PPh 22 Impor 2026: Tarif API, Nilai Impor, dan Cara Kredit
Ringkasnya: PPh 22 impor di 2026 dipungut DJBC bersamaan bea masuk. Tarif umum 2,5% dari nilai impor jika Anda memakai API, 7,5% tanpa API. Barang tertentu di Lampiran PMK 51/2025 bisa 10% atau 7,5% dengan atau tanpa API. Kedelai, gandum, dan tepung terigu 0,5% (wajib API), emas batangan 0,25%. Dasar hitungnya nilai pabean (CIF) ditambah bea masuk. Pungutan ini tidak final dan menjadi kredit pajak di SPT Tahunan, asalkan bukti pungut atas nama Anda.
Artikel ini untuk importir, staf accounting, dan konsultan pajak yang perlu menghitung PPh 22 impor, mencocokkan PIB dengan bukti pungut, lalu mengkreditkannya di SPT Tahunan Badan. Aturan yang dipakai adalah PMK 51/2025 yang berlaku sejak 1 Agustus 2025, menggantikan kerangka PMK 34/PMK.010/2017 beserta perubahannya.
Tarif PPh 22 Impor 2026
Pasal 3 PMK 51/2025 membagi tarif impor menjadi enam kelompok. Urutan penentuan tarifnya: cek dulu daftar barang tertentu, baru status API.
| Kelompok barang | Tarif | Syarat |
|---|---|---|
| Barang tertentu di Lampiran I (contoh: parfum, HS 3303.00.00) | 10% dari nilai impor | Dengan atau tanpa API |
| Barang tertentu lainnya di Lampiran II | 7,5% dari nilai impor | Dengan atau tanpa API |
| Kedelai, gandum, dan tepung terigu | 0,5% dari nilai impor | Wajib menggunakan API |
| Emas batangan | 0,25% dari nilai impor | Dengan atau tanpa API |
| Barang selain kelompok di atas | 2,5% dari nilai impor | Menggunakan API |
| Barang kedelai/gandum/tepung terigu dan barang umum tanpa API | 7,5% dari nilai impor | Tidak menggunakan API |
| Barang yang tidak dikuasai | 7,5% dari harga jual lelang | Saat dilelang |
Dua poin yang sering salah dibaca:
- Tarif 10% dan 7,5% untuk barang tertentu berlaku sama baik Anda punya API atau tidak. Status API hanya mengubah tarif barang umum (2,5% menjadi 7,5%) dan tarif kedelai/gandum/tepung terigu (0,5% hanya jika ada API).
- Tanpa NPWP, tarifnya 100% lebih tinggi. Ketentuan ini ada di halaman resmi PPh Pasal 22 DJP. Sejak NIK berfungsi sebagai NPWP, pastikan NIK direksi atau importir orang pribadi sudah aktif sebelum pemberitahuan pabean.
Lampiran PMK 51/2025 memakai pos tarif HS. Contoh yang tercantum di Lampiran I: parfum dan cairan pewangi (HS 3303.00.00) kena 10%. Kedelai, gandum, dan tepung terigu ada di Lampiran III dengan tarif 0,5%. Emas batangan masuk daftar tersendiri 0,25%. Untuk barang Anda, cocokkan uraian dan pos HS di PIB dengan lampiran tersebut, jangan menebak dari nama dagang.
Siapa yang Dipungut dan Kapan Terutang
Pemungut PPh 22 impor adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Pasal 2 PMK 51/2025). Anda sebagai importir tidak memotong pajak ini dari vendor luar negeri. Pajaknya dilunasi di sisi pabean.
Waktu terutang (Pasal 5 PMK 51/2025):
- Impor barang: terutang dan dilunasi bersamaan saat pembayaran bea masuk.
- Jika bea masuk ditunda atau dibebaskan dan barang tidak masuk daftar pengecualian Pasal 4 ayat (1) huruf b: terutang saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
PPh 22 impor bersifat tidak final (Pasal 10 PMK 51/2025). Artinya, pungutan itu adalah pembayaran PPh di muka, bukan pajak yang hangus. Bandingkan dengan PPh 22 atas penjualan BBM kepada penyalur/agen yang final. Karena tidak final, setiap rupiah yang terlanjur dipungut di pelabuhan bisa dikreditkan di akhir tahun, termasuk saat Anda rugi fiskal.
PPh 22 impor berbeda dari PPh 23. PPh 23 dipotong pihak yang membayar jasa atau sewa di dalam negeri. Jika Anda membayar jasa PPJK atau freight forwarder lokal, yang berlaku PPh 23, bukan PPh 22 impor. Pohon keputusannya ada di beda PPh 21, PPh 23, dan PPh 4 ayat (2).
Menentukan Nilai Impor (DPP)
Pasal 3 ayat (2) PMK 51/2025 mendefinisikan nilai impor sebagai nilai uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk, yaitu CIF, ditambah bea masuk dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan kepabeanan.
Rumus:
```
Nilai pabean = (FOB + asuransi + angkut) x kurs
Nilai impor = nilai pabean + bea masuk + pungutan lain
PPh 22 = tarif x nilai impor
```
PPN impor dan PPnBM tidak masuk dasar pengenaan PPh 22. Jangan menjumlahkan PPN ke nilai impor.
Contoh Perhitungan
Kasus 1: Mesin produksi, importir ber-API
PT Andalan Manufaktur mengimpor mesin. Nilai FOB US$50.000, asuransi US$1.000, angkut US$4.000. Kurs pajak Rp15.000. Bea masuk 5%. Mesin bukan barang Lampiran I atau II. PT Andalan punya API.
| Langkah | Perhitungan | Hasil |
|---|---|---|
| CIF | (50.000 + 1.000 + 4.000) x Rp15.000 | Rp825.000.000 |
| Bea masuk | 5% x Rp825.000.000 | Rp41.250.000 |
| Nilai impor | Rp825.000.000 + Rp41.250.000 | Rp866.250.000 |
| PPh 22 | 2,5% x Rp866.250.000 | Rp21.656.250 |
Jika PT Andalan tidak punya API, tarifnya 7,5%:
| Langkah | Perhitungan | Hasil |
|---|---|---|
| PPh 22 non-API | 7,5% x Rp866.250.000 | Rp64.968.750 |
Selisihnya Rp43.312.500. Cek status API sebelum pemberitahuan pabean, bukan sesudah SSPCP terbit.
Kasus 2: Impor kedelai ber-API
PT Tani Makmur mengimpor kedelai. Nilai impor sudah dihitung Rp2.400.000.000. Kedelai masuk kelompok 0,5% dan PT Tani Makmur punya API.
| Langkah | Perhitungan | Hasil |
|---|---|---|
| PPh 22 | 0,5% x Rp2.400.000.000 | Rp12.000.000 |
Jika impor yang sama dilakukan tanpa API, Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 huruf f membebankan 7,5%:
| Langkah | Perhitungan | Hasil |
|---|---|---|
| PPh 22 non-API | 7,5% x Rp2.400.000.000 | Rp180.000.000 |
Kasus 3: Parfum (barang Lampiran I)
PT Aroma Nusantara mengimpor parfum. Nilai impor Rp913.550.000. Parfum ada di Lampiran I PMK 51/2025, tarif 10% dengan atau tanpa API.
| Langkah | Perhitungan | Hasil |
|---|---|---|
| PPh 22 | 10% x Rp913.550.000 | Rp91.355.000 |
Status API tidak menolong di kelompok 10% dan 7,5% barang tertentu. Yang menolong hanya jika barang Anda keluar dari daftar itu.
Pengecualian Pemungutan
Pasal 4 PMK 51/2025 membagi pengecualian menjadi tiga mekanisme berbeda. Salah baca mekanismenya, Anda bisa membayar yang seharusnya nol, atau menganggap nol padahal wajib bayar.
Tanpa SKB (Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2)). Impor yang dibebaskan bea masuk dan/atau PPN tetap dikecualikan dari PPh 22, termasuk saat tarif bea masuk 0% atau PPN tidak dipungut. Daftarnya panjang: barang perwakilan negara asing, hibah sosial dan bencana, barang penelitian, vaksin polio program imunisasi, buku, barang pindahan, persenjataan, kapal niaga nasional, pesawat niaga nasional, kereta api, barang hulu migas dan panas bumi, dan lainnya sesuai butir 1 sampai 19.
Dengan SKB (Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (3)). Impor yang menurut UU PPh tidak terutang PPh. Pengecualian ini dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh 22 yang diterbitkan DJP. Importir yang rugi fiskal atau seluruh usahanya kena PPh final umumnya mengajukan SKB ini. Alurnya di cara pengajuan SKB PPh 22.
Tanpa SKB untuk pembelian tertentu (Pasal 4 ayat (1) huruf d sampai h). Ini untuk pembelian di dalam negeri oleh instansi pemerintah, BUMN, dan sejenisnya, bukan untuk impor umum.
Impor sementara (masuk untuk diekspor kembali) dan impor kembali barang yang sudah diekspor juga dikecualikan (Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d).
Bukti Pungut, Setor, dan Lapor
Untuk impor, Anda tidak menerbitkan bukti potong Unifikasi seperti saat memotong PPh 23. Bukti pungutnya adalah dokumen pabean.
Pasal 6 PMK 51/2025: pemungutan atas impor dilaksanakan dengan penyetoran oleh importir atau oleh DJBC ke Kas Negara melalui Collecting Agent. Pasal 7 menegaskan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, setelah divalidasi pembayaran pajak, berlaku sebagai bukti pemungutan.
Dokumen yang biasa dipakai untuk kredit:
- SSPCP / SSP yang sudah validasi.
- Surat penetapan pembayaran bea masuk cukai dan/atau pajak.
- Bukti pembayaran, consignment note, atau dokumen lain terbitan DJBC.
Syarat kredit pajak: dokumen atas nama Wajib Pajak importir (nama dan NPWP sesuai). Jika PIB dan SSPCP atas nama freight forwarder, DJP bisa menolak kreditnya. Simpan PIB, SSPCP, dan invoice sebagai satu paket arsip.
Penyetoran pajak PPh 22 oleh pemungut selain impor/ekspor (misal BUMN atau instansi pemerintah) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi paling lama tanggal 20 (Pasal 8 PMK 51/2025). Untuk impor, pelunasan terjadi bersamaan bea masuk, jadi tidak ada batas tanggal 15 yang terpisah.
Di Coretax, data kredit pajak impor umumnya sudah masuk prepopulated. Tetap cocokkan jumlah SSPCP dengan yang muncul sebelum Anda centang kredit di SPT Tahunan 1771. Cara membaca halaman prepopulated ada di prepopulated SPT Tahunan Coretax.
Cara Mengkreditkan dan Merekonsiliasi
PPh 22 impor masuk kredit pajak SPT Tahunan PPh Badan. Langkah kerjanya:
- Kumpulkan seluruh SSPCP dan PIB satu masa pajak. Satu kiriman impor = satu SSPCP.
- Cocokkan nilai impor di SSPCP dengan PIB (CIF + bea masuk). Selisih kurs atau bea masuk yang dibetulkan bikin PPh 22 ikut berubah.
- Pastikan nama dan NPWP di SSPCP = nama dan NPWP di SPT.
- Bandingkan total dengan lampiran kredit pajak di Formulir 1771.
- Jika ada SSPCP yang tidak muncul di prepopulated Coretax, jangan asal kurangi kredit. Cek penyebabnya di penyebab bukti potong tidak dapat dikreditkan.
Rekonsiliasi ini sebaiknya jadi rutinitas bulanan, bukan nunggu closing tahunan. Pola pencocokan dokumen vs buku besar dijelaskan di rekonsiliasi bukti potong dengan buku besar. Untuk importir dengan belasan PIB per bulan, kumpulkan PDF SSPCP dan PIB di satu folder, lalu rekap ke Excel. Tools rename bukti potong massal membantu menamai file sesuai nomor PIB dan tanggal, dan penggabung PDF menyatukan lampiran untuk audit.
Jika Anda juga merekam utang pajak bulanan dari pemotongan PPh 23 atau PPh 21, pisahkan arsip PPh 22 impor dari arsip bukti potong Unifikasi. Checklist closing bulanannya ada di prosedur closing bulanan utang pajak.
Kesalahan yang Sering Terjadi
- Memakai tarif 2,5% untuk semua barang. Parfum, barang Lampiran I, tetap 10% walau Anda punya API. Cek lampiran dulu, baru tarif umum.
- Menghitung PPh 22 dari CIF saja. Dasarnya nilai impor = CIF + bea masuk + pungutan lain. Lupa menambah bea masuk membuat PPh 22 kurang dan SSPCP tidak bisa dipakai penuh.
- Memasukkan PPN impor ke DPP. PPN dan PPnBM bukan bagian nilai impor untuk PPh 22.
- SSPCP atas nama forwarder. Kredit pajak mengikuti nama pemilik barang. Minta dokumen pabean atas nama importir.
- Anggap PPh 22 impor final. Pasal 10 PMK 51/2025 menyatakan tidak final. Tidak mengkreditkan berarti membayar PPh Badan dua kali.
- Satu SSPCP digunggung banyak PIB, lalu bingung alokasi. Pasal 7 ayat (2) mengatur setoran digunggung: PPh 22 yang disetor bisa diperhitungkan dengan dokumen penetapan pembayaran, bukti bayar, consignment note, atau dokumen DJBC lain. SSP yang digunggung sendiri tidak berlaku sebagai bukti pemungutan. Simpan rincian PIB per setoran.
- Tidak cek pengecualian. Impor untuk penelitian, hibah bencana, atau barang yang dibebaskan bea masuk/PPN bisa nol PPh 22. Membayar yang tidak wajib membuat kas tertahan sebagai kredit yang mungkin sulit dihabiskan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah PPh 22 impor bisa dikreditkan di SPT Tahunan?
Bisa. Pemungutan atas impor bersifat tidak final (Pasal 10 PMK 51/2025). Syaratnya bukti pungut atas nama Anda, sudah divalidasi, dan dikreditkan di SPT Tahunan tahun yang sama. Kredit tidak berpindah ke tahun berikutnya.
Kalau tidak punya API, berapa tarifnya?
Barang umum yang seharusnya 2,5% naik menjadi 7,5%. Kedelai, gandum, dan tepung terigu yang seharusnya 0,5% juga menjadi 7,5% tanpa API. Barang Lampiran I (10%) dan Lampiran II (7,5%) tidak berubah karena memang sudah dikenakan dengan atau tanpa API.
Apa bedanya nilai impor dengan CIF?
CIF adalah cost, insurance, and freight, biasanya dalam valuta asing. Nilai pabean adalah CIF dikali kurs. Nilai impor adalah nilai pabean ditambah bea masuk dan pungutan lain kepabeanan. PPh 22 dihitung dari nilai impor, bukan dari CIF mentah.
Apakah impor kecil tetap kena PPh 22?
PMK 51/2025 tidak memberi batas nilai minimum untuk PPh 22 impor barang umum. Yang dikecualikan adalah jenis barang tertentu di Pasal 4, bukan karena nilainya kecil. Untuk kiriman pribadi, cek juga ketentuan batas pabean dan tarif pembebanan tunggal di aturan kepabeanan, karena perlakuan PPh 22 kiriman bisa berbeda dari impor umum.
Bagaimana jika bea masuk dibebaskan?
Jika pembebasan bea masuk/PPN masuk daftar Pasal 4 ayat (1) huruf b, PPh 22 juga dikecualikan, termasuk saat tarif bea masuk 0% atau PPN tidak dipungut (Pasal 4 ayat (2)). Jika bea masuk hanya ditunda (bukan dibebaskan) dan tidak termasuk pengecualian, PPh 22 terutang saat penyelesaian PIB.
Di mana cek PPh 22 impor yang sudah dibayar?
Cek SSPCP yang divalidasi DJBC, dokumen penetapan pembayaran bea masuk, dan halaman kredit pajak / prepopulated di Coretax. Cocokkan tiga sumber itu dengan buku besar Anda setiap bulan. Jika ada yang hilang, ajukan koreksi atau konfirmasi ke KPP sebelum SPT Tahunan dilaporkan.
Dasar Hukum dan Sumber
- Pasal 22 UU PPh dan ringkasan tarif resmi DJP. Direktorat Jenderal Pajak.
- PMK 51 Tahun 2025 tentang Pemungutan PPh Pasal 22. Teks lengkap di portal peraturan DJP. Ditetapkan 25 Juli 2025, berlaku 1 Agustus 2025.
- Metadata dan abstrak PMK 51/2025 di JDIH BPK.
- Panduan objek, tarif, dan administrasi PPh Pasal 22. Ortax, 27 Desember 2025. Mengutip Pasal 3 PMK 51/2025.
- Artikel PPh Pasal 22 impor di pajak.go.id. Penjelasan rumus nilai pabean + bea masuk.
Klaim yang tidak kami tulis karena belum ketemu di teks PMK 51/2025 maupun halaman DJP: daftar lengkap pos HS Lampiran II (7,5%), ambang USD 1.500 untuk impor orang pribadi, dan nama menu persis di Coretax untuk unduh SSPCP. Untuk daftar barang Lampiran I sampai III, buka lampiran PMK 51/2025 dan cocokkan pos HS Anda.
Artikel terkait
- SPT Tahunan Orang Pribadi 2026: Coretax, Batas, dan Formulir
- Kertas Kerja Pajak di Coretax 2026: Isi, Sumber, dan Siapa Wajib
- PPh Badan 22% atau 11%? Cara Hitung Pasal 31E 2026
Tool yang relevan
Coba BukpotRekap gratis
Rekap bukti potong & faktur pajak otomatis, 100% lokal di browser: Ekstrak Bukti Potong · Ekstrak Faktur Pajak · 30 PDF Tools · Harga Pro