PPh 22 Marketplace Berlaku 1 Oktober 2026: Cara Cek dan Hitung
Ringkasnya: Pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace sudah berjalan sejak 1 Oktober 2026, lebih cepat dari jadwal penundaan yang seharusnya berakhir 31 Oktober 2026. Empat marketplace yang ditunjuk adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Pungutannya 0,5% dari peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM, sesuai PMK 37/2025. Pedagang orang pribadi dengan omzet setahun sampai Rp500 juta tidak dipungut sepanjang menyerahkan surat pernyataan bermeterai ke marketplace.
Jika Anda mengelola toko online atau membukukan pembayaran marketplace, status kebijakan ini penting untuk arus kas dan pembukuan bulan Oktober 2026 ke atas. Artikel ini merangkum status hukum terkini, siapa yang dipungut dan yang bebas, cara menghitungnya, serta cara mengelola bukti pemungutannya.
Banyak berita lama masih menulis bahwa pemungutan "ditunda hingga 1 November 2026". Status itu sudah tidak berlaku. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pemungutan dimulai lebih awal, pada 1 Oktober 2026, setelah menilai kesiapan sistem penyelenggara marketplace.
Status Terkini: Sudah Berjalan Sejak 1 Oktober 2026
Kronologi kebijakan ini panjang, dan setiap tahapnya berbeda status hukum. Tabel berikut merangkumnya dengan sumber resmi.
| Tanggal | Peristiwa | Status | Sumber |
|---|---|---|---|
| 14 Juli 2025 | PMK 37/2025 diundangkan | Terbit dan menjadi dasar hukum | JDIH Kemenkeu |
| 1 Juli 2026 | Penunjukan Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli sebagai pihak lain | Terbit (Keputusan Dirjen Pajak) | Halaman resmi DJP |
| Agustus 2026 | Pemberlakuan ditunda melalui Pengumuman PENG-46/PJ.09/2026 | Ditunda sampai 31 Oktober 2026 | Pengumuman DJP |
| 24 September 2026 | Penunjukan kembali empat marketplace | Terbit | Siaran pers DJP |
| 1 Oktober 2026 | Pemungutan dimulai lebih cepat dari jadwal | Berjalan, berlaku sekarang | Siaran pers DJP, 1 Oktober 2026 |
Ada satu poin yang sering terlewat. Sebelumnya, Tokopedia mengumumkan penerapan mulai 2 Oktober 2026 berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-00011/PPMSE-CT/PPH/PJ/2026 yang diterbitkan 28 September 2026, sedangkan DJP menyatakan pemungutan dimulai 1 Oktober 2026. Selisih satu atau dua hari ini penting hanya untuk transaksi tanggal 1 sampai 2 Oktober 2026. Untuk pembukuan bulanan, yang dipakai adalah tanggal transaksi yang dipungut pada bulan Oktober 2026.
Empat entitas yang ditunjuk menurut halaman resmi DJP:
| No | Entitas | Marketplace |
|---|---|---|
| 1 | PT Shopee International Indonesia | Shopee |
| 2 | PT Global Digital Niaga Tbk | Blibli |
| 3 | PT Tokopedia | Tokopedia (termasuk TikTok Shop) |
| 4 | PT Ecart Webportal Indonesia | Lazada |
PMK 37/2025 tidak menciptakan pajak baru. Yang berubah hanya mekanismenya: PPh Pasal 22 yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang kini dipungut marketplace pada saat pembayaran diterima penyelenggara PMSE. Ketentuan pokoknya tetap Pasal 22 UU PPh.
Siapa yang Dipungut dan yang Tidak
Pemungutan berlaku untuk pedagang dalam negeri, yaitu orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan dari transaksi melalui PMSE menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis. Definisi ini juga mencakup jasa ekspedisi dan pihak lain yang bertransaksi melalui platform, sesuai penjelasan DJP.
Yang tidak dipungut
- Pedagang orang pribadi dengan peredaran bruto setahun sampai Rp500 juta, sepanjang menyerahkan surat pernyataan bermeterai ke marketplace sesuai format lampiran PMK 37/2025. Ini mengikuti fasilitas UMKM pada omzet Rp500 juta pertama bagi orang pribadi.
- Pedagang dengan SKB PPh 22 yang masih berlaku. Surat Keterangan Bebas diserahkan ke marketplace. Cara pengajuannya ada di panduan SKB PPh 22 di Coretax.
- Jenis barang tertentu yang dikecualikan, antara lain penjualan pulsa dan kartu perdana serta transaksi emas dan batu mulia tertentu, sesuai daftar pengecualian pada PMK 37/2025.
Satu surat pernyataan berlaku untuk semua akun satu NPWP atau NIK yang sama dan dapat diserahkan ke semua marketplace. Contoh pada halaman DJP: pedagang menyerahkan surat pernyataan omzet sampai Rp500 juta pada Desember 2025, lalu omzet gabungan tembus Rp500 juta pada Maret 2026. Ia wajib menyerahkan surat pernyataan baru yang menyatakan omzet sudah melebihi Rp500 juta paling lambat akhir bulan Maret, dan pungutan dimulai bulan berikutnya.
Perhatikan bahwa badan usaha seperti CV dan PT tidak mendapat batas Rp500 juta ini. Pungutan berlaku atas seluruh peredaran bruto badan melalui marketplace, dan pajaknya kemudian diperhitungkan di SPT sesuai skema pajak badan tersebut.
Cara Menghitung PPh 22 yang Dipungut Marketplace
Dasar pengenaannya adalah peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Saat terutang adalah saat pembayaran diterima penyelenggara PMSE, bukan saat pesanan dibuat. Contoh resmi DJP: peredaran bruto Rp1.000.000 dalam sebulan dipungut Rp5.000.
Untuk pedagang yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), harga jual di tagihan marketplace memuat PPN. Rumus yang diterapkan platform adalah membagi dulu dengan faktor PPN sebelum menghitung 0,5%.
| Status pedagang | Rumus |
|---|---|
| Bukan PKP | 0,5% x (harga produk - diskon penjual) |
| PKP | 0,5% x ((harga produk - diskon penjual) : 1,11) |
Contoh Perhitungan PPh 22 Marketplace
Contoh 1: Pedagang bukan PKP
Toko Anda menjual produk Rp10.000.000 dengan diskon penjual Rp500.000, dan Anda bukan PKP.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Dasar pungutan | Rp10.000.000 - Rp500.000 | Rp9.500.000 |
| PPh 22 dipungut | 0,5% x Rp9.500.000 | Rp47.500 |
| Dana bersih sebelum biaya lain | Rp9.500.000 - Rp47.500 | Rp9.452.500 |
Contoh 2: Pedagang PKP
Toko Anda PKP. Produk terjual Rp33.300.000 setelah diskon penjual.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Dasar pungutan tanpa PPN | Rp33.300.000 : 1,11 | Rp30.000.000 |
| PPh 22 dipungut | 0,5% x Rp30.000.000 | Rp150.000 |
Kesalahan umum pedagang PKP adalah menghitung 0,5% langsung dari nilai tagihan Rp33.300.000 sehingga mengira dipotong Rp166.500. Selisihnya muncul di rekonsiliasi settlement setiap bulan.
Contoh 3: Rekap satu bulan dan hubungannya dengan PPh Final
Orang pribadi tanpa fasilitas Rp500 juta menjual Rp300.000.000 melalui marketplace sepanjang Oktober 2026.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Peredaran bruto Oktober | Rp300.000.000 | |
| PPh 22 dipungut marketplace | 0,5% x Rp300.000.000 | Rp1.500.000 |
| PPh final 0,5% terutang Oktober | 0,5% x Rp300.000.000 | Rp1.500.000 |
| Sisa PPh final yang disetor sendiri | Rp1.500.000 - Rp1.500.000 | Rp0 |
Bagi pedagang orang pribadi yang masuk skema PPh final 0,5%, pungutan marketplace adalah pengurang sekaligus pelunasan PPh final terutang. Jika pungutan bulan itu lebih besar dari PPh final terutang, kelebihannya mengikuti ketentuan kredit pajak pada SPT. Untuk badan yang memakai tarif umum, PPh 22 yang dipungut menjadi kredit pajak di SPT Tahunan PPh Badan, dan mekanisme ekualisasinya dijelaskan di rekap bukti potong untuk SPT Tahunan Badan.
Dampak ke Arus Kas dan Pembukuan
Dana settlement yang Anda terima berkurang sebesar pungutan 0,5%. Pada margin tipis, ini perlu masuk perhitungan harga jual. Strukturnya seperti ini:
| Komponen settlement | Contoh |
|---|---|
| Peredaran bruto tagihan | Rp100.000.000 |
| PPh 22 dipungut | Rp500.000 |
| Komisi dan biaya admin marketplace | (sesuai tagihan platform) |
| Dana diterima pedagang | Bruto - PPh 22 - biaya |
Untuk pembukuan, catat pungutan ini sebagai pengurang utang pajak atau piutang pajak, bukan sebagai beban. Yang menjadi beban tetap PPh terutang menurut skema usaha Anda; pungutan marketplace hanya menggantikan cara setornya.
Tiga hal yang perlu Anda lakakukan sejak Oktober 2026:
- Pastikan NPWP atau NIK dan alamat korespondensi di profil penjual sudah benar, karena identitas itulah yang tercetak di dokumen pajak Anda.
- Serahkan surat pernyataan bermeterai bila omzet setahun masih di bawah Rp500 juta, agar tidak ada pungutan yang tertahan tanpa perlu.
- Pisahkan pos "PPh 22 dipungut marketplace" di rekap settlement bulanan Anda, supaya mudah dicek terhadap dokumen pajak yang diterbitkan platform.
Bukti Pemungutan: Invoice Marketplace Sebagai Bukti Resmi
PMK 37/2025 mempersamakan dokumen tagihan atau invoice yang diterbitkan sistem marketplace dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22, seperti dijelaskan DJP. Dokumen ini wajib memuat tanggal, nama akun wajib pajak, identitas pembeli, dan nilai PPh 22 yang dipungut. Pedagang bisa melihat rinciannya di akun Coretax masing-masing.
Di sisi platform, Shopee menerbitkan invoice elektronik yang setara bukti pemungutan dan dapat diunduh melalui menu keuangan di Seller Centre, sementara Tokopedia menerbitkan dokumen pajak bulanan yang dapat diunduh di halaman Finance pada Seller Center. Nama menu bisa berubah, jadi cari kata kunci "pajak" atau "tax" bila letaknya bergeser.
Alur kerja yang kami sarankan setiap bulan:
- Unduh dokumen pajak (invoice bukti pemungutan) dari masing-masing marketplace.
- Rekap isinya ke satu file Excel dengan Rekap Bukti Potong BukpotRekap. Nomor dokumen, identitas pemungut, masa pajak, dasar pengenaan, dan PPh 22 terisi otomatis dari PDF, dan file diproses di browser Anda tanpa diunggah ke server.
- Cocokkan total pungutan di rekap dengan kolom potongan pajak pada laporan settlement.
- Bagi pedagang badan ber-tarif umum, serahkan rekap ini ke tim pajak untuk kredit pajak di SPT Tahunan.
Panduan teknis dokumen dan integrasinya ada di panduan bukti potong PMK 37/2025 untuk merchant dan bukti potong marketplace yang terintegrasi Coretax.
Kesalahan yang Sering Terjadi
1. Menganggap kebijakan batal karena sempat ditunda. Penundaan hanya menggeser waktu pemberlakuan. Sejak 1 Oktober 2026 pungutan berjalan, dan potongan 0,5% mulai muncul di settlement Anda.
2. Tidak menyerahkan surat pernyataan padahal omzet di bawah Rp500 juta. Tanpa surat pernyataan bermeterai, marketplace memungut 0,5% atas seluruh transaksi Anda. Pungutan ini bisa jadi pengurang pajak terutang, tetapi dananya tertahan lebih dulu di tengah jalan.
3. Menghitung 0,5% dari nilai yang memuat PPN. Bagi pedagang PKP, dasar pengenaan adalah nilai tanpa PPN. Platform membagi dengan 1,11 terlebih dahulu. Jangan kaget bila potongannya lebih kecil dari hitungan kasar Anda.
4. Baru mengecek bukti pemungutan saat menyusun SPT Tahunan. Selisih antara settlement dan dokumen pajak jauh lebih sulit dilacak setelah beberapa bulan. Cek setiap bulan saat rekonsiliasi bank.
5. Mengira pungutan ini melunasi semua kewajiban pajak marketplace. PPh 22 hanya menggantikan penyetoran PPh. Jika Anda PKP, kewajiban faktur dan SPT Masa PPN tetap ada. Jika omzet orang pribadi melewati Rp500 juta, kelebihannya tetap terutang PPh final 0,5% dan surat pernyataan baru wajib diserahkan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah PPh 22 marketplace masih ditunda?
Tidak. Penundaan berakhir lebih awal. Pemungutan resmi dimulai 1 Oktober 2026 oleh Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli sesuai siaran pers DJP, meskipun jadwal sebelumnya menyebut 1 November 2026.
Berapa tarif PPh 22 marketplace dan dari apa dihitung?
0,5% dari peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Pungutan terjadi saat pembayaran diterima marketplace. Untuk pedagang PKP, nilai tagihan dibagi 1,11 dulu sebelum dikalikan 0,5%.
Saya orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta, mengapa tetap dipotong?
Kemungkinan besar surat pernyataan bermeterai belum diserahkan ke marketplace. Fasilitas bebas pungutan hanya berlaku sepanjang surat pernyataan itu sudah masuk. Satu surat berlaku untuk semua akun dan semua platform atas NPWP atau NIK yang sama.
PPh 22 yang dipungut marketplace masuk mana di SPT saya?
Bagi orang pribadi skema PPh final 0,5%, pungutan menjadi pengurang dan pelunasan PPh final terutang. Bagi badan ber-tarif umum, pungutan menjadi kredit pajak di SPT Tahunan PPh Badan dengan bukti dokumen pemungutan dari marketplace.
Apakah invoice dari marketplace itu bukti potong resmi?
Ya. Dokumen tagihan yang diterbitkan sistem marketplace dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 sesuai PMK 37/2025, dan rinciannya juga bisa dilihat di akun Coretax pedagang.
Apa beda PPh 22 marketplace dengan PPh final 0,5% UMKM?
Dua hal yang berbeda sifatnya. PPh final 0,5% adalah jenis dan tarif pajaknya, sedangkan PPh 22 oleh marketplace adalah mekanisme pemungutan di muka. Bagi pedagang orang pribadi UMKM, uang yang dipungut marketplace itu sendiri adalah pelunasan PPh final 0,5%-nya.
Dasar Hukum dan Sumber
- PMK 37/2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pedagang Dalam Negeri melalui PMSE, JDIH Kementerian Keuangan.
- Halaman resmi DJP: Pemungutan PPh oleh Marketplace, daftar penunjukan dan tanya jawab resmi termasuk contoh perhitungan.
- Siaran pers DJP: Pemungutan PPh Pasal 22 Melalui Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026, 1 Oktober 2026.
- Pengumuman DJP: Penundaan Waktu Pemberlakuan Ketentuan Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace.
- Artikel DJP: PMK-37/2025, Bisnis Makin Praktis, Bebas Ribet, Potongan Pajak Otomatis di Marketplace, penjelasan invoice sebagai bukti pemungutan.
- SIP Law Firm: PPh 22 Marketplace Ditunda hingga 1 November 2026, rangkuman Pasal 22 UU 36/2008 dan Pengumuman PENG-46/PJ.09/2026.
- Kontan: Mulai Hari Ini 4 Marketplace Resmi Pungut Pajak Pedagang Online 0,5%, 1 Oktober 2026.
- Panduan resmi Tokopedia untuk penjual: Article 22 Withholding Tax, rumus pungutan dan dokumen pajak bulanan.
Diperbarui 31 Oktober 2026 oleh Tim BukpotRekap. Artikel ini bersifat informasi umum. Untuk kasus dengan SKB, penggabungan usaha keluarga, atau status PKP khusus, cek teks peraturan atau konsultasikan dengan konsultan pajak Anda.
Artikel terkait
- DJP Tambah Hak Akses Baru Penandatangan SPT PPh 21 Coretax
- DJP Bebaskan Pajak ETF Pasar Modal 2026: Peluang & Aturan
- PER-8/PJ/2026: Penyempurnaan Sistem Pembayaran Pajak di Coretax
Tool yang relevan
Coba BukpotRekap gratis
Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro