penuh format identitas tunggal, ketidaksesuaian identitas rekanan dapat menyebabkan bukti potong gagal terhubung secara otomatis ke profil akun Coretax Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Mengapa nilai DPP SPT Masa PPN dan DPP Bukti Potong PPh 23 jarang sekali bernilai sama persis?

Nilai kedua SPT jarang sama persis karena adanya perbedaan waktu penerbitan dokumen (timing difference), adanya transaksi penjualan barang kena pajak yang bukan objek PPh 23, serta adanya transaksi penyerahan jasa kepada pihak non-pemotong atau vendor yang memanfaatkan fasilitas bebas pajak (SKB).

Bagaimana cara menjawab SP2DK jika AR menemukan selisih ekualisasi PPN dan PPh?

Siapkan surat tanggapan tertulis resmi dengan melampirkan kertas kerja rekonsiliasi (bridging reconciliation). Sertakan tabel rincian transaksi per invoice, nomor Faktur Pajak, nomor Bukti Potong, dan bukti pembayaran bank yang menunjukkan secara transparan mengapa selisih tersebut terjadi.

Apakah penyerahan jasa katering harus masuk dalam ekualisasi PPN vs PPh 23?

Jasa boga atau katering bukan merupakan objek PPN pusat (merupakan objek pajak daerah/PBJT), sehingga tidak dilaporkan pada Faktur Pajak PPN. Namun, jasa katering merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Dalam kertas kerja ekualisasi, DPP katering dimasukkan sebagai unsur penambah terhadap DPP SPT PPN untuk menyamai total bukti potong PPh 23.

Apakah bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2 juga harus diekualisasikan dengan Faktur Pajak?

Ya, seluruh transaksi penyerahan jasa konstruksi dan sewa tanah atau bangunan yang tercantum pada Faktur Pajak Keluaran wajib diekualisasikan dengan Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang diterbitkan oleh penyewa atau pengguna jasa.

Apa risiko jika perusahaan tidak pernah membuat kertas kerja ekualisasi bulanan?

Risiko terbesarnya adalah keterkejutan saat menerima SP2DK atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari DJP. Tanpa kertas kerja berkala, mencari arsip invoice dan bukti potong dari tahun-tahun sebelumnya akan sangat sulit dan berisiko menimbulkan penetapan sanksi bunga administrasi sesuai Pasal 13 UU KUP.

Dasar Hukum dan Sumber

Artikel terkait

Tool yang relevan

Coba BukpotRekap gratis

Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro