PPh 21 Pegawai Tidak Tetap 2026: Tarif Harian, Borongan, dan BP21
Ringkasnya: PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap yang dibayar harian, mingguan, satuan, atau borongan di 2026 memakai tarif efektif harian: 0% untuk penghasilan bruto sehari sampai Rp450.000, 0,5% untuk di atas Rp450.000 sampai Rp2.500.000, dan tarif Pasal 17 dikali 50% dari bruto jika lebih dari Rp2.500.000 sehari. Jika dibayar bulanan, pakai tarif efektif bulanan. Bukti potong BP21 untuk pembayaran harian wajib dibuat sejumlah hari kerja, bukan satu lembar untuk sebulan. Setor paling lambat tanggal 15 dan lapor SPT Masa PPh 21/26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sesuai PMK 81/2024.
Artikel ini ditulis untuk staf payroll, akuntan, dan pemilik usaha yang mempekerjakan buruh harian, tenaga kerja lepas, pekerja borongan, atau karyawan kontrak harian. Di sini Anda menemukan tabel tarif, beda perlakuan dengan bukan pegawai, contoh hitungan Rupiah, kode objek pajak BP21, dan cara merekap bukti potongnya.
Siapa yang Termasuk Pegawai Tidak Tetap
PMK 168/2023 mendefinisikan pegawai tidak tetap sebagai pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila orang tersebut bekerja. Dasar penerimaannya bisa jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta pemberi kerja.
Bentuk imbalannya bervariasi: upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang dibayar bulanan. Contoh yang sering Anda temui:
- Buruh pabrik atau perkebunan yang dibayar per hari masuk kerja.
- Pekerja proyek yang dibayar borongan setelah pekerjaan selesai.
- Kru event atau surveyor lapangan yang dibayar per satuan kegiatan.
- Karyawan kontrak harian di gudang, ritel, atau restoran.
Pembedanya dengan pegawai tetap: pegawai tetap menerima penghasilan secara teratur setiap bulan meski ada hari tidak masuk. Pembedanya dengan bukan pegawai: bukan pegawai biasanya profesional yang menagih jasa (konsultan, notaris, pembicara), bukan pekerja yang Anda absen harian. Rumus bukan pegawai beda, yaitu tarif Pasal 17 dikali 50% dari bruto secara kumulatif setahun. Perbandingan lengkapnya ada di perhitungan PPh 21 bukan pegawai.
Salah klasifikasi berakibat tarif keliru sejak awal masa pajak. Sebelum mengisi bukti potong, pastikan dulu status penerimanya.
Tabel Tarif PPh 21 Pegawai Tidak Tetap 2026
Tarif ini masih berlaku di 2026 karena bersumber PP 58/2023 dan PMK 168/2023. DJP juga menjelaskannya di siaran pers perhitungan PPh 21.
| Cara pembayaran | Penghasilan bruto | Tarif | Rumus PPh 21 |
|---|---|---|---|
| Harian, mingguan, satuan, borongan | Sampai Rp450.000 sehari (atau rata-rata sehari) | 0% | Tidak dipotong |
| Harian, mingguan, satuan, borongan | Di atas Rp450.000 sampai Rp2.500.000 sehari | 0,5% | 0,5% x bruto sehari (atau rata-rata) |
| Harian, mingguan, satuan, borongan | Lebih dari Rp2.500.000 sehari | Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh | Tarif Pasal 17 x 50% x bruto sehari (atau rata-rata) |
| Bulanan | Semua nilai | Tarif efektif bulanan (TER) | TER x penghasilan bruto sebulan |
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah tarif progresif: 5% untuk lapisan Rp0 sampai Rp60.000.000, 15% untuk Rp60.000.000 sampai Rp250.000.000, 25% untuk Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000, dan 30% untuk sisanya.
Tabel TER bulanan untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan sama-sama memakai kategori A, B, dan C berdasarkan status PTKP. Rinciannya ada di tabel TER PPh 21 2026.
Beda Jalur Harian dan Jalur Bulanan
Kesalahan paling awal sering terjadi di sini. Pegawai tidak tetap tidak selalu memakai tarif harian.
Jalur harian, mingguan, satuan, atau borongan. PPh 21 dihitung per hari berdasarkan penghasilan bruto sehari. Jika pembayarannya bukan harian (misal borongan satu proyek), hitung dulu rata-rata bruto sehari, lalu tentukan tarifnya dari rata-rata itu. PMK 168/2023 menuliskan dasarnya sebagai "jumlah penghasilan bruto sehari, atau rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari".
Jalur bulanan. Jika Anda membayar pegawai tidak tetap setiap bulan (misal kontrak bulanan Rp6.000.000), yang berlaku tarif efektif bulanan, bukan 0,5% harian. Ini ditegaskan artikel DJP tentang ketentuan PMK 168/2023.
Masa pajak Desember. Untuk pegawai tetap, Desember adalah masa penghitungan ulang setahun dengan tarif Pasal 17. Untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya tidak dibayar bulanan, pemberi kerja tidak wajib menghitung ulang PPh 21 setahun, seperti ditulis DDTC News. Desember tetap memakai tarif harian atau Pasal 17 dikali 50% sesuai bruto hari itu.
Karena tarif 0% dan 0,5% sudah mewakili PTKP dan biaya jabatan pada skema harian, Anda tidak perlu mengurangkan PTKP lagi saat menghitung PPh 21 pegawai tidak tetap non-bulanan.
Contoh Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap
Kasus 1: Upah harian Rp550.000
PT Sinar Gizi mempekerjakan Tuan Ilham merakit barang 15 hari pada masa pajak Februari 2026. Upahnya Rp550.000 per hari, dibayar harian.
Bruto sehari Rp550.000 masuk lapisan di atas Rp450.000 sampai Rp2.500.000, jadi tarifnya 0,5%.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Bruto sehari | Rp550.000 | |
| PPh 21 per hari | 0,5% x Rp550.000 | Rp2.750 |
| PPh 21 15 hari | Rp2.750 x 15 | Rp41.250 |
| Total bruto 15 hari | Rp550.000 x 15 | Rp8.250.000 |
PT Sinar Gizi memotong Rp2.750 setiap hari pembayaran, menjumlahkan menjadi Rp41.250 untuk masa Februari, lalu menyetor paling lambat 15 Maret 2026. Bukti potong BP21 dibuat 15 lembar, satu untuk tiap hari kerja.
Kasus 2: Upah harian Rp400.000 (tarif 0%)
Bu Sari bekerja 22 hari di gudang PT Andalan dengan upah Rp400.000 per hari.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Bruto sehari | Rp400.000 | |
| Lapisan tarif | Sampai Rp450.000 | 0% |
| PPh 21 per hari | 0% x Rp400.000 | Rp0 |
| PPh 21 sebulan | Rp0 x 22 | Rp0 |
PPh 21 nihil bukan berarti bukti potong boleh ditinggalkan. BP21 tetap dibuat 22 lembar dengan jumlah potong nol, sama seperti prinsip pada PPh 21 nihil karena di bawah PTKP. Bukti itu menjadi catatan resmi bahwa penghasilan harian Bu Sari sudah dilaporkan.
Kasus 3: Upah borongan Rp5.500.000 selama 20 hari
Tuan Bagas menyelesaikan pekerjaan borongan senilai Rp5.500.000 dalam 20 hari kerja.
Langkah pertama: cari rata-rata bruto sehari.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Total borongan | Rp5.500.000 | |
| Jumlah hari | 20 | |
| Rata-rata bruto sehari | Rp5.500.000 / 20 | Rp275.000 |
| Tarif (rata-rata di bawah Rp450.000) | 0% | |
| PPh 21 | 0% x Rp275.000 x 20 hari | Rp0 |
Rata-rata, bukan total borongan, yang menentukan tarif. Jika Anda keliru memakai total Rp5.500.000 sebagai bruto "sehari", tarifnya langsung jatuh ke Pasal 17 dikali 50% dan PPh 21 menjadi Rp1.375.000. Selisihnya Rp1.375.000 hanya karena salah membaca dasar pengenaan.
Kasus 4: Upah harian Rp3.000.000 (di atas Rp2,5 juta)
Pak Rudi bekerja satu hari sebagai teknisi khusus dengan upah Rp3.000.000. Karena bruto sehari lebih dari Rp2.500.000, tarif efektif harian 0,5% tidak dipakai.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Bruto sehari | Rp3.000.000 | |
| DPP | 50% x Rp3.000.000 | Rp1.500.000 |
| Tarif Pasal 17 lapis pertama | 5% | 5% |
| PPh 21 | 5% x Rp1.500.000 | Rp75.000 |
DPP Rp1.500.000 masih berada di lapisan 5% (batas lapisan pertama Rp60.000.000), jadi PPh 21-nya Rp75.000. Jika Pak Rudi bekerja 10 hari dengan upah harian yang sama, PPh 21 totalnya Rp75.000 x 10 = Rp750.000, dan BP21 dibuat 10 lembar.
Kasus 5: Pegawai tidak tetap dibayar bulanan
PT Cahaya Rasa mempekerjakan seorang koordinator gudang kontrak bulanan Rp6.000.000, status TK/0, dibayar setiap tanggal 1.
| Komponen | Perhitungan | Nilai |
|---|---|---|
| Bruto sebulan | Rp6.000.000 | |
| Kategori TER | TK/0 | Kategori A |
| Lapisan TER A | Di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000 | 0,75% |
| PPh 21 sebulan | 0,75% x Rp6.000.000 | Rp45.000 |
Jangan pakai 0,5% x 22 hari atau rumus harian untuk kasus ini. Pembayaran bulanan memakai TER bulanan.
Cara Membuat BP21 di Coretax
Panduan resmi DJP tentang pembuatan bukti potong PPh 21 (termasuk materi e-Bupot PPh 21.pdf) dan panduan BP21) menuliskan alur berikut.
- Login ke akun Coretax DJP Anda.
- Buka menu eBupot.
- Pilih BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap.
- Klik Create eBupot BP21.
- Isi identitas penerima, masa pajak, kode objek pajak, penghasilan bruto, dan tarif.
- Submit.
Untuk volume banyak, DJP menyediakan converter Excel ke XML BP21 di laman pajak.go.id, lalu impor XML tersebut ke Coretax melalui menu eBupot yang sama.
Kode objek pajak yang dipakai
| Kode | Objek | Deemed (%) | Tarif |
|---|---|---|---|
| 21-100-24 | Upah pegawai tidak tetap harian, mingguan, satuan, borongan, bruto sampai Rp2.500.000 sehari | 100 | Harian (0% atau 0,5%) |
| 21-100-30 | Upah pegawai tidak tetap harian, mingguan, satuan, borongan, bruto lebih dari Rp2.500.000 sehari | 50 | Pasal 17 |
| 21-100-29 | Seperti 21-100-24, dengan fasilitas daerah tertentu | 100 | Harian |
| 21-100-31 | Seperti 21-100-30, dengan fasilitas daerah tertentu | 50 | Pasal 17 |
Kode 21-100-29 dan 21-100-31 hanya untuk wajib pajak yang memang memiliki fasilitas daerah tertentu. Jika tidak, gunakan 21-100-24 atau 21-100-30. Daftar lengkap kode objek bisa Anda cek di converter BP21 resmi DJP.
Satu hari kerja, satu BP21
Aturan resmi DJP: jika dalam satu masa pajak ada lebih dari satu pembayaran, umumnya cukup satu bukti potong. Pengecualian ada pada pegawai tidak tetap yang dibayar harian atau rata-rata harian: bukti potong wajib dibuat sejumlah hari kerja.
Artinya 22 hari kerja = 22 file BP21. Untuk satu pabrik dengan 200 buruh harian, masa pajak tersebut bisa menghasilkan ribuan PDF. Di sinilah rekap manual sering tertinggal.
Rekap Bukti Potong Pegawai Harian ke Excel
Setiap BP21, termasuk yang jumlah potongnya nol, adalah dokumen yang harus tersimpan dan bisa ditunjukkan saat pemeriksaan. Untuk penerima, bukti itu adalah rekam jejak penghasilan yang sudah dilaporkan pemberi kerja.
Alur yang bisa Anda pakai:
- Terbitkan BP21 di Coretax untuk tiap hari kerja.
- Unduh PDF-nya. Cara mencarinya ada di panduan unduh bukti potong Coretax.
- Beri nama file yang rapi (tanggal, nama pekerja, nomor BP21) dengan rename PDF bukti potong massal.
- Ekstrak seluruh PDF ke satu file Excel lewat Rekap Bukti Potong BukpotRekap. Nomor bukti, NPWP, masa pajak, bruto, dan PPh yang dipotong terisi otomatis, dan file diproses di browser Anda tanpa diunggah ke server.
- Cocokkan total PPh 21 di Excel dengan buku besar utang PPh 21 dan kode billing Coretax sebelum SPT Masa dikirim.
Untuk unduhan massal, BukpotExpress membantu menarik banyak bukti potong sekaligus. Alur lengkap dari unduh sampai ekualisasi ada di workflow rekap bukti potong.
Kewajiban Setor dan Lapor
| Kewajiban | Batas waktu | Dasar |
|---|---|---|
| Setor PPh 21 yang dipotong | Tanggal 15 bulan berikutnya | PMK 81/2024 |
| Lapor SPT Masa PPh 21/26 | 20 hari setelah masa pajak berakhir | PMK 81/2024 |
| Buat BP21 | Pada saat pemotongan, sejumlah hari kerja untuk pembayaran harian | Panduan e-Bupot DJP |
Jika tanggal 15 jatuh pada hari libur, penyetoran bisa dilakukan pada hari kerja berikutnya. Di Coretax, SPT Masa PPh 21/26 sering tampak terlapor bersamaan dengan pembayaran karena SPT otomatis terlapor saat kode billing kurang bayar telah disetor, seperti dijelaskan Kring Pajak yang dikutip DDTC News. Kalau Anda memakai deposit pajak, tanggal bayar mengikuti tanggal setor deposit, sedangkan batas lapor tetap 20 hari.
SPT Masa PPh 21 nihil tetap wajib dilaporkan setiap bulan, kecuali pada bulan itu tidak ada pemberian penghasilan dan tidak memiliki pegawai atau pekerja. Keterlambatan lapor dikenai sanksi administrasi; ringkasannya ada di sanksi keterlambatan SPT Masa. Tanggal penting tiap bulan bisa Anda tandai lewat kalender pajak dan jatuh tempo SPT Masa.
Kesalahan yang Sering Terjadi
1. Membuat satu BP21 untuk seluruh hari kerja sebulan. Aturan resminya sejumlah hari kerja. Satu lembar gabungan membuat rekaman harian hilang dan berisiko ditanyakan saat pemeriksaan.
2. Memakai total borongan sebagai bruto sehari. Untuk pembayaran mingguan, satuan, dan borongan, tarif ditentukan dari rata-rata bruto sehari. Kasus 3 di atas menunjukkan selisihnya bisa jutaan rupiah.
3. Memakai tarif harian 0,5% untuk pegawai yang dibayar bulanan. Pembayaran bulanan memakai TER bulanan, bukan 0,5% per hari kerja.
4. Memakai tarif harian untuk bruto di atas Rp2,5 juta. Setelah melewati Rp2.500.000 sehari, rumusnya Pasal 17 dikali 50% dari bruto, bukan 0,5%.
5. Tidak menerbitkan BP21 karena PPh-nya nol. Tarif 0% tetap wajib bukti potong. Tanpa bukti, pekerja tidak punya catatan penghasilan yang dilaporkan, dan Anda tidak punya jejak pemotongan nihil.
6. Salah kode objek. Mengisi 21-100-24 untuk upah di atas Rp2,5 juta, atau sebaliknya, membuat tarif di bukti potong tidak cocok dengan rumus yang seharusnya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa tarif PPh 21 pegawai tidak tetap harian di 2026?
0% untuk bruto sehari sampai Rp450.000, 0,5% untuk di atas Rp450.000 sampai Rp2.500.000, dan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikali 50% dari bruto jika lebih dari Rp2.500.000 sehari. Sumbernya PP 58/2023 dan PMK 168/2023.
Apakah pegawai tidak tetap tetap dapat bukti potong meski PPh-nya nol?
Ya. BP21 tetap dibuat sejumlah hari kerja, termasuk hari yang PPh-nya nol. Bukti potong itu bukti bahwa penghasilan sudah dilaporkan pemberi kerja.
Bagaimana jika pekerjanya dibayar borongan?
Hitung rata-rata bruto sehari (total borongan dibagi jumlah hari kerja), lalu tentukan tarif dari rata-rata tersebut. Jangan memakai total borongan sebagai penghasilan sehari.
Apa beda pegawai tidak tetap dan bukan pegawai?
Pegawai tidak tetap adalah pekerja yang dibayar saat bekerja (harian, satuan, borongan) dan biasanya Anda absen. Bukan pegawai umumnya penerima jasa profesional atau pekerja bebas yang menagih imbalan. Rumus bukan pegawai: tarif Pasal 17 x 50% x bruto, dihitung kumulatif setahun.
Haruskah BP21 dibuat satu per satu untuk tiap hari?
Ya, untuk pegawai tidak tetap yang dibayar harian atau rata-rata harian. Panduan DJP menulis bukti potong harus dibuat sejumlah hari kerja.
Bagaimana cara menghitung PPh 21 buruh harian yang upahnya berubah-ubah?
Terapkan tarif pada bruto hari itu. Hari dengan upah Rp400.000 kena 0%, hari dengan upah Rp550.000 kena 0,5%. Jangan dirata-rata dulu sebulan penuh kecuali pembayarannya memang bukan harian (borongan, satuan, atau mingguan).
Dasar Hukum dan Sumber
- PP 58/2023: tarif efektif harian 0% dan 0,5%.
- PMK 168/2023: definisi pegawai tidak tetap, Pasal 12 dan 13, dasar pengenaan harian dan rata-rata harian.
- PMK 81/2024: batas setor tanggal 15 dan lapor SPT Masa 20 hari.
- Siaran pers DJP: Perhitungan PPh 21 Lebih Mudah: tabel ketentuan per penerima penghasilan.
- Artikel DJP: Tarif Baru PPh 21: contoh penerapan tarif efektif harian.
- Panduan e-Bupot PPh 21 DJP.pdf): aturan BP21 sejumlah hari kerja dan menu Coretax.
- Converter BP21 Excel ke XML: daftar kode objek 21-100-24, 21-100-29, 21-100-30, 21-100-31.
- DDTC News: PPh 21 pegawai tidak tetap masa Desember: tidak ada kewajiban hitung ulang setahun untuk pembayaran non-bulanan.
- DDTC News: upah harian pegawai tidak tetap: contoh Ilham dan Bagas.
- DDTC News: batas bayar dan lapor SPT Masa PPh 21: penjelasan Kring Pajak dan Coretax.
Diperbarui 11 November 2026 oleh Tim BukpotRekap. Artikel ini bersifat informasi umum. Untuk kasus gabungan pegawai tetap dan tidak tetap, atau fasilitas daerah tertentu, cek teks PMK 168/2023 dan konsultasikan dengan konsultan pajak Anda.
Artikel terkait
- Kertas Kerja Pajak di Coretax 2026: Isi, Sumber, dan Siapa Wajib
- Cara Hitung PPh 21 Desember 2026: Rumus Pasal 17 Setelah TER
- PPN 12% DPP 11/12 2026: Rumus, Contoh Hitung, dan Faktur
Tool yang relevan
Coba BukpotRekap gratis
Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro